www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)- Kabar yang sedikit aneh melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dalam breaking News, Straits Times menyebutkan bahwa saat melakukan wawancara terhadap 18 calon pramugari di Korea untuk rute barunya, seorang dokter laki-laki yang melakukan tes kesehatan meminta para calon pramugari itu melepaskan pakaiannya.

Menurut Straits Times yang mengutip dari The Korea Herald/Asia News Network, para gadis ini diminta melepas pakaian mereka dan berdiri dengan celana dalam. Dokter itu kemudian memeriksa bagian dada para gadis asal Korea itu. Tujuannya apakah ada calon pramugari yang menggunakan implan dada atau buah dada rekayasa.

Benarkah kabar tersebut? Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Garuda Indonesia. Namun, dalam berita yang dirilis Straits Times disebutkan implan dada akan membahayakan bagi kru saat pesawat sedang terbang.(jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan, bahwa partainya masih dalam tahap hati-hati untuk membahas pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang direncanakan kembali dipilih oleh DPRD tidak lagi berdasar pemilihan langsung yang dilakukan pada pemilu saat ini.

“PAN masih mengkaji secara hati-hati usulan pilgub lewat DPRD,” kata Taufik, Rabu (23/8) di Jakarta.Maka dari itu, Taufik meminta agar wacana ini tidak dijadikan ajang politisasi. Jangan sampai usulan ini menjadi arena politicking dan pangung-panggung politik pencitraan karena akan mengaburkan susbtansi yang sesungguhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, PAN menginginkan agar pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR bisa mencari jalan tengah. Sehingga aspirasi masyarakat terpenuhi, tetapi pemerintah tetap berjalan secara efektif.

Menurut dia, harus ada titik tengah sehingga pilgub yang dipilh secara langsung yang dilakukan saat ini tidak sekadar memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya. “Tapi juga memperhatikan bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Taufik lagi.

Menurut Taufik lagi, ada kekurangan di dalam pelaksanaan sistim pilgub secara langsung. Terutama mengenai masalah dana. Taufik berkata, setiap terjadi pilkada maka akan menguras APBD provinsi sebanyak Rp500 miliar hingga Rp700 miliar. Namun, tegasnya, dampak negatif dari pilkada secara langsung ini tidak berarti harus menutup mata dengan adanya semangat reformasi. “Kalau kita total kembali pada sistem lama, sama aja kita kembali ke masa orde baru,” kritik Taufik. (jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.

“Insya Allah akan diberlakukan moratorium dengan pengecualian-pengecualian yang sangat ketat,” ujar Gamawan di kantornya, Jumat (19/8).

Meski ada moratorium, namun ada sejumlah pengecualiaan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan minimal. Misalnya, tetap menerima CPNS bidang kesehatan seperti dokter, untuk menggantikan yang pensiun. Tenaga bidang pendidikan seperti dosen, juga tetap direkrut. Dikatakan Gamawan, untuk PNS tenaga administrasi saat ini sudah membludak.

Dipaparkan Gamawan, jumlah PNS per 13 Mei 2011 sebanyak 4.708.330 orang atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta orang lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 orang (80,5 persen).

Kebijakan moratorium ini, kata Gamawan, akan disosialisasikan oleh tim reformasi birokrasi kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Masa moratorium ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menata kepegawaian, misalnya soal distribusi yang belum merata. Nantinya, jika ada kelebihan PNS dalam kabupaten/kota, bisa didistribusikan kepada daerah lain di satu provinsi yang kekurangan. “Sehingga tak harus menambah, tapi menggeser,” kata Gamawan.

Hal yang sama juga diberlakukan untuk instansi pusat. Jika kementerian tertentu kelebihan jumlah PNS bidang tenaga administrasi, dilakukan pemindahan ke kementerian lain.

Terpisah, Menpan-RB EE Mangindaan menjelaskan, moratorium ini akan disepakati dalam bentuk penandatanganan SKB oleh tiga menteri terkait itu. Mangindaan pernah mengatakan, moratorium ini bukan berarti pemberhentian seluruh rekrutmen CPNS baru. Ada beberapa pos penting yang tetap membutuhkan regenerasi PNS baru melalu seleksi CPNS. Diantaranya tenaga sipir, tenaga pendidik dan kesehatan. (jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Tiga kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) telah sepakat menghentikan sementara alias memberlakukan moratorium, bagi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kesepakatan ini berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

Namun demikian, Menpan RB EE Mangindaan mengatakan, bahwa meski aturan moratorium ini dilakukan secara ketat, pengecualian tetap ditambahkan. Terutama untuk memperhitungkan kebutuhan pelayanan publik, salah satunya yaitu bahwa sisa pegawai honorer sesuai PP 48 tetap akan diangkat.

“Masih kita angkat, namun secara selektif. Kita harus verifikasi dan validasi. Honorer ini yang sesuai dengan PP 48, yang diterima pada 1 Januari 2005,” ungkap Mangindaan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8).

Selain tenaga honorer, Menpan menyebut bahwa nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga tetap diperhatikan. Menurutnya, bagi PTT yang memenuhi syarat, kalaupun tidak diangkat menjadi PNS, akan diupayakan mendapat honor Askes untuk tunjangan hari tua.

“Ini yang mau kami siapkan PTT ke depannya. Selanjutnya, akan kita siapkan PP tentang PTT. Sekarang (PP-nya) sudah di depan Wapres,” kata Mangindaan.

Dijelaskan, per 13 Mei 2011, jumlah PNS di Indonesia tercatat sebanyak 4.708.330 orang, atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen), sementara PNS daerah mencapai 3.791.837 orang (80,5 persen).

Kebijakan moratorium ini sendiri, kata Mangindaan, tentu memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dikatakannya pula bahwa diharapkan dengan moratorium PNS, bisa dilakukan penghematan anggaran, meski belum dilakukan perhitungan target yang diharapkan.

“Nanti akan dihimpun oleh tim reformasi birokrasi nasional. Tim ini akan melapor pada tanggal 30 Desember 2011 kepada Wapres,” ujar Mangindaan. (jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri tahun 2012 mendatang akan naik lagi sebesar 10 persen. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menyatakan, keputusan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri ini sudah melalui perhitungan yang matang. Kenaikan gaji juga diiringi dengan ketatnya penerapan aturan dengan memperberat sanksi bagi pegawai yang bermasalah.

‘’Kenaikan gaji itu sudah ada hitungannya sendiri dan sudah dipertimbangkan. Namun ada grand designnya. Dalam Undang-undang, salah sedikit bisa kena sanksi, mereka harus hati-hati,’’ kata Menpan-RB, EE Mangindaan pada wartawan di gedung MPR, Kamis (18/8).

Menurut Mangindaan, wajar terjadi kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri. Namun semua kenaikan tersebut harus diikuti dengan kinerja.’’Perhitungannya tidak asal naik begitu saja,’’ katanya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun. Didalamnya mencakup belanja untuk berbagai Kementrian, Lembaga (KL), non KL dan juga untuk belanja pegawai. Kabar gembiranya, anggaran 2012 sudah memuat kenaikan gaji bagi para abdi negara ini.

Presiden SBY dalam pidato RAPBN 2012 di DPR, Selasa (16/8) mengatakan Pemerintah akan terus memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan

‘’Berkaitan dengan itu, pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan,’’ kata SBY.(jawapos/drc)

Silaturrahmi Warga dan Pejabat Inhil Inhil Makin Renggang

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kegiatan buka bersama antara pejabat daerah dengan masyarakat, mestinya menjadi cerminan kedekatan antara masyarakat dengan pemimpin mereka. sehingga anatara pejabat dan masyarakat terjalin komunikasi yang baik dalam rangka memajukan daerah kearah yang lebih baik.

Selain itu tentunya, kegiatan seperti itu bisa menjadi ajang silaturrahmi dan upaya pemerintah dalam menyerap aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui apa yang diinginkan oleh mereka dan kebijakan seperti apa yang nantinya bisa dilakukan demi kemaslahatan masyarakat.

Tidak kalah pentingnya kegiatan semacam itu, apa lagi dengan mengundang kaun duafa tentunya sangat dianjurkan oleh agama. Supaya mereka yang dalam kehidupan sehari hanya untuk makan saja mengalami kesulitan, bisa merasakan keindahan Ramadhan dengan mencicipi makanan yang mungkin hanya bisa mereka impikan saja.

Sayangnya untuk tahun ini, kegiatan semacam itu tidak sekalipun dilaksakan pejabat Inhil, khusus untuk kota Tembilahan. Hal ini paling tidak melambangkan, semakin jauhnya hubungan silaturrahmi anatara pejabat daerah dengan masyarakat Tembilahan.

“Setahu saya sudah dua tahun belakangan ini tidak ada yang namanya buka bersama di rumah Bupati seperti pada puasa sebelumnya. Padahal kegiatan semacam itu bernilai positif dalam rangka ajang silaturrahmi antara masyarakat dengan pejabat daerah,” kata Amin salah seorang warga Tembilahan, Ahad, (21/8).

Masih menurutnya, acara buka bersama dengan melibatkan kaum duafa, fakir, miskin, dan anak yatim seyogyanya melembangkan kepedulian pejabat dengan masyarakat, meskinya cuma setahun sekali. Tapi kalau untuk perihal seperti itu saja, tidak dilakukan, rasanya kepedulian dalam bentuk yang lain akan semakin sulit untuk dilaksanakan. “Menyantuni warga duafa setahun sekali dalam bulan Ramadhan saja tidak dilakukan, apa lagi untuk hal lainnya,” ujar Amin.

Informasi yang didapat oleh detikriau.wordpress.com minggu terahir ini pejabat Inhil akan melakukan acara buka bersama di Jakarta dan Pekanbaru. Meski kegiatan tersebut statusnya Pemkab diundang oleh kerukunan warga Inhil yang berdomisili disana, tapi anggaran untuk pergi kesana, tidak bisa dipungkiri dapat dipastikan menggunakan uang APBD Inhil, yang notabene adalah uang rakyat.

“Rasanya lebih bermanfaat dan bernilai ibadah kalau anggaran untuk pergi tersebut digunakan untuk buka bersama di Inhil. Serta buat menyantuni kaum duafa dan anak yatim di Inhil,” ujar Mar’i warga Tembilahan ketika dimintai tanggapannya, Ahad, (21/8). (drc02)