www.detikriau.wordpress.com (Rumbai Jaya) – Maraknya pembelian minyak menggunakan dirigen di SPBU Rumbai Jaya menjadi keluhan warga. Menurut mereka, untuk memnuhi kebutuhan BBM terutama jenis premium, masyarakat terpaksa membeli minyak kepada para pengecer dengan harga yang sudah sangat jauh melambung.
Bahkan warga menilai pendistribusian BBM di SPBU Rumbai Jaya sudah tidak wajar karena pembeli yang menggunakan dirigen tampaknya lebih diistimewakan.
“Sudah kelewat batas penyaluran minyak disini, kita seolah dipaksa membeli minyak kepada pengecer dengan harga tinggi, karena untuk membeli minyak ke SPBU sulit, antrian panjang,” Ungkap seorang warga Rumbai Jaya, Usman baru-baru ini.
Dengan kondisi seperti ini, tambah Usman, dirinya dan seluruh masyarakt sangat berharap agar pihak terkait dapat segera melakukan tindakan dan jangan membiarkan kondisi ini terus berlarut yang pada akhirnya tentu akan semakin membuat susah masyarakat.
Dari sumber yang diterima dari salah seorang warga lainnya yang tidak bersedia menyebutkan nama, untuk para pembeli dengan menggunakan dirigen, petugas SPBU mendapat fee Rp. 500 per liternya.
“kondisi seperti itu jelas mendapatkan penghasilan tambahan bagi petugas SPBU makanya mereka lebih diistimewakan dari pada pembelian oleh masyarakat yang tentunya harus sesuai dengan harga patokan.” Jelas Sumber. (wwn)

Terkait Pembelian remium Menggunakan Jerigen
www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Belasan pelansir BBM yang biasa melakukan pengisian premium menggunakan jerigen di SPBU Henny Febrina, Parit 4 Tembilahan Hulu mengaku keberatan dengan pemberitaan salah satu media terbitan Pekanbaru dan mereka menyatakan bahwa pengelola SPBU tidak salah terkait dibolehkannya pembelian BBM menggunakan jerigen.
Para pelansir menyatakan bahwa aktifitas penjualan BBM kepada pelansir menggunakan jerigen dengan batas maksimal 15 liter bukan kesalahan SPBU, karena sudah ada izin dari Kapolsek Tembilahan Hulu (AKP. Alakdin-red). Pelansir juga menilai pemberitaan di media tersebut membuat aktifitas pelansir jadi terganggu dan tidak bisa lagi membeli BBM untuk dijual eceran.
Salah seorang pelansir, Haris mengatakan bahwa pengelola SPBU tidak salah. “SPBU tidak salah, Kapolsek Tembilahan Hulu juga tahu adanya kesepakatan dibolehkannya pembelian minyak pakai jerigen 15 liter,” kata Haris.
Para pelansir yang datang dengan membawa serta jerigen jerigen mereka pakai sepeda motor beralasan, penjualan minyak eceran di kios kios merupakan mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga. “Kalau pelansir ini tidak dibolehkan membeli minyak, bagaimana kami menghidupi keluarga, siapa yang tanggungjawab,” kata Haris lagi.
Sementara itu Kapolsek Tembilahan Hulu, AKP. Alakdin saat dikonfirmasi wartawan, terkait adanya kesepakatan dibolehkannya pembelian BBM menggunakan jerigen menjawabnya berbelit belit. Awalnya Kapolsek membenarkan pihaknya telah menyerahkan pengaturan penjualan BBM kepada pelansir menggunakan jerigen asal tidak terjadi keributan.
Namun beberapa saat kemudian ketika ditanya tentang aturan pembelian BBM menggunakan jerigen, Kapolsek Tembilahan Hulu AKP. Alakdin mengatakan seharusnya pengisian BBM menggunakan jerigen tidak dibolehkan dan Ia juga membantah telah memberikan izin seperti yang dikatakan oleh para Pelansir.
“Tidak dibolehkan seharusnya, mana dibolehkan oleh Pertamina,” kata AKP. Alakdin. Tapi pelansir mengatakan dibolehkan oleh kepolisian? “Tak ada, tidak benar itu, makanya saya melarang penjualan memakai jerigen, kalau pemiliknya menjual silahkan saja,” kata AKP. Alakdin gelagapan.(NEJAD)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Ketidaktahuan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau M Yafiz, atas keberadaan kebun K2I di Desa Selat Nama Kecamatan Tanah Merah yang menjadi hamparan pohon nipah mendapat kritikan tajam dari elemen masyarakat Inhil. Pernyataan tersebut makin mengindikasikan adanya ketidakberesan proyek tersebut dan ada upaya menguburkan kegagalan yang telah terjadi.

Seperti yang diungkapkan oleh mantan Ketua Gerakan Peduli Rakyat (GAPERA) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Inhil Firmansyah ketika dimintai tanggapannya oleh Www.detikriau.wordpress.com, Senin, (25/7) melalui HP. Rasanya sangatlah aneh kalau seorang Kepala Dinas sampai tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan atas proyek yang pernah menjadi prioritas Pemrov Riau dan menghabiskan anggaran yang sangat besar.

“Dari pernyataan tersebut mengindikasikan memang ada upaya untuk menguburkan permasalahan kegagalan kebun K2I di Desa Selat Nama Kecamatan Tanah Merah tersebut. Sebab rasanya sangat tidak mungkin kalau yang bersangkutan tidak mengetahui adanya kebun K2I di sana,” kata mantan Ketua BEM STAI Auliaurrsyidin tersebut.

Masih menurut yang bersangkutan, dirinya mengetahui secara pasti tentang kronologis kegagalan proyek dimana dananya hasil sharing antara Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil. Sebab, pada saat awal kegagalan tersebut dirinya pernah melakukan investigasi langsung ke lapangan dan faktanya memang ditemukan seperti itu. Dimana hampir sebagian besar kebun yang ditanam tidak ada yang hidup.

“Saya tahu persis apa yang berlaku, makanya saya berani ngomong. Bahkan hasil investigasi yang kita lakukan telah kita serahkan ke DPRD Inhil. Tapi tindaklanjutnya lebih jauh tidak kita ketahui secara pasti, apa lagi dengan berbagai kesibukan yang ada, dirinya tidak pernah mengontak dewan tentang kelanjutan hasil investigasi yang mereka lakukan,” katanya lagi.

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Ketua LSM Lembaga Sosial Control dan Aspirasi Masyarakat (LSCAM) Syafrizal Syarif SH.MH, Ketika dimintai tanggapannya oleh Www.detikriau.wordpress.com di hari yang sama. Intinya ia mempertanyakan, kenapa Kadisbun Provinsi Riau, sampai tidak mengetahui, kalau ada proyek kebun K2I di Kabupaten Inhil.

“Kita pantas mempertanyakan kenapa yang bersangkutan sampai tidak mengetahui kalau ada proyek kebun K2I di Inhil. Karena proyek tersebut merupakan program prioritas ketika itu, dan anggaran yang diperuntukan kesana sangat besar,” bebernya.

HM Yunus anggota DPRD Inhil periode lalu yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi II ketika dikonfirmasi Www.detikriau.wordpress.com melalui, HP, tidak menampik tentang kegagalan kebun K2i di Desa Selat Nama. Hanya saja dirinya meminta kepada Www.detikriau.wordpress.com agar menghubungi ketua Pansus pembahasan kebun K2i ketika itu HM Yusuf Said SE. “Tanya saja langsung dengan ketua Pansusnya,” kata Yunus. (Nejad)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Salah satu penyebab utama kegagalan kebun K2i di Desa Selat Nama Kecamatan Tanah Merah pada tahun 2006 yang lalu akibat dari perencanaan yang tidak matang. Sebab lahan yang digunakan adalah daerah rawa yang tergenang oleh air, ketika pasang naik. Sehingga ada kesan dipaksakan penempatan lokasi lahan perkebunan itu disana.

Selain itu dampak yang ditimbulkan dari kebun K2I tersebut, ternyata masih berimbas hingga sekarang. Hal itu diketahui dengan kerusakan lahan perkebunan masyarakat, dikarenakan penanggulan yang dibuat dalam rangka penggarapan kebun K2i ketika itu. Saat ini, sebagian besar lahan perkebunan warga Desa Selat Nama rusak parah akibat intrusi air laut.

“Pada awalnya lahan perkebunan masyarakat tidak tergenang oleh intrusi air laut. Tapi setelah penanggulan dalam rangka pembuatan kebun K2I, rembesan air yang mestinya menggenangi lahan perkebunan K2I, malah berbalik menggenangi kebun masyarakat. Makanya sebagian besar lahan perkebunan masyarakat disana rusak parah,” kata Firmansyah mantan Ketua Gerakan Peduli Rakyat (GAPERA) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Inhil kepada Www.detikriau.wordpress.com melalui, HP, Senin, (25/7).

Makanya, hasil investigasi yang mereka lakukan, tidak hanya menyoroti kegagalan kebun K2I di Desa Selat Nama, tapi juga mempersoalkan dampak yang ditimbulkan. Sebab keberadaan kebun K2I tersebut, ternyata membuat kerusakan yang sangat parah terhadap perkebunan masyarakat.

Makanya salah satu rekomendasi yang mereka minta ketika itu adalah Pemkab Inhil diminta melakukan normalisasi trio tata air, akibat dari keberadaan kebun K2I. Sayangnya upaya yang dilakukan Pemkab Ketika itu tidak maksimal, karena boleh dikatakan terlalu kecil dana yang diperuntukan untuk perbaikan. Sehingga itu tidak mampu mencegah kerusakan lebih luas atas keberadaan perkebunan masayarakat.

“Bagaimana upaya perbaikan bisa berjalan dengan sukses, kalau anggaran untuk perbaikan terlalu minim. Sehingga masyarakat ketika itu, hanya mengerjakan secara manual upaya perbaikan trio tata air dikawasan tersebut,” terang Firmansyah. (Nejad)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kinerja pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan, makin mendapat sorotan publik. Bahkan belakangan sorotan ini semakin tajam karena dituding ada permainan antara manajemen rumah sakit daerah tersebut dengan pihak RS Indragiri.
“Terus terang kita merasa heran, kenapa belakangan ini setiap ada pasien yang agak gawat selalu dirujuk ke RS Indragiri. Padahal sebelumnya, pasien gawat seperti itu selalu mampu ditangani di RSUD Puri Husada Tembilahan, makanya wajar saja kalau belakangan ini beredar rumor tidak sedap terkait persoalan tersebut,” kata Isan salah seorang warga, ketika berbincang dengan Www.detikriau.wordpress.com, Ahad kemaren.
Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pasien yang mau berobat ke RS Indragiri. Padahal manajemen tentunya terus mengeluarkan anggaran besar untuk biaya operasional rumah sakit dan gaji karyawan. Bahkan semua dokter yang bekerja di RS tersebut, adalah mereka yang bertugas di RSUD Puri Husada Tembilahan.
“Untuk menutup biaya operasional RS Indragiri yang besar, bisa saja ada kemungkinan skenario mengalihkan pasien kesana. Padahal yang nama rumah sakit swasta tentunya biaya lebih besar dan tidak mungkin bisa ditanggulangi oleh masyarakat miskin di Inhil kalau mesti dirujuk kesana,” kata Isan lagi.
Sementara itu dari salah seorang pemakai akun facebook di Inhil tudingan terhadap RS Indragiri terus terjadi. Bahkan dalam akun tersebut, pihak manajemen RS Indragiri, dituding telah merampok peralatan medis daerah yang diperuntukan untuk RSUD Puri Husada dan RSUD Guntung ibu kota Kecamatan Kateman.
Mansun seorang Praktisi PKB yang duduk sebagai Anggota Komisi IV DPRD jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti untuk melakukan antisipasi guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ketiadaan benang tersebut, apapun jenisnya menurutnya sangat mengecewakan. Seharusnya tidak ada alasan untuk hal-hal seperti ini. Bagaimanapun caranya pihak rumah sakit harus selalu siap.“Mana mungkin pasien harus menuggu. Jadi ya pihak RS harus siap untuk antisipasi apapun kejadian medis yang mungkin terjadi,” ujar Mansun.
Ditambahkan Mansun, informasi kejadian ini akan segera dibawanya ke komisi untuk melakukan tindakan perbaikan agar kedepan pelayanan yang sangat memalukan seperti ini tidak terulang kembali.
Kejadian seperti itu dari informasi yang dihimpun oleh Www.detikriau.wordpress.com sudah sangat sering terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu Ketua DPRD Inhil HM Raus Walid sempat merasakan hal yang sama ketika akan mengecek kesehatan disana. Pada saat itu Ketua DPD Golkar Inhil tersebut ingin melakukan Röntgen untuk mencek kesehatan.
“Saat itu ketika bapak ingin mencek kesehatan dengan melakukan Röntgen dikatakan alat tersebut rusak. Lalu bapak diarahkan untuk mencek kesehatan di RS Indragiri yang ada di jalan Trimas,” kata orang dekat Ketua DPRD saat berbincang dengan Www.detikriau.wordpress.com.
Sementara itu Dirut RSUD Puri Husada Tembilahan Rasul Alim ketika dikonfirmasi Www.detikriau.wordpress.com terkait persoalan tersebut, mengakui memang benar bahwa benang menjahit arteri kebetulan sedang kosong. Karena memang geografis Inhil yang jauh, meski sudah dipesan barang tersebut tidak bias sampai dalam waktu cepat, melainkan dua tiga hari kedepan.
“Khusus untuk pasien loka bacok anggota TNI kemaren, sebenarnya benang yang dibutuhkan sudah kita dapatkan. Hanya saja memang karena luka di kepala pasien sangat serius, dan alat untk menghentikan pendarahan luka di bagian kepala milik kita sedang ada masalah, makanya kita suruh untuk di rujuk di RS Indragiri,” kata Rasul Alim, ketika dikonfirmasi oleh Www.detikriau.wordpress.com, melalui HP, Ahad, (24/7). (Nejad)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Ditolaknya perawatan seorang anggota kodim 0314 Inhil yang mengalami luka bacokan hanya dikarenakan ketiadaan benang jahit operasi membuat Dewan berang. Menurutnya, kejadian ini merupakan aib yang memalukan.
“Ini jelas merupakan aib yang memalukan. Masak rumah sakit kita sampai kehabisan benang operasi. Apapun alasannya hal ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen RS untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyrakat.” Ungkap Herwanissitas, Anggota DPRD Inhil saat bertemu www.detikriau.wordpress.com saat kegiatan sunatan masal bersempena Harlah PKB ke 13 di Kantor DPC PKB Inhil, Sabtu (23/7/2011).
Anggota DPRD lainnya. Mansun yang juga asal PKB yang duduk sebagai Anggota Komisi IV DPRD Inhil juga sangat menyayangkan hal ini. Penuturan direktur RSUD Puri Husada, Rasul Halim yang membenarkan benang untuk jenis operasi bagian dalam memang habis, saat dihubunginya melalui ponsel terkait kejadian ini membuat dirinya sangat kecewa.
Menurut mansun, komisi IV jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti untuk melakukan antisipasi guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ketiadaan benang tersebut, apapun jenisnya menurutnya sangat mengecewakan. Seharusnya tidak ada alasan untuk hal-hal seperti ini. Bagaimanapun caranya pihak rumah sakit harus selalu siap.
“Mana mungkin pasien harus menuggu. Jadi ya pihak RS harus siap untuk antisipasi apapun kejadian medis yang mungkin terjadi” Ujar Mansun.
Ditambahkan Mansun, informasi kejadian ini akan segera dibawanya ke komisi untuk melakukan tindakan perbaikan agar kedepan pelayanan yang sangat memalukan seperti ini tidak terulang kembali. (fsl)