(arbindonesia.com) – Apapun yang namanya program pembangunan, khususnya yang didanai melalui uang rakyat, tujuan akhirnya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun tampaknya keharusan ini tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir. 1 dari 3 paket proyek “wah” multiyears, High Way Bandara Tempuling – Mandah senilai ratusan milyar rupiah justru pada awal pelaksanaannya saja sudah menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kisah memilukan ini diperoleh detikriau.wordpress.com secara langsung dari seorang sumber yang meminta untuk sementara namanya tidak dipublikasikan, Rabu (28/9/2011). Menurut penuturannya, sampai saat ini, khususnya dalam hal pembebasan lahan terkait pelaksanaan proyek high way tersebut, pengorbanan harta benda milik masyarakat sama sekali tidak ada kejelasan ganti ruginya. Ironisnya, bahkan istri seorang warga sempat jatuh pingsan saat dengan garangnya operator kendaraan baja meratakan satu-satunya kebun sandaran hidup mereka.

“saat ini banyak masyarakat menjerit bang. Tapi mereka tidak tau kemana harus mengadu. Setiap kali mereka mempertanyakan dan mencoba mencari kejelasan alasan dikorbankannya harta benda mereka, perangkat desa terkesan menghalang-halangi.”Jelas sumber sambil memperlihatkan beberapa nama-nama warga dan asset mereka yang dengan paksa dikorban untuk kelancaran pembangunan proyek yang ditenggarai diluncurkan hanya atas dasar kepentingan kelompok.

Dari data yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh sumber, terlampir nama seorang wanita yang sudah berstatus janda, Nur Asiyah. Menurutnya, tempat bernaung satu-satunya warga parit 1 desa Sialang panjang ini terpaksa harus dibongkar karena terkena ruas jalan. Kini, dengan bantuan putranya, dirinya telah kembali membangun pondok walaupun hanya seadanya untuk sekedar tempat melepas lelah dihari tuanya.

Data berikutnya terlampir  atas nama Yahya, warga parit 2 desa sialang panjang. Setelah tiga baris kebun sandaran hidupnya rata dengan tanah, kini rumah tinggalnyapun katanya terkena jalur jalan tersebut. Namun, karena rumah ini satu-satunya harta benda yang masih dimilikinya, Yahya bersikeras untuk mempertahankan. Yang lebih memilukan, saat eksekusi 3 baris lahan kebunan kelapa milik mereka, sang istri sempat jatuh pingsan karena tak kuasa menahan air mata.

“Saya sangat berharap agar pihak-pihak terkait untuk turun langsung kelapangan melihat apa yang kini terjadinya kepada masyarakat. Jangan hanya turun kepada aparatur desa tapi langsung pertanyakan kepada masyarakat,” Ungkap sumber.

Terkait permasalahan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan yang dikomfirmasi melalui sambungan telepun selularnya menunjukkan nada suara kecewa. Menurutnya, persoalan sospol seperti ini sudah semestinya sebelum pelaksanaan, seluruhnya sudah terselesaikan dengan jelas.

“Kita merasa sangat kecewa kalau memang kondisinya benar seperti ini. Seharusnya aparatur desa yang proaktif utuk memberikan laporan karena walaupun sudah beberapa kali mendengar perihal ini, sampai saat sekarang kita belum menerima laporan secara resmi. Kalu nanti ada, kita akan segera panggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan hal ini” Ungkap Asun panggilan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan komfirmasi.

Menurut Asun, sudah menjadi keharusan, kalau memang terpaksa mengorbakan asset milik masyarakat tentu ada nilai penggantinya karena pembayarannya juga akan dianggarkan melalui pemerintah daerah. (fsl)

Rapat Evaluasi Pembangunan Kab. Inhil TA.2011.rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Inhil H. Rosman Malomo, didampingi Sekda Kab.Inhil, H. Alimudin RM serta Para Asisten Setda Kab. Inhil, Rabu,29 September 2011 bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil. (wai/humas Pemkab Inhil)

arbindonesia.com (Tembilahan) – Musim haji 2011, Kabupaten Inhil akan berangkatkan sebanyak 822 Jamaah Calon Haji (JCH). Keberangkatan akan dibagi dalam 2 kloter. yakni, kloter 7 dan 11.

“Kloter 7 akan kita berangkatkan dalam dua kali pemberangkatan. Pemberangkatan pertama pada tanggal 6 oktober mendatang, dengan JCH sebanyak 90 orang menuju embarkasi Batam menggunakan pesawat Sky Aviation. Kemudian sisanya yaitu sebanyak 355 JCH akan diberangkatkan pada tanggal 7 oktobernya. Selanjutnya, kloter 11 dengan 377 JCH akan kita berangkatkan menuju embarkasi Batam pada tanggal 11 oktober. Kloter 11 ini merupakan kloter gabungan dengan Kabupaten Kampar. ” Jelas Kemendag Inhil, Drs H.Azhari Syukur.MA menjawab komfirmasi wartawan, Rabu (28/9/2011).

Menurut penjelasan Azhari, sebagai tenaga pendamping, Kemendag Inhil juga akan mengikut sertakan 2 orang yang nantinya akan bertugas sebagai pembimbing ibadah dan sekaligus pengurus kloter/jamaah.

Secara rinci, Azhari menguraikan, untuk kloter 7 yang akan diberangkatkan pada tanggal 6 oktober, acara pelepasan akan dilaksanakan pada tanggal 5 oktober bertempat di Masjid Al-Huda Tembilahan. Demikian pula untuk CJH lainnya termasuk kloter 11, acara pelepasan akan dilakukan 1 hari sebelum keberangkatan juga pada tempat yang sama (al-Huda. Red).

“Untuk tahun haji ini, JCH terbanyak dari seluruh kecamatan di kab. Inhil adalah JCH asal Tembilahan yakni sebanyak 153 JCH dengan wanita sebanyak 90 JCH dan pria 63 JCH. Kemudian yang paling sedikit yakni yang berasal dari Kecamatan Teluk Belengkong dengan 3 JCH yakni, Pria 2 JCH dan Wanita 1 JCH”Papar Azhari.

Dalam kesempatan ini, Azhari juga menyampaikan bahwa untuk kloter 7, JCH termuda berasal dari Kecamatan Tembilahan Hulu, yakni Amirulah Hakim Bin Saini (19) yang tergabung dalam rombongan 3 regu 12 dan JCH tertua berasal dari Kecamatan Tembilahan yakni, Jamilah Binti A. Kahar (90) yang tergabung dalam rombongan 3 regu 11.

Sedangkan, untuk kloter 11, JCH termuda berasal dari Kecamatan Gaung, yakni, Syahruzi Bin M. Yusuf (21) yang tergabung dalam rombongan 8 regu 30 dan JCH tertua adalah Masri Bin Achmad.H juga berasal dari Kecamatan Gaung yang tergabung dalam rombongan 8 dan regu 29.

Masih menurut penuturan Azhari, dari tingkat pendidikan, tercatat JCH berpendidikan S2 tercatat sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 31 orang, D3 sebanyak 18 orang kemudian disusul JCH berpendidikan SMA/MA sebanyak 69 orang, SMP sebanyak 52 dan yang paling terbanyak adalah JCH berpendidikan SD/MI yakni sebanyak 648 orang.

“Awalnya, seluruh JCH kita berjumlah 823 orang namun 1 orang batal berangkat dikarenakan sakit. Untuk penyerahan Koper kita laksankan mulai pada tanggal 1 oktober mendatang. Namun hari ini, JCH asal Kecamatan reteh dan Sungai batang koper mereka sudah kita terima,”. Pungkas Kemedang. (fsl)

Inhil Maksimal 20 Persen Dari Total Pagu Dana.

arbindonesia.com (Tembilahan) – Kepastian sharing budget dana pembangunan venue futsal PON XVIII kini terjawab sudah. Pemerintah Provinsi Riau setuju, Inhil dibebani maksimal 20 persen dari total pagu dana.

“Ya. Dari hasil rapat kita di Pekanbaru memang sudah disepakati seperti itu. Namun, ini baru dituangkan dalam bentuk notulen rapat, belum dalam bentuk MoU seperti apa yang diamanatkan hasil Paripurna,” Jawab Herwanissitas, Anggota DPRD Inhil dari FPKB saat dimintai komfirmasi melalui sambungan telepon selular, Rabu (28/9/2011)

Baru-baru ini, menurut Sitas, panggilan akrab tokoh muda yang cukup keras ini, bahwa dirinya sudah menerima kabar dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadisbudparpora) Kabupaten Inhil, Muchtar T, bahwa MoU tersebut sudah dikirimkan ke Pekanbaru. Diharapkan dalam 1 atau 2 hari kedepan sudah diterima kembali dan tentunya telah ditandatangani oleh Gubernur.

“Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Inhil kita rencanakan pada tanggal 30 September ini. Kita berharap MoU tersebut sudah kita terima sebelum tanggal tersebut. Kalau ini sudah terpenuhi, tentunya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyetujui pembangunan Venue Futsal tersebut.”paparnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1, Surya Lesmana juga membenarkan bahwa dari hasil rapat yang digelar digedung Bappeda Provinsi Riau, Jum’at (23/9/2011) mengahsilkan tiga kesepakatan. Pertama, Segera Akan diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembiayaan pembangunan venue futsal. Kedua, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan anggaran dari APBD Inhil maksimal sebesar 20 persen dari total pagu dana. Ketiga, Pansus I melalui Dinasbudparpora Inhil meminta kepada Konsultan Perencana pembangunan venue futsal untuk melakukan optimalisasi pembiayaan.

“DED yang diusulkan sebesar 73 M tersebut tentunya bukanlah angka mati. Kita meminta agar konsultan dapat melakukan optimalisasi pembiayaan. Menurut hemat kita, angka idealnya pada kisaran 50 – 60 milyar. Namun perlu dicatat bahwa penghematan ini bukan berarti melakukan pengurangan kualitas venue itu sendiri,” Ujar Surya menjawab komfirmasi melalui sambungan telepon selular, Rabu (28/9/2011). (fsl)

Terkait Kelangkaan BBM di Kateman

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rencana pagelaran “people power” oleh kawan-kawan dari mahasiswa menurut Dewan patut disikapi dengan cara yang positif. Langkah ini paling tidak menunjukkan masih adanya rasa kepedulian mahasiswa akan kesusahan yang dialami oleh masyarakat.

“walaupun menurut beritanya aksi ini pada akhirnya hanya dilakukan dalam bentuk dialog di Kantor Kecamatan, secara pribadi saya menilai tindakan kawan-kawan mahasiswa patut untuk diberikan penghargaan. Apapun hasilnya dan darimanapun asal mereka, apa yang telah mereka lakukan ini menunjukkan masih adanya rasa kepedulian atas berbagai kesusahan yang kini dialami masyarakat,” Ungkap Anggota DPRD Inhil, Surya Lesamana ketika dimintai tanggapan terkait persoalan ini, Selasa (27/9/2011).

Surya menuturkan, rasanya tidak pas untuk merangkai kata, langka atau tidak langka. Karena diakui ataupun tidak, menurutnya, secara nyata harga BBM jenis apapun itu, di Kateman harganya sudah jauh meroket. Politisi Asal pemilihan Kateman ini mengibaratkan Secara hukum ekonomi, apabila permintaan jauh melebihi persediaan secara otomatis akan mendongkrak harga. Artinya, barang yang dibutuhkan tersebut secara kuantitas memang tidak mencukupi.

“Kejadian seperti ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, memang pasokan BBM untuk daerah Kateman dan sekitarnya dikurangi oleh Pertamina atau, kedua, adanya penjualan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Umpamanya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menjual kuota minyak untuk Kateman diluar ketentuannya.”Papar Surya.

Menyikapi kejadian ini, Surya meminta agar pihak-pihak terkait untuk segera mengambil sikap. Menurutnya, Untuk kepastian ada tidaknya pengurangan kuota BBM, tentunya harus dipertanyakan langsung kepada pihak Pertamina karena memang mereka yang mengetahui secara pasti akan hal itu. Namun, apabila memang kemungkinan berada pada opsi kedua, sudah menjadi keharusan agar aparat hukum, dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera bertindak.(fsl)

arbindonesia.com (TEMBILAHAN) – RSUD Puri Husada Gemilang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ternyata tidak memiliki dokumen penting sebagai syarat utama berdirinya sebuah rumah sakit atau bangunan lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengancam eksistensi rumah sakit yang belakangan ini terus mendapat sorotan.

Menurut penuturan sumber yang sangat dipercaya menyatakan bahwa dokumen penting yang dimaksud adalah berupa Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Operasianal yang sudah usang dan akreditasi yang ternyata sama sekali tidak dimiliki oleh RSUD Puri Husada Gemilang Tembilahan.

“Kita tidak habis pikir, Rumah sakit plat merah ini ternyata sampai hari ini tidak memiliki kelengkapan dokumen dimaksud. Sebagai bentuk usaha yang dikelola pemerintah daerah, kondisi seperti ini sungguh sangat memalukan.”Papar sumber yang tidak bersedia mempublikasikan namanya ini.

Masih menurut pengakuannya, jika bulan oktober mendatang pihak RSUD Puri Husada Gemilang tidak sanggup memenuhi persyaratan standar minimal untuk rumah sakit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan (Depkes), sangat besar kemungkinan status RSUD Puri Husada Gemilang akan berubah menjadi puskesmas.

“Jika memang hal tersebut terjadi maka Kota Tembilahan hanya memiliki satu rumah sakit aja, yaitu Rumah Sakit Indragiri. Namun, rumah sakit ini milik swasta yang tentunya beropersional atas dasar profit oriented (orientasi laba. Red). ” Katanya lagi.

Dirinya juga mengakui bahwa kenyataan ini merupakan sebuah tamparan yang luar biasa dan sangat memalukan jika memang nantinya rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an ini turun status menjadi setingkat puskesmas.

Anggota Komisi I DPRD Inhil ketika dikomfirmasi terkait permasalah ini merasa cukup terkejut. Kondisi seperti ini menurutnya tentu akan berpengaruh kepada tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

 “Jangan sampai karena kelalayan pihak terkait, nantinya RSUD malah turun kasta. Ini tentunya sangat tidak kita inginkan. Untuk itu, ketiadaan dokumen-dokumen penting seperti itu agar segera untuk dilengkapi.” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ketika dimintai tanggapannnya, (27/9/2011). (Wawan)