Tuding PT. THIP Sebagai Perampok

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Akhirnya, ratusan petani Desa Tanjung Simpang, KecamatanPelangiran menduduki lahan mereka yang diserobot PT Multi Gambut Industri (PT MGI)/ PT Tabung Haji Indo Plantations (PT THIP), Kamis
(18/8/11). Massa petani juga merusak kantor PT MGI/ PT THIP.

Ratusan petani tersebut bergerak menuju lokasi lahan mereka yang diserobot perusahaan asal Malaysia ini dengan menggunakan 4 unit pompong. Mereka juga mengusung bendera merah putih dan poster berisikan minta lahan mereka dikembalikan.

Kedatangan para petani ini dipimpin langsung Ketua Forum Komunikasi Petani Tanjung Simpang, Hatisar. Tampak juga kuasa hukum petani, Munir Kairoti SH didampingi Advisor, Sudin Lamau dan juru bicara petani,
Frans Aba. Terlihat juga beberapa orang mahasiswa asal Kecamatan Pelangiran.

Setibanya di lokasi lahan mereka sekitar pukul 11.00 WIB, para petani ini langsung memasang 2 buah spanduk berukuran cukup besar persis disamping plang perkebunan PT MGI/ PT THIP. Spanduk tersebut berisikan tulisan ‘Lahan Ini Milik Warga Tanjung Simpang’.

Kedatangan para petani ini tidak mendapatkan penghadangan dari pihak kepolisian yang terlihat hanya beberapa orang saja, sehingga para petani langsung menuju lahan mereka. Saat itu tampak juga puluhan
sekurit PT MGI/ PT THIP yang berjaga-jaga, tapi mereka hanya melihat saja kedatangan para petani tersebut.

Setelah menguasai lahan mereka tersebut, para petani ini kemudian bergerak menuju kantor PT MGI/ PT THIP, di sana mereka menggelar orasi depan kantor ini. Pada intinya mereka meminta pihak perusahaan mengembalikan dan atau mengganti rugi lahan mereka yang telah diserobot tersebut.

Diantara puluhan poster yang diusung petani tersebut, diantaranya bertuliskan ‘Rebut Lahan Kita, PT THIP Perampok Lahan dan Tanah Warga,11 Tahun Tanah dan Lahan Kami Dijajah PT THIP/ PT MGI, Tangkap
Direktur Utama PT THIP/ MGI, PT THIP Pembohong, Penipu, Perampok’.

Sesampainya di depan kantor PT MGI/ PT THIP massa petani ini langsung merangsek masuk dengan memanjat pagar gerbang kantor perusahaan ini. Tampak aparat kepolisian dan sekuriti perusahaan tidak dapat mencegah
aksi ini. Saat itu tampak Kapolsek Pelangiran, Ipda Yanu Rihardi.

Setelah berada di dalam kantor perusahaan sawit asal Malaysia ini, massa langsung memecahkan pintu dan kaca disana, mereka juga merusak peralatan kantor, berupa meja, kursi, komputer dan AC.

Selama hampir satu jam massa terus merusak barang-barang apa saja yang mereka temui. Bahkan, terlihat para karyawan dan staf perusahaan ini berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran massa.

“Kami minta perusahaan perampok lahan kami, untuk mengembalikan lahan kami yang dirampoknya. Selama sebelas tahun kami menderita dibuat perusahaaan ini,” teriak salah seorang massa saat itu.

Menurut massa mereka sudah muak dan kesal selama ini terus dijanjikan, namun lahan mereka yang ‘dirampok’ tersebut tidak kunjung dikembalikan.

Sampai saat ini massa petani masih terus bertahan di kantor PT MGI/ PT THIP. Pihak manajemen perusahaan, informasinya masih terus berkoordinasi dengan pimpinannya di Malaysia.(nto)

Chandra Hamzah dan Ade Rahardja jadi Target Pembunuhan
www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Chandra Hamzah) dijadikan target untuk dilenyapkan. Selain Chandra, nama lain yang diincar untuk dihabisi adalah Ade Rahardja yang saat ini sudah pensiun dari jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK.

Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, mengakui adanya rekaman pembicaraan hasil sadapan (taping) KPK dari pihak-pihak yang diyakini dekat dengan M Nazaruddin, tentang rencana agar Chandra dan Ade dihabisi. “Ada rekaman soal itu (rencana pembunuhan terhadap Chandra dan Ade). Kami sudah mendengar (rekaman hasil sadapan),” ujar Abdullah dalam jumpa pers di KPK, Senin (15/8).

Lantas siapa pihak yang menjadikan Chandra dan Ade sebagai target untuk dihabisi? Abdullah tak mau mengungkapkannya. “Pokoknya ada usaha pembunuhan kepada pimpinan KPK,” tandas Abdullah.

Ketika diminta penegasan apakah rekaman ini terkait dengan kasus Nazaruddin, Abdullah tak menampiknya. “Iya,” tandasnya

Yang pasti, kata mantan ketua umum sebuah partai Islam itu, KPK sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang berniat menghabisi Chandra dan Ade. Namun Abdullah tetap enggan membeberkan secara rinci identitas pihak-pihak yang akan membunuh Chandra dan Ade. “Kalau disebutkan kabur mereka,” kilahnya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK yang duduk di Komite Etik, Bibit Samad Rianto, mengatakan, Komite Etik memang menyimak hasil sadapan KPK tentang rencana pembunuhan itu. Namun, kata Bibit, Komite Etik tidak berkutat pada hal itu.

“Itu background masalah agar kita tahu. Karena sudah dikonsumsi publik, ya sampai di sini saja,” kilahnya.

Hanya saja berdasarkan informasi yang dihimpun dari dalam KPK, pihak yang disebut berniat menghabisi Chandra dan Ade itu berinisial AP dan St. Rencana pembunuhan terhadap Chandra dan Ade muncul ketika KPK mulai menyidik kasus suap proyek wisma atlet SEA Games dan mendalami keterlibatan Nazaruddin.

“Ini yang membuat bos kita susah. Biang keroknya itu Chandra dan Ade. Kalau gitu kita bunuh saja,” kata sumber itu menirukan hasil pembicaraan tentang rencana pembunuhan Chandra dan Ade.

Namun rencana pemunuhan itu tak terealisasi karena harus menunggu persetujuan dari pihak lain. Yang pasti, dari hasil sadapan itu diketahui bahwa nyawa Chandra dan Ade dihargai hingga miliaran rupiah.

“Udah bunuh saja, kita siapkan dana. Bosmu setuju, kita jalankan. Paling Rp 5 miliar,” imbuh sumber mengutip hasil sadapan KPK.

Sementara berdasarkan keputusan Komite Etik, Chandra Hamzah yang membidangi penindakan dilarang ikut menangani kasus Nazaruddin. “Kesimpulannya, Pak Chandra tidak boleh ikut dalam pemeriksaan Nazaruddin,” kata Abdullah.

Sedangkan Bibit Samad Rianto menambahkan, dirinya sekarang mengambil alih peran Chandra. “Yang tanda tangan surat-surat itu saya. Tapi supaya (Chandra) tidak ada kaitannya,” kata Bibit yang juga membidangi penindakan di KPK.( jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA ) — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) hingga hari ini mencatat ada sebanyak 389 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ditjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Didik Suhardi mengatakan seharusnya sudah disalurkan sejak bulan Juli 2011.

“Sampai saat ini sudah ada 108 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan dana BOS triwulan III. Artinya, masih ada sekitar 389 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS,” ungkap Didik ketika ditemui wartawan di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (16/8).

Didik menyebutkan, dari proses penyaluran dana BOS di Triwulan II juga masih ditemukan ada 8 kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan dana BOS. Di antaranya, kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur , dan Papua Barat. “Untuk membantu pemerintah kabupaten/kota tersebut, kami akan mengirimkan tim percepatan BOS yang akan dimulai pada 21 Agustus 2011 mendatang,” sebutnya

Untuk menghindari keterlambatan itu, kata Didik pula, Kemdiknas bersama dengan Kemenko Kesra terus berupaya untuk memfasilitasi daerah tersebut agar bisa mempercepat penyaluran dana BOS di daerahnya masing-masing. “Maka dari itu, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) diharapkan bisa menjadi acuan untuk mempercepat penyaluran dana BOS,” jelasnya.

Didik menambahkan dalam percepetan penyaluran dana BOS, pihaknya lebih menekankan pada asistensi. “Bahkan, jika perlu tanda tangan bupati, kita akan datangani bupatinya. Intinya, akan kitacari tahu di manatitik hambatanya. Kasihan sekolah-sekolah yang memang sumber danannya hanya dari BOS,” imbuhnya. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) –Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun. Di dalamnya mencakup belanja untuk berbagai Kementrian, Lembaga (KL), non KL dan juga untuk belanja pegawai. Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggaran 2012 sudah memuat kenaikan gaji bagi para abdi negara ini.

Presiden SBY dalam pidato RAPBN 2012 di DPR, Selasa (16/8) mengatakan, pemerintah akan terus memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

‘’Berkaitan dengan itu, Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan,’’ kata SBY.

Di samping itu pemerintah juga merencanakan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp30,6 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp12,1 triliun, atau lebih dari 65 persen dari pagu APBN-P Tahun 2011.

Untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS Daerah menjadi minimal Rp2 juta per bulan, pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, yang keseluruhannya mencapai Rp2,9 triliun.

‘’Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya,’’ kata SBY.( jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Alokasi anggaran transfer daerah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Nilainya mencapai ratusan triliun. Hanya saja, hal itu tak diikuti dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyomo pun mengaku banyak menerima laporan mengenai buruknya pengelolaan APBD di sejumlah daerah.

SBY menyebut, alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya.

Yang lebih memprihatinkan lagi kata SBY, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan.

‘’Saya menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah,’’ tegas SBY saat menyampaikan pidato RAPBN 2012 di DPR, Selasa (16/8).

SBY meminta agar belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. SBY pun mendukung kebijakan untuk dilakukan moratorium pengangkatan PNS Daerah.

‘’Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah. Belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan,’’ kata SBY.

Selain itu dalam konteks pemekaran daerah, SBY mengatakan perlu kiranya dikritisi bersama-sama. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah baru mengalami penambahan yang luar biasa hingga 205 daerah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Dengan demikian kata SBY, jumlah daerah saat ini telah mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Akibatnya, alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak yang harus dialihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru.

“Dari sisi pendanaan APBN, pemekaran daerah baru tentu berdampak terhadap keuangan negara. Untuk itulah, kita harus lebih kritis dan lebih cermat dalam menyikapi pemekaran daerah baru, agar tidak memberikan beban anggaran yang sangat berlebihan,’’ kata SBY.(jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihimbau untuk selalu ingat bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. karenanya, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Inhil harus mampu bekerja secara professional dan proporsional. Memahami tugas pokok dan fungsi serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri.

Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Alimuddin RM dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi 414 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan pemberian penghargaan Para Teladan bagi PNS tahun 2011, Selasa (16/8/11) di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan.

Dalam kesempatan ini, Penyematan tanda jasa dilakukan oleh Bupati Inhil diwakili oleh Sekda Alimuddin RM, didampingi Kepala BKD Inhil, Afrizal serta sejumlah pejabat eselon.

Beberapa orang pejabat yang mendapat tanda jasa diantaranya adalah Kabag Umum, Junaidy Ismail, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, Tengku Edy Efrizal, dan Kabag Humas, Riduan Ahim.

Dalam kata sambutannya, Sekdakab Inhil juga berpesan bagi PNS penerima Satya Lencana Karya Satya untuk bisa menunjukkan prestasi kerjanya secara profesionalisme sehingga harapan-harapan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah bisa tercapai. Usai menyampaikan sambutan.

Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada PNS yang dinilai tekun serta mengabdikan diri secara terus menerus dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penilaian melalui sebuah proses yang sangat ketat dan professional.

Diantara penerima satya lencana karya satya itu dikategorikan sesuai dengan lamanya masa pengambdian, seperti 10 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Penghargaan yang diberikan pemerintah itu merupakan bagian dari penilaian dan penghormatan terhadap pengabdian yang sudah ditunjukan PNS penerima, maka diharapkan untuk bisa dijaga dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji.(fsl)