ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan anggota Koperasi Produsen Sejahtera Bersama kepada PT. Oscar Investama terus bergulir.

Kuasa Hukum perwakilan anggota koperasi, Ali Akbar Almukti, SH., MH., mempertanyakan secara tegas dasar kewenangan pengurus koperasi yang disebut telah memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk meng-HGU-kan lahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Akbar sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Koperasi Produsen Sejahtera Bersama, Herman Mahat dalam sebuah pemberitaan di Detikriau.id, yang menyebutkan bahwa pengurus koperasi telah memberikan persetujuan kepada PT. Oscar Investama untuk mengajukan HGU atas lahan-lahan anggota yang diikutsertakan dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan.

Dalam pernyataan tertulis, Ali Akbar menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal koperasi semata. Sebab, objek yang dipersoalkan adalah tanah milik masyarakat yang memiliki kepentingan dan hak secara individual atas tanah tersebut.

“Pertanyaan kami sederhana: siapa yang memberikan kuasa kepada pengurus koperasi untuk menyetujui HGU atas tanah anggota? Kalau tanah tersebut merupakan tanah milik anggota secara individual, maka harus jelas dari mana kewenangan pengurus koperasi untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap hak atas tanah tersebut,” tegas Ali Akbar.

Sejak Awal Bukan untuk HGU

Menurut Ali Akbar, terdapat hal mendasar yang harus diluruskan kepada masyarakat.

Ketika anggota Koperasi Produsen Sejahtera Bersama menyerahkan lahan mereka untuk diikutsertakan dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui PT. Oscar Investama, pemahaman yang disampaikan kepada pemilik lahan adalah pinjam pakai tanah selama 30 tahun.

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, tanah seharusnya dikembalikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang menjadi dasar penyerahan tanah tersebut.

“Sejak awal yang kami pahami dan menjadi dasar masyarakat menyerahkan lahannya adalah pinjam pakai selama 30 tahun. Tidak ada pemahaman bahwa tanah tersebut kemudian akan dijadikan HGU atas nama PT. Oscar Investama,” ujar Ali Akbar.

Karena itu, menurutnya, apabila sekarang muncul rencana untuk menjadikan lahan tersebut sebagai objek HGU perusahaan, maka harus ada penjelasan secara terbuka mengenai kapan, bagaimana, dan berdasarkan persetujuan siapa perubahan skema tersebut dilakukan.

“Jangan sampai masyarakat menyerahkan tanah dengan pemahaman pinjam pakai 30 tahun, tetapi di tengah perjalanan muncul skema HGU atas nama perusahaan. Ini harus dijelaskan secara terang kepada pemilik tanah,” katanya.

Pengurus Koperasi Bukan Kuasa Otomatis Pemilik Tanah

Ali Akbar juga menyoroti sikap pengurus koperasi yang disebut telah menyetujui HGU PT. Oscar Investama.

Menurutnya, keanggotaan seseorang dalam koperasi tidak serta-merta berarti seluruh hak individual anggota atas tanah dapat diputuskan oleh pengurus koperasi tanpa mandat atau persetujuan yang jelas.

“Menjadi anggota koperasi bukan berarti hak individual atas tanah otomatis berpindah kepada pengurus koperasi. Pengurus koperasi memiliki kewenangan dalam kapasitasnya sebagai pengurus koperasi, tetapi itu harus dibedakan dengan kewenangan sebagai kuasa dari masing-masing pemilik tanah,” tegasnya.

Ali Akbar menyebut pihaknya juga mencermati penegasan dari Kanwil BPN Provinsi Riau bahwa pengurus koperasi yang bertindak untuk dan atas nama koperasi tidak serta-merta berkedudukan sebagai kuasa dari seluruh masyarakat pemilik lahan.

“Kalau memang pengurus merasa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan HGU atas tanah anggota, maka kami minta ditunjukkan dasar kewenangannya. Mana surat kuasanya? Mana persetujuan masing-masing pemilik tanah? Mana dokumen yang memberikan kewenangan kepada pengurus untuk mengambil keputusan tersebut?” ujarnya.

Jangan Sampai Anggota Baru Menyesal Setelah HGU Terbit

Ali Akbar mengingatkan bahwa persoalan HGU bukan perkara sederhana karena menyangkut hubungan hukum atas tanah dan konsekuensi jangka panjang bagi pemilik lahan.

Menurutnya, masyarakat harus mengetahui secara utuh siapa yang menjadi pemegang HGU, berapa jangka waktunya, apa dasar pemberiannya, bagaimana hubungan HGU tersebut dengan hak atau penguasaan masyarakat sebelumnya, serta bagaimana mekanisme penyelesaian tanah ketika HGU berakhir.

“Jangan sampai masyarakat baru memahami konsekuensi hukumnya setelah HGU sudah terbit. Kalau tanah mereka akan masuk dalam HGU perusahaan, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang utuh terlebih dahulu,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak sedang mempersoalkan pembangunan perkebunan atau program kemitraan. Yang dipersoalkan adalah dasar hukum dan persetujuan pemilik lahan apabila tanah masyarakat hendak ditempatkan dalam skema HGU atas nama perusahaan.

“Kalau memang masyarakat setuju, silakan dibuktikan. Tetapi kalau masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan untuk HGU, jangan kemudian persetujuan pengurus koperasi dianggap sebagai persetujuan seluruh pemilik tanah,” tegas Ali Akbar.

Minta Dokumen HGU Dibuka ke Anggota

Atas polemik tersebut, Ali Akbar meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan rencana HGU PT. Oscar Investama dibuka secara transparan kepada anggota koperasi dan pemilik lahan.

Dokumen yang menurutnya perlu dijelaskan antara lain perjanjian kemitraan, dasar penyerahan lahan, dokumen persetujuan HGU, surat kuasa dari pemilik tanah, keputusan rapat anggota, serta dokumen pengajuan HGU kepada instansi pertanahan.

“Tidak cukup hanya mengatakan pengurus sudah setuju. Persoalannya adalah apakah pengurus mempunyai kewenangan untuk menyetujui HGU atas tanah milik anggota. Itu yang harus dijawab,” katanya.

Ali Akbar menilai keterbukaan dokumen merupakan langkah paling tepat untuk mengakhiri polemik.

“Kalau semuanya benar dan memang ada dasar hukumnya, buka dokumennya kepada anggota. Kalau memang ada persetujuan pemilik tanah, tunjukkan. Dengan begitu tidak ada lagi kecurigaan dan tidak ada lagi polemik,” ujarnya.

*Tanah Masyarakat Bukan Sekadar Angka dalam Proposal*

Ali Akbar menegaskan bahwa tanah masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek administrasi atau sekadar angka luasan dalam sebuah proposal investasi.

“Di balik setiap hektare tanah itu ada pemilik, ada keluarga, ada kehidupan dan ada hak masyarakat. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut tanah tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kewenangan yang sah,” tegasnya.

Ia pun meminta PT. Oscar Investama dan pengurus Koperasi Produsen Sejahtera Bersama memberikan penjelasan secara terbuka kepada seluruh pemilik lahan mengenai dasar dan konsekuensi hukum dari rencana HGU tersebut.

“Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-kemitraan. Tetapi kami menolak jika hak masyarakat atas tanah diputuskan tanpa persetujuan yang jelas dari pemiliknya. Kalau benar masyarakat memberikan persetujuan HGU, mari kita buktikan bersama dengan dokumen. Kalau tidak ada, maka jangan dipaksakan seolah-olah seluruh anggota telah menyetujuinya,” pungkas Ali Akbar. red

ARBindonesia,com.Dumai-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai membagikan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadiah diserahkan langsung oleh Kepala Rutan Dumai bersama jajaran pejabat struktural kepada para pemenang. Perlombaan diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan petugas Rutan Dumai.

Salah satu perlombaan yang turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut adalah lomba menangkap belut. Perlombaan berlangsung meriah dan mengundang antusiasme para peserta maupun warga binaan dan petugas yang menyaksikan.

Pembagian hadiah menjadi bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi seluruh peserta dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, serta menumbuhkan nilai sportivitas antara petugas dan warga binaan.

Melalui rangkaian perlombaan ini, Rutan Dumai terus mendorong terciptanya suasana pembinaan yang positif, humanis, dan penuh kebersamaan dalam memperingati momentum kemerdekaan.(dir).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE., MT melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lahang Hulu dan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung, Sabtu (12/9/2026).

Pelantikan tersebut disejalankan dengan pelantikan Ketua TP PKK dan Penjabat Ketua TP PKK kedua desa, serta peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gembira, Pintasan, Semambu Kuning, Soren, Teluk Merbau dan Belantaraya Kecamatan Gaung.

Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan kepala desa tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu membaca persoalan masyarakat, mengambil keputusan, menggerakkan perangkat desa dan menghadirkan solusi.

“Jangan datang hanya untuk menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga meminta kepala desa memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan serta menjadi teladan dalam disiplin dan integritas. Khusus kepala desa hasil PAW, ia menekankan pentingnya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok yang mendukung maupun tidak mendukung dalam proses sebelumnya.

Kepada anggota BPD yang baru diresmikan, Bupati Herman meminta agar menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara konstruktif, bukan sebagai upaya mencari kesalahan kepala desa.

Menurutnya, kepala desa dan BPD bukan dua pihak yang harus saling berhadapan, melainkan dua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang harus saling menguatkan. Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah demi kepentingan masyarakat.

“Pengawasan harus dimaknai sebagai upaya memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel serta diarahkan pada program yang memberikan hasil dan manfaat nyata. Potensi ekonomi desa perlu dikembangkan melalui ketahanan pangan, koperasi, BUM Desa dan peningkatan PADes.

Ia turut meminta camat dan Dinas PMD memperkuat pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa agar setiap persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin.

Menurut Bupati, keberhasilan pemerintahan desa bukan diukur dari banyaknya kegiatan maupun besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan pemerintah desa.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat, untuk Indragiri Hilir yang semakin berjaya,” pungkasnya. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Proyek strategis pembangunan Pasar Tembilahan senilai Rp19,9 miliar yang dibiayai dari APBD 2026 resmi dinyatakan batal. Keputusan ini diambil Pokja Pemilihan VII setelah seluruh 54 peserta tender tidak ada yang lulus evaluasi penawaran.

Dalam dokumen resmi yang tertera di portal pengadaan elektronik, pembatalan tender dituangkan melalui Berita Acara Tender Gagal Nomor 01.14/POKMIL.VII-UPKPBJ/VIII/2026 serta diperkuat dengan surat tanggapan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pokja menilai waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lagi mencukupi, sehingga paket tender harus dihentikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Inhil, Yusnaldi, mengaku pihaknya masih menunggu kepastian dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau UKPBJ terkait apakah paket tersebut akan kembali dilelang atau tidak.

“Kalau kita tentu kita pertanyakan kembali ke ULP, apakah mereka mau melelang kembali atau tidak,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).

Namun Yusnaldi menegaskan, bila melihat ketersediaan waktu yang tersisa, pelaksanaan pembangunan secara rasional lebih memungkinkan dilakukan pada tahun anggaran mendatang.

“Kalau berpikir rasional, mengingat waktu yang ada, sebaiknya pekerjaan dilaksanakan di tahun mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, jika proyek tetap dipaksakan berjalan tahun ini, sejumlah tahapan teknis akan memakan waktu panjang, termasuk mobilisasi peralatan kerja ke lokasi proyek. “Sekadar untuk memobilisasi peralatan kerja saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi proses pengerjaannya,” jelasnya.

Pembatalan tender ini menjadi pukulan bagi rencana pembangunan pasar yang digadang-gadang sebagai pusat perdagangan di ibu kota kabupaten. Dengan nilai pagu dan HPS mencapai Rp19,9 miliar, proyek ini semula ditargetkan menjadi salah satu pembangunan strategis daerah.

Kini, apakah proyek vital ini akan ditender ulang dalam tahun berjalan, atau bergeser ke tahun anggaran 2027. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah daerah maupun ULP mengenai langkah selanjutnya. (Red)

ARBindonesia,com.ROKAN HILIR-Sabtu, 12 September 2026 — Tim Penyuluh Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI melaksanakan patroli pencegahan karhutla di sejumlah titik rawan kebakaran di wilayah Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Kegiatan patroli dan penyuluhan tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memantau kondisi wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran sekaligus meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla.

Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI yang turun dalam kegiatan tersebut terdiri atas:

1. Brigjen TNI (Mar) Benny P. Nadeak, S.E., M.A.
2. Kolonel Elektronika (Lek) Aris Setianta
3. Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto, S.T., M.Tr.(Hanla)
4. Letkol Mar. Alyessi Hippy
5. Mayor Inf. Andang Rohadi
6. Mayor Inf. Roni Kusnandar
7. Mayor Inf. Ade Hermansyah

Dalam pelaksanaan patroli, tim turut didampingi 6 orang dari unsur kewilayahan dan masyarakat. Mereka terdiri atas tiga personel Koramil beserta jajaran, satu orang dari Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dua orang masyarakat setempat.

Patroli dilakukan dengan menyasar wilayah yang dinilai rawan karhutla. Selain melakukan pemantauan kondisi lapangan, kegiatan juga menjadi sarana penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran.

Sinergi antara TNI, aparat kewilayahan, MPA, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Dengan pemantauan dan kewaspadaan bersama, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat ditekan.

Tim Mabes TNI juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi maupun potensi terjadinya karhutla di wilayah masing-masing.(dir).

ARBindonesia.com, BATAM – Perempuan Bangsa (PB) Provinsi Kepulauan Riau menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Sekretariat PB Kepri, Batam, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Wilayah DPW PKB Kepri Aman, S.Pd., M.M., jajaran pengurus PB Kepri dan DPC PB Kota Batam, Majelis Taklim PB, Muslimat NU, Fatayat NU, Pergunu Kepri, PMII Kota Batam, serta IPPNU.

Peringatan Maulid Nabi itu turut menghadirkan KH Ahmad Junaidi sebagai penceramah.

Ketua PB Kepri Hj. Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P. mengatakan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

“Perempuan harus beriman, berilmu, mandiri, dan berdaya. Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut bergerak, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Helmiaty.

Dalam ceramahnya, KH Ahmad Junaidi mengingatkan pentingnya peran seorang istri pada era modern dengan tetap berpedoman pada keteladanan istri Rasulullah SAW, yakni Siti Khadijah dan Siti Aisyah.

“Di era sekarang, peran seorang istri harus tetap berpedoman pada sifat dan keteladanan istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah dan Siti Aisyah,” ujar KH Ahmad Junaidi.

Ia menjelaskan, Siti Khadijah menjadi teladan melalui kesetiaan, dukungan, keteguhan, dan pengorbanannya. Sementara itu, Siti Aisyah dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu yang memiliki peran besar dalam meriwayatkan ajaran Rasulullah SAW.

Helmiaty mengatakan, PB Kepri terus memperkuat kegiatan keumatan melalui Majelis Taklim PB, pengajian rutin, arisan bulanan, serta kelompok hadrah dan rebana.

Kelompok Hadrah/Rebana PB Kepri untuk pertama kalinya tampil dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi membangun kebersamaan sekaligus mengembangkan potensi anggotanya.

“Kami ingin membangun kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan. Bergerak bersama, berdaya bersama, sehingga kehadiran Perempuan Bangsa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Helmiaty juga mengapresiasi dukungan DPW PKB Kepri yang telah memberikan ruang kepada PB untuk berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.*