ARBindonesia.com, PEKANBARU – Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta seluruh kepala SMA/SMK negeri dan swasta di Provinsi Riau mempercepat persiapan pelaksanaan Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 4/DISDIK/2026 yang bersifat segera.

Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, H. Erisman Yahya, merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor B/107/500.14.3/DISBUN/2026 tentang percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan Beasiswa SDM Sawit 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melalui Program Beasiswa SDM Sawit memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan pembiayaan penuh.

Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara sekolah dan pihak terkait agar proses seleksi berjalan lancar serta jumlah penerima manfaat dari Provinsi Riau dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Program ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit. Kami berharap sekolah aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar semakin banyak siswa Riau yang bisa memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Erisman Yahya, Kamis (7/5).

Menurutnya, Provinsi Riau selama ini menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar dalam program tersebut. Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia sektor perkebunan.

Sekolah Diminta Proaktif

Melalui surat edaran tersebut, Disdik Riau meminta sekolah melakukan sejumlah langkah strategis, yakni mensosialisasikan informasi beasiswa kepada siswa kelas XII dan alumni SMA/SMK, mendorong siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar, memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran terutama terkait kelengkapan dokumen, serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila memerlukan informasi lebih lanjut.

“Peran sekolah sangat penting, terutama membantu siswa dalam melengkapi dokumen administrasi agar tidak terkendala saat proses seleksi,” tambah Erisman.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi beasiswasdmsawit.id Informasi tambahan juga dapat dipantau melalui situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sasaran Penerima Beasiswa

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 43 Tahun 2026, sasaran penerima Beasiswa SDM Sawit 2026 meliputi pekebun, keluarga pekebun, karyawan atau pekerja dan keluarganya pada usaha perkebunan kelapa sawit, pengurus kelembagaan pekebun, pengurus asosiasi pekebun kelapa sawit, aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di bidang perkelapasawitan, serta penyuluh yang bertugas di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mencetak tenaga profesional dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor strategis perkebunan sawit nasional.

Persyaratan Administrasi

Calon peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi, di antaranya pas foto berlatar biru ukuran 4×6, KTP atau surat domisili, kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah, surat keterangan bebas buta warna, ijazah atau surat keterangan lulus, serta berbagai surat pernyataan sesuai ketentuan.

Peserta juga diwajibkan melampirkan surat pernyataan tidak sedang menempuh perkuliahan serta surat kesediaan untuk berkontribusi di bidang perkelapasawitan setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain persyaratan umum, terdapat dokumen tambahan sesuai jalur pendaftaran masing-masing. Bagi pekebun dan keluarga pekebun, misalnya, diwajibkan melampirkan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atau surat penguasaan tanah serta surat pernyataan memiliki kebun kelapa sawit.

Sementara bagi karyawan atau pekerja perkebunan, wajib menyertakan surat keterangan bekerja dari perusahaan atau pemberi kerja. ASN dan penyuluh juga harus melengkapi dokumen penugasan serta surat keputusan yang berkaitan dengan tugas di bidang perkebunan kelapa sawit.

Harapan Tingkatkan SDM Sawit

Disdik Riau berharap seluruh kepala sekolah segera melakukan langkah percepatan sosialisasi dan pendampingan sehingga proses seleksi berjalan optimal dan jumlah penerima beasiswa dari Provinsi Riau terus meningkat pada tahun 2026.

Program Beasiswa SDM Sawit sendiri dinilai menjadi peluang besar bagi generasi muda di daerah sentra perkebunan untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM perkebunan sawit nasional. (Mc Riau)

ARBindonesia.com, DUMAI – Gelombang sorotan terhadap PT Pacific Indopalm Industries semakin menguat. Setelah sebelumnya DPRD Kota Dumai menerima surat permohonan hearing, kini perusahaan tersebut kembali diterpa dugaan pelanggaran serius di sektor pelayaran.

Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (Fap Tekal) Dumai resmi melaporkan dugaan pelanggaran ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai.

Laporan itu muncul setelah adanya pengaduan bahwa pekerja non-pelaut ikut diberangkatkan dalam pelayaran kapal tongkang tanpa sertifikasi maupun dokumen resmi sebagaimana diwajibkan aturan keselamatan pelayaran nasional.

Kronologi Dugaan Pelanggaran
Pengaduan disampaikan oleh dua pekerja perusahaan, Rudi Setiawan (Tank Farm Officer) dan Dedi Irwansyah (Security Officer). Keduanya mengaku diperintahkan perusahaan untuk ikut dalam pelayaran BG Tongkang COMET 09/TB METEOR 09 dari Pelabuhan Astra Buatan menuju Dumai – PII’s Jetty pada 22 April 2026.

Masalahnya, kedua pekerja tersebut diduga tidak memiliki sertifikasi, kompetensi, maupun dokumen resmi pelaut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perintah itu disebut berasal dari Muhammad Iqbal selaku HR & GA Manager perusahaan.

Tuntutan Fap Tekal
Ketua Umum Fap Tekal Dumai, Ismunandar, menegaskan pihaknya meminta KSOP Kelas I Dumai segera melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dinilai sangat fatal.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Kalau benar pekerja non-pelaut diikutsertakan tanpa BST, sijil, dan dokumen pelaut, maka ini sangat berbahaya dan patut diproses sesuai aturan hukum,” tegas Ismunandar, Jumat (08/05/2026).

Ia menambahkan, UU Pelayaran melarang keras perusahaan menempatkan seseorang di atas kapal tanpa kompetensi dan dokumen resmi. Pelanggaran dapat berujung sanksi pidana berupa penjara maupun denda ratusan juta rupiah.

Selain ancaman pidana, Fap Tekal juga menyoroti potensi sanksi administratif berupa penahanan kapal, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin operasional perusahaan.

Regulasi Semakin Ketat
Ismunandar mengingatkan bahwa sejak 2026 regulasi pelayaran semakin diperketat, termasuk kewajiban sertifikat Basic Safety Training (BST) sesuai standar International Maritime Organization (IMO).

Menurutnya, jika dugaan ini benar, maka tindakan perusahaan tidak hanya melanggar aturan nasional, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap keselamatan kerja di sektor maritim.

“Keselamatan pelayaran tidak boleh dipermainkan. Ini menyangkut nyawa manusia. Kami berharap KSOP menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan,” tutup Ismunandar.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen PT Pacific Indopalm Industrie. (rls)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berbasis digital melalui Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Inhil.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Coaching Clinic Diskominfopers Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Jumat (8/5/2026) siang.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara, didampingi Sekretaris Dinas beserta pejabat dan staf terkait di lingkungan Diskominfopers.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Abdul Rasyid, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan jajaran terkait. Hadir pula Bagian Kerjasama Setda Inhil serta beberapa unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini dituntut semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digital.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Portal Layanan Terpadu terus berupaya menghadirkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai penyedia portal, infrastruktur teknologi, serta dukungan teknis sistem yang akan digunakan dalam pelaksanaan SPMB nantinya. Sementara untuk teknis pelaksanaan, mekanisme penerimaan, regulasi, maupun pengelolaan substansi SPMB tetap menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai leading sector,” ujar Dhoan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi sistem dapat berjalan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, Diskominfopers juga menyambut baik keterlibatan Bagian Kerjasama Setda Inhil dalam mendukung proses penyusunan kerja sama antar perangkat daerah sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam pelaksanaan layanan digital pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan pelaksanaan SPMB digital, terutama dalam mitigasi risiko teknis.

Ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi gangguan seperti beban server, jaringan internet, hingga kemungkinan listrik padam saat proses penerimaan siswa berlangsung.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar dilakukan koordinasi dan penyampaian surat resmi kepada pihak Telkom maupun PLN guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.

Abdul Rasyid juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan amanat undang-undang dan tahun ini menjadi tahun pertama penerimaan murid baru dilaksanakan melalui aplikasi secara terintegrasi.

“Dinas Pendidikan nantinya juga akan melakukan sosialisasi kepada operator di masing-masing sekolah agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar,” ungkapnya.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pelaksanaan simulasi pendaftaran SPMB secara serentak, serta penyusunan nota dinas internal Diskominfopers dan Dinas Pendidikan untuk dilaporkan kepada Bupati Inhil terkait implementasi aplikasi SPMB tersebut.

ARBindonesia,com.Dumai, 08 Mei 2026 — PT Pertamina Patra Niaga melalui Fungsi Project R&P Dumai terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah operasional Kota Dumai. Komitmen ini dibuktikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Project Sustainability & Community Development Initiative antara Pertamina Patra Niaga dengan Universitas Riau dan Badan Latihan Kerja Provinsi Riau Tahun 2026.

Penandatanganan PKS dilaksanakan di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau pada 30 April 2026 oleh Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno dengan dan Kepala LPPM Universitas Riau Prof. Dr. Mubarak, M. Si serta Ketua pengurus KPRI BLK Provinsi Riau, Andy Kurniawan, ST.

Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni pengelolaan biodiversitas melalui konservasi mangrove dan pengembangan kawasan eco-eduwisata, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan masyarakat, penguatan kewirausahaan, hingga pengembangan model pembangunan berbasis keberlanjutan yang nantinya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno mengatakan bahwa Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk implementasi Program Strategic Initiative Direktorat Infrastruktur, Proyek & Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga yaitu PRASAKTI KARYA SADHANA. “Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah transfer pengetahuan, penguatan kompetensi, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan inklusif,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, penandatanganan PKS ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan lembaga pelatihan vokasi dalam menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan implementasi program sustainability dan community development dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambah Basuki.

Pada sektor lingkungan, PT Pertamina Patra Niaga bersama Universitas Riau melanjutkan program pengelolaan biodiversitas mangrove yang telah berjalan sejak 2023 untuk mendukung pengembangan Eco Edupark Dumai sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata mangrove berbasis lingkungan. Sejak program tersebut bergulir, Fungsi Project R&P Dumai Pertamina Patra Niaga turut berkontribusi mendukung pelestarian ekosistem mangrove melalui program biodiversitas dan forestasi lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan secara berkelanjutan.

Pada tahun ini, program pengelolaan mangrove tersebut diperkuat melalui penanaman 2.000 bibit mangrove serta pembangunan infrastruktur jembatan di kawasan pesisir Kampus UNRI Purnama. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pelestarian biodiversitas pesisir, tetapi juga memperkuat fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Langkah tersebut menjadi bagian penting komitmen Perusahaan dalam implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Di sektor pembangunan sosial, melalui kerjasama dengan BLK Provinsi Riau, Pertamina Patra Niaga Fungsi Project R&P Dumai akan menghadirkan program pelatihan operator listrik industri untuk masyarakat di lima kelurahan ring 1 Perusahaan, diantaranya yaitu Kelurahan Tanjung Palas, Jaya Mukti, Buluh Kasap, Laksamana, dan Bukit Datuk.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat daya saing.(dir).

ARBindonesia,com.Dumai – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, memimpin pelaksanaan Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan, Jumat (8/5). Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud komitmen moral, institusional, dan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam menjaga marwah Pemasyarakatan, khususnya di lingkungan Rutan Dumai.

Dalam arahannya, Kepala Rutan menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas institusi. Ia menyampaikan bahwa tantangan Pemasyarakatan saat ini semakin kompleks, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat, deteksi dini, serta pengendalian yang konsisten oleh seluruh jajaran.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap handphone ilegal di dalam blok hunian, tidak boleh ada ruang bagi peredaran narkoba di Rutan, serta tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik penipuan dalam bentuk apa pun,” tegas Enang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait, di antaranya dari Kodim 0320 Dumai, Polres Dumai, dan BNN Kota Dumai.

Seluruh jajaran Rutan Dumai diminta untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kontrol rutin, melaksanakan razia secara konsisten dan humanis, serta memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan stakeholder terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian Warga Binaan sebagai bentuk deteksi dini dan penguatan pengawasan terhadap keberadaan barang-barang terlarang. Penggeledahan dilaksanakan secara humanis dan sesuai prosedur dengan sasaran handphone ilegal, narkoba, senjata tajam rakitan, serta barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban (kamtib).

Selain itu, sebagai bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan narkoba, Rutan Dumai juga melaksanakan tes urine kepada seluruh pegawai dan Warga Binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan serta sebagai langkah deteksi dini.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dengan menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai yang memberikan pemahaman terkait dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, psikologis, dan kehidupan sosial.

Melalui kegiatan ini, Rutan Dumai menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional pemberantasan narkoba dan penipuan, serta mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan kondusif. ***

ARBindonesia.com, JAKARTA – Di balik hiruk pikuk ibu kota, sebuah pertemuan penting berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (5/5/2026). Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, datang membawa suara ribuan petani kelapa dari tanah yang dijuluki “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”.

Dengan penuh semangat, H Herman memaparkan potensi besar perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, sekaligus memperjuangkan stabilitas ekonomi petani melalui usulan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.

Dalam pemaparannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peranan vital terhadap perputaran ekonomi masyarakat Inhil. Ia mengungkapkan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 19 kecamatan merupakan wilayah penghasil kelapa.

“Dari 20 kecamatan di Inhil, hanya satu kecamatan saja yang tidak memiliki perkebunan kelapa. Ini menunjukkan bahwa kelapa merupakan urat nadi kehidupan bagi sebagian besar masyarakat kami. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare, Inhil memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu penyangga ekspor kelapa nasional,” ujar H. Herman di hadapan Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Herman juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Pusat, di antaranya:

– Mendorong penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa guna melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa rakyat dari fluktuasi dan permainan harga pasar.

– Mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan guna memperkuat infrastruktur ekonomi masyarakat.

– Mengajukan pengembangan 12 Kampung Nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor maritim daerah.

– Memohon dukungan pembangunan sistem irigasi pertanian serta pembangunan turap di titik-titik rawan abrasi untuk melindungi lahan perkebunan kelapa rakyat.

– Melaporkan rencana peremajaan (replanting) kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 guna menjaga produktivitas kelapa yang saat ini mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa.

“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, turut menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap stabilitas harga kelapa.

“Penetapan harga minimum dan pembangunan pasar modern menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan petani. Dengan potensi kelapa yang tersebar di 19 kecamatan, kepastian harga akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kami ingin memutus rantai pasok yang panjang agar nilai tambah kelapa benar-benar kembali kepada petani dan mampu menggerakkan ekonomi UKM daerah,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan Pemerintah Pusat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata niaga kelapa yang lebih berkeadilan bagi petani.

Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Inhil, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.(Adv)