Arbindonesia.com (JAKARTA) – Sore ini, tepatnya pada pukul 16.30 WIB, Senin (29/8), sidang istbat penetapan 1 Syawwal 1432 H akan digelar. Sejumlah tamu undangan tampak mulai berdatangan di kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Selain perwakilan ormas dan duta besar negara Islam, sidang itsbat melibatkan sejumlah pakar hisab rukyat dan instansi yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat (BHR). Di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama Muhyiddin mengatakan, sidang dilakukan sesuai ketetapan yang berlaku dalam syariat, yaitu penetapan awal bulan, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah oleh pemerintah. Pemerintah mengaku tak bisa memaksakan hasil keputusan. Sifatnya hanya mengimbau, katanya. Termasuk potensi lebaran ganda yang diprediksikan tahun ini.

Muhyiddin mengatakan pengamatan hilal akan dilakukan di 12 titik utama. Titik-titik itu, di antaranya adalah Observatorium Hilal Lhok Nga, Aceh; Pekan Baru, Riau; Menara Timur Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung; Observatorium Bosscha, Lembang, Bandung, Jawa Barat; Pos Observasi Bulan (POB) Bukit Bela-belu, Bantul, Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; SPD LAPAN, Biak, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; Nusa Tenggara Barat; Pantai Gebang, Madura; SPD LAPAN Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. (republika/drc)

Arbindonesia.com (PUISI)
Saat senja, ketika Ramadhan pergi
Keharuan menyentak dikalbu, menyentuh nurani
Seiring semburat merah jingga bertahta di rangka langit
Bulan Suci beranjak perlahan, menapak dalam keheningan
meninggalkan jejak-jejak cahaya hingga batas cakrawala
Dan aku luruh dalam kesedihan tak terungkapkan

Saat Senja, Ketika Ramadhan Pergi
Bersama segenap doa yang terangkum pada setiap sujud,
pada lembar demi lembar Tadarrus Al Qur’an,
pada tiap untai khusyuk Tarawih
pada ikhlas sedekah dan zakat
pada takjub kehadiran Lailatul Qadr
pada gema Takbir, Tahlil dan Tahmid
mengagungkan kebesaranMU ya Allah..
Rindu ini mengapung bersama airmata yang menitik perlahan
Akankah Ramadhan menemuiku lagi tahun depan?

Saat Senja, Ketika Ramadhan Pergi
Aku terkulai dalam sunyi mendekap kalbu
Diatas sajadah yang terbentang hingga kaki langit
bersama harapan menemuimu kembali, Ramadhan..
dengan segala gigil kangen yang senantiasa berdetak
di setiap nadiku
bersama lirih Zikir yang kulantunkan dengan bibir bergetar
menyebut namaMU ya Allah
menyebut namaMu ya Allah..

Arbindonesia.com (JAKARTA) – Elite politik dan pejabat negara dihimbau agar memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri tahun 1432 Hijriah pekan depan sebagai momen untuk mawas diri. Pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu bertemu dengan rakyat dalam ajang halal bihalal sambil mengevaluasi, apakah kebijakan politik selama ini memihak rakyat atau belum.

Harapan itu diungkapkan Direktur Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jakarta, Ali Munhanif, di Jakarta, Sabtu (27/8/2011). Dia mengimbau agar para politisi mau memandang halal bihalal tak sekadar semangat saling memaafkan, tetapi juga anjuran untuk memperbaiki perilaku seseorang.

Bagi para politisi, Lebaran bisa jadi momen untuk mawas diri, apakah kebijakan atau keputusan politik yang pernah diambil sudah membela kepentingan rakyat atau belum. Halal bihalal semestinya tidak hanya diucapkan, tapi juga dibenamkan dalam hati dan perbuatan. Intinya, bagaimana mengevaluasi perilaku lama dan memperbaikinya untuk ke depan.

Jika selama ini belum memihak rakyat, maka kebijakan itu harus dikoreksi dengan kebijakan baru yang lebih baik,” katanya.
Namun, berkaca dari perilaku politik kita, anjuran itu kemungkinan akan sulit terwujud. Masalahnya, anjuran agama kerap tidak bisa merasuk dalam perilaku politik.

Sebaliknya, para politisi malah memanfaatkan ajang Lebaran untuk pencitraan diri. Mereka menampilkan citra diri yang saleh, santun, dan bersih untuk membungkus perilaku politiknya mungkin saja korup. “Setelah halal bihalal, mungkin mereka akan kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan politik yang korup, yang melahirkan mafia anggaran, mafia pajak, dan mafia peradilan. Tapi, tidak ada salahnya kita memberikan imbaun moral,” kata Ali Munhanif.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, juga menyarankan para politisi dan petinggi negara dapat menggunakan perayaan Lebaran untuk merangkul rakyat bawah. Lewat ajang halal bihalal, elite bisa menyapa dan menyarap aspirasi rakyat secara langsung yang dalam proses politik formal kerap terabaikan.

Lebaran kini sudah menjadi bagian dari tradisi budaya bangsa yang dirayakan semua masyarakat. Dalam masa liburan nasional itu, banyak orang mudik ke kampung halaman, bertemu keluarga, dan saling memaafkan satu sama lain, termasuk para politisi. Menurut Komaruddin Hidayat, Lebaran adalah pesta rakyat yang sudah mentradisi sejak dulu. Tradisi ini juga bisa dimanfaatkan elite politik atau pejabat untuk bertemu masyarakat sebagai manusia biasa.

Mereka bisa menggelar semacam open house kepada para rakyat atau konsituen yang memilihnya, termasuk anggota legislatif dengan pulang ke kampung halaman. “Lewat momen silaturahmi Lebaran, para politisi bisa bertemu langsung dengan rakyat, melihat secara jujur keadaan nyata di lapangan, mendengarkan, dan menampung aspirasi rakyat. Setelah halal bihalal, semua itu dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja politik,” katanya.

Hanya saja, lanjut Komaruddin, jangan sampai ajang maaf memaafkan itu justru digunakan untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Halal bihalal itu untuk memperbaiki hubungan antarmansia dan dengan Tuhan, sementara korupsi merupakan kejahatan seseorang atau kelompok terhadap rakyat dan negara. Korupsi harus tetap diberantas dengan ketegasan hukum, bukan dengan norma agama yang bersifat imbauan moral.(jurnalmetro/drc)

Arbindonesia.com (Tembilahan) –Gubernur Riau, Rusli Zainal mengungkapkan bahwa pembangunan proyek multiyears dan beberapa proyek strategis lainnya di Kabupaten Inhil sangat diperlukan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Diakuinya, untuk proyek Pelabuhan Parit 21 Pemprov Riau menggelontorkan sharing dana sebesar Rp. 30 Milyar dan Rp. 7 Milyar lainnya untuk sharing dana pembangunan proyek Multiyears High Way Bandara Tempuling menuju Mandah.

Pengakuan ini disampaikan Gubernur dalam kunjungannya ke Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka acara pulang kampung, Ahad (28/8/2011).

Dari pantauan www.detikriau.wordpress.com, dalam kunjungan ini, Gubri didampingi Bupati Inhil, Indra M Adnan, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Ramli Walid, Sekdakab Inhil, Alimuddin RM serta beberapa pejabat Pemprov Riau.

Setibanya dari Khairah Mandah, sekira pukul 09.15 Wib, rombongan langsung melakukan kunjungan ke Pelabuhan Parit 21 Tembilahan dilanjutkan meninjau pelaksanaan pembangunan jalan High Way Tempuling – Mandah serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek Islamic Centre di jalan Pendidikan, Tembilahan. Selesainya, Gubri beserta rombongan langsung bersilaturahmi ke rumah kediaman keluarga almarhum guru mengajinya KH Bustanil Qadri di Jalan Malagas Tembilahan serta kediaman orang tua angkatnya di jalan H. Arief Tembilahan Hulu.

Selesai kunjungan ke rumah orang tua angkatnya, Gubri menyempatkan diri untuk menjadi imam sholat dzuhur di Surau Al- Irsyad, Gang Belida Tembilahan Hulu dilanjutkan ziarah ke makam orang tuanya, H Zainal bin Idris di Pemakaman Umum Jalan Perintis, Kelurahan Tembilahan Hulu dan selesainya rombongan langsung meninggalkan Kota Tembilahan menuju Pekanbaru menggunakan jalur darat.

Untuk diketahui, sehari sebelumnya, Sabtu (27/8/11) Gubri beserta rombongan berkunjung ke Khairiah Mandah untuk berkunjung dan bersilaturrahmi dengan warga dan sanak keluarganya.

Gubri dan rombongan melaksanakan shalat tarawih berjama’ah di masjid Kelurahan Khairiah Mandah. Beliau pada malam itu bermalam disana dan bertolak menuju Tembilahan, Ahad (28/8/11) dengan menggunakan speedboat Pemkab Inhil. (drc)

Arbindonesia.com (JAKARTA) – Usul pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi cukup dilakukan DPRD mulai direspons DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, mengusulkan, sebelum hal itu direalisasikan, lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. “Kita lakukan moratorium pemilihan langsung. Lalu, coba kita gelar penetapan kepala daerah oleh DPRD,” kata M. Romahurmuziy, sekretaris jenderal DPP PPP, di Jakarta .

Menurut Romi sapaan akrab Romahurmuziy, usul penetapan kepala daerah oleh DPRD tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, penetapan DPRD juga patut dicoba. Moratorium itu penting dilakukan demi mengkaji seberapa efektif pelaksanaan pilkada langsung dengan pilkada penetapan. “Selama ini ada mudarat tinggi dari pilkada langsung, namun dengan kepastian rendah,” kata Romi.

Dia menjelaskan, tingginya biaya pilkada langsung membuat kepala daerah terpilih berorientasi pada pengembalian rente. Rata-rata, satu pilkada kabupaten/kota menghabiskan anggaran Rp 20 miliar, sedangkan pilkada gubernur bisa menghabiskan Rp 400 miliar”Rp 500 miliar. “Kalau di Jawa, pilkada gubernur bisa mencapai Rp 1 triliun,” ujarnya menggambarkan.

Akibat praktik rente itu, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berdasar data yang disampaikan Kemendagri, 17 gubernur dan lebih dari 140 bupati/wali kota terjerat pidana korupsi. “Jika dilakukan dengan penetapan, kecil kemungkinan terjadinya biaya tinggi itu,” jelasnya.

Faktor mudarat lainnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan konflik antarkomunitas yang tajam. Persoalan baru yang muncul dalam pilkada adalah konflik sosial tidak hanya terjadi antarkomunitas, tapi juga di dalam komunitas sosial. “Antar pimpinan NU bertengkar, antar-Muhammadiyah bertengkar. Padahal, kita tahu, iklim sportivitas kita ini rendah,” tegasnya.

Mudarat lainnya, tidak meratanya pembangunan. Romi menyatakan, hal yang jamak terjadi, pembangunan lebih diutamakan bagi kantong-kantong yang mendukung kepala daerah. “Karena itu, ada disparitas pembangunan, terutama di kabupaten/kota,” ungkapnya. Romi menambahkan, tidak ada salahnya lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. Sebab, tujuan demokrasi langsung demi kesejahteraan rakyat di daerah belum terjadi. Yang ada saat ini hanyalah bentuk kesejahteraan demokrasi secara prosedural. “Yang maju hanya proseduralnya, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Pilkada langsung, ujar dia, bisa dilaksanakan jika sudah tercapai kesejahteraan rakyat yang memadai. (jp/drc)

Arbindonesia.com (JAKARTA) – Setiap menjelang pelaksanaan pilkada, dana APBD selalu rawan menjadi ajang “bancakan” yang menguntungkan calon tertentu “terutama incumbent. Instrumen yang digunakan biasanya melalui alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Tak heran bila setahun menjelang pilkada, alokasi anggaran untuk kedua pos itu meningkat drastis.

Gejala ini cenderung terjadi di berbagai daerah. Kemarin APBD DKI Jakarta 2011 menunjukkan adanya pembengkakan hibah menjelang pilkada yang berlangsung pada 2012. Dalam pilkada nanti, Gubernur Fauzi Bowo yang baru sekali menjabat sudah berancang-ancang maju lagi. “Belanja hibah dan bansos meningkat hingga 131 persen daripada tahun sebelumnya,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jabodetabek Erwin Syahrial di Jakarta kemarin (27/8), yang membedah APBD ibu kota.

Erwin menerangkan, pada 2010 anggaran bansos dan hibah APBD DKI Jakarta hanya Rp 400,14 miliar. Tapi, pada 2011 jumlahnya bertambah sampai lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 924,1 miliar. “Anggaran ini berpotensi disalahgunakan untuk meraih dukungan yang menguntungkan calon petahana (incumbent, Red),” ujarnya.Dia lantas mengingatkan gejala yang muncul menjelang pilkada DKI Jakarta pada 2007 lalu. Hasil audit BPK terhadap APBD DKI Jakarta 2007 ternyata menemukan sejumlah penyimpangan. Ketika itu ditemukan 46 lembaga penerima bantuan keuangan dari APBD senilai Rp 527 miliar yang tidak melalui penelitian atau kajian tim pertimbangan. Ada juga 41 lembaga penerima bantuan senilai total Rp 456 miliar yang belum melaporkan hasil auditnya. Pada 2007 ini, DKI Jakarta menggelar pilkada. Sutiyoso tidak maju lagi, tapi Fauzi Bowo yang saat itu menjabat wakil gubernur jadi calon gubernur dan menang.

Selain dialokasikan ke KPUD dan panwas dalam menyelenggarakan pilkada, anggaran bansos dan hibah juga banyak dialokasikan pada ormas dan organisasi profesi tertentu. “Hal ini disebabkan lemahnya pengaturan kriteria peruntukan dana bansos dan hibah,” kata Erwin.Bukan hanya itu. BPK juga menemukan adanya bantuan keuangan kepada organisasi profesi dan ormas dari sejumlah dinas di DKI Jakarta Rp 129 miliar yang menabrak aturan. Dinas-dinas itu adalah dinas olahraga, dinas kesejahteraan sosial, dinas kebudayaan, dan biro adminkesmas.

Kondisi ini, imbuh dia, tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 37 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa belanja bantuan keuangan hanya dialokasikan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran”Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA”SKPD) Sekretariat Daerah. “Jadi, ini sudah nggak tertib,” kata Erwin.Selain soal alokasi dana bansos dan hibah pada ABPD 2011 ini, Fitra juga menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan pilkada DKI Jakarta yang tersebar di berbagai SKPD. Setahun sebelum pilkada, APBD DKI sudah menganggarkan Rp 40,3 miliar untuk kegiatan yang berbau pilkada. Ini di luar anggaran yang diajukan oleh KPUD Rp 250 miliar.

“Muncul kesan kalau pilkada dijadikan kesempatan bagi SKPD untuk berlomba-lomba membuat proyek terkait,” kritik Erwin. Lebih dari itu, dia menyebut pemanfaatan dana tersebut juga rawan penyalahgunaan dan pengarahan untuk dukungan kepada calon tertentu. “Caranya dengan memanfaatkan birokrasi. Duplikasi anggaran bisa terjadi dengan alokasi kegiatan yang sama, seperti sosialisasi pilkada,” katanya.

Menurut Erwin, harus ada perubahan dalam manajemen anggaran daerah menjelang pilkada. Apalagi, jelas dia, hasil riset Fitra di 18 daerah yang akan menggelar pilkada pada 2008 lalu juga menunjukkan gejala yang sama. Daerah-daerah itu, antara lain, Bondowoso (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Garut dan Sumedang (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), dan Pontianak (Kalimantan Barat).

Erwin mengusulkan perlunya penertiban anggaran kegiatan yang berkaitan dengan pilkada ke dalam satu pos dan mengoordinasikannya kepada KPUD sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pilkada.”Pemda juga harus transparan dengan memublikasikan anggaran pilkada secara terperinci, baik yang dialokasikan kepada KPUD maupun instansi lain untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran ini,” tegas Erwin.

Selain itu, lanjut dia, harus ada moratorium belanja hibah, bansos, dan bantuan keuangan lain yang diperuntukkan ormas dan oganisasi profesi lain setahun menjelang pilkada. “Khususnya yang berpotensi untuk dipolitisasi menguntungkan calon tertentu untuk meraih dukungan,” katanya.Hingga saat ini, sejumlah nama sudah muncul sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta periode 2012″2017. Di antaranya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani, dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Tri Wicaksana. Ada juga Ketua PW NU DKI Jakarta Djan Faridz dan calon incumbent Fauzi Bowo. Dari jalur perseorangan muncul nama Faisal Basri. (jp/drc)