Kenaikan Ini Diperkirakan Hanya Masih Belum Normalnya Pasokan
www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – H + 3 Idul Fitri 1432 H, beberapa harga kebutuhan pokok relatif stabil terkecuali untuk beberapa komoditas seperti cabe merah keriting dan ikan segar. Menurut pedagang, kenaikan harga ini tidak lebih hanya dikarenakan pasokan barang yang belum stabil.
“Memang kita akui beberapa kebutuhan mengalami kenaikan. Terutama jenis lauk pauk seperti ikan segar. Untuk jenis sayur-sayuran relatif stabil terkecuali harga cabe merah keriting yang melenjit hampir 300 persen dengan harga Rp. 10 ribuan sebelum lebaran kini sudah diperdagangakan dengan harga Rp.35rb bahkan ada yang memasarkan dengan harga Rp. 45rb/kilonya. Namun kenaikan harga ini memang sudah biasa. Terutama untuk ikan segar karena setiap habis lebaran biasanya pasokan ikan masih belum normal” Ungkap Sudirman, seorang pedagang di pasar parit 11, sabtu (3/9/2011).
Seorang pedagang ayam potong, Anto (34) menyebutkan bahwa harga daging ayam mengalami sedikit penurunan dari Rp. 35ribu/kg sebelum lebaran kini hanya dipasarkan dengan harga Rp. 28ribu/kg.” Ia bang, kebetulan pasokan daging ayam cukup banyak sementara pembeli masih belum seperti biasanya” Terangnya.
Dari pantauan detikriau.wordpress.com dibeberapa pasar tradisional di Kota Tembilahan, terlihat aktifitas jual beli masih belum tampak ramai seperti hari-hari biasanya. Beberapa los pedagang masih terlihat belum terisi dan pengunjungpun tidak terlihat begitu ramai.
“2 atau 3 hari setelah lebaran kita biasanya memang belum belanja banyak karena memang persediaan kita untuk lebaran kemaren masih tersisa. Paling-paling kita hanya mencari beberapa tambahan.” Sebut Yanti (42) seorang pembeli saat ditemui di pasar parit 11 Tembilahan, sabtu (3/9/2011). (fsl)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Perjuangan berat timnas Indonesia guna meretas harapan berlaga di putaran final Piala Dunia 2014 Brazil dimulai malam ini. Mereka akan berupaya menggapai keberuntungan dengan menjajal tim kuat Iran pada kualifkasi babak ketiga grup E Asia.

Sayang, di tengah harapan agar Indonesia mampu meraih hasil positif, kabar buruk harus diterima timnas. Mereka dipastikan tampil pincang setelah dua anggota tim inti, yakni bek kiri M. Nasuha dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu, tidak dapat diturunkan. “Timnas Indonesia tidak bisa menurunkan Nasuha dan Ferry,” rilis timnas yang dikirimkan langsung dari Teheran, Iran.

Disebutkan, M. Nasuha tidak dapat diturunkan karena akumulasi kartu kuning yang diterima pada dua pertandingan kualifikasi babak kedua melawan Turkemenistan. Sementara itu, Ferry tidak tampil karena cederanya kembali kambuh.

“Ferry, cedera lutut kanannya kambuh. Itu sebenarnya cedera lama. Waktu latihan terakhir tadi (kemarin, Red), katanya masih nyeri. Pelatih memutuskan untuk menggantinya,” jelas Media Officer Timnas Desy Christina melalui e-mail kepada Jawa Pos tadi malam.

Mengenai Ferry, kondisi dia sebenarnya sudah dikhawatirkan. Sebab, saat pertandingan uji coba Indonesia melawan Jordania pada 28 Agustus lalu, dia ditarik keluar pada menit ke-30 karena cedera. Pernah dikabarkan pulih dan siap tampil, Ferry ternyata kembali merasakan nyeri di lutut pada sesi latihan kemarin (1/9). Dia akhirnya diputuskan untuk tidak diturunkan.

Mengenai pengganti Ferry, timnas belum bisa mengumumkan secara resmi. Mereka masih menunggu sampai beberapa jam menjelang kickoff mengenai siapa saja nama-nama yang akan diturunkan dalam pertandingan yang diadakan di Azadi Stadium, Teheran, Iran, tersebut.

Namun, jika dilihat dari komposisi tim pada uji coba terakhir melawan Jordania, gambaran siapa saja yang akan menggantikan posisi dua pemain tersebut sudah tampak. Posisi bek kiri yang biasanya ditempati Nasuha bakal diisi Benny Wahyudi.

Pemain asal Arema Malang tersebut dipercaya karena dianggap memiliki kemampuan yang paling mendekati Nasuha. Hanya, kedisiplinan dan kecepatannya untuk menutup lubang yang ditinggalkan setelah naik membantu serangan masih perlu diperbaiki.

Sementara itu, di bawah mistar, posisi Ferry hampir pasti akan diisi Markus Haris Maulana. Meski saat Indonesia melawan Jordania Markus sempat melakukan kesalahan, rupanya, faktor pengalaman masih membuat dia lebih diprioritaskan daripada kiper ketiga I Made Wirawan.

Namun, peluang Indonesia tidak sepenuhnya tertutup karena Iran juga harus tampil tanpa dua pemain andalan, yaitu Meziar Zare dan Karim Ansarifard. Kehilangan dua pemain tersebut tentu juga memukul tim Iran lantaran perannnya cukup besar bagi tim.

Itu berdasar pada catatan pertandingan terakhir tim Iran di babak kedua melawan Maladewa lalu. Ansarifard menjadi pencetak dua di antara empat gol kemenangan Iran. Sedangkan Zare menjadi salah seorang pembuka peluang bagi terciptanya gol kedua Iran. Untuk itu, tim Iran sangat mungkin bakal menurunkan penyerang senior Farhad Majidi untuk mengisi posisi Ansarifard. Sedangkan posisi Zare bakal diisi oleh Milad Zeneyedpour.

Karena itu, Bambang Pamungkas dkk harus waspada. Pasalnya, secara postur dan pengalaman, pemain Iran lebih unggul. Bahkan, di atas kertas, Iran yang berperingkat ke-53 dunia lebih diunggulkan atas Indoensia yang berada di posisi ke-131 dunia. Selain itu, timnas harus bisa mengatasi tekanan suporter tuan rumah. Sebab, pelatih Iran Carloz Queiroz secara langsung sudah meminta fans Iran untuk memenuhi stadion berkapasitas 100 ribu tempat duduk tersebut.

Hanya, dengan filosofi bola itu bundar dan semangat untuk membuat sejarah kali pertama lolos ke Piala Dunia, timnas tetap memiliki peluang untuk menahan gempuran tim tuan rumah dan membawa pulang poin.(jpnn/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Kepala Pusat Hubungan Masyarakat (Kapus Humas) Kemenakertrans Suhartono enggan menanggapi tuduhan Farhat Abbas selaku pengacara bagi Dharnawati yang menjadi tersangka suap kepada pejabat pejabat Kemenakertrans, perihal adanya peran Menakertrans Muhaimin Iskandar. Suhartono justru meminta masyarakat menunggu proses hukum yang ditangani KPK.

Apakah selama ini ada kebiasaan meminjam dana Lebaran dari pengusaha? Setahu Suhartono hal tersebut tidak ada. Namun, lagi-lagi dia menambahkan biar KPK yang membuktikan untuk apa sebenarnya uang Rp 1,5 miliar yang ditemukan para penyidik di ruang Nyoman Suisnaya. “Biar KPK yang membuktikan uang itu untuk apa,” imbuhnya.

Kemenakertrans, lanjut dia, tidak akan mengganggu dan mengintervensi KPK untuk menuntaskan kasus itu. Bahkan, Muhaimin akan siap dipanggil kapan pun oleh KPK bila memang keterangannya dibutuhkan.

Selain itu, Suhartono mengaku tidak percaya begitu saja dengan tuduhan Farhat. “Sebab, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari KPK,” katanya.
Bahkan, sehari setelah penangkapan (26/8), Muhaimin langsung menggelar konfrensi pers terkait dengan penangkapan dua anak buahnya tersebut. Saat itu dia membantah terlibat dalam kasus suap tersebut. Bahkan, dia menantang bersedia diperiksa kapan pun jika memang keterangannya diperlukan KPK.

Sebelumnya, Farhat Abbas mengatakan, kliennya memang telah menyerahkan uang Rp 1,5 miliar kepada Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan. Namun, Farhat membantah itu adalah uang suap terkait dengan proyek percepatan pembangunan infrastruktur transmigrasi di 19 kabupaten. “Itu adalah uang pinjaman untuk perayaan Lebaran di Kemenakertrans,” kata Farhat.

Putra Komisioner Komisi Yudisial (KY) Said Abbas itu lalu menerangkan, Suisnaya dan Dadong sebenarnya bukan otak peminjaman uang tersebut. Menurut Farhat, dua pegawai kementerian itu hanya menjalankan permintaan atasannya.

Bahkan, dia mengaku percakapan antara kliennya dan dua pejabat Kemenaktertrans yang menyebut-nyebut nama Muhaimin sempat disadap KPK. “Permintaan itu ada rekamannya. Sekarang (rekaman tersebut) ada di tangan penyidik dan sudah diperdengarkan ke klien saya dan pejabat di kementerian,” katanya.

Namun staf khusus Menakertrans, Dita Indah Sari menyatakan, tudingan tersebut dilancarkan sekelompok orang yang berniat tidak baik terhadap Muhaimin. “Setelah dilakukan crosscheck dengan beberapa pihak secara internal, tim internal kami menyimpulkan bahwa ada sekelompok orang yang berniat kurang baik,” kata Dita.

Dia mengatakan, sekelompok orang itu berusaha berbagai cara untuk mencoba menyuap Muhaimin. Mereka diduga bersembunyi di balik nama menteri untuk menutupi perbuatannya. “Percobaan penyuapan ini terjadi beberapa kali sebelumnya dan selalu gagal. Begitu juga kali ini yang kemudian ditahan KPK,” ujarnya.

Pihak KPK pun memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memanggil dan memeriksa Muhaimin jika memang dibutuhkan untuk proses penyidikan. “Ya tidak tertutup kemungkinan memanggil dia (Muhaimin),” kata Wakil Ketua M Jasin pada pekan lalu.

Juru Bicara Johan Budi menegaskan, pihaknya akan menuntaskan kasus tersebut. Nah, terkait dengan peruntukan uang Rp 1,5 miliar itu, Johan mengatakan, hingga saat ini penyidik berkeyakinan bahwa uang tersebut merupakan uang suap terkait dengan proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 kabupaten. “Tidak mungkin penyidik berani menangkap tangan jika tidak ada alasan dan alat bukti yang kuat,” katanya.(jpnn/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Kasus suap di tubuh Kemenakertrans semakin memanas. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar kian santer disebut terlibat dalam kasus proyek infrastruktur transmigrasi di Papua Barat tersebut.

Kubu tersangka penyuap, Dharnawati, menyebut ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memerintahkan Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan meminta uang yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, mengakui bahwa kliennya telah menyerahkan uang Rp 1,5 miliar kepada Suisnaya dan Dadong. Namun, Farhat membantah itu adalah uang suap terkait dengan proyek percepatan pembangunan infrastruktur transmigrasi di 19 kabupaten. “Itu adalah uang pinjaman untuk perayaan Lebaran di Kemenakertrans,” kata Farhat.

Putra Komisioner Komisi Yudisial (KY) Said Abbas itu lalu menerangkan, Suisnaya dan Dadong sebenarnya bukan otak peminjaman uang tersebut. Menurut Farhat, dua pegawai kementerian itu hanya menjalankan permintaan atasannya.

Bahkan, dia mengaku percakapan antara kliennya dan dua pejabat Kemenaktertrans yang menyebut-nyebut nama Muhaimin sempat disadap KPK. “Permintaan itu ada rekamannya. Sekarang (rekaman tersebut) ada di tangan penyidik dan sudah diperdengarkan ke klien saya dan pejabat di kementerian,” katanya.

Yang jelas, lanjut Farhat, isinya adalah rayuan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Lebaran. Untuk itu, Farhat meminta kasus ini dituntaskan hingga ke akarnya. Jangan sampai pengusutannya mandek di pegawai-pegawai bawahan saja.

Bagaimana dugaan KPK bahwa Rp 1,5 miliar itu adalah suap proyek percepatan pembangunan daerah transmigrasi? “Tidak benar itu,” jawab suami penyanyi Nia Daniati tersebut.

Dia lantas menjelaskan, para pejabat di Kemenakertrans memang pernah meminta uang kepada Dharnawati terkait dengan proyek-proyek di daerah transmigrasi. “Pokoknya, mereka meminta dana 10 persen dari (nilai) kontrak proyek. Tapi, saya nggak tahu proyek apa itu dan berapa jumlah uangnya,” kata Farhat.

Menurut pengakuan para pejabat Kemenakertrans, bagian 10 persen tersebut akan dibagikan ke DPR untuk mempermulus proyek. Nah, jika proyek tersebut disetujui, Dharnawati akan dipilih sebagai pengusaha yang mendapat proyek.

Namun, Dharnawati menolaknya. Menurut Farhat, kliennya takut uang tersebut dikategorikan suap dan menjadi incaran KPK. Pengusaha PT Alam Jaya Papua yang berkantor di Papua itu tidak menuruti permintaan Kemenakertrans.

Setelah waktu berlalu, Suisnaya dan Dadong kembali menghubungi Dharnawati. Mereka tidak lagi meminta uang untuk keperluan proyek. Tapi, karena momennya adalah Lebaran, keduanya meminta Dharnawati meminjamkan uang Rp 1,5 miliar untuk keperluan Lebaran. (jpnn/drc)

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Sampai saat ini industri masih menjadi pelaku utama penyelewengan BBM subsidi sehingga konsumsi BBM subsidi terus melewati batas kuota. Pemerintah mengaku akan mengawasi ketat penyewengan tersebut.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono ketika ditemui di kediaman Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (31/8/2011).

“Penyelewengan biasanya karena penyelundupan ke industri. Ini (penyelewengan) terjadi hampir di seluruh daerah yang berhimpitan dengan industri. Jadi mereka menyewa mobil masyarakat untuk membeli BBM subsidi, kan ini tidak ada aturan laranganya,” tutur Tubagus.

Untuk itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemda untuk memberantas penyelewengan BBM subsidi. “Tak boleh ada pembelian BBM yang berulang-ulang. Daerah yang diawasi seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bangka Belitung,” kata Tubagus.

Dikatakan Tubagus kuota konsumsi BBM subsidi dalam APBN-P 2011 sekitar 40,4 juta kiloliter sebenernya cukup jika tidak terjadi penyalahgunaan tersebut. Namun sampai saat ini menurut Tubagus, konsumsi BBM subsidi terus melewati kuota yang ditentukan.

“Karena itu kami sangat serius melakukan pengawasan penyalahgunaan ini,” tukas Tubagus.(detikfinence/drc)

Bantuan Uang Muka Beli Rumah

Arbindonesia.com  (JAKARTA) – Tahun ini Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) memberikan tambahan bantuan uang muka sebesar Rp 15 juta kepada PNS.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa sekaligus ketua harian Bapertarum PNS menjelaskan, bantuan itu diberikan untuk membantu PNS yang akan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau membangun rumah di atas tanah sendiri dengan fasilitas Kredit Pembangunan dan Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS).

’’Karena selama ini kendala PNS membeli rumah ada di uang muka,’’ kata Suharso di Jakarta kemarin (24/8).

Dia menjelaskan dana yang ada di Bapertarum harus dimaksimalkan untuk pembiayaan perumahan PNS dan itu memberikan potensi likuiditas yang tersedia sampai 2014 sebesar Rp 21 triliun.

Lebih jauh dijelaskan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS Yasin Kara, PNS yang mengajukan tambahan bantuan uang muka dan bantuan sebagian biaya membangun rumah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni membayar iuran Taperum PNS (Tabungan Perumahan PNS), PNS Golongan I, II,dan III, dan memiliki masa kerja minimal 5 tahun, serta belum pernah memanfaatkan layanan Taperum.

’’Rumahnya juga harus rumah pertama,’’ kata Yasin.

Menurut Yasin, syarat itu diberlakukan karena dana bersumber dari iuran Taperum PNS yang terkumpul dari seluruh PNS yang harus dikembalikan dengan tingkat suku bunga paling tinggi 6 persen. Layanan itu diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011.

Yasin menambahkan, tambahan bantuan uang muka itu dilakukan melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan Bapertarum PNS. Yasin berharap, nantinya akan dilakukan kerja sama dengan bank-bank lain khususnya bank yang telah bekerja sama dengan Kemenpera untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (IndoPos/drc)