Inhil Maksimal 20 Persen Dari Total Pagu Dana.

arbindonesia.com (Tembilahan) – Kepastian sharing budget dana pembangunan venue futsal PON XVIII kini terjawab sudah. Pemerintah Provinsi Riau setuju, Inhil dibebani maksimal 20 persen dari total pagu dana.

“Ya. Dari hasil rapat kita di Pekanbaru memang sudah disepakati seperti itu. Namun, ini baru dituangkan dalam bentuk notulen rapat, belum dalam bentuk MoU seperti apa yang diamanatkan hasil Paripurna,” Jawab Herwanissitas, Anggota DPRD Inhil dari FPKB saat dimintai komfirmasi melalui sambungan telepon selular, Rabu (28/9/2011)

Baru-baru ini, menurut Sitas, panggilan akrab tokoh muda yang cukup keras ini, bahwa dirinya sudah menerima kabar dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadisbudparpora) Kabupaten Inhil, Muchtar T, bahwa MoU tersebut sudah dikirimkan ke Pekanbaru. Diharapkan dalam 1 atau 2 hari kedepan sudah diterima kembali dan tentunya telah ditandatangani oleh Gubernur.

“Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Inhil kita rencanakan pada tanggal 30 September ini. Kita berharap MoU tersebut sudah kita terima sebelum tanggal tersebut. Kalau ini sudah terpenuhi, tentunya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyetujui pembangunan Venue Futsal tersebut.”paparnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1, Surya Lesmana juga membenarkan bahwa dari hasil rapat yang digelar digedung Bappeda Provinsi Riau, Jum’at (23/9/2011) mengahsilkan tiga kesepakatan. Pertama, Segera Akan diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembiayaan pembangunan venue futsal. Kedua, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan anggaran dari APBD Inhil maksimal sebesar 20 persen dari total pagu dana. Ketiga, Pansus I melalui Dinasbudparpora Inhil meminta kepada Konsultan Perencana pembangunan venue futsal untuk melakukan optimalisasi pembiayaan.

“DED yang diusulkan sebesar 73 M tersebut tentunya bukanlah angka mati. Kita meminta agar konsultan dapat melakukan optimalisasi pembiayaan. Menurut hemat kita, angka idealnya pada kisaran 50 – 60 milyar. Namun perlu dicatat bahwa penghematan ini bukan berarti melakukan pengurangan kualitas venue itu sendiri,” Ujar Surya menjawab komfirmasi melalui sambungan telepon selular, Rabu (28/9/2011). (fsl)

Terkait Kelangkaan BBM di Kateman

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rencana pagelaran “people power” oleh kawan-kawan dari mahasiswa menurut Dewan patut disikapi dengan cara yang positif. Langkah ini paling tidak menunjukkan masih adanya rasa kepedulian mahasiswa akan kesusahan yang dialami oleh masyarakat.

“walaupun menurut beritanya aksi ini pada akhirnya hanya dilakukan dalam bentuk dialog di Kantor Kecamatan, secara pribadi saya menilai tindakan kawan-kawan mahasiswa patut untuk diberikan penghargaan. Apapun hasilnya dan darimanapun asal mereka, apa yang telah mereka lakukan ini menunjukkan masih adanya rasa kepedulian atas berbagai kesusahan yang kini dialami masyarakat,” Ungkap Anggota DPRD Inhil, Surya Lesamana ketika dimintai tanggapan terkait persoalan ini, Selasa (27/9/2011).

Surya menuturkan, rasanya tidak pas untuk merangkai kata, langka atau tidak langka. Karena diakui ataupun tidak, menurutnya, secara nyata harga BBM jenis apapun itu, di Kateman harganya sudah jauh meroket. Politisi Asal pemilihan Kateman ini mengibaratkan Secara hukum ekonomi, apabila permintaan jauh melebihi persediaan secara otomatis akan mendongkrak harga. Artinya, barang yang dibutuhkan tersebut secara kuantitas memang tidak mencukupi.

“Kejadian seperti ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, memang pasokan BBM untuk daerah Kateman dan sekitarnya dikurangi oleh Pertamina atau, kedua, adanya penjualan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Umpamanya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menjual kuota minyak untuk Kateman diluar ketentuannya.”Papar Surya.

Menyikapi kejadian ini, Surya meminta agar pihak-pihak terkait untuk segera mengambil sikap. Menurutnya, Untuk kepastian ada tidaknya pengurangan kuota BBM, tentunya harus dipertanyakan langsung kepada pihak Pertamina karena memang mereka yang mengetahui secara pasti akan hal itu. Namun, apabila memang kemungkinan berada pada opsi kedua, sudah menjadi keharusan agar aparat hukum, dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera bertindak.(fsl)

arbindonesia.com (TEMBILAHAN) – RSUD Puri Husada Gemilang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ternyata tidak memiliki dokumen penting sebagai syarat utama berdirinya sebuah rumah sakit atau bangunan lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengancam eksistensi rumah sakit yang belakangan ini terus mendapat sorotan.

Menurut penuturan sumber yang sangat dipercaya menyatakan bahwa dokumen penting yang dimaksud adalah berupa Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Operasianal yang sudah usang dan akreditasi yang ternyata sama sekali tidak dimiliki oleh RSUD Puri Husada Gemilang Tembilahan.

“Kita tidak habis pikir, Rumah sakit plat merah ini ternyata sampai hari ini tidak memiliki kelengkapan dokumen dimaksud. Sebagai bentuk usaha yang dikelola pemerintah daerah, kondisi seperti ini sungguh sangat memalukan.”Papar sumber yang tidak bersedia mempublikasikan namanya ini.

Masih menurut pengakuannya, jika bulan oktober mendatang pihak RSUD Puri Husada Gemilang tidak sanggup memenuhi persyaratan standar minimal untuk rumah sakit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan (Depkes), sangat besar kemungkinan status RSUD Puri Husada Gemilang akan berubah menjadi puskesmas.

“Jika memang hal tersebut terjadi maka Kota Tembilahan hanya memiliki satu rumah sakit aja, yaitu Rumah Sakit Indragiri. Namun, rumah sakit ini milik swasta yang tentunya beropersional atas dasar profit oriented (orientasi laba. Red). ” Katanya lagi.

Dirinya juga mengakui bahwa kenyataan ini merupakan sebuah tamparan yang luar biasa dan sangat memalukan jika memang nantinya rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an ini turun status menjadi setingkat puskesmas.

Anggota Komisi I DPRD Inhil ketika dikomfirmasi terkait permasalah ini merasa cukup terkejut. Kondisi seperti ini menurutnya tentu akan berpengaruh kepada tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

 “Jangan sampai karena kelalayan pihak terkait, nantinya RSUD malah turun kasta. Ini tentunya sangat tidak kita inginkan. Untuk itu, ketiadaan dokumen-dokumen penting seperti itu agar segera untuk dilengkapi.” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ketika dimintai tanggapannnya, (27/9/2011). (Wawan)

arbindonesia.com (TEMBILAHAN )– Sedikitnya 21 orang wanita pekerja kafe yang masih dibawah umur, terjaring Operasi Bunga Siak tahun 2011 yang dilaksanakan oleh petugas gabungan Polres Indragiri Hilir, Selasa Pukul 01.00 WIB (dini hari)

Kapolres Indragiri Hilir AKBP TJ Djati Utomo SIK melalu Kabag Ops AKP  Yuniar Ari Darmawan, SIK,  menjelaskan Operasi Bunga Siak yang sudah digelar mulai (19/9) kemarin untuk memberantas adanya ekploitasi atau perdagangan manusia di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

“Operasi Siak Tahun 2011 digelar secara serentak sejak (19/9) yang lalu, adapun sasarannya yakni memberantas adanya ekploitasi manusia (Traficking). Operasi sendiri akan dilaksanakan selama 20 hari” ujar Kabag Ops Yuniar Ari Darmawan SIK

Dalam Operasi Bunga Siak yang sudah kita gelar di kafe-kafe yang ada di Kota Tembilahan, petugas gabungan berhasil menemukan sedikitnya 21 wanita pekerja kafe yang masih dibawah umur serta 1 orang waria. Setelah mereka ketahuan dibawah umur, mereka kita bawa ke Polres Indragiri Hilir untuk diberi pengarahan

“Sebelum mereka dilepas, seluruh pekerja kafe dibawah umur diberi pengarahan , lalu didata dan di introgasi serta memanggil pemilik kafe dan orang tua/wali untuk dibuatkan pernyataan bahwa mereka tidak ada unsur eksploitasi” tegas Kabag Ops Yuniar Ari Darmawan SIK. (suf)

Sempat Heboh Bantuan Diselewengkan Kadus

arbindonesia.com, (Tembilahan) – Untuk menunjukkan rasa keperdulian pada Nasib Abd Yasir, Akhir Pekan lalu, Dinsos Inhil menyalurkan bantuan. Meskipun tidak terbilang seberapa, diharapkan bantuan ini dapat sedikit membantu.

“Benar. Akhir pekan lalu kita sudah memberikan bantuan kepada Abd. Yasir dan penyerahan diberikan melalui Kepala Dusunnya. Saat ini sebenarnya kita memang tidak memiliki lagi anggaran untuk kegiatan seperti itu, namun dengan berbagai usaha, Alhamdulillah kita bisa menyerahkan bantuan ini. Mudah-mudahan ini dapat sedikit meringankan Mbah Yasir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, “Jelas Kadinsos Inhil, menyambung komfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Senin (26/9/2011)

Dari informasi lapangan yang diperoleh detikriau.wordpress.com, barang bantuan yang diterima Mbah Yasir hanya berupa Uang Rp. 50 Ribu, Selimut 1 Helai, Baju 1 Helai, panci 1 buah dan roti kering 2 bungkus. Berdasarkan informasi seorang sumber, barang bantuan tersebut tidak seluruhnya diserahkan pada Abd Yasir. sebahagian ditahan di rumah Kadus.

Ketika informasi ini coba dipertanyakan, Rasyid cukup terkejut. Ia menyarankan untuk kepastian jumlah barangnya, sebaiknya mempertanyakan secara langsung pada staffnya, Suhaimi, karena ia yang langsung menyerahkan bantuan tersebut. “Coba temui ya karena pasti ada bukti serahterima barangnya,”Jawab Rasyid yang mengaku saat itu sedang berada di luar kota.

Kadus sialang, Karsum ketika dikomfirmasi terkait adanya isu miring ini, tidak membantah. Menurutnya, demi kemanan sebahagian barang bantuan tersebut masih ia simpan.

“Ini juga atas saran orang Dinsos pak. Semua hanya demi keamanan dengan pertimbangan kondisi fisik mbah yasir. Kalau kita serahkan semua, kita takut ia tidak bisa menjaganya apalagi memang anak-anak sering keluar masuk ke tempat kediaman mbah Yasir tersebut,” Terang Karsum memberikan komfirmasi. (fsl)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Tudingan ketidakperdulian Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) atas nasib kurang beruntung seorang laki-laki buta, Abd Yasir (70) mendapat sanggahan. Menurutnya, kesan ketidakperldulian itu semata-mata disebabkan karena keterbatasan biaya.

“Saya memegang jabatan sebagai Kadinsos masih terbilang baru. Apa yang dialami masyarakat sialang jaya tersebut kejadiannya sebelum saya disini. Menurut informasi yang ada pada kita, dana bantuan sosial seperti itu sebelumnya memang tidak dianggarkan. Jadi kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil dan tidak mencukupi untuk menangani semua permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Inhil ini,” Jelas Kadinsos Inhil, Rasyid MP, menjawab komfirmasi melalui sambungan telepon selularnya.

Guna antisipasi permasalahan seperti ini kedepannya, tambah Mantan Kadiskop dan UKM Inhil ini, untuk tahun anggaran 2012 nanti, kita sudah coba ajukan anggarannya. Namun, semua ini tentunya masih menunggu persetujuan pihak DPRD Inhil. Mudah-mudahan kalau anggaran ini disetujui, kedepan kita akan bisa berbuat lebih menangani berbagai permasalahan sosial seperti ini.”Jelas Rasyid.

Dalam kesempatan ini, Rasyid juga meminta pengertian masyarakat untuk tidak selalu menilai negative setiap adanya kekurangan dalam penanganan permasalahn sosial. Menurutnya, sebagai manusia biasa, tentunya seluruh personil di dinas yang dipimpinnya pastilah tidak luput dari kesalahan. Dan apapun program yang akan dilaksanakan, sekali lagi tidak mungkin untuk lepas dari adanya ketersediaan pendanaan,”Kalaupun bisa bekerja, tentunya pekerjaan itu tidak akan bisa semaksimal apabila adanya dukungan pendanaan yang memadai,” Pungkas Rasyid. (fsl)