www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Sebanyak 803 Calan Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Indragiri mengikuti test kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Inhil Jalan M. Boya Tembilahan. Test kesehatan calon tamu Allah tersebut meliputi test fisik, test jantung, serta pemberian vaksin imunisasi.
Rosul Alim M.Kes Kepala Diskes Kabupaten Inhil kepada wartawan, Selasa (13/9) berpesan agar setiap CJH dapat sempurna dalam menjalankan rukun ibadah haji selama ditanah suci maka diperlukan test kesahatan. Sebab fisik yang kuat itu sangat penting mengingat kondisi cuaca dan padatnya jamaah haji itu sendiri.
Terkait dengan banyaknya jumlah CJH asal Indragiri Hilir yang mengikuti test kesehatan, Dinkes membagi tempat pelaksanaan pemeriksaan dalam tiga lokasi. yakni untuk Kota Tembilahan dipusatkan di Kantor Dinas Kesahatan, kemudian yang lainnya berada di Kecamatan Guntung, dan Kecamatan Reteh Pulau Kijang.
“Mengingat jumlah CJH yang mengikuti test kesehatan ada sebanyak 803 orang, maka kita laksanakan secara bertahap dan pada 3 tempat, dengan demikian khususnya bagi CJH yang dari daerah tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tembilahan, cukup mencari mana yang terdekat agar bisa dilayani” ujar Rosul Alim
Ditambahkan Rosul Alim, berdasarkan hasil evaluasi kesehatan yang dilakukan terhadap setiap Jemaah haji, terdapat kasus yang cukup tinggi dibeberapa Negara yang disebabkan oleh bakteri meningokokus. Bakteri ini memliki beberapa starin. Yang belakangan banyak menyebabkan wabah adalah starin W-135. Untuk antisipasi hal tersebut maka nantinya kepada setiap CJH asal Indragiri Hilir akan diberikan imunisasi berupa vaksinasi eingokokkal tetra- valen atau meningitis ACYW 135
“ Selain cek fisik dan dan cek kesehatan, bagi setiap CJH juga akan diberikan imunisasi berupa vaksinasi tetra-valen atau Meningitis ACYW 135” jelas Rosul Alim. (fsl)

Pemkab Inhil Terkesan Tutup Mata

www.detikriau.wordpresss.com (TEMBILAHAN )- Akibat terjangan intrusi air laut (abrasi) saat ini sekitar 300 hektar lahan perkebunan kelapa di Desa Sungai Terap Kecamatan Reteh mengalami rusak total. Kini, perkebunan tersebut terpaksa dibiarkan oleh masyarakat karena sudah tidak lagi mampu menghasilkan apa-apa.
Menurut Kepala Desa Sungai Terap Abd Razak ketika dikomfirmasi wartawan baru –baru ini di kantor DPRD Inhil, Razak mengatakan bahwa rusaknya lahan yang terletak di tiga batang parit itu dikarenakan tanggul penahannya sudah banyak yang jebol, sehingga air laut naik kelahan perkebunan disaat pasang tinggi.

“Pada awalnya lahan perkebunan didaerah ini relatif cukup baik, Tapi setelah kanal-kanal yang dibuat oleh PT Pulau Sambu sebelumnya rusak, itulah awal petaka yang menimpa masyarakat di kawasan tersebut. Untuk itu warga kita mengharapkan Pemkab Inhil bisa membangunkan tanggul. Karena kalau tidak segera ditangani, mereka sudah tidak tau lagi bagaimana cara untuk mempertahankan hidup disaat perekonomian sedang sulit seperti saat ini,”jelasnya.

Permasalahan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat tidak hanya terjadi di Kecamatan Reteh, melainkan hampis seluruh kecamatan yang terletak diwilayah pesisir. Seperti yang terjadi di Kecamatan Concong. Diperkirakan antara 60-80 perse lahan perkebunan sudah terkena intrusi air laut.

“Dari reses yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, diperkirakan kerusakan lahan perkebunan berkisar 60 – 80 pesen. Angka tersebut terbilang sangat parah dan tentu membutuhkan kebijakan konkrit dari berbagai pihak,” kata Herwanisitas Politisi PKB asal pemilihan daerah itu.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Mandah, diperkirakan kerusakan perkebunan kelapa sudah mencapai 60 persen. Pernyataan ini disampaikan Zulfikar, Anggota DPRD dari Partai berlambang pohon beringin. Bahkan menurutnya, akibat kerusakan tanggul perkebunan, kini puluhan ribu pohon kelapa perkebunan rakyat terancam tidak akan menghasilkan dan lambat-laun akan mati. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

“ Saat ini perkebunan kelapa masyarakat itu semakin kritis. Hal ini sangat perlu untuk ditangani secara tepat dan tepat” ungkapnya.

Kecamatan Enok, Tanah Merah, Kateman, GAS dan beberapa Kecamatan lainnya kondisi perkebunan kelapapun tidak jauh berbeda. Ironisnya, setakat ini belum ada upaya konkrit dari Pemkab Inhil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebenarnya permasalahan kerusakan lahan perkebunan akibat intrusi air laut ini, tidaklah terlalu sulit penanganannya. Hanya saja memang dibutuhkan komitmen kuat dari Pemkab Inhil untuk mengalokasikan pembelian alat berat untuk Kecamatan yang terletak diwilayah pesisir.

“Kalau setiap Kecamatan di wilayah peisisir memiliki alat berat masing-masing kawasan satu buah saja, tentunya kerusakan lahan perkebunan tidak akan separah ini. Sebab apabila ada tanggul yang rusak tentunya bisa segera diperbaiki hingga tidak meluas seperti yang terjadi selama ini,” kata Zulkarnain anggota dewan dari PKPB.

Ironisnya, jangankan membuat program penyelamatan perkebunan masyarakat yang sudah terbilang sangat mendesak, Pemkab malah menggulirkan tiga proyek multiyears Islamic Center, Gedung baru Unisi dan jalan Highway Mandah Tempuling yang sampai saat ini sumber pendanaannya saja belum jelas dan justru dikhawatirkan akan menguras keuangan daerah. (drc)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Hingga Senin (12/9/2011), wilayah Kota Tembilahan masih diselimuti kabut asap sejak sepekan terakhir menyusul maraknya kebakaran hutan dan lahan gambut. Kondisi ini menyebabkan kesehatan sebagian masyarakat mulai terganggu.
Dari pantauan, Kabut asap yang menyelimuti Kota Tembilahan semakin hari semakin menebal. Bau tajam abu pembakaran pun tercium. Di pagi hari, kondisinya lebih buruk. Kabut asap terlihat lebih pekat karena terikat embun pagi.
Anto, warga Kelurahan Tembilahan Kota, mengatakan, di pagi hari, jarak pandang di tempatnya biasanya hanya 20 -30 meter. Asap semakin hari semakin pekat ditambah lagi baunya juga mulai membikin sesak pernapasan. Jadi kasihan anak-anak, apalagi mulai hari ini, aktifitas belajar mengajar disekolah sudah mulai berjalan. Mau tidak mau mereka terpaksa harus menghirup udara yang sudah tidak sehat ini. tuturnya.
Sementara, Fadilah seorang warga Tembilahan lainnya membenarkan bahwa kabut asap dari kebakaran lahan gambut ini mulai mengganggu kesehatan keluarganya. Sudah dua hari ini, Ani, putri tunggalnya terserang Flu. Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, dirinya terpaksa harus mengurangi aktifitas sang putri diluar rumah. (fsl)

Tahun ini juga pekerjaan pembangunan jembatan Enok dipastikan segera dimulai

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edi Harianto menyatakan bahwa Tahun Anggaran 2011 ini Pemerintah Kabupaten Inhil telah menganggakan dana sebesar Rp. 5 Milyar sebagai dana tahap awal untuk pembangunan jembatan Enok dan peruntukannya tidak mungkin untuk dipindahkan. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai rumor yang menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat Kecamatan Enok akan kepastian terlaksananya pembangunan jembatan penyeberangan tersebut.
“Dana awal untuk pembangunan Jembatan Enok sudah di anggarkan melalui APBD Inhil Tahun Anggaran 2011. Insyaallah setelah semua proses lelangnya selesai, pekerjaan sudah mulai bisa dilaksanakan.” Ungkap Edi saat ditemui diruang kerjanya di Gedung DPRD Inhil, Senin (12/9/2011).
Saat itu, Edi juga berpesan kepada masyarakat Enok agar jangan lagi terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas. Apalagi adanya rumor yang menyebutkan bahwa dana yang sudah di gelontorkan untuk pembangunan Jembatan Enok akan dipindah untuk kegiatan lain. “Ini jelas tidak benar. Mana boleh peruntukan dana tersebut dipindah seenaknya tanpa alasan yang tidak jelas dan tanpa persetujuan DPRD. Secara pribadi saya menjamin untuk itu” Tegas Edi.
Terkait permasalahan ini, Kepala Bappeda Kab. Inhil, H. Fauzar ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (12/9/2011) juga membenarkan hal ini.
“Benar, Pemkab Inhil telah menganggarkan dana melalui APBD Inhil T.A 2011 ini. Dana tahap awal sebesar Rp. 5 Milyar. Saat ini Pemkab Inhil juga terus berupaya untuk mendapatkan dana sharing melalui APBD Provinsi,” Ucap Fauzar. (fsl)

Penerapan Perda Ditenggarai Dijadikan Alat Oleh Kelompok Tertentu Untuk Mengeruk Keuntungan Pribadi.

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Harianto, dalam hal penegakan Perda, menilai Pemkab Inhil tidak tegas. Bahkan Politisi dari Partai berlambang pohon beringin ini dengan lantang menuding dalam prakteknya penegakan Perda ditenggarai sering dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi.
“Apapun produk hukumnya kalau ingin ditaati, kunci utamanya adalah ketegasan. Artinya, siapapun yang melanggar tentunya harus diberikan sanksi yang jelas. Sayangnya saya menilai selama ini pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut sanksinya terkesan hanya sebatas gertakan semata. Pada akhirnya, sanksi malah tidak diberlakukan. Kalau seperti ini, tentunya siapapun akan menduga produk suatu hukum hanya dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Bahasa lazimnya, ya “86” lah.” Ungkap Politisi yang senang mengenakan baju kaos ini saat berbincang-bincang dengan detikriau.wordpress.com baru-baru ini di Tembilahan.
Seharusnya, Tambah Edi, peneloran produk hukum semacam Perda yang memerlukan biaya yang terbilang tidak kecil, feed backnya tentu harus memberikan hasil sesuai harapan. Contohnya semacam Perda mengenai Retribusi. Kalau memang bisa dijalankan dengan baik, tentunya akan memberikan tambahan PAD yang pada akhirnya daerah akan memperoleh tambahan pendanaan untuk melakukan berbagai program-program demi kemaslahatan masyarakat luas.
Masih menurut Edi, saat ini sudah saatnya semua pengemban amanah rakyat untuk bekerja maksimal dan jujur. Apapun kebijakan yang dibuat, tujuan akhirnya demi kemakmuran masyarakat. Dirinya meminta agar amanah yang diberikan tidak dipelintir demi mengeruk keuntungan pribadi yang nilainya tidak seberapa. (fsl)

Dishubkominfo Dinilai Keluarkan Kebijakan Nyeleneh

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Pengusaha angkutan pedesan Tembilahan merasa keberatan dengan kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) yang memindahkan operasional mereka ke Terminal Laksmana Indragiri. Menurut penilaian mereka, kebijakan ini sangat tidak adil dan cenderung akan mematikan usaha mereka.
“Kalau memang kita diharuskan untuk pindah operasional ke Terminal Laksmana Indragiri, jelas kami merasa kebijakan ini sangat tidak adil dan cenderung akan mematikan usaha kami secara perlahan,” Ungkap Amat salah seorang pengelola Angkutan Pedesaan saat menemui detikriau.wordpress.com di Tembilahan, Ahad (11/9/2011).
Apapun alasannya, tambah Amat, konsumen kami terbilang dari golongan menengah kebawah. Kalau harus mangkal di Terminal Laksamana Indragiri, berapa biaya tranportasi yang harus dikeluarkan konsumen kami hanya sekedar untuk ke Terminal?, mungkin akan lebih mahal dari biaya tranportasi pedesaan.
Dari pantauan, Pemindahan pangkalan Angkutan Pedesaan ini dikarenakan lokasi Pasar Pagi mulai hari senin (12/9/2011) memang sudah harus dikosongkan karena akan dimulainya pengerjaan proyek pasar pagi. Agar tidak mengganggu pengerjaan, Angkutan Pedesaan ini diharuskan pindah ke Terminal Laksmana Indragiri Parit VIII Kecamatan Tembilahan Hulu. Yang membuat pengusaha Angkutan Pedesaan kecewa karena kebijakan pemindahan ini dilakukan Dinas Perhubungan tanpa adanya koordinasi dengan pihak mereka. Bahkan menurut Amat, kebijakan ini juga terbilang nyeleneh. Untuk agen AKDP dan AKAB yang seharusnya melakukan operasional di Terminal Laksama Indragiri malah dibiarkan saja seenaknya membuka agen diluar Terminal.
“Ini namanya kebijakan apa? Seharusnya yang lebih layak untuk diberikan keharusan operasional di Terminal itu ya agen Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Konsumen mereka terbilang dari golongan menegah keatas. Biaya tranportasi tambahan menuju terminal tidak akan memberatkan mereka. Jangan malah mempersulit masyarakat kecil. Bukankah sebelumnya sudah ada rencana untuk memindahkan AP ke lokasi jalan Pintu Air tepatnya dilokasi agen Delima Wisata dan bahkan mereka sudah menyetujui hal ini. Tapi kok perundingan untuk memindahkan rencana ini sama sekali kami tidak diberitahu?” Cecar Amat dengan ketus.
“Lanjutnya, bukannya kami mau membangkang keinginan pemerintah, tapi tolonglah dipertimbangkan dengan bijak. Jangan hanya asal ambil kebijakan tapi tidak pernah mempertimbangkan efek negatifnya. Kalau keinginan kami ini tidak juga digubris pihak Dinas, kami akan lakukan unjuk rasa ke Dinas dan melaporkan hal ini ke DPRD Inhil,” Pungkas Amat memberikan warning. (fsl)