www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Orang Indonesia yang membeli properti mewah di Singapura memang bukan hal yang baru. Namun ternyata mereka menempati urutan ketiga terbesar pembeli properti asing di Negeri Singa tersebut.

Berdasarkan Far East Organization salah satu pengembang terbesar di Singapura, pembeli asal Indonesia termasuk dalam tiga pembeli asing teratas yang membeli di Singapura. Orang-orang Indonesia berduit ini sebagian besar membeli properti pada kisaran US$ 1,2 juta sampai US$ 4,2 juta atau sekitar Rp 10,2 miliar hingga Rp 35,7 miliar per unit.

Bahkan berdasarkan data Urban Redevelopment Authority of Singapore, lebih dari 1.706 orang Indonesia telah membeli rumah-rumah pribadi di Singapura pada tahun lalu. Rata-rata mereka membeli unit dengan harga diatas US$ 1,2 juta atau diatas Rp 10,2 miliar per unit. Sebanyak 35% dari mereka memilih kawasan distrik 9,10 dan 11 sebagai kawasan utama di sana.

“Masyarakat Indonesia merupakan seperlima dari klien asing kami dan secara konsisten masuk dalam peringkat tiga terbesar,” kata Chief Operating Officer Property Sales Far East Organization Chia Boon Kuah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2011)

Boon Kuah menambahkan selama ini, orang-orang berduit Indonesia banyak membeli hunia di kawasan Bukit Timah, Pusat Distrik atau CBD, dan Pantai Timur.

“Pembeli dan investor Indonesia tertarik pada Singapura dengan gaya hidup kosmopolitan kelas dunia. Karena jarak Singapura dekat dengan Indonesia, masyarakat Indonesia pun banyak yang studi atau mengembangkan karir mereka disini,” ucapnya.

Singapura telah menjadi wilayah yang menarik bagi orang Indonesia yang mencari peluang investasi properti di luar negeri. Beberapa pertimbangannya antaralain mereka sering berkunjung ke Singapura untuk urusan bisnis, memiliki keluarga dan anak-anak yang bersekolah di Singapura, dan berobat.

Alasan lain orang Indonesia banyak membeli properti di negara ini, karena Singapura dianggap tempat yang aman untuk berinvestasi properti. Mereka juga banyak yang menyimpan sebagian kekayaan di Singapura dengan pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi Singapura yang stabil.(detik.com/hen/qom)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)- Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh hari ini dipanggil KPK terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Nazaruddin dalam proyek Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang. Salah satu elite Partai Demokrat Soetan Bhatoegana menyatakan, tidak ada skneario untuk mengarahkan Angie dalam menjawab pertanyaan KPK terkait dengan adanya pemanggilan tersebut.

’’Karena ini kasus pribadi, tidak ada pengarahan dari PD. Kami berkeinginan agar Angie menjelaskan kepada KPK itu lebih baik. Yang penting pesan dari kami adalah Angie menjelaskan terang benderang apa yang diketahuinya kepada KPK. Dan itu poin paling baik buat kami. Kami tidak pernah melindungi,’’ tandasnya.

Agenda pemeriksaan KPK terhadap politisi Partai Demokrat (PD) Angelina Sondakh terkait kasus korupsi Wisma Atlet Century, hari ini, menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu publik. Terkait pemeriksaan istri almarhum Adjie Massaid tersebut sebagai saksi siang ini, sejumlah kalangan berharap penyidik KPK memfokuskan pertanyaan pada kronologis pembicaraan Angie dengan para terdakwa yang diantaranya banyak menggunakan istilah-istilah simbolik.

’’Kalau saya ketua KPK-nya, saya pertama-tama akan tanya siapa itu Ketua Besar” Dan sudah berapa banyak dia makan apel Washington?’’ kata aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (14/9).

Menurut Fadjroel, Angie dalam kasus yang juga melibatkan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin ini, Angie adalah satu diantara tokoh kunci. Kehadiran dan keterangannya dihadapan penyidik KPK dipastikan sangat berarti bagi proses penyidikan mega skandal korupsi ini selanjutnya. ’’Angie saksi penting karena dia berkomunikasi dengan hampir semua tersangka dan terdakwa kasus ini,’’ paparnya.

Sebagai anggota masyarakat, Fadjroel mengaku termasuk yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap agenda pemanggilan Angie oleh KPK. Dia berharap, hari ini Angie bisa memberikan keterangan yang jujur dan terbuka tentang apapun yang diketahuinya baik menyangkut korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, proyek Hambalang, maupun terkait nyanyian-nyanyian Nazaruddin lainnya.

Menurutnya, membuka seterang-benderangnya kasus Nazaruddin adalah pilihan terbaik bagi Angie. Sebab sebagai saksi dia tentu harus memberikan kesaksian dihadapan sumpah. Dan jika hari ini anggota Komisi X DPR tersebut mengatakan yang tidak sebenarnya dan terbukti berbohong di kemudian hari, maka akibatnya bisa lebih fatal.

’’Kalau tidak cocok dengan keterangan saksi atau terdakwa sebelumnya tentu salah satu pasti berbohong kan. Dan kalau saksi berbohong bisa kena pasal kesaksian palsu. Makanya lebih baik jujur saja,’’ tandasnya.

Sebelumnya seperti diberitakan, dalam persidangan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap sebuah percakapan via BlackBerry Messenger (BBM) antara dirinya dengan seseorang yang diyakini sebagai Angelina Sondakh. Dalam percakapan tersebut Angie sempat beberapa kali menyebut kata-kata simbolik ‘Apel Malang’ dan ‘Apel Washington’ untuk membedakan antara satu bagian hal dengan hal lainnya, dan istilah ‘Ketua Besar’untuk menyebut seseorang.

Percakapan orang yang diduga Angie dan Rosa tersebut dilakukan pada 27 Juli 2010. Berdasarkan transkrip percakapannya, Angie nampak secara tegas meminta ‘Apel Malang’ untuk ‘Ketua Besar’ kepada Rosa. ’’Soalnya aku diminta Ketua Besar, lagi kepengin Apel Malang,’’ tulis Angie.

Terkait dua istilah ini, sebelumnya M Nazaruddin sempat menerjemahkannya dengan gambling. Versi dia ‘Apel’ yang dimaksud Angie artinya dollar, dan ‘Ketua Besar’ yang dimaksud adalah Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Juru Bicara KPK Johan Budi kemarin memastikan bahwa ssesuai jadwal rencana pemanggilan Angie akan dilakukan harin ini, 15 September 2011. Untuk sementara Angie akan diperiksa masih dalam statusnya sebagai saksi bagi tersangka kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin.

’’Ibu Angelina Sondakh rencananya hari Kamis (hari ini, Red) akan diperiksa,’’ papar Johan Budi di Gedung KPK. Menurut Johan, Angie diantara agendanya akan dimintai keterangan terkait penyataan berulang-ulang Nazarudin yang menyatakan kalau Angie ikut menikmati aliran dana korupsi Wisma Atlet. Seperti diketahui, Anggelina Sondakh merupakan anggota Komisi X DPR yang bermitra langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kementerian dimana proyek wisma atlet dijalankan. (jpnn/dil/did)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Venues pembangunan lapangan Futsal masih belum menemui titik temu. Bahkan, Dewan akui setakat ini masih banyak terjadinya perbedaan pandangan mengenai masalah ini.
“Kita memang akui sampai hari ini, kita masih berbeda pandangan terkait rencana perda Venues. Pansus I sudah memintakan pendapat kepada pimpinan DPRD, mudah-mudahan, dalam waktu dekat, kita sudah mendapatkan jawaban,” Ungkap Surya Lesmana, Anggota Pansus I DPRD Inhil ketika ditemui di DPRD Inhil baru-baru ini diruang kerjanya.
Surya juga menjelaskan bahwa pembangunan lapangan Futsal nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan PON XVIII yang dilaksanakan di RIAU dan untuk Cabang Olahraga Futsal, Insyaallah penyelenggaraannya dilaksanakan di Tembilahan. Karena ini untuk kepentingan secara Nasional, Surya menilai tentunya harus didukung.
“Adanya saling perbedaan pendapat akan Ranperda Venues Lapangan Futsal ini sama sekali tidak ada menyangkut hal-hal lain apalagi politik, tapi yang sangat jelas, kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kita.” Ujarnya.
Sejak awal bergulirnya pembahasan mengenai Ranperda Venues ini perdebatan sengit terus terjadi. Sebahagian besar Partai yang ada memberikan ultimatum bahwa Kabupaten Inhil maksimal hanya menyanggupi dua puluh persen dari total Rp. 73 milyar lebih dana pembangunan Lapangan Futsal ini dan inipun pihak eksekutif harus mampu membuktikan adanya Memorandum of Understanding (MoU) budget sharing dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat.
“yang jelas, kita tidak ingin lagi kalau nantinya setelah kita setujui Ranperda Venues ini ternyata malah membebani APBD Inhil. Kita inginkan adanya komitmen yang jelas dari pihak Provinsi Riau dan Pusat mengenai sharing dananya. Jangan sampai ini kembali terjadi seperti tiga paket multiyears (Islamic centre, Gedung baru Unisi dan High Way Bandara Tempuling – Mandah. Red). Kita tidak ingin dibohongi lagi.” Ungkap H. Bakri, Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) beberapa waktu lalu.
Yang juga cukup keras meminta ketegasan ini berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam penyampaian pandangan Fraksi saat Paripurna beberapa waktu lalu, juru bicara FPKB, Edy Gunawan dengan tegas menyatakan hal ini.
“Untuk masalah Ranperda Venues Pembangunan Lapangan Futsal silahkan tanyakan saja kepada Fraksi yang lainnya. Untuk PKB, sikap kita sudah sangat jelas.” Ungkap Ketua Dewan Tanfiz PKB Inhil, Dani M. Nursalam yang juga salah seorang Wakil Ketua DPRD Inhil saat ditemui di gedung DPRD Inhil, Rabu (14/9/2011). (fsl)

www.deikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kemarau panjang hampir sekitar dua bulan di Inhil, membuat warga sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk kebutuhan runah tangga. Lebih-lebih lagi di daerah pesisir, dimana kebutuhan air bersih sangat tergantung dengan air hujan. Saat dua bulan tidak hujan, tentunya persedian air bersih mereka sudah semakin menipis.

Selain itu, masih ada sebagian warga Inhil yang menggunakan air hujan untuk diminum. Meski setakat ini, sudah banyak air kemasan ulang yang dijual dimana-mana bahkan sampai ke daerah, tapi masih ada warga yang tidak terbiasa menggunakan air kemasan untuk diminum dan lebih menggunakan air hujan.

“Memang banyak air kemasan isi ulang yang dijual, tapi terus terang saya belum terbiasa menggunakan air seperti itu untuk minum. Rasanya tak pas saja dilidah,” kata Sutinah salah seorang ibu rumah tangga warga Lahang Hulu baru-baru ini.

Masih menurut Sutinah, selain itu kalau menggunakan air kemasan tentunya menambah pengeluaran biaya. Apalagi di Lahang, air kemasan ulang untuk satu galon harganya mencapai Rp 11.000/galon. Tentunya cukup memberatkan, karena satu galon hanya mampu bertahan hingga dua hari.

“Kalau dihitung-hitung, dalam satu bulan biaya air sampai 150.000 rupiah. Tentunya sangat memberatkan bagi kami masyarakat kelas bawah seperti petani yang berpenghasilan sangat pas-pasan,” katanya lagi.

Kesulitan air bersih juga menimpa warga Kempas Kecamatan Tempuling. Saat ini banyak warga mulai kesulitan hanya sekedar untuk keperluan mandi dan mencuci disebabkan banyak sumur warga jadi kering. Bahkan parit-parit yang ada terpaksa digali untuk mendapatkan air bersih, itupun terkadang air yang dicari tidak di dapat.

“Kalau sampai satu bulan kedepan tidak hujan juga, tentunya akan makin mempersulit kita untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi dan mencuci. Sekarang saja, sudah sangat kesulitan untuk mendapatkannya,” terang Wanto, seorang warga Kempas, Rabu, (14/9).

Sementara itu Mukhsin warga Tembilahan yang biasa berjualan keliling menuturkan, akibat kemarau panjang yang terjadi, batu es yang dijual warga rasanya juga tidak enak. Sebab batu es yang dijual dibuat dari air PDAM, dimana saat kemarau rasanya bisa berobah menjasi asin. Bahkan, warna batu es terkadang berwarna kuning karena kadar garam yang cukup tinggi.

“Saya sempat minum es teh di Desa Rumbai jaya beberapa waktu lalu, rasanya sungguh tidak enak, karena asin. Ketika ditanya, ternyata batu es dibuat dari air PDAM,” ujarnya. (drc2)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Terkait pembahasan Ranperda retribusi dan pajak yang sedang dilakukan Pansus II saat ini, terutama menyangkut sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diharapkan Pemkab Inhil untuk melakukan pemutahiran data sehingga data yang dimiliki nantinya benar-benar akurat hingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ungkapan itun disampaikan oleh Ketua Pansus II Ir Junaidi MSi, ketika dihubungi melalui, HP, Rabu, (14/9). Diakuinya, sejauh ini di Inhil penerimaan PAD dari sektor PBB masih belum maksimal. Masih banyak objek pajak yang belum menyetorkan kewajiban mereka terhadap daerah. Persoalan ini tentunya membutuhkan kerja keras semua pihak hingga sektor ini mampu memberikan kontribusi maksimal.

Dijelaskannya, selain persoalan di atas hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut, penyesuaian nilai jual objek pajak atas tanah dan bangunan, meski diselaraskan. Karena masing-masing lokasi, tentunya tidak bisa disamaratakan.

“Untuk ukuran tanah dan bangunan yang ada di jalan M Boya dan jalan H Said yang ada di Kecamatan Tembilahan, tentunya tidak bisa disamakan. Sebab nilai jual tanah dan bangunan di jalan M Boya tentu lebih mahal dari jalan H Said. Makanya wajib pajak yang dikenakan juga meski disesuaikan,” kata politis Golkar tersebut mencontohkan.

Junaidi menambahkan, selain itu untuk menggenjot pendapatan dari sektor ini, juga perlu peningkatan kinerja aparatur yang ada. Karena bagimanapun juga, peran aparatur untuk meningkatkan PAD tentunya sangat penting. Sebab, kinerja yang baik dan sungguh-sungguh tentunya akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan.

Kata Junaidi kemudian, setakat ini kesadaran masyarakat yang menjadi objek pajak sudah cukup baik. Tinggal lagi pelaksanaan aparatur yang ditunjuk dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. “Kalau memang perlu, tidak salahnya dilakukan penyegaran aparatur, hingga nantinya juga berimbas pada peningkatan kinerja dalam hal untuk memenuhi pencapaian target,”sebutnya.

Masih menurut Junaidi, juga kiranya perlu adanya semacam reward terhadap Desa dan Kecamatan yang dinilai berhasil dalam pengelolaan peningkatan pajak untuk sektor PBB. Penghargaan semacam itu, diharapkan mampu untuk memompa aparatur yang ada di pedesaan dan kecamatan untuk meningkatkan kinerja mereka untuk meningkat PAD pada sektor yang dimaksud.

“Mungkin tidak salahnya kita memberikan penghargaan dengan mengalokasikan dana yang lebih besar melalui program desa mandiri terhadap desa yang dianggap berhasil dalam pengeloaan dan peningkatan PAD untuk sektor PBB. Dengan langkah seperti itu, tentunya akan memotivasi elemen desa untuk meningkatkan kinerja mereka,” ujar Junaidi mengakhiri. (drc2)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Masyarakat mungkin merindukan tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan yang lebih mengedepankan nilai pengabdian, ketimbang sisi komersial. Pengabdian seorang tenaga medis mungkin saat sekarang ini hanya ada ditayangan televisi seperti penayangan Trans TV yang biasa tayang pada sore hari. Dimana tenaga medis dengan sukarela membantu masyarakat, tanpa memikirkan imbalan.

Setakat ini, yang terlihat dalam alam nyata kita adalah komersialisasi kesehatan. Dimana-mana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, harus ada uang terlebih dahulu. Kalau tidak ada uang, rasanya sangat mustahil seorang warga akan memperolehnya, meski ketika itu nyawa sudah hampir mereggang.

Meskipun ada semacam pengobatan gratis, itupun biasanya disponsori oleh kalangan tertentu, apakah itu partai politik ataupun lembaga-lembaga lainnya yang sarat dengan pesanan dari sponsor. Tapi yang namanya murni, rasanya sangat jauh dari harapan dan mungkin hanya ada dalam mimpi warga saja.

Itu semua tentunya berakar pada komersialisasi dan leberalisme dunia pendidikan. Fakultas kedokteran dan lembaga pendidikan lainnya yang berkaitan dengan dunia medis saat ini sudah menjadi barang yang sangat mahal. Hanya kalangan orang “beruang” saja yang mampu menyekolahkan anak mereka kesana yang tentunya tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

Besarnya biaya investasi yang harus ditanamkan seorang tenaga medis tentunya berimbas pada upaya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan pengabdian sebagaimana yang diatur dan menjadi sumpah seorang tenaga medis. Akibatnya, seorang tenaga medis dalam bekerja, lebih mengedepankan komersialisasi.

Itulah yang terjadi disetiap wilayah di Negara ini, tidak terkecuali di Inhil. Dimana akan mudah ditemui, pasien yang terlantar hanya karena ketidakmampuan biaya. Meskipun dalam berobat mereka menggunakan Jamkesda, Jamkesmas, yang tentunya pengobatan mereka ditanggung oleh daerah maupun Negara. Tapi dalam prakteknya, mereka sering termarjinalkan.

“Kalau sudah ke dokter saya takut, biayanya mahal. Orang seperti kami mungkin tak sanggup untuk membayar biaya perobatan. Memang ada Kartu Jamkesda dan Jamkesmas yang terkadang dimiliki, tapi biaya obat terkadang selangit dan tidak terjangkau,” kata Fauziah, salah seorang warga Tembilahan ketika berbincang-bincang baru-baru ini.

Akibat komersialiasi bidang kesehatan, banyak warga yang menggunakan jasa pengobatan alternatif. Meski terkadang tidak masuk logika, tapi masyarakat sepertinya tidak punya alternatif lain. Ambil contoh, dengan menggunakan semacam media air putih ditambah dengan jampi-jampi mampu untuk mengobati berbagai penyakit termasuk yang kronis.

“Mau tidak mau kita terpaksa berobat untuk jalur alternatif. Sebab kalau ke medis, apalagi harus operasi terkadang kita takut. Dimana harus mencarikan biayanya yang begitu mahal,” kata Iqwal, salah seorang warga yang kebetulan sempat berbincang belum lama ini.

Apa yang kita saksikan belakangan ini, tentu membuat miris. Paska 66 tahun Indonesia merdeka, bukan pelayanan kesehatan semakin mudah dan terjangkau, tapi malah sebaliknya. Kondisi itu tentunya berbeda dengan waktu Indonesia merdeka, karena banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau sekarang tentunya berbeda, tapi kalau itu terjadi, hanya karena komersialiasi dan liberalisme dunai kesehatan, dan tidak adanya kesadaran tanaga medis dalam melakukan pengabdian. Selanjutnya, apa relevansinya dengan kampanye bea kesehatan gratis yang sering didengungkan dalam setiap kali ikrar janji pilkada? Apakah sekedar janji bohong?………(drc2 )