www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – PT PLN (Persero) bersama Kementerian ESDM kini tengah menyusun program pembangunan pembagkit listrik 10 ribu MW tahap tiga.  Rencana ini digelar untuk memenuhi kebutuhan listrik pada 2020.  “Sedang kita siapkan semua Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Nasri Sebayang di Jakarta, Jumat (30/9).

Nasri mengemukakan, program listrik 10 ribu MW tahap ketiga ini bakal didominasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). “Kita kan punya PLTA yang harus selesai hingga 2020 itu sekitar 5.600 MW. Sebab, ada PLTA Asahan dan PLTA Cisokan,” jelasnya. Ini berbeda dengan dengan 10 ribu MW tahap satu yang lebih banyak dibangun PLTU dengan bahan bakar batubara. Sedangkan , tahap dua didominasi tenaga panas bumi.

Menurut Nasri, potensi listrik dari air mencapai 76 ribu MW. Setelah disaring dari aspek lokasi dan bebannya, potensi yang didapatkan sebesar 36 ribu MW. Selain itu masih ada potensi sekitar 11-12 ribu MW yang tidak terkendala kawasan hutan lindung dan masalah lahan.

Nasri menyampaikan, pembangunan PLTU memang membutuhkan investasi yang lebih besar daripada pembangkit yang bahan bakarnya minyak atau batubara. Pihaknya menghitung, ongkos yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA bisa USD 2.000-2.600 per KW. Kalau pembangkit yang memakai minyak sekitar USD 500-600. Pembangkit listrik batubara investasinya USD 1.500.  ”Tapi keunggulan PLTA ini sudah tidak membutuhkan lagi tambahan biaya bahan bakar karena sumber tenaganya dari air itu,” katanya.

Soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 100 di berbagi pulau kecil, PLN saat ini menyiapkan 36 PLTS plus konstruksinya. Sisanya, dalam proses finalisasi dokumen tender. Dirut PLN Dahlan Iskan menyebutkan, pengerjaan PLTS membutuhkan waktu tiga bulan.

Menurut Direktur Energi Baru dan Terbarukan PLN Muhammad Sofyan, proses konstruksi proyek ini sudah berlangsung di lima lokasi. Daerah yang sudah beroperasi di Mianggas Sulawesi Utara. Proyek ini membutuhkan investasi hingga Rp 900 miliar. Pada triwulan pertama 2012 mendatang proyek ini ditargetkan sudah rampung. BUMN listrik itu rencananya akan melanjutkan program serupa dengan target 1.000 PLTS dengan kapasitas bervariasi mulai 6-20 MW. Proyek yang pengerjaanya dimulai tahun depan ini diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun. (lum/jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan)- Hari ini, Sabtu (1/10/2011) bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Panitia Pelaksana PORDA ke VII Riau melaksanakan rapat evaluasi persiapan akhir. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua/yang mewakili KONI Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Pantauan langsung dilokasi pelaksanaan rapat evaluasi, Penasehat Porda ke VII Riau, Sanusi mengungkapkan bahwa rapat evaluasi yang dilaksanakan hari ini merupakan rapat akhir sebelum dilangsungkannya kegiatan Porda yang akan dibuka pada tanggal 15 oktober 2011 mendatang.
“Hari ini, secara bersama-sama kita akan melihat secara langsung tentang berbagai persiapan yang telah dilakukan panitita terhadap seluruh infrastruktur yang akan dipergunakan dalam kegiatan Porda VII ini. Namun yang lebih penting, kita akan kembali memintakan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota guna melakukan perbaikan yang masih dianggap perlu untuk dipersiapkan.”Jelas sanusi dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Ketua panitia pelaksana PORDA VII Riau, H Alimuddin RM.
Dirinya juga menyatakan bahwa kesuksesan pelaksanaan Porda adalah tanggungjawab secara bersama bukan hanya ditumpukan kepada panitia pelaksanan.

Dalam kesempatan itu, beberapa perwakilan dari Kabupaten/Kota kebanyakan meminta agar panitia lebih mematangkan masalah tranportasi seluruh peserta khususnya pada saat pelaksaan.
Saran kita, sebaiknya disamping memberikan fasilitas kendaraan roda 4 sebagai alat tranportasi dalam kota, kita juga berharap kiranya dapat juga diberikan berupa kendaraan roda dua. Dengan pertimbangan, kendaraan sejenis ini akan lebih kooperatif dalam kondisi padatnya arus lalu lintas.” Ungkap perwakilan dari Kabupaten Bengkalis.
Permintaan senada juga diamini oleh utusan Kabupaten Kuantan Singigi. Mereka berharap untuk mempermudah tranportasi atlit dan berbagai keperluan lainnya, panitia menyediakan kendaraan lebih dari satu untuk masing-masing kontingen.
Utusan dari Kabupaten Kampar lebih mengutamakan agar panitia pelaksana dapat lebih membenahi masalah konsumsi.” Untuk masalah konsumsi, kita berharap agar nanatinya harus disesuaikan benar dengan jadwal pelaksanaan pertandingan itu sendiri.” Jelasnya.
Beberapa Kabupaten lainnya, atas dasar pertimbangan untuk lebih memperlancar arus kedatangan ke Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) mengharapkan agar panitia siap. Karena menurut mereka, hampir dapat dipastikan kebanyakan kedatangan peserta dimalam hari.
Terkait dengan berbagai permohonan ini, Ketua Panitia Pelaksana, H. Alimuddin RM yang sekaligus menjabat sebagai Sekdakab Inhil dengan tegas menyatakan bahwa seluruh tim yang tergabung dalam panitia pelaksana telah siap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang nantinya akan timbul.
“Kapan saja jam kedatangan kontingan, pihak panitia akan siap siaga selama 24 jam penuh. Yang penting tentunya terus lakukan komunikasi dengan kami. Untuk bantuan tranportasi dalam kota selama pelaksanaan kegiatan itu sendiri, berapa jumlahnya belum merupakan angka baku namun nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kontingen.” Terang Alimuddin.
Ketua Panitia juga menerangkan dalam rangka melakukan pantauan secara terus menerus pada masing-masing kontingen telah dipersiapkan beberapa orang personil. “Melalui orang-orang yang telah kita persiapkan ini, kalau memang ada hal-hal yang masih dianggap perlu, silahkan untuk disampaikan.”Ungkap Sekda mengakhiri. (fsl)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Tembilahan (MPT), jum’at (30/9/2011) sekira pukul 14.30 Wib sambangi gedung kantor DPRD Inhil. MPT, melalui juru bicaranya, Yan Bona menilai, selama ini berbagai kebijakan yang ditelorkan DPRD Inhil selalu identik dengan ketidakberpihakan kepada masyarakat. Kedatangan massa yang bertepatan dengan dilaksanakannya Paripurna LKPJ Bupati sekaligus penyampaian pembahasan Pansus I dan II terpaksa dilakukan penundaan.

Menurut penuturan Yan, salah satu contoh ketidakberpihakan adalah terkait masalah pembangunan venue futsal. Dirinya menilai milyaran dana yang akan dikucurkan melalui APBD Inhil bukan sesuatu yang “urgent“ jika diperbandingkan dengan berbagai permasaalahan publik seperti, masalah kesehatan, pendidikan serta keterpurukan ekonomi masyarakat.

“Akibat keterpurukan ekonomi, saat ini saja dikota Tembilahan terdata 7 kasus busung lapar. Belum lagi Rumah Sakit Daerah kita sekarang selalu diterpa berbagai persoalan. Mulai dari permasalah kekurangan tenaga medis, kerusakan peralatan dan berbagai fasilitas pendukung termasuk ketidakjelasan peruntukan peralatan medis bagi Rumah Sakit Guntung dan RS Pulau Kijang”Jelas Yan

Dunia pendidikan? Tambah tokoh yang terkenal bicara cukup blak-blakan ini, “bukanlah menjadi rahasia lagi, tingginya biaya pendidikan semakin menjerat leher masyarakat. Termasuk kekurangan berbagai sarana dan prasarana dan bahkan berbagai persoalan amburadulnya sistem administrasi pendidikan. “

Semua pembenahan kepentingan publik tersebut menurut yan, tentu lebih patut untuk mendapat prioritas dan jelas memerlukan pasokan dana yang terbilang tidak sedikit. Apalagi kini APBD Inhil sudah terkuras melalui tiga paket multiyears (Islamic Center, Gedung Kampus UNISI dan High Way Bandara Tempuling – Mandah), lantas apakah masih harus dibebani dengan pembangunan lapangan futsal? ”Cecar Yan saat memberikan penjelasan kepada rekan wartawan.

Setelah menunggu sekira 1 jam, perwakilan rombongan MPT, akhirnya dipersilahkan untuk melakukan dialog dengan Unsur pimpinan DPRD. Dalam pertemuan tersebut, 4 orang perwakilan MPT, Yan Bona, Comel, Zakiyun dan Eva dengan tegas meminta DPRD Inhil membatalkan kucuran dana APBD Inhil untuk Venue Futsal.

Ketua Pansus I, Surya lesmana yang juga menghadiri dialog ini mengaku bahwa ranperda Futsal setakat ini masih dalam tahap pendalaman, dijelaskan Surya, anggaran awal pembangunan lapangan futsal senilai Rp. 73 Milyar setelah di optimalisasi mengalami penurunan menjadi sekitar 59 Milyar.  Kesepakatan sharing Budget Dana, melalui dana  APBN dibantu sekitar 35 M, APBD inhil maksimal hanya 20%, sisanya diperoleh melalui APBD Provinsi Riau serta Pendanaan melalui berbagai sumber yang tidak mengikat.

“yang harus menjadi pertimbangan, multi player effect secara tidak langsung nantinya juga akan di rasakan masyarakat Inhil. Dengan dilaksanakannya salah satu cabor PON di Tembilahan tentu akan memberi dampak positif seperti adanya perhatian skala Nasional pada Kabupaten Inhil,”Jelas Surya.

Surya juga mengakui bahwa atas dasar pertimbangan belum memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan juga yang mendasari untuk dilakukan optimalisasi pembiayaan pembangunan venue PON futsal tersebut.

Menurut penjelasan Wakil pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam, khusus mengenai peralatan pelayanan kesehatan RS Guntung dan RS Pulau Kijang, DPRD sudah pernah dilakukan sidak ke satker terkait. ” Kedepan kita juga akan berupaya agar pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan dapat lebih diperbaiki,” Kata Dani.

“Kita lihat dan buktikan dulu keberpihakan Dewan kepada masyarakat dalam bentuk nyata. Setelahnya, silahkan bangun lapangan futsal. Kalau belum ada kepastian hal ini, kita akan terus mempresure dengan kekuatan massa yang tidak menutup kemungkinan dalam jumlah yang jauh lebih besar.” Pungkas Yan memberikan warning  (fsl)

ARBindonesia.com (TEMBILAHAN) – Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang bersih, diperlukan adanya saling keterbukaan informasi terutama menyangkut realisasi anggaran. Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nantinya masyarakat bisa terlibat melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan itu sudah tepat, atau malah sebaliknya.

Apalagi keterbukaan informasi sudah diatur di di dalam UU No 14 Tahun 2008. Itu berarti tanpa adanya permintaan masyarakat, sudah menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah selaku penyelenggara kebijakan untuk menyampaikannya.

Kali ini, menyangkut  Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke VII yang akan dilaksanakan Oktober mendatang, masyarakat meminta agar pemerintah dapat terbuka memberikan penjelasan terkait besaran anggaran untuk pelaksanaannya. Selama ini, warga hanya tahu bahwa Inhil sebagai tuan rumah. Tapi mereka sama sekali tidak pernah tahu, berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, apalagi selama ini, pendanaan kegiatan dalam bentuk  apapun, pemkab terkesan selalu menutup-nutupi.

“Selaku warga, tentunya kita bangga kalau daerah kita dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini, karena ini bentuk penghargaan yang diberikan. Hanya saja , kita meminta Pemkab juga mau transparan terkait persoalan anggaran. Itu saya nilai sangat penting agar tidak diselewengkan,” kata Mario warga Kelurahan Tembilahan, Kamis, (29/9).

Ia menambahkan, untuk penyelenggaraan kegiatan Porda tentu tidak sedikit anggaran yang digunakan, dan itu menggunakan uang APBD. Karena itu menyangkut uang rakyat, maka sudah sepantasnya warga berhak untuk tahu  berapa jumlahnya dan apa peruntukannya.  Jangan sampai nantinya anggaran Porda malah digunakan untuk kepentingan pribdai pihak-pihak tertentu.

Sedangkan Masjan warga lainnya, juga menuntut persoalan yang sama. Pada intinya mereka menuntut, keterbukaan Pemkab tentang anggaran Porda. “Meski kita mendukung kegiatan Porda, kita tetap menuntut keterbukaan agar tidak disalahgunakan. Karena terus terang, masih banyak warga miskin di Inhil yang membutuhkan bantuan dan sentuhan kebijakan,”katanya.

Sementara itu Sekdakab Inhil  Alimuddin RM yang juga ketua Panitia pelaksana  ketika dikonfirmasi  melalui SMS terkait hal ini, Kamis, (29/9) tidak membalas. Begitu juga Sekretaris Panitia, MJ Verman yang juga menjabat selaku Kabag Tapem melakukan hal yang sama. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, sangat sulit terwujud.

Sedangkan Sumardi salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika dikonfirmasi, mengaku baru masuk kantor setelah ada acara partai belum lama ini. Jadi ia tidak tahu persis berapa besar total anggaran yang dialokasikan, termasuk di APBDP tahun ini.

Ungkapan senada juga disampaikan Tarmiji anggota Banggar lainnya. Pihaknya belum membahas terkait persolan anggaran Porda. “Kita belum memanggil Satker  menyangkut anggaran Porda,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (Suf)

arbindonesia.com, Tembilahan) – Kamis,(29/9/2011) bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil dilaksanakan acara pelepasan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2011 yang berasal dari anggoa KORPRI Kabupaten Indragiri Hilir. Acara pelepasan dilaksanakan oleh Bupati Inhil  yang diwakili  Sekdakab Inhil, H. Alimuddin RM.

Dalam kata sambutannya, Sekda berpesan kepada JCH yang berasal dari KORPRI, agar terus menjaga kesehatan hingga nantinya dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji  dengan sempurna.”Kesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji adalah kesempatan yang patut sangat disyukuri jadi upayakanlah semampu mungkin untuk menunaikan semua rangkaian haji dengan sesempurna mungkin. Saya juga sangat berharap agar kita dapat selalu menjaga nama baik KORPRI, saling tolong menolong dan setibanya di tanah suci nantinya agar menyempatkan diri untuk memanjatkan do’a kepada Tuhan yang Maha Esa agar Kab. Inhil selalu dalam keadaan aman, damai dan sejahtera,” Ungkap Sekda memberi wejangan.

Tahun haji kali ini, JCH yang berasal dari KORPRI sejumlah 46 orang, 17 orang laki-laki dan 29 orang wanita. Dalam rangkaian acara pelepasan ini juga dilaksanakan acara penepukan tepung tawar kepada JCH, Tausyiah tentang Haji serta diakhiri dengan pemberian bingkisan. (wai/Humas Pemkab Inhil)

• arbindonesia.com (Tembilahan) – Kebobrokan pelaksanaan 1 dari 3 paket proyek “impian” Multiyears, High Way Bandara Tempuling Mandah semakin menguap kepermukaan. Bukan saja telah menumbalkan harta benda masyarakat lemah desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, kini, nasib yang tidak jauh berbeda juga dialamai warga Kecamatan Mandah. Diharapkan pihak terkait untuk segera mengambil sikap sebelum semakin banyak menimbulkan penderitaan rakyat.

Kisah pilu ini disampaikan seorang warga Dusun Saka Kuali, Desa Bente Kecamatan Mandah, Atan (38) yang berprofesi sebagai seorang petani. Menurut pengakuannya, kini nasib pohon kelapa miliknya dan ratusan batang kelapa milik warga lainnya sudah luluh lantak terhembus nyanyian Chain Saw.

“Sampai hari ini sudah ratusan pohon kelapa milik warga, tumbang rata dengan tanah. Yang kami sayangkan, kenapa tindakan ini tidak pernah sebelumnya diberitahukan kepada kami?, apakah diganti atau tidak, sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian. Selama ini,  lahan perkebunan ini sudah kami kelola secara turun temurun” Terang Atan kepada wartawan saat bertemu di Tembilahan baru-baru ini.

Masih menurut penuturan Atan, dari pengakuan seorang ibu-ibu, tanpa bisa berbuat banyak dirinya terpaksa harus merelakan 3 baris kebun miliknya. Padahal selama ini, setiap kali panen, lahan sandaran hidup ini mampu memberikan sekira 1 ton buah kelapa.

Informasi yang didapat dalam pembukaan akses jalan highway dari Saka Kuali, Desa Bente sampai Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah diperkirakan sekitar 3 ribuan batang pohon kelapa milik petani akan ditebang.

Atan dan kebanyakan masyarakat sangat mendukung berbagai program pembangunan pemerintah. Namun dirinya berharap agar  pihak terkait paling tidak memberikan semacam ganti rugi atas pengorbanan harta benda milik mereka.

Saat ini penebangan pohon-pohon kelapa milik petani setempat terus berlangsung, petani yang rata-rata kaum marginal ini hanya mampu termenung menatap kejamnya sandiwara dunia. (fsl)