TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Jenajah Erwin (39) tahun korban dugaan pembunuhan yang ditemukan mengapung di perairan Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka, sabtu (12/11) dan telah dikebumikan dipemakaman umum jalan tanjung harapan, tembilahan, senin (14/11) , akhirnya kembali dibongkar. Pembongkaran ini atas permintaan pihak keluarga dengan maksud untuk dikebumikan sebagaimana mestinya dikampung halaman, Pariaman, Sumatra Barat.

Dari pantauan, prosesi pembongkaran makam yang mulai dilaksanakan sekira pukul 15.30 Wib dilakukan oleh enam orang dengan cukup hati-hati. Setelah seluruh tanah penimbun kembali di angkat, secara perlahan-lahan peti jenajah yang masih terlihat baru mulai diangkat. Saat itu juga bau tidak sedap yang keluar mulai menusuk hidung dan membuat beberapa orang wartawan, pihak keluarga dan petugas kepolisian terpaksa harus menutup hidung.

Saat itu, terlihat suasana haru dan suara sayup-sayup isak tangis yang keluar dari mulut seorang bocah laki-laki kecil yang tertunduk dipangkuan seorang laki-laki. Diketahui bocah kecil ini adalah anak bungsu korban, Aldo. Setelah diangkat dan peti jenajah dibersihkan selanjutnya dibungkus menggunakan plastik hitam dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil ambulance yang memang sudah sejak tadi menunggu untuk membawa jenajah ke kampung halamannya.

Kapolsek Batang Tuaka, Ipda R Nababan yang ikut menghadiri prosesi pembongkaran makam jenajah Erwin mengakui saat ini pihak kepolisian sudah mengantongi nama yang diduga sebagai tersangka. “Kita telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi dan dugaan tersangka sudah kita kantongi. Hanya saja saat ini belum bisa kita beritahukan karena penyidikan masih terus kita lakukan untuk mengumpulkan beberapa bukti pendukung.” Jelas Kapolsek saat dimintai komfirmasi oleh wartawan, Rabu (16/11/2011).

Keluarga Korban Mengingankan Makamnya Segera Dibongkar

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Misteri mayat tanpa identitas yang ditemukan di perairan sungai luar kecamatan Batang Tuaka akhirnya terungkap. Korban yang ditenggarai tewas akibat tindakan kriminal ini diyakini bernama Aswin (39) asal Pariaman Provinsi Sumatra Barat. Keluarga korban berharap pihak kepolisian memberikan ijin untuk memindahkan jasad korban untuk dikebumikan secara layak di kampung halamannya.

“begitu melihat foto-foto yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, saya sangat yakin kalau korban adalah saudara kandung saya, Aswin. Keyakinan ini semakin diperkuat begitu melihat tato ditangan kiri korban yang bertuliskan huruf “SW”. Ungkap Indra (40) tahun yang mengaku abang kandung korban ketika menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (15/11/2011).

Menurut pengakuan Indra yang saat ini berdomisili di Jakarta, korban selama ini bertempat tinggal di Muara Bulian Provinsi Jambi. Sebelum lebaran Idul Adha, Ia mendapat kabar dari korban bahwa dirinya beserta anak dan istri akan pergi ke kota Tembilahan, hanya saja ketika kembali pulang ke Muara bulian hanya istri dan anak-anaknya yang kembali sedangkan korban tanpa diketahui sebabnya tetap tinggal di Tembilahan. “sejak itulah pihak keluarga sudah tidak mendapat kabar lagi dimana keberadaannya dan mulai risau” Ceritanya.

Ditengah kerisauan itu, Indra mendapat kabar dari salah seorang temannya yang berdomisili di Kota Rengat, Kabupaten Inhu, bahwa menurut kabar yang tertulis di sebuah media cetak di kota tembilahan ditemukan mayat tanpa identitas mengapung diperairan Desa Sungai Luar.

Kemudian atas kabar tersebut, Untuk mencari kepastian, Indra menghubungi pihak Polres Inhil untuk memintakan cirri-ciri fisik mayat yang ditemukan tersebut. Setelah merasa yakin, Indra langsung berangkat menuju Tembilahan.

Untuk itu Indra sangat berharap agar pihak Kepolisian membongkar mayat korban Mr.X yang kini sudah dimakamkan di TPU Tanjung Harapan Tembilahan, untuk selanjutnya untuk dibawa ke Pariaman Sumatra Barat, untuk dikebumikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP Efendi melalui Kapolsek Batang Tuaka Ipda R.Nababan membenarkan sudah ada pihak yang datang mengaku kalau mayat Mr.X yang ditemukan mengapun di Sungai Luar kemarin adalah keluarganya.

“Memang benar. Indra (40) datang dari Jakarta mengaku kalau Dia adalah Abang kandung korban, dan Dia juga memohon persetujuan agar mayat Mr.X untuk dibongkar dan jasadnya dibawa untuk dimakamkan  di Parimanan” kata Ipda R.  Nababan

Dijelaskan lagi oleh R. Nababan, dengan terkuaknya identitas mayat Mr.X tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kejadian sebenarnya dan akan bekerja sama dengan Satuan Unit Reskrim Polres Indragiri Hilir.

“Yang jelas, kita akan segera bekerjasama dengan Unit Reskrim Polres Indragiri Hilir, untuk mengungkap kejadian sebenarnya yang dialami oleh korban serta menangkap siapa pelakunya” sebutnya. (fsl)    

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni mengingatkan pengurus PGRI Inhil, agar jangan menggiring para guru, terutama PNS terlibat politik praktis dalam mendukung balon pada Pemilukada Inhil mendatang.
“Ini (Jambore PGRI, red) ada kepentingan politik, saya yakin akan ada deklarasi pada acara Jambore PGRI mendatang. Seharusnya guru, terutama PNS tidak terlibat politik praktis,” kata Roni dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Inhil didampingi anggota Mansun dan Sumardi, Dinas Pendidikan Inhil diwakili Kabid Dikmenti, Syaiful Kelana dan dari MPI, Tengku Suhandri dan Yon Zacky serta perwakilan guru, M Fadli dan Zulfan Islami.
Roni mengatakan bahwa hearing ini kita gelar menindaklanjuti laporan dari MPI dan keluhan para guru terkait dengan tidak efektifnya peran PGRI Kabupaten Inhil dalam memperjuangkan hak-hak guru bahkan dirasakan keberadaan PGRI mengintimidasi guru karena disinyalir PGRI Kabupaten Inhil sudah terkontaminasi dengan politik selain itu, hering ini juga dilaksanakan terkait keluhan guru tentang pelaksanaan Jambore PGRI yang dipandang mengganggu pelaksanaan ujian semester para siswa dan pungutan dan bagi pelaksanaan Jambore PGRI, Sehingga kita harapkan kegiatan ini dapat ditunda pelaksanaannya.
Koordinator MPI, Tengku Suhandri menyebutkan kegiatan Jambore ini dipandang mengganggu pelaksanaan ujian semester para siswa pada awal Desember mendatang.
“Kami sebagai wali murid dan masyarakat merasakan keberatan Jambore PGRI diadakan saat siswa harus fokus menghadapi ujian semester pada Desember mendatang. Ditambah pula dengan adanya pungutan kepada guru dan siswa bagi pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Tengku Suhandri, koordinator MPI dalam hearing tersebut.
Ia juga menyebutkan saat ini PGRI terkontaminasi kepentingan, karena faktanya di lapangan saat ini beberapa kali pelantikan PGRI dikecamatan ada deklarasi mendukung balon pada Pemilukada Inhil mendatang.
Perwakilan guru, M Fadli menyatakan bahwa selama ini memang keberadaan PGRI dipandang tidak memperjuangkan anggotanya, justru membuat beban, Seperti tidak memperjuangkan hak-hak anggota yang terabaikan, seperti keterlambatan pembayaran Kesra dan lainnya.
“Karena tidak pernah memperjuangkan kepentingan anggotanya selama ini, maka sebaiknya bubarkan saja kepengurusan PGRI Inhil,” tegas Fadli, guru SDN 016 Tembilahan Hulu. Pernyataan keras mengenai PGRI Inhil yang selama ini tidak akomodatif dan responsif juga disampaikan Zulfan Islami guru SMK Kotabaru, Keritang.
Dinas Pendidikan Inhil dalam kesempatan tersebut menyatakan pihaknya tidak mengetahui mengenai adanya pungutan bagi pelaksanaan Jambore PGRI tersebut.
“Saya telah mewanti-wanti pengurus PGRI, agar jangan bebani para guru dan siswa. Saya terkejut mengenai hal ini, saya akan sampaikan kepada Kepala Dinas,” sebut Kabid Dikmenti Disdik Inhil, Syaiful Kelana. Menurutnya, selama ini PGRI Inhil tidak ada mengkoordinasikan hal ini.
Tidak puas hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Kabid Dikmenti Disdik, Syaiful Kelana, MPI beserta guru yang didampingi oleh ketua komisi IV Kartika Roni mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil untuk mendengar jawaban langsung oleh Plt Kadisdik Zulkifli.

Zulkipli menegaskan bahwa PGRI Kabupaten tidak mengetahui sama sekali atas adanya pungutan yang dilakukan oleh PGRI Kecamatan bahkan Zulkipli menambahkan bahwa Disdik sudah menghimbau jika para guru merasa keberatan disilahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Jambore.

“Jauh-jauh hari sudah kita himbau kepada PGRI untuk tidak membebankan kegiatan Jambore ini kepada guru-guru apalagi terhadap siswa. Kegiatan Jambore ini dilakukan untuk menseleksi para guru yang nantinya akan dikirim untuk mengikuti Jambore PGRI yang diadakan oleh provinsi tanggal 21-26 november,” kata Zulkipli yang juga menjabat sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Inhil.

Zulkipli berjanji akan menyampaikan semua keluhan dari para guru-guru terkait dengan tidak adanya peran PGRI dalam membela hak-hak guru-guru kepada Kadisdik. “Saya akan menyampaikan semua aspirasi ini kepada Kadisdik karena ini merupakan wewenang Kepala Dinas,” katanya.

Terkait keterlambatan dana Kesra dari APBD Kabupaten Zulkipli menerangkan bukanlah kehendak dari Disdik tapi atas kebijakan Pemkab. “Kita sudah mengajukan hal itu namun sampai sekarang belum dapat kebijakan dari Pemkab untuk mencairkan dana bantuan tersebut,” imbuhnya, selasa (15/11). (suf).

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Agar kembali mampu meberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, RSUD Puri Husada Tembilahan tampaknya memang harus dibenahi dengan lebih serius. Kondisi beberapa perlengkapan ruangan dan peralatan medis sebahagian sudah sangat tidak layak pakai dan berusia tua.

Kenyataan ini ditemukan saat dilakukan inpeksi mendadak (sidak) oleh Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (15/11/2011). Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Roni Kartika didampingi salah seorang anggota, Mansun, masih ditemukan peralatan medis keluaran tahun 80-an dan di ruang Perawatan Anak juga ditemukan kondisi kasur dan bantal yang menyedihkan, yakni sudah menghitam dan terdapat banyak robek disana-sini.

“Pak Direktur, ini tolong segera untuk diperhatikan, bagaimana kita bisa membuat pasien sehat kalau pasilitasnya saja sudah sangat menyedihkan seperti ini “ Ujar Roni kepada Direktur RSUD Puri Husada, Dr. Irianto yang ikut mendampingi secara langsung sidak Komisi IV DPRD Inhil ini.

Selanjutnya diruang Radiologi, ditemukan hanya 1 unit peralatan X-Ray yang bisa berfungsi dengan baik. Kata Irianto, sebenarnya RSUD Puri Husada memiliki 5 Unit peralatan X-Ray, tapi empat lainnya dalam kondisi tidak bisa dipakai karena rusak. “Kerusakan kemungkinan besar disebabkan ketiadaan stabilizer untuk peralatan X-Ray, sehingga apabila terjadi lonjakan listrik,  peralatan tersebut sangat mudah terbakar,” Jelas Irianto menerangkan kemungkinan yang menjadi penyebab rusaknya peralatan tersebut.

Diruang Poliklinik Penyakit Dalam dan Poliklinik Gigi, juga  ditemukan peralatan kesehatan yang sudah ‘tua’, yakni sudah beroperasional sejak tahun 80-an.

Ruangan Perawatan Kelas III juga menjadi sorotan dewan, dimana dijumpai kondisi kasur dan bantal yang seharusnya tidak layak pakai lagi. Toilet yang aliran airnya tidak lancar, kadang-kadang keruh. Bahkan, pada bagian luar kamar tampak tumpukan sampah didalam tong yang sudah penuh, tapi tidak diangkut dan ternyata, bukan hanya Ruangan Perawatan Kelas III saja yang kondisinya ‘alakadar’, tapi kondisi ini juga merembet ke Ruang Perawatan VIP Sri Gemilang, dimana kondisi air dan toiletnya juga tidak terurus.

Mengenai temuan dewan ini, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas dan kekurangan RSUD Puri Husada ini.

“Kita harapkan permasalahan peralatan dan kebersihan RSUD Puri Husada Tembilahan ini benar-benar diperhatikan. Kasihan kita melihat pasien yang dirawat dengan fasilitas dan peralatan kesehayan yang memprihatinkan seperti ini,” sebut Kartika Roni kepada wartwan usai sidak tersebut.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Rantau Panjang Kecamatan Enok, senin (14/11/2011) kembali menuai kontroversi. 2 dari 3 calon Kades (Sahlal Mahrasi, S.Pd.I dan calon Incumbent Asmuni. Red ) menolak mengikuti pemilihan ulang. Mereka beralasan pilkades ulang ini tidak adil karena tidak melakukan pemungutan suara pada seluruh TPS. Walau tanpa dihadiri oleh kedua calon kades, Panitia pilkades tetap melanjutkan pemungutan suara.

“Pemilihan ulang ini jelas sangat tidak adil. Sejak awal, saya dengan tegas telah memintakan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS. Tapi permintaan saya tidak pernah diindahkan.”Ujar Asmuni ketika dikomfirmasimelalui sambungan Telepon selularnya, Selasa (15/11/2011)

Menurut penjelasan Asmuni, dari 4 TPS, Panitia mengambil kebijakan hanya melakukan pemilihan ulang pada dua TPS yakni TPS I dan TPS II. Padahal dari TPS III dan IV yang tidak dilakukan pemugutan suara ulang, dari 368 suara, salah satu calon (Zulkifli. Red) telah mengantongi 227 suara atau sebanyak 20,82 persen dari total 1090 pemilih. “apa ini adil?, kalau pemungutan suara ulang hanya dilakukan pada TPS I dan II tentunya Zukifli telah mengantongi keunggulan sebanyak 20 persen lebih suara. Padahal pemungutan suara pilkades juni lalu telah dinyatakan cacat hukum karena lebih dari 70 persen surat suara hangus disebabkan tidak ditandatangani oleh panitia ataupun yang mewakili. Artinya apa? Tentunya kalau panitia mau jujur dan tidak berat sebelah, pemungutan suara harus dilakukan secara total.” Papar Asmuni.

Bahkan Asmuni mengkritik lagi, seharusnya panitia pemilihan juga harus digantikan dengan panitia pemilihan baru karena panitia pilkades sebelumnya telah dilakukan pembubaran.”Kalah menang dalam bertanding itu hal yang biasa asalkan dilakukan dengan jujur dan adil. Kalau mau melaksanakan pilkades yang ini jelas merupakan bentuk sebuah demokrasi, tentunya harus taat aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau mau main enak sendiri dan mengangkangi semua aturan, apa ini masih bisa disebut sebuah demokrasi yang jujur dan adil?”Kata Asmuni mempertanyakan.

Praktisi hukum Mohd. Arsyad ketika di komfirmasidi Tembilahan terkait permasalahan ini, Selasa (15/11/2011) juga sempat menyayangkan tetap dilanjutkannya pemungutan suara meskipun belum mendapat persetujuan dari semua calon.”Seharusnya, panitia mengundang kembali semua calon kades dan mendudukan semua permasalahan dan menjelaskan semua aturan yang ada Karena proses pilkades ulang pasti berbeda dengan pilkades sebelumnya. Bahkan saya dengar, pemberitahuan pilkades ulang ini juga diberitahukan secara dadakan, calon baru diberitahukan kepastian pelaksanaan 2 hari sebelum dilaksanakan pemilihan suara ulang. Kalau dua calon tidak hadir dan hasil pemilihan juga tidak ditandatangani dua calon kades lainnya, apa pilkades ini bisa kita sebut benar secara hukum?. Permintaan pemilihan ulang pada semua TPS itu saya nilai sudah tepat.”Kata Arsyad memberikan jawaban. (fsl)

13 persen uang muka proyek sudah diambil, Progres Hanya 3 Persen. Realisasi Jalan Highway Paket II dan III

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpres.com) — Komisi III mengaku kecewa dengan kinerja rekanan kontraktor dalam hal ini PT Waskita Karya yang melaksanakan proyek multiyear untuk paket II yakni jalan yang menghubungkan Desa Belantaraya dengan Desa Tokolan, dan paket III yang menghubungkan Tokolan dengan Mandah. Sejauh ini, dari hasil kunjungan diperkiraan dewan relalisasi di lapangan baru mencapai angka 3 persen.

Ungkapan itu disampaikan oleh Ketua Komisi III Edi Gunawan ketika dihubungi melalui HP, terkait hasil kunjungan mereka kelapangan guna meninjau pelaksanaan proyek multiyears jalan highway Mandah Tempuling, Selasa, (15/11).

Masih menurutnya, kekecewan tersebut didasari pada masih rendahnya progres pelaksanaan di lapangan. Padahal pihak Waskita Karya sudah mengambil uang muka proyek sebesar 13 persen. Tapi kenyataan pelaksanaannya dilapangan masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Padahal dewan berharap, Waskita Karya adalah salah satu perusahaan besar yang sudah melanglang buana secara Nasional, Meskinya dengan kemampuan yang ada serta pengalaman yang dimiliki, dewan berharap realisasi pekerjaan di lapangan sangat baik, bahkan kalau bisa di atas uang muka yang sudah mereka terima.

“Kenyataannya di lapangan, apa yang kita temukan sangat mengecewakan. Kalau memang seperti itu, apalagi dalam mengerjakan menunggu pencairan dana dahulu, tidak perlu sampai perusahaan besar seperti Waskita Karya yang melaksanakan, kontraktor lokalpun pasti mampu,” kata Asun sapaan akrab ketua Komisi III dengan nada kecewa.

Untuk itu ia meminta kepada Dinas Teknis selaku penanggungjawab kegiatan untuk menggesa rekanan dalam mengerjakan mega proyek tersebut. Sebab kalau itu tidak dilakukan sudah pasti target yang ingin dicapai tidak akan terealisasi

Dalam kesempatan itu ia menambahkan persoalan secara kasat mata yang terlihat, pada pasokan matrial yang menjadi kendalam. Meskinya untuk pesrusahaan sebesar itu, hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Sebab yang namanya perusahaan besar, hal seperti itu tentunya sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari.

“Lain hal kalau rekanan lokal yang dapat, yang paling pentingkan menang dulu. Persoalan matrial dipikirkan belakangan. Untuk persusahaan seperti Waskita, kalau hal seperti itu juga terjadi tentunya menjadi preseden buruk buat mereka,” katanya

Ungkapan kekecewan juga datang dari Wakil Ketua Komisi III Ir Junaidi. Dalam kesempatan berbeda ia mengatakan, pengerjaan oleh Waskita karya  yang dianggagp kualifaid dan mampu, seharusnya pelaksanaanya semakin cepat. nyatanya tidak jauh berbeda dengan rekanan kontraktor lokal.

“Waskita Karya kan perusahaan besar, harusnyatidak seperti itu, kok harus menunggu dana cair dulu baru bisa bekerja, itu kan tidak professional namanya,” katanya ketika itu.

Dari hasil kunjungan itu juga kata Junaidi, diketahui bahwa progress pekerjaan yang telah diselesaikan ternyata sangat minim dimungkinkan sebagai akibat tidak professionalnya kontraktor pelaksana dan juga suplay matrial yang masih sangat minim di lokasi. (Suf)