TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Rombongan Palang Merah Singapura (Singapura Red Cross) kunjungi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Direncanakan oraganisasi kemanusiaan asal Negara Singa ini akan melakukan sejumlah kegiatan sosial.

Pada Kamis (15/12) sekitar pukul 19.30 malam bertempat di Pondok Makan Moro Kangen Tembilahan, Singapura Red Cross, langsung dijamu Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Inhil untuk melakukan temu ramah. Saat itu Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan yang diwakili Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail, menyatakan masyarakat Negeri Seribu Jembatan memberikan aspresiasi yang besar atas kedatangan Singapura Red Cross.

Kedatangan Singapura Red Cross tersebut juga merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. “Kami atas nama Pemerintah dan Masyarakat Inhil merasa mendapat pengharagaan yang tiada nilainya,” kata H Said Ismail.

Apalagi lanjutnya, Singapura Red Cross merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang besar di Negaranya. Paling tidak, menurutnya, apa yang menjadi kelebihan mereka, dapat dicontoh oleh PMI Inhil, terutama dalam memberikan pertolongan atau kegiatan-kegiatan yang sipatnya sosial.

Sementara itu, Ketua Singapura Red Cross Mr. Cristofer Chau, menyebutkan sebelum melakukan kunjungan ke Inhil, , pihaknya terlebih dahulu telah melakukan survei pada akhir bulan November 2011 kemarin. Menurut dia, Singapura Red Cross dan PMI sudah lama melakukan hubungan. Meski diakuinya kedatangan ke Inhil kali ini merupakan kunjungan pertama mereka.

“Paling tidak kunjungan ini kita dapat berbagi satu sama lain terutama pada bidang ilmu serta sebagai ajang shering informasi maupun transpormasi pengalaman,”ungkapnya.

Rombangan Singapura Red Cross berjumlah sebanyak 26 orang, dijadwalkan akan melakukan kegiatan sosial di Kota Tembilahan dan daerah lainya di Inhil, seperti Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra). Disana Singapura Red Cross, akan menyerahkan bantuan Sembilan Kebutuhan Bahan Pokok (Sembako) kepada warga yang kurang mampu. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemilang Serumpun, Indra Gunawan menilai penerima dana bantuan dari dana APBN bagi Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) di Kabupaten Indragiri Hilir ditenggarai tidak memenuhi ketentuan dan cenderung disalahgunakan. Dirinya berharap, Dana bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran agar mampu meraih hasil sesuai dengan yang diharapkan.

“ LM3 berawal pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/1991 dan No. 94/1991. Mulanya LM3 yang difasilitasi adalah lembaga-lembaga Pondok Pesantren, dengan sasaran berkembangnya usaha agribisnis di masing-masing pondok pesantren.

Pembinaan LM3 oleh Departemen Pertanian lebih dikembangkan lagi sejak tahun 1997, yaitu dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.25/1141/PMD tangal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian No. RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis LM3.” Papar Ketua LSM Indra Gunawan saat disambangi Vokal di kediamannya, Kamis (15/12/2011)

Dijelaskan Indra lagi, Penetapan LM3 terpilih melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Dinas lingkup Pertanian terkait Kabupaten/Kota, BBDA/BDA, Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha LM3 Pusat serta KPA. Proses pemilihan dilakukan secara transparan atas dasar hasil identifikasi yang berpedoman pada kriteria yang ditetapkan, hasil kajian lapang dan proposal/ rencana usaha LM3.

“yang ingin saya pertanyakan, Kabupaten Inhil menurut informasi yang saya terima juga sudah beberapa kali menerima bantuan dana APBN untuk apa yang dinamakan gerakan LM3 ini. Hanya saja, secara pribadi sampai saat ini saya belum pernah mendengar LM3 mana saja yang telah memperolehnya dan bagaimana realisasinya dilapangan.” Tanya Indra

Menurut Indra, program ini seharusnya disosialisasikan secara luas kepada masyarakat khususnya di pesantren-pesantren. ia mendapat informasi, penerima bantuan dana APBN untuk Kabupaten Inhil terkesan tidak memenuhi persyaratan yang dimintakan. “saya hanya merasa aneh saja, program LM3 yang telah mengharumkan dan mampu menumbuhkan sektor ekonomi pada beberapa pesantren di hampir seluruh wilayah Indonesia ini kok anginnya terlalu pelan berhembus di Inhil? dan malah saya mendengar ada yang sudah mendapatkan bantuan ternak kambing namun kini hewan ternaknya sudah tidak diketahui lagi dimana rimbanya. Jadi saya sangat berharap agar semua pihak dapat turut bersama-sama melakukan pantauan bantuan bagi LM3 ini agar tujuan mulianya benar-benar bermanfaat dan tidak hanya malah dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk niat yang menyimpang” pungkas Indra.(fsl)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) – Telah tersebar pesan singkat yang mengabarkan kantor FPI di Yogyakarta dibom orang tidak dikenal yang mengakibatkan slah satu laskar kritis. Menurut sumber, Markas FPI yang berada di Yogya dibom orang tak dikenal. Atas peristiwa ini, salah satu aktivis FPI dikabarkan mengalami luka serius dalam kondisi kritis. Belum diketahui motif pengeboman tersebut. Informasi ini disampaikan oleh pihak FPI Pusat, di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (15/12).
Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab mengatakan, FPI sejak Rabu kemarin ikut serta mengamankan rakyat korban kasus penyembelihan warga Mesuji Lampung. “Sejak kemarin, Rabu 14 Desember 2011, Front Pembela Islam (FPI) Pusat, mengamankan rakyat korban kebiadaban kasus penyembelihan warga Mesuji Lampung oleh Pamswakarsa bentukan pengusaha yang dibina oknum di Mesuji – Lampung,” kata Habib melalui pesan singkatnya yang disebar dan diterima arrahmah.com, Kamis, (15/12).
“Pagi dini hari, Markas FPI Yogya dibom orang tak dikenal. Satu laskar kritis, mohon doakan,” lanjut Habib.
Sebelumnya, Rabu, (14/12/11), sejumlah laskar Front Pembela Islam bersama beberapa aktivis, LSM dan puluhan warga Mesuji, Lampung, yang didampingi Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atas pembantaian keji yang menimpa warga Mesuji dan menelan korban 30 orang warga.
Kami mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada jubir FPI, Munarman SH, melalui pesan BBM. Beliau membenarkan kejadian tersebut. Dan beliau juga mengabarkan bahwa salah satu laskarnya cedera. Motif dibalik pengeboman ini juga masih tidak jelas, kata beliau. Insya Allah kami akan memberikan berita lebih lanjut secara aktual. (bilal/arrahmah.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Wiryadi,S.Sos,M.Si meminta agar para petani dapat menjadikan momentum Tahun baru Hijrah 1433 sebagai pemicu semangat baru untuk melakukan perobahan. Dicontohkanya, Sebagai petani, tekad untuk meraih perobahan bisa diwujudkan dalam bentuk memanjemen pola tanam dan penerapan tehnik budidaya pertanian yang benar yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan efek positif khususnya dalam hal peningkatan pendapatan bagi keluarga.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” QS 13:11. Ungkap Wiryadi membacakan sebuah ayat Al qur’an saat ditemui  diruang kerjanya, Kamis (15/12/2011)

Menurut Wiryadi, kalau memang para petani ingin merubah nasib hidup mereka maka tekad dan kemauan itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Namun tekad tentunya harus diiringi dengan ilmu pengetahuan.

Selama ini, kebanyakan para petani di Inhil hanya melakukan penanaman padi sebanyak 1 kali dalam satu tahun dan hal ini dilakukan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam bidang pertanian itu sendiri. Katanya, sudah menjadi kebiasaan petani di Inhil cenderung melakukan penanaman padi jenis lokal yang relative memiliki usia tanam yang lebih panjang, yakni 6 s/d 7 bulan dalam 1 kali masa tanam.

“Kita tidak melarang petani tetap melakukan penanaman padi jenis lokal ini karena selama ini mereka lebih menitikkan output pertanian padi untuk memenuhi konsumsi keluarga. Namun sebaiknya, ketersediaan lahan dapat dimanajemen dengan lebih baik. Misalnya, sebahagian lahan bisa tetap ditanami dengan jenis padi untuk konsumsi dan sebahagian lahan lagi diperuntukkan dengan menanam jenis padi yang relative berusia panen lebih pendek dengan target outputnya untuk dipasarkan dan memperoleh tambahan penghasilan keluarga.

Dicontohkannya, dengan menanam padi jenis unggul dengan usia panen 105 s/d 110 hari tentunya dalam 1 tahun, paling tidak petani dapat melakukan 2 kali masa tanam.

“Dalam 1 Hektar lahan, padi jenis unggul mampu memberikan hasil sebanyak 5 Ton dan dalam 2 kali masa tanam bisa dihasilkan gabah sebanyak 10 ton. Dengan harga jual gabah kering saat ini dikisaran harga Rp. 3000 per kilonya, berarti dalam satu tahun petani bisa memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 30 juta. Setelah dikurangi biaya operasional yang rata-rata senilai 30 persen, tentunya petani dapat kelebihan sebesar Rp. 21 juta per tahun.

Dengan kelebihan penghasilan yang bisa disisihkan setiap tahunnya, kalau memang petani ingin menabungkan untuk biaya berangkat menunaikan haji, mereka hanya butuh waktu menyetor selama 3 tahun dengan 6 kali masa tanam” Jelas Wiryadi memberikan gambaran.

Merobah kebiasaan untuk melakukan pola tanam padi 2 kali dalam satu tahun untuk geografis Inhil yang rata-rata sebagai daerah dataran rendah tentunya bukanlah suatu hal yang mustahil. “Padi memang bukan tanaman air namun kebutuhan air adalah hal utama. Untuk geografis Inhil, kebutuhan air merupakan hal yang relative tidak ada permasalahan. Dimusim kemarau sekalipun, ketersediaan air tanah selalu mencukupi untuk kebutuhan hidup tanaman padi. Jadi semua itu hanya tinggal kemauan. Tuhan telah memberikan nikmat yang berlimpah untuk masyarakat Inhil tinggal kesungguhan dan keinginan masyarakatnya lagi bisa atau tidak untuk memanfaatkannya,” Ungkap Wiryadi mengakhiri.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satu upayanya adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan sistem ini juga dapat diperoleh keyakinan yang memadai mengenai sejauhmana pencapaian efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pemerintahan Negara.
Untuk mendukung semua ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kemaren, selasa (13/12/2011) melaksanakan kegiatan sosialisasi bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Riau.
Dalam Kata sambutannya, Bupati Inhil, Indra M Adnan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekdakab Inhil, Said Ismail mengatakan bahwa dengan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset serta kepatuhan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan tercapainya pengelolaan keuangan Negara yang efisien, efektif, tranparan dan akuntabel dapat tercapai.

”Secara umum, sosialisasi ini mengarah pada proses penyelesaian temuan dan pembinaan atas berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang telah dilakukan oleh satuan kerja sebagai kelembagaan maupun personil sebagai individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.”Sebutnya

ditambahkannya, dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik diharapkan akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana.(fsl)

PEKANBARU (www.detikriau.wordpress.com) – Seratus masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan aksi jahit mulut di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Rabu (14/12). Akan dilakukannya aksi jahit mulut ini, karena pejabat petinggi negara di Provinsi Riau dianggap lamban dan mandul.
Masyarakat Pulau Padang menuntut untuk sekian kalinya, agar izin PT RAPP dengan SK-327/Mentri Kehutanan secepatnya dicabut. Kali ini seratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Untuk Penyelamatan Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti (FKM-Penyelamatan Pulau Padang) akan melakukan aksi mejahit mulut dengan jarum dan benang nilon.
Koordinator Lapangan, Muhammad Ridwan menegaskan agar DPRD Provinsi Riau dapat tegas dan memberi solusi yang berbuah manis untuk masyarakat Pulau Padang. “kita sudah datang untuk sekian kalinya, dan kami berharap sekarang DPRD Provinsi Riau serius menanggapi,” paparnya kepada riautunai.com.
Selain itu, Muhammad Ridwan juga mengatakan dari tiga belas Kepala Desa yang sudah menandatangani surat MoU, ada tiga kepala desa yang menarik kembali penandatanganan surat MoU tersebut.
“ini penuh dengan muatan kepentingan politik, sekarang ada tiga Kades yakni, Bapak Samun, Bapak Toto dan Bapak Edi Gunawan yang menarik kembali MoU nya,” lontarnya.
Ketika ditanya alasan kenapa tiga Kepala Desa tersebut menarik Mou nya?, Muhammad Ridwan menyebutkan karena sebelumnya ada pemaksaan dengan penandatanganan Mou itu. “karena diberita acara ada tindak pemaksaan sebelumnya, yang berhubungan dengan kepentingan politik yang busuk,” tambahnya dengan sedikit geram.
Sementara, Muhammad Ridwan memastikan, jika aksi demo ini dipandang sebelah mata saja dan tidak ada itikat baik, masyarakat Pulau Padang mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di Jakarta. ”nanti kita lakukan aksi ke Jakarta, tapi kita lihat dulu situasi disini,” tutupnya.(AP/rti)