TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com)  – Kamis, 5 Januari 2012, Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisten II Sekda Kab. Inhil, H. Syafrinal Hedy, menghadiri acara Wisuda VIII Program Sarjana STAI Auliaurrasyidin di Gedung Abd Rahman Sidiq, Kampus Auliaurrasyidin, Tembilahan.

Pada Wisuda VIII Program Sarjana ini, STAI mewisuda 153 Wisudawan dan Wisudawati. Kondisi itu melambangkan keberadaan STAI Auliaurrasyidin semakin  eksis di daerah ini. Karena sudah tidak terhitung STAI melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjadi ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di “Negeri Seribu Jembatan” ini

Dalam sambutannya, Bupati Inhil memberikan apresiasi dan turut bahagia atas diwisudanya 153 Mahasiswa STAI. Mereka yang sudah selesai menuntut ilmu di STAI diharapkan dapat mempraktekkan apa yang mereka peroleh di tengah masyarakat, terutama untuk bidang pendikan. Sebab peranan pendidikan sangat penting dalam rangka kemajuan suatu daerah.

“Apalagi dengan visi Inhil 2025 mendatang “Inhil Berjaya dan Gemilang” tentunya hanya bisa digapai dengan jalan peningkatan SDM masyarakat dengan jalan perbaikan dan kualitas pendidikan yang dilakukan. Alumni STAI diharapkan mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan, bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain itu Bupati menambahkan, Wisuda STAI kali ini ini menandakan STAI telah mampu menciptakan cukup banyak Sarjana di Inhil, mengingat ini adalah kali ke-8 STAI mewisuda Wisudawan dan Wisudawatinya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten III Sekda Kabupaten Inhil, Hj. Djamilah, membuka Musda III Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Inhil, Kamis (5/1), di aula utama kantor Bupati.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua BKMT Provinsi Riau, BKMT Kab. Inhil, Hj. Raihana Ara, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Inhil, Hj. Siti Bungatang Rosman, Organisasi Wanita se-Kab. Inhil, serta beberapa pejabat Eselon II dan III.

Dalam sambutannya Asisten III menyambut baik dengan diadakannya Musda ini, karena pendidikan Islam untuk generasi merupakan hal penting yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab, generasi yang Islami tidak bisa tumbuh, tanpa melalui proses pendidikan mendasar di kalangan keluarga dan juga masyarakat.

Masih menurutnya, Pendidikan Islam diharapapkan mampu menjadi penangkal dalam mencegah pengaruh negatif akibat dari pengaruh global dan moderenisasi yang disalahartikan. Sehingga dengan pendidikan Islam yang baik mampu menyaring berbagai budaya yang datang dari luar, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kita anut selama ini.

“Diharapkan Musda ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Karena itu, saya juga berharap para peserta Musda memaksimalkan segala potensi yang ada pada Musda ini, demi kemajuan pendidikan agama di Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Pengurangan dana RIS PNPM Mandiri sebesar Rp 75 juta membuat pusing pihak desa. Apalagi pengurangan dana tersebut terjadi ditengah jalan saat akan termin kedua. Padahal sebelumnya masyarakat membuat program sesuai dengan jumlah anggaran pada tahun sebelumnya yakni Rp 250 juta.

Ungkapan itu disampaikan ketua OMS Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Arbain kepada, Kamis, (5/1)melalui HP. Dijelaskannya, kalau memang pengurangan itu diketahui lebih awal tentunya pihak desa tidak akan kaget seperti ini. Karena program pembangunan fisik yang dilakukan bisa disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima.

“Tapi yang terjadi, kita baru mengetahui adanya pengurangan setelah proyek fisik berjalan, bahkan untuk termen kedua. Hal tersebut sudah barang tentunya menyulitkan kita, terutama untuk memberi penjelasan kepada masyarakat,” kata Arbain.

Sebaggaimana dijelaskan Arbain, untuk Desa Panglima Raja, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat pada saat rapat pembangunan jalan desa dengan uang Rp 250 juta adalah sepanjang 130 M, tapi karena anggaran dikurangi pembangunan terpaksa di kurangi sepanjang 40 meter. Kondisi ini tentunya bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Makanya kita pada saat itu terpaksa meminta konsultan untuk turun kelapangan memberikan penjelasanan kepada masyarakat terkait dengan pengurangan pagu dana RIS PNPM Mandiri pada tahun ini,” ujarnya.

Ketika disinggung apa alasan pengurangan dana tersebut dan apakah ada edaran resmi dari Pemerintah pusat, Arbain mengatakan alasannya adalah krisis global yang terjadi belakangan ini terhadap perekonomian dunia. Sedangkan surat edaran yang ditanyakan, Arbain mengatakan sudah membacanya. “Pengurangan tersebut memang resmi, karena ada surat edaran dari pemerintah pusat,” terangnya.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Kades Panglima Raja Rabuan dihari yang sama. Meski selaku Kades ia tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan pembangunan, tapi pengurangan yang terjadi telah menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparatur desa.

“Pengurangan anggaran yang berlangsung di tengah tahun telah menimbulkan prasangka tidak baik ditengah masyarakat. Meski pada akhirnya masyarakat mengetahui, tapi efeknya sudah menyebabkan keresahan ditengah masyarakat,” ujarnya. (Nejad)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) – Citibank harus lebih ketat mengawasi para relationship manager (RM) pasca kasus Inong Malinda Dee. Sebab, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (21/11), Manajer Transbisnis Regional Citibank Paulina Suryani mengatakan, modus yang dilakukan terdakwa penggelapan dana nasabah dan money laundering itu banyak dilakukan para RM.
“Setiap tahun selalu ada RM yang menerima sanksi,” kata Paulina. Modusnya, kata Paulina, para RM menyodorkan blanko kosong kepada nasabah untuk ditandatangani. Alasannya, agar memudahkan mereka mengelola dana. Padahal, transaksi perbankan itu tidak cukup hanya dengan tanda tangan nasabah. Mereka juga harus datang langsung menghadap teller.

Longgarnya keamanan itu dimanfaatkan Malinda. Dia kemudian menggunakan kepercayaan nasabah untuk mentransfer dana ke suami sirinya, Andhika Gumilang, adik kandungnya, Visca Lovitasari, dan suami Visca, Ismail bin Janim. Mereka bertiga sudah diseret ke pengadilan dan menjadi terdakwa.

Total dana nasabah yang digelapkan Malinda mencapai Rp 44 miliar. Kasus tersebut mencuat setelah beberapa nasabah mengadu ke layanan konsumen Citibank. “Paling tidak ada 61 blanko kosong dari 117 transaksi yang dilakukan Malinda,” kata Paulina.

Majelis hakim berkali-kali dibikin kaget dengan keterangan para saksi. Mereka heran, di bank sebesar Citibank juga masih ada kebocoran di prosedur transaksi. Terutama Malinda yang bisa mengakali sistem perbankan hingga bisa melakukan 117 transaksi. “Saya yakin ada kolusi yang dilakukan Malinda,” kata Paulina saat dicecar majelis hakim.

Dalam sidang kemarin, majelis hakim masih berkonsentrasi pada modus operandi yang dilakukan Malinda. Karena itu, para saksi yang dipanggil adalah pejabat dan karyawan Citibank yang bertugas sebagai teller dan head teller. Selain Paulina, mereka adalah Apriana Chandra, Betharia, Setia Widodo, Dyah Ayu Cilla, dan Novianti Iriane. Dyah Ayu Cilla dan Novianti batal bersaksi karena majelis hakim harus menyidang kasus lain.

Hadir dalam sidang, Malinda kembali tampil modis. Kali ini dia mengenakan setelan serba hitam. Perempuan 49 tahun itu tak lagi emosional seperti dalam sidang perdana lalu. Bahkan saat hendak diwawancarai, dia selalu tersenyum meski tidak menjawab pertanyaan. “Saya sedang tidak sehat, maaf ya,” katanya. (jpnn)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) — Transaksi terdakwa money laundering dan penggelapan dana nasabah Citibank Inong Malinda Dee terus membuat geleng-geleng kepala. Kali ini, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan bahwa istri siri artis Andhika Gumilang itu menyewa apartemen dengan ongkos Rp 36 juta per bulan.
Apartemen yang disewa Malinda juga bukan ecek-ecek. Yakni, apartemen Oakwood yang berada di kawasan bisnis terpadu Mega Kuningan. Tepatnya di lantai 27 nomor 2707. Harga sewanya dihitung dengan kurs dollar. “Harga sewa apartemen USD 3.990 (sekitar Rp 36 juta, Red.),” kata Financial Control PT Cosmos Service Apartment Tie Aswan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (4/1). Cosmos merupakan pengelola apartemen Oakwood.

Kata Aswan, Malinda menyewa apartemen selama September 2009 hingga Januari 2010. Ini berarti Malinda menyewa apartemen selama lima bulan. Artinya, total mantan senior relationship manager Citibank itu harus membayar USD 19.990 atau setara Rp 179 juta.

Untuk biaya booking, sosialita 49 tahun itu membayar tunai sebesar USD 4.300 atau setara Rp 39 juta. Sisanya dibayar mencicil lewat transfer BCA pada 21 dan 31 Desember 2009.

Sama seperti saksi-saksi lainnya, Aswan juga tidak tahu menahu ketika majelis hakim menanyakan asal usul duit. Yang dia tahu, biaya sewa dibayar lunas sesuai waktu sewa. “Tidak tahu itu uang siapa. Pokoknya transfer dari rekening atas nama Malinda,” katanya.

Sidang kemarin sejatinya mendengarkan keterangan lima saksi. Selain Aswan, mereka adalah Visca Lovitasari (adik kandung Malinda), Ismail bin Janim (adik ipar Malinda), Ahmad Bastari (kakak kandung Malinda), dan Budi Samudi.

Tapi, hanya Aswan yang hadir memenuhi panggilan. “Kami akan panggil lagi saksi-saksi lainnya jika terdakwa tidak keberatan,” kata JPU Helmi.

Malinda didakwa menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 44 miliar. Duit tersebut kemudian dia putar ke sejumlah familinya seperti Visca, Ismail, dan suami sirinya, Andhika Gumilang. Mereka semua diseret ke pengadilan karena diduga menerima aliran dana dan terlibat dalam money laundering. Citibank mengganti semua dana yang digelapkan Malinda.

Dalam sidang lainnya di PN Jakarta Selatan, Ismail membacakan pembelaan. Lelaki berkacamata itu mencucurkan air mata saat menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. “Apakah saya salah menerima uang dari kakak ipar sendiri,” kata Ismail.

Ismail didakwa membantu kejahatan Malinda. JPU beralasan bahwa lelaki 36 tahun itu seharusnya mengetahui kemampuan finansial Malinda. Sebagai penerima duit, dia seharusnya bertanya asal usul duit tersebut.

Hal senada diungkapkan Visca dalam nota pembelaannya. Istri Ismail yang sedang hamil itu mempertanyakan dakwaan JPU yang menyebut dia seharusnya tahu asal usul duit.

“Bagaimana saya bisa tahu bahwa uang ini adalah hasil tindak pidana. Tidak ada yang memberitahu saya sebagai seorang awam. Saya juga tidak pernah menduga bantuan dari kakak kandung adalah hasil tindak pidana,” kata perempuan berkacamata itu. (jpnn)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) – Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan per 1 April 2012. “Di dalam UU APBN tahun 2012 diamanatkan pemerintah pembatasan terhadap BBM bersubsidi. Sudah ditegaskan per 1 April,” katanya usai sidang kabinet perdana, Selasa (3/1).

Ketika membaca begitu banyak informasi tentang hal ini di internet serta melihat beritanya di televisi, saya mencoba untuk mahfum bahwa era subsidi rakyat nampaknya sudah harus ditinggalkan. Bagaimana pun dunia yang berubah dengan segala kompleksitasnya harus mengikuti sistem yang sudah ada, dan apa yang ditawarkan oleh dunia (Amerika dan zionis kapitalis) saat ini adalah sebuah mahzab yang disebut Globalisasi. Dampak besar dari globalisasi adalah monopoli industri yang dilakukan oleh para kompeni super kaya yang berada di pucuk tertinggi piramida dengan memanipulasi seluruh lini sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa-bangsa yang berada dalam genggaman tangannya.

Aneh tapi nyata, Indonesia yang dulu adalah anggota OPEC sekarang mengimpor minyak dan harus menerima kenyataan bahwa harga minyak dunia tidak lagi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran pasar (jual-beli) namun oleh sekelompok orang yang bermain di papan bursa baik komoditi, pasar saham atau pasar uang. Setahu saya harga BBM di Indonesia masih mengikuti patokan harga MOPS (Mean of Platts Singapore) karena kita tidak bisa menentukan sendiri harga BBM dalam negeri. Mengapa negara yang begitu kaya dengan minyak, di mana para petani dan penambangnya bahkan lebih banyak bermandi minyak daripada air tidak bisa menentukan harga minyaknya sendiri?

Data dari Koran Tempo menyebutkan setiap hari sekitar satu juta barel minyak mentah diangkat dari perut bumi, dalam bahasa industri disebut oil lifting. Meskipun dengan tingkat konsumsi yang juga sudah sedemikian besar namun data ini membuktikan pada kita bahwa negara ini setidaknya ‘memiliki minyak’ dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Bila bumi Indonesia demikian kaya dengan minyak, lalu mengapa kita tidak bisa menentukan harga minyak kita sendiri? Sebagai orang awam dalam industri minyak, saya hanya mencoba berpikir secara sederhana, pikiran yang mungkin merepresentasikan otak-otak rakyat jelata warga Indonesia lainnya, bahwa jika seorang Tuan Tanah memiliki hamparan jagung di tanahnya dan di kampung itu hanya ada satu pasar maka Tuan Tanah pasti menjadi penentu harga jagung di pasar tersebut. Siapa pun yang ingin membeli jagung harus menyetujui harga yang ditetapkan sang Tuan Tanah. Nah, bila kita memiliki gunung minyak di bawah tanah negeri ini dari Sabang sampai Merauke, maka kenapa harga minyak kita harus ditentukan oleh negeri kecil di luar sana yang justru tidak memiliki minyak?

Kembali lagi, inilah letak kekuasaan pasar derivatif. Saya lebih senang menyebutnya pasar riba, karena sebagian besar orang masih belum memehami bagaimana pasar ini bekerja dan masih terjebak dalam perdebatan tak berakhir bahwa derivatif masih dapat diterima dalam sistem ekonomi saat ini. Benar, itu bisa diterima karena sistemnya sama bobroknya. Mari kita lihat sejenak contoh kasus di bawah ini,

Pada puncak musim dingin dan musim panas, itu berarti sekitar awal tahun dan pertengahan tahun, biasanya kalo di papan bursa terhitung bulan Januari atau Juli-Agustus harga minyak dunia akan mengalami kenaikan. Karena pada musim itu tingkat pemakaian energi oleh negara-negara utara cukup besar. Lalu mengapa tingkat pemakaian energi negara-negara selatan tidak diperhitungkan? Apakah karena utara lebih maju daripada selatan? Apakah karena utara adalah representasi Amerika Serikat beserta negara-negara Uni Eropa yang memiliki daya tawar ekonomi serta kekuatan politik yang lebih dominan? Wallahua’lam.

Setahu saya, ketika jatah pemakaian energi pada puncak musim dingin dan musim panas meningkat maka harga

minyak secara otomatis akan merangkak naik. Semua pemain saham atau komoditas di pasar derivatif tahu bahwa membeli minyak di bursa pada bulan-bulan tersebut akan memberikan keuntungan. Bila mereka membeli dua tiga bulan sebelum harga minyak naik dengan harga yang berlaku pada saat itu misalnya US0.5/liter kemudian menjualnya pada peak season dengan harga US1/liter maka seorang pialang akan mendapatkan profit 0.5/liter dikali sekian banyak minyak yang dibeli di pasar tersebut. Persoalannya ada masa 2-3 bulan di mana ia menyimpan minyak yang sudah dibeli sebelum dijual ketika harga tersebut naik. Itu berarti sang pialang komoditas ini menimbun sekian barel minyak di suatu tempat di luar sana. Kita tidak pernah tahu fisik minyak tersebut di mana, karena ia membeli dari bursa komoditas dan hanya menggunakan “kertas” sebagai alat tukar. Konsep ini disebut ’buying goods from thin air’. Istilah thin air atau celah kosong juga dikenal dalam kamus keuangan, digunakan dalam mekanisme ketika uang dicetak tanpa menggunakan standar nilai tukar yang tersedia.

Ketika Sang pialang menyimpan minyak di suatu tempat di luar sana lalu menunggu harga minyak naik sebelum menjualnya kembali maka dalam bahasa sederhana ia bisa disebut menimbun minyak. Untuk kasus yang sama di Indonesia misalnya, bila menjelang bulan ramadhan atau idul fitri di mana seperti siklus ekonomi yang sudah lazim bahwa harga-harga komoditi akan meningkat naik, seseorang yang menimbun minyak atau beras atau daging, atau komoditi lainnya akan dikenai tuduhan menimbun barang dan ditangkap polisi kemudian diperkarakan. Lalu mengapa orang-orang yang bermain di pasar derivatif tidak dikenai tuduhan yang sama? Toh mereka juga menimbun komoditi-nya. Bila pedagang-pedagang kecil ini menimbun minyak maka efeknya mungkin hanyalah kelangkaan minyak yang bersifat sementara. Namun bila Sang Pialang bersama kawan-kawannya menimbun minyak melalui pasar komoditas maka dampaknya adalah perubahan harga minyak yang akan membuat Presiden SBY dan semua pemerintah negara yang bergantung pada komoditi ini harus menghitung ulang tingkat inflasi dan menyesuaikannya dengan APBN negara. Anda bisa lihat bedanya? Tanpa bermaksud mendukung upaya penimbunan minyak oleh pedagang-pedagang kecil, saya hanya mempertanyakan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa para pemain saham dan komoditas yang menimbun produk-nya tidak pernah disidak dan ditindak?

Inilah kekuatan pasar derivatif, seperti yang digambarkan dalam film Wallstreet 2, Gordon Gecko menyatakan Greed is Good (Keserakahan itu baik) atau (Speculation is the mother of all evil) Spekulasi adalah ibu dari segala keserakahan.

Bila demikian harga minyak di Indonesia tidak akan pernah bisa ditentukan oleh para petani sawit atau penambang yang bekerja siang malam di dalam gorong-gorong kerak bumi, mereka yang berpenghasilan kurang dari sejuta sebulan. Merekalah yang membawa minyak ini ke pasar sementara pasar akan mengikuti standar internasional yang nota bene harganya ditentukan oleh orang-orang yang bermain di bursa saham. Karena inilah gerakan Occupy Wallstreet yang kemudian diikuti oleh puluhan kota besar lain di Amerika Serikat mengutuk pemain-pemain besar di wallstreet yang menggunakan cara-cara curang untuk menguasai komoditi dan saham di seluruh dunia.

Kembali pada isu awal, bahwa harga premium bersubsidi akan dibatasi hanya pada kendaraan berplat kuning dan motor seperti yang dijelaskan oleh pak Hatta Rajasa, demi mereduksi APBN dan mengurangi inflasi maka kebijakan tersebut sungguh harus disambut baik. Selayaknyalah orang-orang yang lebih mampu dalam hal finansial membeli bahan bakar non subsidi agar prinsip-prinsip keadilan sosial di negeri ini berjalan dengan baik. Sayangnya, saya hanya berandai-andai, jika saja negara kita tercinta bisa keluar dari sistem kapitalisme dan liberalisme ini, dan tidak lagi bergantung pada pasar derivatif yang hanya dikuasai oleh segelintir orang maka kita akan menentukan harga minyak kita sendiri tanpa perlu didikte oleh orang-orang di luar sana. Dengan demikian kita akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa

yang kuat dan bahkan menjadi penentu harga minyak dunia. Bila hal ini terjadi, kita tidak perlu lagi ribut-ribut dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena minyak yang menjadi aset bangsa ini adalah milik rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Minyak kita bukan lagi milik Exxon, Chevron, Shell, Rio Tinto dan teman-teman seperjuangan mereka yang kemudian dengan seenak udel mengambil keuntungan dari pasar derivatif sehingga membuat pemerintah kalang kabut menyesuaikan APBN-nya setiap tahun dengan harga minyak yang naik turun seperti tali bungee jumping. Dan ujung-ujungnya rakyatlah yang harus merasakan penderitaan dan menerima ampasnya.

Pertanyaan saya sederhana, bila dilakukan pembatasan BBM bersubsidi adakah jaminan pemerintah harga BBM tersebut tidak akan naik lagi? Melihat kemungkinan tingginya tingkat inflasi di Eropa saat ini, semakin melemahnya dollar dan rasio hutang Amerika yang begitu besar serta kerusuhan di Timur Tengah tempat seluruh ‘pemain minyak’ mengeksplorasi komoditinya, maka tidak seorang pun bisa menggaransi harga minyak akan stabil, apalagi bila sang minyak ini dipermainkan di pasar derivatif. Ujung-ujungnya, bukan duit, tapi sistem. Mari kembali pada sistem yang benar. Seperti apa sistem yang benar? Yang jelas bukan democrazy.

Oleh: Zaynur Ridhwan

Penulis Novel Novus Ordo Seclorum