TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berkas kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul mekanik pada tahun anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang diduga merugikan negara hingga Rp2,2 miliar dinyatakan P21.

Hal ini disampaikan Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK MSi, melalui Kasat Reskrim, AKP Edy Munawar, Selasa (21/2). ‘’Karena sudah dinyatakan P21 dalam waktu dekat akan segera dilakukan penyerahan berkas tersangka serta barang buktinya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),’’ kata Kasat Reskrim AKP Edy Munawar.

Dijelaskan Kasat Reskrim, sesuai dengan berkas yang ada No: P21/N.4.15/Ft.1/02.2012/ tertanggal 17 Pebruari 2012 tersebut sudah ditetapkan adanya satu orang tersangka yakni berinisial H yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan tanggul mekanik pada anggaran tahun 2009.

‘’Yang jelas penyidik sudah menetapkan 1 orang tersangka yang berinisial H sebagai pejabat PPTK dalam pembangunan tanggul mekanik pada anggaran tahun 2009 dengan kerugian negara mencapai Rp2,2 miliar,’’ kata AKP Edy Munawar.

Sesuai dengan hasil penyidikan polisi diduga ada proyek fiktif dan mark-up dalam pelaksanaan di lapangan. Tersangka kasus ini diancam dengan pasal 2 dan 3 UU RI No.31 Tahun 2009.

Pada kesempatan terpisah Kasi Pidana Khusus Kajari Inhil, Hendri Untoro SH, juga mengaku bahwa untuk berkas perkara kasus dugaan korupsi di Dinas Perkebunan Inhil (Disbun) sudah dilimpahkan ke JPU (tahap I) dari penyidik Polres Indragiri Hilir pada 10 Januari lalu. Karena BAP nya dianggap masih kurang lengkap berkas dikembalikan lagi ke penyidik Tipikor Polres Indragiri Hilir untuk segera dilengkapi.(RPG)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, DR. Indra Muchlis Adnan menyebutkan ada kesalahan persepsi dengan  motto  “1 Rumah 1 Sarjana”.  Menurutnya, Motto ini bukan sebuah program tapi hanya sebatas “spirit”.

“Kalau itu sebuah program, kita tidak memiliki dana untuk mewujudkannya tapi motto ini tidak lebih dari sebuah spirit agar para orang tua memiliki tekad untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak mereka sampai kejenjang sarjana. Sebagai penunjang, makanya pemerintah mendirikan lembaga pendidikan tinggi setingkat Universitas dan pemberian beasiswa” Papar Indra disela-sela penjelasannya dalam Hearing Komisi IV di Ruang Banggar gedung DPRD Inhil, Selasa (21/2).

Kabupaten Indragiri Hilir dikatakan Indra memiliki berbagai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Letak geografisnya yang berdekatan dengan Negara tetangga tentunya memiliki peluang besar dari sisi ekonomi termasuk ketersediaan sumberdaya alam yang cukup melimpah. Untuk mengelolanya, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.”Kalau harus menimba pendidikan tinggi keluar Kabupaten seperti jaman saya sekolah dulu, tentunya diperlukan biaya yang sangat besar dan ini akan menjadi hambatan terbesar bagi orang tua. Dengan kehadiran UNISI diakui ataupun tidak, tentunya menjadi jawaban akan hambatan itu.” Ujar Indra

Menurut Indra lagi, diakuinya selama ini UNISI masih menitik beratkan mencetak sarjana dari sisi kuantitas namun kedepan UNISI akan merobah pola dengan mencetak putra-putri Inhil sebagai sarjana yang juga memiliki kualitas terbaik.”kita sudah memulainya dengan melakukan saringan terhadap tenaga dosen. Tentunya tidak mungkin dosen dengan pendidikan S1 juga mencetak sarjana S1. Minimal dosen UNISI harus berpendidikan S2 dan ini sudah kita lakukan termasuk berbagai kebijakan penunjang untuk mencapai tujuan itu.”Imbuh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau ini dengan tutur kalimat teratur.

Berbagai fasilitas yang kini dipersiapkan pemerintah untuk mencetak SDM handal ini menurut Indra tentunya tidak akan berjalan baik tanpa adanya kemauan dan kesadaran orang tua untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak mereka sampai kejenjang sarjana.”makanya kita menilai harus adanya sebuah spirit sebagai pengobar semangat”. Pungkas Indra. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — pergeseran nilai-nilai luhur di tengah masyarakat Inhil, terutama dikalangan generasi muda kian hari kian terkikis. Apa yang dahulunya dianggap tabu, dan belum masanya dipertontonkan ke tengah masyarakat, seakan menjadi hal yang lumrah dikalangan remaja di Inhil belakangan ini. Hal itu tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan Negeri ini, karena bagaimanapun juga generasi muda adalah pemimpin dimasa depan, dimana tongkat estapet kepemimpinan negeri ini akan dilanjutkan.

Salah satu pergeseran nilai yang sangat kontras sekali dilihat, adalah model berpacaran kalangan generasi muda yang dianggap sudah sangat berlebihan. Berpelukan dan bergandingan tangan seakan menjadi hal yang biasa, ironisnya hal itu dilakukan di siang hari dan pelakunya adalah remaja yang terbilang masih bau kencur, orang yang mestinya belum pantas berbuat hal seperti itu.

Seperti pengamatan www.detikriau.org, disaat sore hari akan sangat mudah ditemukan begitu banyaknya remaja yang memadu kasih di sepanjang turap di sebelah pelabuhan penumpang Batam. Para remaja, terkadang seakan tidak ada rasa malu layaknya orang tua, mereka berpelukan sambil berbincang-bincang dengan pasangan mereka. Padahal saat itu aktivitas warga masih sangat ramai.
Salah seorang warga, saat berbincang dengan www.detikriau.org sampai menggelengkan kepala melihat tingkah nekat beberapa remaja tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh remaja sudah barang tentu membuat miris para orang tua.
“Kita bisa bayangkan, kalau siang seperti ini saja remaja berpacaran dengan pola seperti itu, bagimana lagi kalau malam hari disaat kondisi sepi. Rasanya saya selaku orang tua, tidak sanggup membayangkan pola pacara para remaja kita belakangan ini,” kata warga tersebut sambil geleng-geleng kepala.

Selain itu, pacaran juga sudah mulai menimpa anak-anak yang duduk dibangku Sekolah Dasar (SD). Terkadang anak-anak SD sudah mulai mengenal pacaran ketika mereka duduk kelas 5-6. Dengan dalih ada Pekerjaan Rumah (PR) ketika berpamitan dengan orang tua mereka mulai mencoba-coba memadu kasih.Celakanya, di HP anak SD ternyata mereka ada yang kedapatan menyimpan video porno dan itu biasanya mereka tonton secara bersama-sama saat mereka berkumpul.

Firmansyah salah seorang tokoh pemuda di kota Tembilahan, saat berbincang-bincang, Selasa, (22/2) mengungkapkan arus globalisasi dan moderenisasi yang terjadi, mau tidak mau memberikan efek negatif dan juga positif. Disinilah peran orang tua, yang tidak bisa dikesampingkan dalam mendidik anak-anak mereka. Sebab bagaimapun juga moderenisasi dan globalisasi tidak bisa kita halangi, tergantung dari kita selaku orang tua dalam menyikapinya.

“Orang tua meskinya berperan lebih besar dalam mengawasi anak-anak mereka. Peran tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada guru, karena waktu anak bersama guru sangat terbatas hanya selama jam sekolah. Biasanya anak menghabiskan waktunya bersama orang tua dan lingkungan, makanya peran pengawasan orang tua harus lebih ditingkatkan,” kata mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Auliaurrasydin ini.

Selain itu masih banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai seperti itu, salah satunya adalah media televisi. Banyak acara televisi, terutama sinetron tidak mengedepankan nilai-nilai pendidikan, tapi hanya sekedear mengejar sisi rating dan bisnis semata. Akibatnya, banyak sinetron yang menayangkan film bertemakan cinta remaja, dan itu biasanya ditonton oleh remaja kita, hingga timbul keinginan mereka untuk meniru apa yang terjadi di cerita sinetron.

“Tayanyan seperti itu, sudah barang tentu memberikan dampak yang sangat besar bagi kalangan remaja kita. Apalagi jam tayang cerita seperti itu adalah jam sibuk, sehingga sebagian besar remaja menonton. imbasnya sudah barang tentu, pada penurunan moral generasi muda kita,” ujarnya.

Media lainnnya seperti HP dan internet juga berperan dalam merusak moral generasi muda. Dengan HP anak-anak akan mudah  mengakses berbagai berbagai informasi, tidak terkecuali hal -hal yang negatif. Begitu juga dengan Warnet, ternyata sistus-situs porno tidak semuanya diblokir, dan disebahagian warnet masih dengan sangat mudah untuk diakses.

Untuk itu untuk mencegah, tentunya sekali lagi  peran orang tua sangat penting. Diantaranya dengan jalan mengawasi,  memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama agar generasi muda kita selamat dari pengaruh seperti itu.

Peranan lembaga lembaga terkait, dan Pemerintah juga harus lebih ditingkatkan. Kalau memang didapati penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda, harus ada upaya konkrit yang harus diberikan. Sehingga kedepan mereka tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah mereka lakukan. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pernyataan bahwa Yayasan Tasik  (YTG) Gemilang adalah sebuah Yayasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah oleh Indra Muchlis Adnan selaku Pembina YTG setakat ini masih diragukan MPI kebenarannya. Mereka menyatakan akan terus menggali dari berbagai sumber untuk mencari kebenaran terkait hal ini.

“Sebahagian besar yang dijelaskan Indra dalam Hearing hari ini cukup kita pahami terkecuali masalah status YTG yang menurut pengakuannya dimiliki oleh Pemkab Inhil. Kita tentunya belum bisa mempercayai begitu saja,”Ujar Tengku Suhandri ketika menjumpai www.detikriau.org seusai Rapat Dengar Pendapat oleh komisi IV DPRD Inhil, Selasa (21/2)

Dijelaskan Comel panggilan akrab tokoh MPI ini, seusai pelaksanaan hearing, ia sempat meminta agar diberikan copy akte pendirian yayasan Tasik Gemilang tapi ternyata tidak diberikan.”Kita hanya ingin memperjelas secara hukum dengan pembuktian dokumen bukan hanya sekedar penjelasan lisan karena kita menilai hal ini sangat penting terkait persoalan status UNISI kedepannya. Untuk biaya pendidikan, MPI tidak pernah mempersoalkan berapa besaran biayanya tapi kebijakan system pembayarannya. Informasi yang saya dapat dari beberapa mahasiswa sangat jelas adanya perintah untuk melakukan pembayaran tunai secara sekaligus tanpa adanya range. Saya menduga, yayasan mengambil kebijakan seperti ini setelah mencuatnya keluhan beberapa mahasiswa yang menyebabkan dilaksanakannya hearing hari ini.” Kata Comel kembali memperjelas.

Keraguan ini juga sempat terlontar dari tokoh muda MPI lainnya, Zakiyun. Menurut sepengetahuannya, pemerintah tidak dibenarkan untuk mendirikan yayasan.”Apa yang dijelaskan oleh Pembina YTG setakat ini menjadi masukan yang harus kita terima. Tapi sepengetahuan saya hal itu tidak dibenarkan, untuk itu kita akan kembali memperdalam apa yang dijelaskan oleh Pembina YTG dalam hearing kali ini.” Jelas Zakiyun singkat. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bertempat diruang Banggar gedung DPRD Inhil, selasa (21/2/2012) dilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah Universitas Islam Indragiri (UNISI). Pembina Yayasan Tasik Gemilang, DR. Indra Muchlis Adnan menyempatkan diri hadir secara langsung guna memberikan penjelasan berbagai persoalan yang selama ini terus menjadi tanda tanya besar ditengah masyarakat termasuk Anggota DPRD Inhil terkait persoalan UNISI.

Masyarakat Peduli Inhil (MPI) yang dihadiri 3 tokoh utamanya, Tengku Suhandri, Zakiyun dan Yan Bona mempertanyakan terkait kejelasan status yayasan serta persoalan kebijakan pembayaran uang semester yang belakangan ini dinilai sangat memberatkan sesuai laporan beberapa orang mahasiswa.

Komisi IV DPRD Inhil. Kartika Roni, juga mempertanyakan masalah status UNISI, apakah yayasan milik pemerintah atau pribadi.”Saya merasa berkepentingan untuk mempertanyakan persoalan ini karena setiap kali pembahasan, Komisi IV selalu didesak untuk mendudukkan secara jelas persoalan status ini, karena hal ini dinilai sangat berkaitan erat dengan pola penganggaran”Ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhil.

Anggota Komisi IV, H. Maryanto, disamping kembali minta untuk mempertegas kejelasan masalah status kepemilikan UNISI juga mempertanyakan persoalan izin,”Terkait persoalan UNISI, apapun pertanyaan masyarakat yang sampai kepada saya sampai detik ini saya merasa tidak bisa menjawab dikarenakan ketidaktahuan. Terkait masalah status, kita khawatir kalau tidak adanya kejelasan akan menjadi persoalan dikemudian hari,”Tanya Maryanto.

Anggota Komisi IV, Surya Lesama memberikan kritikan karena menurut penilaiannya, UNISI selama ini terlalu diistimewakan sementara persoalan pendidikan dasar masih banyak yang memerlukan perhatian.”Bicara masalah keadilan, saya nilai perhatian pemerintah terhadap UNISI terlalu berlebihan padahal masih banyak kebutuhan dasar dunia pendidikan yang masih belum terpenuhi,” kritik Surya.

Mahasiswa Fakultas Hukum UNISI, Jumiardi minta kejelasan masalah legalitas terkait akreditasi yang menurut penilaiannya menjadi penghalang dirinya untuk menyelesaikan sarjana.”Saat ini, jangankan ingin memulai menyusun skripsi, menulis judulnyapun saya tidak berani karena saya nilai akreditasi tidak jelas. Saya hanya minta kejelasan kapan akreditasu ini selesai,”Ujar Mahasiswa Fak Hukum semester VIII ini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Menurut penjelasan Indra, dengan tegas dirinya menyatakan bahwa Yayasan Tasik Gemilang adalah milik pemerintah daerah. Universitas Islam Indragiri (UNISI) adalah sebuah universitas hasil penggabungan STIE Sri Gemilang Tembilahan dengan Politeknik Pertanian Tembilahan. Unisi didirikan oleh Yayasan Tasik Gemilang pada tahun 2008 di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dimaksudkan sebagai realisasi program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Alasan utama kita mendirikan UNISI saat itu tidak lain karena dilatarbelakangi keinginan untuk menelorkan sarjana penuh tidak hanya sebatas diploma. Disamping itu juga terkait persoalan kondisi Politeknik pertanian yang saat itu hampir semaput termasuk STIE Sri Gemilang. menjawab tiga persolan itu akhirnya kita dirikan Yayasan Tasik Gemilang,” Jelas Indra M Adnan yang juga menjabat sebagai Bupati Inhil ini dengan gamblang.

Kembali dijelaskan Indra, Sistem pendidikan tinggi sekarang tidak ada lagi mengenal istilah terdaftar, diakui atau disamakan, tetapi yang ada hanya masalah izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan akreditasi. Izin penyelengaraan pendidikan sudah pasti kita miliki dan untuk akreditasi bukan sebagai penentu sah atau tidak sahnya sarjana yang dihasilkan tetapi untuk meneruskan ke jenjang berikutnya. Misalnya, kata Indra, kalau kita memiliki akreditasi B artinya kita juga berhak menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang S2. Termasuk akreditasi tentunya tidak bisa dijadikan penghalang untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.”Jadi Jumiardi, selesaikan segera sarjana anda. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan akreditasi kalau belum ada lulusan. Beberapa syarat mendapatkan akreditasi diantaranya adalah harus memiliki fasilitas gedung yang memadai/standar, tenaga dosen yang sesuai dengan rasio, manajemen yang lengkap termasuk lulusan sarjana yang telah dihasilkan.”papar Indra dihadapan seluruh peserta hearing yang terangguk-angguk seakan membenarkan.

Terkait masalah biaya pendidikan menurut Indra, UNISI adalah sebuah Universitas dengan biaya pendidikan termurah seluruh dunia. Pungutan biaya pendidikan dijelaskannya adalah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembiayaan Universitas termasuk pembayaran tenaga pengajar dan beasiswa abadi.”Anda silahkan cek dimanapun biaya pendidikan di UNISI. Untuk masalah pembayaran uang semesteran, Yayasan memang memberikan ketegasan kepada Mahasiswa untuk melunasi pembayaran uang semester tepat waktu tapi tidak benar harus dibayar lunas sekaligus. Boleh dicicil kok tapi dalam batasan range waktu tertentu. Kalau ada mahasiswa yang tidak memahami hal ini artinya itu si mahasiswanya telmi (telat mikir.red) ” Kata Indra menyindir.

Pernyataan ini sempat disanggah oleh salah seorang anggota Komisi IV, H. Maryanto. Menurutnya, sumbernya dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan Universitas masalah uang semesteran hanya dilakukan dalam sekali bayar tanpa ada rangenya.” Apa yang pak Indra jelaskan saya rasa cukup jelas dan bisa diterima, hanya saja selama ini saya cukup meyayangkan bawahan Bapak yang tidak bisa menjabarkan sehingga timbulnya berbagai  konotasi yang rancu.”Tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dikenal cukup berani mengkritik ini menyanggah.

Untuk kritikan saudara Surya Lesmana, ujar Indra sambil wajahnya dialihkan ke politisi dari Partai Karya Peduli Bangsa ini, tidak benar pemerintah mengabaikan pendidikan dasar dikarenakan perhatian kepada UNISI. Apapun program yang ditelorkan pemerintah selalu didasari dengan data yang jelas. Artinya porsi masing-masing memang sudah ada. Untuk masalah hukum, saya orang hukum,apapun kebijakan tentunya sudah saya kaji menurut pandangan hukum.”Pungkas Indra mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kondisi ruas jalan yang merupakan akses utama menuju Pelabuhan Samudera mulai dari Desa Suhada menuju Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok setakat ini cukup memprihatinkan. Dimana badan jalan mengalami kerusakan yang sangat parah, bahkan ada lobang besar (kubangan) dengan diameter mencapai 1 meter di tengah badan jalan.

Informasi tersebut didapat dari keterangan salah seorang anggota DPRD Inhil dari Dapil Enok, Edi Haryanto Sindrang, Senin, (20/2) di kantor DPRD Inhil. Menurutnya lobang besar yang ada dibadan jalan sudah barang tentu sangat membahayakan para pengguna jalan, apalagi disaat musim penghujan seperti sekarang ini dimana badan jalan tidak terlihat akibat genangan air hujan.

“Saat musim penghujan, tentunya kubangan jadi tidak terlihat. Jadi kalau sampai ada kenderaan roda dua atau empat yang masuk kedalam kubangan tentunya sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan tersebut,” kata politisi Golkar tersebut.

Masih menurutnya, selain kerusakan badan jalan, jembatan penghubung yang ada di Parit Lukman juga mengalami kerusakan yang sangat parah Sehingga tidak bisa dilewati kendaraan kecuali pada saat air surut. Karena pada saat pasang tinggi, seluruh badan jembatan tergenang oleh air.

Ia menambahkan, padahal pada tahun 2010 yang lalu pihak Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir sudah menjanjikan untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut. Nyatanya hingga tahun anggaran tersebut berakhir, bahkan anggaran 2011 juga sudah dilewati, janji perbaikan tidak juga terealiasi.

“Keberadaan jembatan parit Lukman sangat penting sebagai sarana penghubung masyarakat sekitarnya. Disaat jembatan tersebut rusak seperti sekarang ini, tentunya arus orang dan barang dikawasan tersebut jadi terkendala,” tambahnya.

Berkaitan dengan kerusakan akses jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Samudera ini menurut Edi, karena ini menyangkut jalan Negara yang ada dikabupaten Indragiri Hilir, ia memintkan kepada pihak Provinsi Riau dan juga pusat untuk memperhatikan permasalahan yang terjadi. Karena memang perbaikan akses tersebut menjadi wewenang Negara.

“Karena itu menyangkut jalan Negara, perbaikannya harus menggunakan dana pusat. Untuk itu saya meminta kepada pihak Provinsi Riau dan juga pusat untuk memperhatikan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Sebab kalau dibiarkan, selain kerusakan akan semakin parah, tentunya membahayakan pengguna jalan yang melintas disana,” paparnya. (Suf)