TANAH MERAH (www.detikriau.org) –Kepala Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Amirudin, kesal. Pasalnya, Sekretaris Desa (Sekdes) Muhammad Alwi menurutnya dengan sengaja telah menandatangani berkas permohonan pencairan dana PUAP tahap pertama tanpa sedikitpun memberitahukan kepada dirinya. Pencairan 60 persen atau sebesar Rp. 60 juta dana untuk gapoktan tersebut diduganya telah disalahgunakan. Ia bahkan mengatakan sudah membuatkan laporan kepada pihak kepolisian terkait hal ini.

Menurut keterangan Amiruddin ketika bertemu www.detikriau.org, sabtu (26/2). Pencairan 60  persen dana PUAP tahap pertama itu baru diketahuinya ketika mengikuti kegiatan musrenbang beberapa waktu lalu.”Terus terang saya kaget. Waktu itu disebutkan Desa saya mendapatkan bantuan dana untuk gapoktan Subur Makmur dan bahkan telah disalurkan sebesar Rp. 60 juta.  Tentu saja hal ini langsung saya bantah karena selaku kepala desa, saya sama sekali tidak mengetahui.”Ungkap Amirudin dengan wajah memerah.

Dari informasi yang diterima ini, kata Kades kemudian, ia segera mencari dokumen terkait dan akhirnya didapatkan. Dalam dokumen itu dijelaskan Kades, pengesahan yang seharusnya di tandatangani oleh dirinya termasuk semuadokumen pendukung sudah ditandatangani secara sepihak oleh Sekdes, M. Alwi dengan mengatasnamakan kepala desa.” Tentu saja saya sekali lagi kaget. Kenapa masalah ini tidak pernah disampaikan Sekdes kepada saya. Kalau tidak bisa secara tatap muka, paling tidak tentunya bisa melalui sambungan telepon karena nomor Handphone saya Sekdeskan tau. Ini semua tentu disengaja dan saya menduga bisa saja peruntukan dana ini dipelintir untuk keuntungan sekdes atau kelompok tertentu dan tentunya merugikan masyarakat yang tergabung sebagai anggota kelompok tani.”Ujar Kades menduga.

Memastikan dugaan ini, Kades segera mendatangi dan mempertanyakan kepada beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tani dan jawaban yang diterima, mereka mengaku tidak pernah bertandatangan apalagi menerima dana bantuannya.”Silahkan anda lihat sendiri. Ini ada berkas pernyataan dan mereka sebutkan tidak pernah menerima dana tersebut,”Ujar Kades kembali sambil memperlihatkan surat pernyataan dari 14 orang anggotakelompok tani yang isinya menyatakan tidak pernah mengetahui ada rapat pembentukan gapoktan apalagi menerima bantuan sebesar Rp. 2 juta/orang dari masing-masing kelompok.

“Saya tidak pernah mengetahui adanya pembentukan gapoktan dan menandatangani berkas apapun terkait hal itu apalagi sudah menerima uang. itu semua tidak benar,” Jawab Timang, salah seorang anggota kelompok tani yang namanya dengan jelas terlampir dalam berkas usulan pencairan ketika dikomfirmasikan detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya.

Karena mengindikasikan adanya ketidakberesan, kades mengaku sudah melaporkan secara lisan kepada Polsek Kecamatan Tanah Merah terkait persoalan ini.”Secara lisan saya sudah sampaikan laporan kepada Polsek Tanah Merah. Hari senin nanti saya diminta hadir untuk memberikan keterangan.” Kata Kades.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur, Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah merupakan gabungan dari 4 Kelompok Tani (KT) yang beranggotakan masing-masing, KT Surya Indah 10 anggota, KT Tani Jaya 15 Anggota, KT Bina Tani 15 Anggota dan Bakau Lestari 10 anggota.(fsl)

Peternakan Ayam Bangkok ” Blorok”. Jalan Batang Tuaka, Lr Rindang Benua 130/131 Tembilahan – Inhil – Riau

JAKARTA -– Menteri ESDM, Jero Wacik meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan kebijakan BBM yang akan diambil pemerintah. “Mohon maaf kepada rakyat Indonesia, BBM akan naik,” katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/2).

Ia berupaya menenangkan dengan mengatakan pemerintah masih menghitung besaran kenaikan harga BBM dan mendiskusikannya dengan Komisi VII DPR. Yang jelas, lanjutnya, kenaikan ini akan membuat pemerintah melakukan efisiensi di beberapa sektor. “Ada beberapa yang selalu kita lakukan akan kita tunda, sehingga rakyat tidak terlalu berat menanggung kenaikan itu,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan subsidi dan kompensasi kepada rakyat agar tidak terlalu terbebani. Bentuk bantuan itu belum disepakati, apakah akan menggunakan cara lama yakni bantuan langsung tunai (BLT) atau BLT yang dimodifikasi. Waktu kenaikannya sendiri juga belum dipastikan.

Tetapi, konsekuensi dengan menaikan harga BBM, pemerintah harus mengubah klausul dalam UU APBN 2012. Dalam UU tersebut, telah disepakati pada 2012 tidak akan ada kenaikan harga BBM. Tetapi, dengan perkembangan global, utamanya Iran, telah membuat harga minyak mentah dunia melonjak dan berdampak langsung pada Indonesia. Artinya, APBN 2012 harus segara diubah sebelum kenaikan itu dilakukan.(republika)

“Setiap SPBU mempunyai jatah BBM. Yang ditebus berapa, itu yang akan menjadi acuan kami.”

JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengawasi dan melaporkan ke polisi jika menemukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menjelang kenaikan harga.

Setiap masyarakat yang mengetahui adanya penimbunan diimbau untuk lapor ke hotline BPH Migas. Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, menjelaskan, BPH Migas mempunyai mekanisme untuk mengetahui apakah SPBU tersebut menimbun BBM atau tidak.

“Setiap SPBU mempunyai jatah BBM. Yang ditebus berapa, itu yang akan menjadi acuan kami,” katanya saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Februari 2012.

Jika tiba-tiba BPH Migas menemukan SPBU yang tutup, tambahnya, akan dikonfirmasi kebenarannya dari laporan tembusan pembelian BBM. Jika ternyata SPBU tersebut baru saja membeli BBM dari Depo dan masih tutup, BPH Migas akan memproses secara hukum yang berlaku. “Kalau tiba-tiba SPBU tutup kita akan cek, apakah benar-benar habis atau mobil tangki belum tiba,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengimbau kepada masyarakat yang menemukan SPBU yang menimbun BBM bersubsidi untuk melaporkan langsung kepada BPH Migas dengan cara mengirim pesan singkat pengaduan BBM ke nomor 3477 dengan format BPH <spasi> kota#nama#isi pengaduan.

Dengan begitu, dia melanjutkan, BPH Migas dapat menindaklanjuti penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Seperti diketahui, BPH Migas sedang merancang satuan tugas untuk pengawasan yang lebih kuat sebagai antisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga. Setiap kota nantinya akan dijatah BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, akan menjadi payung hukum bagi BPH Migas untuk membuat daftar siapa saja yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. BPH Migas dan Pertamina saat ini sedang melakukan koordinasi untuk menelaah hambatan-hambatan dari penerapan Perpres tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah akan mempercepat pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk menetapkan kembali asumsi yang realistis.(*)

Kementan akan terapkan sistem satu pintu

Jakarta — Kementerian Pertanian menginginkan agar impor pangan dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat (satu pintu).

“Sehingga ke depannya tidak ada lagi daerah yang melakukan impor pangan, terutama beras,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai acara pelantikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru di Gedung Utama Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Rusman, sistem satu pintu akan diterapkan untuk impor pangan.

“Jadi, atas pertimbangan kepentingan nasional, impor pangan hanya bisa dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui pemerintah pusat,” kata Rusman.

Langkah tersebut, lanjut Rusman, diambil guna menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah besar.

“Dengan sistem ini, diharapkan jangan sampai ada provinsi atau daerah, misalnya, yang memiliki kekayaan minyak berlimpah sehingga PAD-nya tinggi, kemudian jadi tidak memiliki keinginan untuk membudidayakan pertanian,” kata Rusman.

Daerah-daerah semacam itu, Rusman menambahkan, seterusnya akan lebih memilih untuk mengimpor pangan karena dananya juga tersedia.

Rusman juga mengatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki pola pikir seperti itu berarti tidak peduli dengan ketahanan pangan nasional.(dro/ANTARA)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  — Kamis, (23/2)  Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan meresmikan SMK Rasau Kuning dan SD Negeri 011 Pekan Tua yang dilaksanakan di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling. Turut Hadir dalam persmian tersebut Kadisdik Anuar Nawang dan unsur Muspika Kecamatan Tempuling.

“Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Peningkatan mutu pendidikan pada era globalisasi sekarang memang sangat diperlukan, khususnya bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tapi tentunya peningkatan-peningkatan itu semua harus diimbangi dengan sumber daya Manusia yang berkompeten, ujar Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau itu dalam sambutannya.

“Di samping itu, keunggulan dengan pola ini adalah tanpa adanya sistem tender atau lelang dan biayanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya sistem pelelangan umum biasa,” ujarnya. (Nejad)