TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi III DPRD Inhil saat ini sedang melakukan penyempurnaan Perda tentang pembuangan dan penyimpanan limbah cair. Diharapkan perda ini akan dapat diselesaikan dalam tahun 2012 ini juga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan ketika dimintai komfirmasi baru-baru ini di gedung DPRD Inhil jalan R. Subrantas, Tembilahan.”Kita berharap Perda tersebut dalam tahun ini juga dapat diselesaikan karena kita nilai ini sebuah Perda yang sangat penting. Dengan adanya Perda ini, berarti kita sudah memilliki aturan yang mengikat terutama terhadap perusahaan yang beroperasi disepanjang bantaran sungai agar dapat mengelola limbah perusahaan mereka dengan lebih baik dan tertib,” Ujar Edy Gunawan dengan mimik wajah serius.

Ditambahkannya, dengan terselesaikannya Perda ini maka akan menjadi Perda inisiatif pertama kali yang dihasilkan oleh DPRD periode 2009 s/d 2012 ini. Dalam kesempatan itu, Asun panggilan akrab Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengakui penggodokan Perda ini sudah berjalan cukup lama.”Draffnya sudah selesai namun karena Perda ini bersinggungan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat luas tentunya dituntut adanya kehati-hatian. Kita akan upayakan semaksimal mungkin. Kalau tergesa-gesa dan perda diberlakukan, takutnya malah tidak efektif. Kita usahakan untuk meminimalisir hal itu.”Ujar Asun dengan bijak. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Program 1100 sambungan baru yang dicanangkan PDAM Tirta Indragiri yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana hibah program  “Millennium Development Goals  (MDGs)” untuk peningkatan bidang infrastruktur dan sanitasi mendapat sambutan gembira dari masyarakat. Mereka berharap program ini dapat segera direalisasikan.

“terus terang kita sebagai masyarakat kecil sudah cukup lama merindukan untuk dapat menikmati sambungan air PDAM. Tapi karena keterbatasan dana dengan cukup tingginya biaya penyambungan baru, niat itu terpaksa harus saya tunda. Alhamdulillah, kalaulah program ini benar, tentunya kita sebagai masyarakat kecil sangat menyambut baik,” Ujar Samsudin, seorang warga Tembilahan Hulu saat bertemu di Tembilahan, Kamis (8/3)

Ditempat terpisah, Imran (41) warga Tembilahan Hulu dengan nada suara bersemangat berkali-kali menghubungi detikriau.org  mempertanyakan kapan program ini akan direalisasikan. “Kapan pak pendaftarannya dilakukan. Kalau dengan biaya penyambungan senilai itu, insyaallah bagaimanapun saya usahakan.”Ujar Imran saat menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon selular, Kamis (8/3)

Terkait program ini, Direktur PDAM Tirta Indragiri, Kemas Yusfery menyatakan sedang melakukan pendataan. Diperkirakan April mendatang, program ini akan segera terealisasi.

“Insyaallah April mendatang. Kita hanya melakukan pendataan, nanti orang Australinya yang akan datang langsung ke Tembilahan dan mereka yang akan menentukan diterima atau tidaknya calon pelanggan berdasarkan pendataan yang telah kita usulkan. Dana hibah ini nantinya akan disalurkan melalui APBD, Perda tentang itu kini sedang digarap oleh DPRD. Mudah-mudahan setelah selesai baru kita bisa susun langkahnya,” Jawab Kemas ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun ini, PDAM Tirta Indragiri programkan 1100 sambungan baru yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya yang sangat terjangkau.

Menurut pengakuan Direktur PDAM Tirta Indragiri, Kemas Yusfery, Program tersebut didapat melalui bantuan dari Negara Australia, melalui program Millennium Development Goals  (MDGs) untuk peningkatan bidang infrastruktur dan sanitasi.

“Setiap pelanggan hanya dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp. 300 ribu. Penyambungan baru diperuntukkan bagi empat wilayah yakni, Tembilahan Hulu, Seberang Tembilahan, Kempas Jaya dan Sungai salak,” Papar Dirut PDAM yang baru-baru ini terpilih sebagai ketua  Komisariat Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) wilayah Riau-Kepri periode 2012-2014 ini ketika ditemui diruang kerjanya.  Rabu (7/4/2012)

Dijelaskan Kemas lebih jauh, dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Inhil satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan bantuan program MDGs. Ia berharap melalui program ini masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum menikmati air bersih akan segera mendapatkan manfaatnya.
Dalam kesempatan itu, Kemas Yusferi juga sempat mengeluhkan rencana adanya kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM, menurut Kemas tentunya secara otomatis akan terjadi peningkatan biaya operasional dikarenakan sampai hari ini PDAM Tirta Indragiri masih mempergunakan mesin genset untuk mensuplay air ke pelanggan.

“Dengan kenaikan BBM, tentunya biaya produksi akan semakin besar. Ironisnya kita tidak bisa serta-merta melakukan penyesuaian kenaikan tariff bagi pelanggan tanpa mendapatkan persetujuan DPRD. Ini tentunya mengharuskan kita untuk mencarikan solusi terbaik.”Pungkas Kemas.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Herianto menyatakan terkait Corporate social responsibility (CSR) seharusnya lebih layak dibahas dan dikelola oleh Kabupaten, karena menurut penilaiannya, keberadaan perusahaan memang kebanyakan melakukan operasional di tingkat Kabupaten.

“Pertimbangannya tentu Kabupaten yang lebih memahami kemana dan dalam bentuk apa CSR dari perusahaan itu disalurkan. Kalau seperti ini, kita khawatir  CSR ini hanya dijadikan sandaran untuk kepentingan provinsi yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat,” Jelas Edy Herianto ketika dimintai komfirmasi seusai RDP Komisi II dengan pihak eksekutif yang dilaksanakan di ruang banggar gedung DPRD Inhil, rabu (7/3).

Dijelaskan Edy Sindarang panggilan akrab politisi dari Partai Golkar ini, apapun alasannya, dasar keinginan untuk melibatkan diri dalam pengelolaan CSR semata demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan CSR yang selama ini terkesan dimonopoli oleh pihak perusahaan tidak dapat terpantau dengan baik sehingga berakibat dana dari bentuk tanggungjawab sosial perusahaan ini lepas dari sasaran utamanya demi kesejahteraan masyarakat setempat.” Kita sudah dengar sendiri fakta yang terungkap dalam hearing tadi, dimana 75 persen tujuan CSR luput dari sasaran. Makanya kita nilai harus ada keterlibatan kita. Jadi Kalaulah nanti CSR ini malah ditangani oleh Provinsi, apa mungkin tujuan utamanya tidak kembali melenceng? Karena untuk perusahaan yang melakukan operasional di Kabupaten tentulah Kabupaten sendiri yang lebih memahami.”Kritik Edy Sindrang mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil, bertempat diruang Banggar, rabu (7/3) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Corporate social responsibility (CSR), RDP ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan masukan pada Hearing Komisi B DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan CSR ini, esok, kamis (8/3).

RDP ini dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Kab, Inhil, Dani M Nursalam, Anggota Komisi II, Zulkifli, Herwanissitas, Edy Herianto, Zulkarnaen, H.Bakri dan Sulaiman. Serta juga tampak dihadiri oleh Assisten I Setdakab Inhil, Said Ismail, Kepala Dinas Kehutanan, M. Thaher, Sekretaris Dinas Pertambangan, Bastian Yunus, Sekretaris Dinas Perkebunan, Fahrul serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang masih diwakili oleh Kepala Badan lama, Tengku Eddy Efrizal.

“Kita mendapatkan undangan dari DPRD Provinsi untuk menghadiri pendalaman pembahasan CSR ini, makanya hari ini kita sengaja mengadakan pertemuan dengan pihak eksekutif yang diwakili oleh beberapa satker. Kita berharap dari pertemuan ini akan didapatkan persamaan pandangan hingga nantinya dalam memberikan pendapat pada pembahasan di DPRD Provinsi, kita sudah dalam satu bahasa,” Ungkap Dani M Nursalam ketika dikomfirmasi seusai pertemuan.

Dari hasil pertemuan kali ini kata Dani M Nursalam yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Inhil ini, diakui memang  Tanggungjawab Sosial atau CSR perusahaan ini untuk Kabupaten Inhil sudah berjalan, hanya saja dinilai luput dari pengawasan baik sejak perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.”Kita lihat penyaluran CSR oleh perusahaan ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Makanya dirasa perlu adanya keterlibatan kita secara langsung. Kita akan upayakan CSR ini nantinya dikelola melalui suatu badan atau apapun namanya yang penting tentunya ada instrument yang jelas yang berkompeten dan bertanggungjawab mengelola dana sosial dari perusahaan ini agar dapat bermanfaat maksimal khususnya bagi masyarat yang berada dekat dengan perusahaan tersebut beroperasional.”Imbuh Dani.

Ditempat terpisah, Assisten I Setdakab Inhil, Said Ismail menyatakan bahwa pemerintah tentunya juga mendukung penuh upaya agar CSR perusahaan ini dapat dikelola maksimal serta dilakukan pengawasan dengan benar.”Pemerintah tentunya sangat setuju kalau dalam penyaluran CSR tersebut dilakukan dalam suatu wadah yang mampu memanajemennya dengan baik. Bentuk suatu “badan” yang diusulkan untuk mengelola CSR , sebatas ini hanya satu solusi tapi tentunya masih perlu dikaji lebih mendalam agar kelak wadah itu dapat berbuah maksimal. Terkait hal ini, tentunya kita berharap masyarakat juga harus dicerdaskan.” Pungkas Said Ismail. (fsl)

Pada urutan ke 24. PT Virgin Gold MC (VGMC)…..

sumber, bisnis.com 24 Februari 2012

JAKARTA: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti tengah membidik sejumlah broker berjangka ilegal yang beroperasi di Indonesia, yang dianggap melanggar ketentuan UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran atas ketentuan itu, berdasarkan UU tersebut, diancam dengan hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Berikut adalah daftar pialang yang didapatkan Bisnis dari Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum Bappebti. Dia berharap masyarakat tidak menaruh dananya pada pialang  yang sebagian besar menawarkan produk perdagangan foreign exchange (forex) itu.

1.       PT. Central Asset Internasional, beralamat di Jakarta dengan jenis perdagangan valuta asing.

2.       PT. AFS Global R (PT Glosky), beralamat di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok E 1 No. 6 Jakarta. AFS menawarkan produk forex, kasusnya ditangani Polda Metro Jaya.

3.       PT. Megatama Informatika, beralamat di Sampoerna Strategic Square Lt.21, Jakarta. Jenis perdagangan yang dilakukan adalah forex, kasusnya ditangani Polda Metro Jaya.

4.       PT. Skyeast Investama Corporation, beralamat di Jl. Ujung Pandang 2 No. 4, Makassar. Skyeast memperdagangkan produk forex, index, dan CFD.

5.       PT. Capital Trade Int’l, beralamat di Jakarta dengan jenis perdagangan forex.

6.       PT. IKO Fx, berdomisili di Jln. Tukad 4 B Panjer, Denpasar. Kasusnya ditangani Reskrim Poltabes Denpasar.

7.       PT. Mondial Internasional, beralamat di Jakarta dengan jenis perdagangan forex.

8.       PT. MIG (online trading), beralamat di jakarta dengan jenis perdagangan forex.

9.       PT. Amasis yang beralamat di Gd. Bursa Efek Jakarta Tower II Lt. 12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.

10.   PT. Tazkia Mitra Mulia yang beralamat di Jl. Pejajaran Timur II No. 11A Sumber, Surakarta. Jenis perdagangan forex dan kasusnya ditangani Poltabes Surakarta.

11.   PT. Howard, beralamat di Gd. Grha Surya L.2 Jl. Setia Budi Selatan 1 kav.9, Kuningan, Jakarta Selatan.

12.   CV. Sinar Sejahtera yang beralamat di Jl. Sidomulyo No. 19 Wonosobo, Jawa Tengah, dengan jenis perdagangan forex. Belum ada penanganan, hanya ada pengaduan nasabah.

13.   FXOpen Invesment Inc., beralamat di Menara BCA Jl. Thamrin No. 1 Jakarta. FXOpen memperdagangkan forex, namun hingga saat ini belum ada pengaduan dari nasabah.

14.   Master Forex Jakarta, di CBD Area Artha Graha Building 6th Floor, No. 18 Jl. Jendral Sudirman, Jakarta. Perusahaan bergerak dalam perdagangan forex, tapi hingga saat ini belum ada pengaduan dari nasabah.

15.   Master Forex Bandung yang beralamat di Komplek Ruko Pascal Hypersquare Blok B-18, Jl. Pasarkaliki Bandung. Belum ada pengaduan nasabah dari perusahaan forex ini, namun Bappebti telah memberikan peringatan.

16.   Master Forex Yogyakarta, di Jl. Raya Seturan No. 100 Seturan, Yogyakarta. Perusahaan yang menjadi agen broker asal Rusia ini mengaku kepada Bisnis memiliki 1.000 lebih akun nasabah. Kantornya buka 24 jam.

17.   Master Forex Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Cipedes I No. 15A Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga kini belum ada pengaduan nasabah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan valuta asing ini.

18.   Master Forex Surabaya, di Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4 No. 409 Jl.

19.   Master Forex Borneo yang berkantor pusat di Jl. Ayani Kompleks Ruko Ayani Mega Mall Blok B23, Pontianak, Kalimantan Barat. Belum ada pengaduan nasabah.

20.   Master Forex Sumatera Training Centre beralamat di Mandiri Building Lt.6 No. 606 Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan. Belum ada pengaduan nasabah terhadap perusahaan ini.

21. BCAFx, beralamat di Jl. Mawar IV No. 7-8 Malang, Jawa Timur. Hingga kini belum ada pengaduan nasabah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan forex ini. BCAFx merupakan introducing broker (IB) dari perusahaan Instaforex asal Rusia.

22. Surabaya Forex di SFX Center Jl. Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya. Bappebti belum menerima pengaduan nasabah dari perusahaan forex ini.

23. PT Cahaya Forex Yogyakarta dengan 13 cabang. Kasus cahaya forex ditangani Polda DIY dan pemiliknya telah ditangkap. Perusahaan yang dikenal pula sebagai Mandiri Investa menggunaka skema pengunmpulan dana masyarakat untuk diperdagangkan pada pasar mata uang. Skema ini belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

24. PT Virgin Gold MC (VGMC) beralamat di Pontianak. Sudah ada pengaduan dari masyarakat, namun belum ada tindakan. Di internet, dikenal pula Virgin Gold Mining Corporation yang mengaku sebagai perusahaan investasi yang bergerak di bidang bisnis pertambangan logam mulia emas dan industri emas lainnya. Mereka menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat.

25. PT Fatrial Member, perusahaan forex yang berdomisili di palembang, sudah dalam radar satgas waspada investasi. Model bisnisnya dengan menitipkan sejumlah uang dengan bunga antara 6%–7% per bulan, dibayarkan tiap tanggal 3.

26. PT Smart Investment Mandiri yang beralamat di Palembang.
27. PT. Satrian Investment, juga beralamat di Palembang, dalam pantauan satgas.
28. PT. Pioneer Investment, perusahaan yang bergerak dalam perdagangan forex beralamat di Palembang yang diketahui berdasar laporan masyarakat.

Selain ke-28 itu, Bappebti menengarai masih ada puluhan nama perusahaan yang memperdagangkan forex tanpa izin regulator.

“Alpari termasuk yang kami curigai, sekalipun mereka mengaku hanya melakukan edukasi,” kata Alfons merujuk pada perusahaan broker asal Selandia Baru. Alfons mengakui bahwa adanya akun mini dan mikro jadi salah satu daya tarik broker asing.

Akun mini pernah diperbolehkan untuk ditawarkan broker lokal berizin sebelum 2006, tapi kemudian dilarang oleh Bappebti semasa dipimpin oleh Titi Hendrawati.

Hingga saat ini, menurut Alfons, regulator belum terpikir untuk memperbolehkan lagi akun mini dalam perdagangan valas. “Kalau untuk emas, mungkin bisa kita izinkan,” katanya tanpa memberi keterangan lebih lanjut soal regulasinya.

Daftar nama perusahaan di atas, jika ditelisik lebih dalam, tidak semuanya broker bermasalah, melainkan skema penipuan yang dikenal dengan Ponzi atau money game, atau biasa disebut high yield investment program (HYIP).( http://www.bisnis.com)