TEMBILAHAN (Www.detikriau.org) – Dewan kembali meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir, untuk secepatnya memfungsikan berbagai proyek strategis seperti Terminal Laksamana Indragiri yang berlokasi di Parit 8 Tembilahan Hulu dan juga Pelabuhan Parit 21 sebagaimana mestinya. Jangan sampai natinya kondisi proyek tersebut sampai menjadi rusak dan butuh dana besar lagi dalam rangka perbaikan.

“Kita kembali mengingatkan kepada mereka untuk sesegera mungkin memfungsikan keberadaan proyek yang cukup besar menelan dana APBD. Jangan sampai kelambanan membuat kondisi bangunan menjadi rusak dan itu sangat tidak kita harapkan,” kata salah seorang anggota DPRD Inhil Zulkifli kepada wartawan, Senin, (9/4) di kantor DPRD Inhil.

Masih menurut politisi PDIP tersebut, selama ini dewan masih memaklumi kalau belum berfungsinya dikarenakan masih adanya fasilitas pendukung yang belum rampung. Tapi sekarang semua itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Jadi sudah semestinya harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Kalau sampai tidak dimanfaatkan sungguh sangat disayangkan. Apalagi nantinya sampai rusak, tentu butuh dana perbaikan lagi. Padahal kontribusinya saja belum dapat diterima oleh daerah,” jelasnya(Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Belum tuntasnya perubahan MoU antara pihak Maskapai Penerbangan Aviastar BAe 146-200 dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga kini, menyebabkan penerbangan pesawat Aviastar BAe 146-200 rute Batam-Tembilahan  PP yang sebelumnya dijadwalkan akan kembali mengudara pada tanggal 7 April lalu.

Direktur Utama Maskapai Aviastar BAe 146-200, Lie Kiang mengungkapkan, hingga saat ini perubahan MoU antara pihak maskapai dengan Pemkab Inhil belum tuntas, sehingga pihaknya masih menunda jadwal penerbangan pesawat Aviastar rute Batam-Tembilahan PP.

“Sampai saat ini kita masih menghentikan penerbangan untuk rute Batam-Tembilahan, karena Mou nya belum selesai. Tapi untuk rute penerbangan yang lain kita jalan terus, cuma Batam-Tembilahan saja yang belum,” ungkap Lie kepada wartawan (8/4).

Dilanjutkan Lie, penerbangan Aviastar BAe 146-200 Batam-Tembilahan akan terlaksana jika perubahan draf dalam MoU tersebut telah selesai. “Sudah dua kali terbang kita tak mendapatkan blok seat, kalau kita kembali terbang dengan mendapatkan perlakukan yang sama, tentunya kita akan kembali mengalami kerugian yang cukup besar,” katanya.

Dijelaskannya, jika dalam draf MoU tersebut Pemkab Inhil menyepatakati untuk blokseat dalam satu kali penerbangan Aviastar sebanyak 40 seat dalam tiga (3) bulan pertama tersebut telah selesai, ia menjamin bahwa maskapai penerbangan Aviastar BAe 146-200 akan kembali mengudara untuk rute Batam-Tembilahan PP hingga seterusnya.

“Kalau blokseat tersebut dapat dibayar untuk penerbangan selama tiga bulan pertama, saya menjamin kita akan kembali terbang. Cukup dengan bayar blokseat dalam tiga (3) bulan saja, selebihnya kita sanggup terbang hingga seterusnya,” ujarnya sambil mengharapkan kejelasan dari Pemkab Inhil melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Inhil, H Pahrolrozi saat di komfirmasi melalui telepon sesularnya membenarkan bahwa sampai saat ini untuk penerbangan pesawat Aviastar BAe 146-200 rute Batam-Tembilahan masih tertunda.

“Ya, jadwal penerbangan Aviastar BAe 146-200 berkapasitas 85 seat, rute Batam-Tembilahan PP  di Bandara Tempuling masih tertunda, karena belum selesainya perubahan draf dalam MoU,” ujar Pahrolrozi melalui telepon selular kepada wartawan, Ahad (8/4).

Saat disinggung mengenai perubahan draf MoU tersebut, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Inhil yang mengaku tengah berada di Jakarta ini hanya mengatakan, ia akan kembali menginformasikan hal tersebut setibanya di Tembilahan.

“Saya masih di Jakarta, untuk selanjutnya nanti saya informasikan kembali, setelah saya kembali ke Tembilahan,” katanya singkat. (Ec)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Saat ini diketahui bahwa honor para perangkat desa seperti Kepala Desa (Kades) Ketua RT/RW memang jauh dari upah minimum regional (UMR). Untuk mendongkrak itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Indragiri Hilir (Inhil) saat ini mengupayakan peningkatanya.

Ketegasan sikap untuk memperhatikan itu disampaikan Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur. Menurutnya, honor merupakan imbalan dari jasa yang diberikan seseoarang kepada Negara mapun lainya. Sehingga sudah sewajarnya jika tunjangan perangkat desa tersebut diperjuangkan agar kesejahteraan dapat terealisasi.

“Jika honor naik, maka secara otomatis sedikit atau banyak mempengaruhi ekonomi mereka, “ ujarnya belum lama ini.

Dinaikanya honor RT/RW hingga Kades, lanjutnya maka berpengaruh secara langsung dengan anggaran program Desa Mandiri (DM) yang diperkirakan mencapai   Rp.6,8 milyar. Sementara anggaran DM saat ini hanya sekitar Rp.57,2 milyar seiringa dengan bertambahnya jumlah desa sebanyak 33 desa, dari 174 desa menjadi 203 desa.“Artinya maslah ini tetap menjadi perhatian pihak kami,” tandasnya.

Diketahui dana yang tersedia saat ini sangat minim terutama untuk meningkatkan infrastrusktur pembangunan di pedesaan maupun pemberdayaan masyarakat desa. Kalau dipaksakan untuk menaikan honor mereka, maka nantinya setiap desa itu hanya mendapatkan sekitar Rp.125-165 juta

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)–Jika tidak ada aral melintang, Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan merencanakan akan mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Riau Kamis (12/4).

Langkah itu diambil manageman RSUD menyusul rencana  pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya diharapkan di mulai awal tahun 2013 mendatang, RSUD Puri Husada sudah menerapkan sistem tersebut secara penuh dan dapat mengelola keuangan sendiri.

“Selain BPKB kita juga berenacana mendatangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangn dalam persoalan ini,” ungkap Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr Iriyanto, Senin (9/4).

Kedatangan BPKP dijelaskanya, akan di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) dan Satker terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan serta stake holder terkait lainnya. Usai mendengarkan keterangan BPKP, kata Iriyanto, dilanjutkan dengan melakukan study banding kunjungan di Rumah Sakit Umum Mawardi Solo, Jogjakarta, guna mendapatkan pembelajaran terhadap BLUD RSUD disana.

“Guna menyerap ilmu yang sudah diterapkan disana, kami akan ikuti langkah-langka untuk menuju BLUD.  Mudah-mudahan di akhir 2012 ini pembelajaran tentang BLUD RSUD betul-betul sudah tuntas secara total sehingga dapat diterapkan disini,” imbuhnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan pada tahun 2012 ini, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.44,6 milyar.  

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (DIsdik) Inhil, H Fauzar. Menurutnya, penerimaan DAK tersebut harus dibarengi dengan petunjuk teknis dana pendamping sebesar 10 persen dari DAK yang dimaksud.

DAK ini, akan diperuntukan kepada Sekolah Dasar (SD) yang akan mendapat perbaikan. Khususnya untuk ruang belajar yang mengalami kerusakan , namun sudah dilakukan pendataan. Berdasarkan data Disdik, terdapat 360 ruang kelas SD  yang akan direhabilitasi, dari 146 titik, dengan anggaran sebesar Rp.27,5 milyar. Kemudian rehabilitas ruang perpustakaan di 65 SD dengan dana Rp.8,1 milyar, serta Rp.8,9 milyar akan di peruntukan kepada mutu pendidikan, seperti alat dan media pendidikan masing-masing bidang study dan mata pelajaran.

“DAK Rp.44,6 milyar ini langsung di kirim dari pusat ke rekening masing-masing sekolah bersangkutan. Sistem penyaluran ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran,”ungkap Fauzar ketika dikomfirmasi akhir pekan kemarin.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten  Inhil juga telah mengusulan melalui APBN 2012 sebesar Rp.16 milyar untuk rehabilitasi berat ruang kelas SD yang juga telah di data sebelumnya. Diantaranya sebanyak 213 ruang kelas di 53 SD yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Inhil.

“Ini sudah di verifikasi di pusat, mudah-mudahan dana usulan tersebut turun nantinya. Kita berharap  bagaimana sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruangan tersebut dapat terealisasi. Secara lisan, Insya Allah usulan tersebut akan di akomodir. Mudah-mudahan di bulan Mei nantinya ketahuan Dipa nya. Dan ini boleh di katakan hampir 100 persen,” ujarnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (9/4) menggelar rapat paripurna Pidato Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) dan Rancangan Peraturan Daerah 2011 (Ranperda) tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Paripurna tersebut juga menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD dan Ranperbup pejabaran APBD Inhil 2012.  Sidang istimewa ini dipimpin Ketua DPRD, Inhil, H Raus Walid sedangkan Bupati Inhil, diwakili oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin. Unsur Muspida, para kepala dinas, badan dan kantor sertra tamu undangan lain.

Sekdakab Inhil, H Alimuddin, dalam pidatonya mengatakan, beberapa hal diantaranya tentang peran penting legeslatif dan eksekutif. Agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik, baik itu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM. Serta tentang menyediakan infrastrutur yang memadai di Bumi Sri Gemilang ini.

Adapun pedoman yang dipergunakan dalam menyusun LKPJ 2011, dismapikan Sekda dilakukan berdasarkan hal-hal berikut seperti, mengangarkan pelaksanaan APBD 2010 sesuai dengan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Serta penganggarak proyewk baru dalam kemampuan dana yang ada, evaluasi terhadap kegiatan rutin selama semester ke dua. Dimana terdapat pengeluaran rutin perlau dilakukan perubahan dan penambahan dan yang disesuaikan dengan bertambahnya volume kegiatan dan kemampuan pendapatan daerah. ”Koreksi terhadap sejuymlah proyek lanjutan sesuai dengan hasil pertanggungg jawaban APBD 2010,” kata Sekda.

Kemudian perubahan APBD Inhil 2011 dapat diuraikan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 1, 2 triliun dengan realisasi Rp 1,3 triliun sama dengan 107 persen. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditergetkan Rp 44 milyar dimana realisasinya Rp 554 milyar dalam persen 120 persen.

Kemudian dana perimbanag target, Rp 1,1 triliun  realisasi Rp 1, 2 triliun, lain-lain pendapatan sah target, Rp132 juta, realisasi 135 juta. Belanja dengan jumlah anggran sebesar Rp 1,3 triliun dengan jumlah realisasi Rp 1,2 triliun sama dengan 89, 3 persen. Yang mana terdiri dari belanja tidak langsung Rp 660 milyar, denan realisasi Rp 613 milyar sama dengan 92, 29 persen.

“Belanja langsung  anggaran Rp 708 milyar dan realisasinya Rp 613 milyar sama dengan 86,6 persen. Untuk pembiayaan dengan jumlah biaya Rp 150 milyar, dan ujmlah realisasi Rp 145 milyar sama dengan 96, 55 persen, “ kata Sekda membacakan LKPJ tersebut.

Adapun rincian penerimaan pembiayaan daerah, target Rp 156 milya, realisasi 149 milyar sama dengan 92,2 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah target, Rp 5,8 milyar realisasi Rp 3, 9 milyar 68,53 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran target, 66 milyar, realisasi Rp 309 milyar, 465, 55 persen.

“LKPJ ini merupakan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, “ sebutnya. (fen)