Keterbatasan Waktu Jangan Dijadikan Alasan Pembenaran

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. Tengku Eddy Efrizal, MP menuding rekanan kontraktor pembangunan Venues PON Futsal telah mengingkari kesepakatan. Keterbatasan waktu disebut Mantan Kepala Badan lingkungan Hidup ini tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan mobilisasi material yang melebihi tonase.

“Kita tidak pernah memberikan ijin kepada mereka untuk melakukan mobilisasi material melebihi tonase jalan. Dan mereka juga tidak pernah memberikan laporan kepada pihak kita. Kesepakatannya, kita hanya memberikan ijin untuk mengangkut sebanyak maksimal 6 batang tiang pancang dan itupun dengan truk angkutan kecil. Kita minta rekanan mau bekerjasama dan mematuhi aturan,” Ungkap Ir. H. Tengku Eddy Efrizal, MP kepada wartawan ketika dikomfirmasi terkait kembali terpuruknya truk angkutan material PT. Wijaya Karya (persero) tbk (PT.WIKA), diruang kerjanya Kamis (19/4)

Ditambahkan Efrizal, Hari ini (kamis 19/4. Red), Dinas PU telah melayangkan surat resmi kepada PT. WIKA secara tertulis. Surat teguran ini menurut Efrizal meminta kepada pihak perusahaan, walaupun dengan waktu pengerjaan yang dinilai sangat singkat juga tetap harus memperhatikan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.”Artinya, jangan hanya dengan alasan keterbatasan waktu mereka bisa seenaknya memobilisasi material dengan melebihi tonase yang diijinkan. Kita memberikan tegoran keras kepada pihak perusahaan agar kejadian serupa ini tidak berulang kembali dan kondisi jalan harus diperbaiki segera seperti kondisi semula” Pesan Efrizal.

Kadis PU juga memberikan catatan bahwa perbaikan jalan tidak hanya sekedar pekerjaan tambal sulam.”Kami tidak mau tau, perbaikan jalan harus dilakukan dan tidak ada istilah tambal sulam. Perbaikan harus maksimal seperti kondisi semula.”Pinta Efrizal dengan nada tegas.

Staff PT.WIKA, Adrianto ketika dikomfirmasi menyatakan bahwa yang berwenang memberikan jawaban terkait persoalan ini adalah manajer mereka, Ichsan yang kini sedang berada di jakarta,  namun secara pribadi ia kembali menekankan agar semua pihak termasuk masyarakat tidak mempermasalahkan dulu pengangkutan material mereka. Kerusakan jalan menurutnya akan dipertanggungjawabkan pihak perusahaan.

Dirinya kembali mempertegas bahwa sempitnya waktu pengerjaan yang tinggal kurang lebih 4 bulan lagi memaksa mereka harus melakukan mobilisasi material dengan jumlah besar. Dirinya juga menjelaskan, perusahaan sudah mengantongi ijin dari Dinas Perhubungan Inhil dengan kesepakatan akan melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan akibat pengakutan material milik mereka.”Tapi sekali lagi yang sebenarnya lebih berwenang mengatakan hal ini adalah Pak Ichsan, kalau saya hanya seorang staff,” Ujarnya yang mengaku menjabat sebagai security officer PT.WIKA.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dengan bertambahnya sebanyak 33 desa hasil pemekaran di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dana sebesar Rp 57, 4 milyar yang digunakan untuk Program Desa Mandiri (DM) dinilai masih sangat minim. Artinya kalau dilihat dari hitungan logis maupun hitungan ril, minimal dana yang diperlukan Rp 68, 4 milyar.

Alasan utamanya adalah, pada tahun 2012 ini desa-desa pemekaran tersebut harus membangun berbagai fasiltas seperti salah satunya kantor desa. Sehingga jika dana yang ada digunakan untuk melakukan pembangunan kantor desa maka dana untuk fisik lainya akan menjadi berkurang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil, H Edy Syafwannur, meyakini kekurangan tersebut dapat diatasi apabila desa-desa baru itu mendapat penambahan dana Rp 250 juta ditambah Rp 100 juta untuk keperluan pembangunan kantor desa.

“Artinya setiap desa baru mendapatkan dana Rp 350 juta,” ungkapnya Kamis (19/4).

Khusus untuk desa lain tentunya lanjut Edy Syafwannur harus berdasarkan ketentuan dan aturan main BPMPD yang ditentukan melalui indeks penilaian seperti skor. Tujuanya, agar desa-desa tidak beranggapan miring terhadap BPMPD  (pilih kasih, red).

“Skornya bisa dari luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan, indeks kemahalan kontruksi dan kekompakan lembaga-lembaga desa serta dinilai dari hasil kerja maupun pembangunan tahun sebelumnya,” jelas Iwan sapaan akrab Edy Syafwannur.

Dicontohkan Iwan, tentang cara pemberian skor, misaknya untuk luas wilayah skornya 5, jumlah penduduk 5, jumlah kelembagaanya 3, indeks kemahalan kontruksi 5 dan lain sebagainya. Sehingga dilakukan penilaian dan penjumlahan. Maka walaupun desanya besar, tetapi indeksnya secara total rata-ratanya rendah maka yang dapat bisa saja desa yang jumlah penduduknya kecil. Dengan catatan skornya melebihi syarat yang sudah ditentukan, “Dan tidak jarang desa yang skornya lebih dari standar diberikan bonus, Rp 100 juta/desa. Namun semua itu, melalui penilaian yang kita lakukan secara ketat,” jelasnya.

Dari semua itu, kesimpulan yang disampaikan Kepala BPMD tersebut terhadap dana-dana ini masih belum bisa seperti yang diharapkan masyarakat. Sebab masih banyak kekurangan yang meski dilengkapi, baik dari sisi fisik, sarana prasarana, maupun dari sisi pembinaan dan pemberdayaan.

“Semua harus diimbangi, jangan sampai desa dan sarana prasananya maju, tapi masyarakat tidak berdaya akhirnya terdapat kelemahan yang bisa dimanfaatkan orang lain,’imbuhnya, sambil mengatakan tugas BPMPD selain melakukan pembangunan fisik, darana dan prasaran juga melakukan pembinaan dan pembedayaan masyarakat di semua kelembagaan desa.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) di Kabupaten Inhil dipastikan molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Pasalnya, hingga saat ini peralatan rekam data yang digunakan untuk proses pembuatan e-KTP tersebut belum juga datang.

Peralatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang seharusnya sudah sampai ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada Maret 2012 kemarin belum juga datang. Sehingga terjadi penundaan lagi pada bulan awal April 2012, namun sampai sekarang belum juga terlihat realisasinya.

Menaggapi persoalan ini Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhil, H Dianto Mampanini mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, peralatan e-KTP tersebut saat ini tengah dipersiapkan pengirimannya ke Kabupaten Inhil.

“Kita akui terjadi dua kali keterlambatan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, tapi hingga saat ini belum juga ada realisasi. Mudah-mudahan informasi yang kita terima terakhir kemarin benar, sehingga dalam waktu dekat peralatan pembuatan e-KTP sudah bisa kita terima,” harap Dianto Kamis (19/4).

Secara otomatis keterlambatan Pemerintah Pusat mengirimkan peralatan e-KTP ke Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Inhil, maka akan berdampak pada pelaksanaan pembuatan e-KTP sebagai mana yang sudah di jadwalkan sebelumnya. “Sulit untuk dipastikan, yang jelas masih di tunggu,” ungkapnya.

Sedangkan mengenai biaya pembuatan e-KTP lanjut Dinato, pihaknya masih belum bisa menjelaskan, pasalnya untuk pengenaan biaya harus mendapat persetujuan dari Dewan secara kelembagaan. Dengan adanya persetujuan dewan maka secara hukum dapat dipertangung jawabkan.

“Dengan demikian, kita pasti tidak bisa melaksanakan pembuatan e-KTP sesuai jadwal. Makanya kita mendesak pemerintah pusat agar secepatnya mengirimkan peralatan e-KTP. Sebab program yang akan dijalankan ini merupakan program nasional,” imbuhnya sambil mengatakan sosialisainya sudah dilakukan sejak lama.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo menyatakan bahwa saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil terbilang masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karenanya, ia berpesan kepada guru untuk memberikan pembekalan ilmu kepada generasi penerus sejak pendidikan dasar. Dinilainya, kegagalan dalam tahap ini akan berimbas sampai pada tahap-tahap berikutnya.

Pernyataan ini disampaikan Wabub dalam kata sambutannya usai melakukan pelantikan pejabat esselon IV, Kepala sekolah dan Pengawas sekolah bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (18/4/2012)

“Profesi seorang guru sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan penghargaan yang tentunya mencukupi juga. saat ini sudah cukup sulit menemukan guru melakukan profesi ganda untuk sekedar mencari tambahan penghasilan. Artinya, amanah diberikan jabatan itu haruslah disyukuri dan tentunya rasa syukur itu juga diwujudkan dengan memberikan pengabdian secara sungguh-sungguh dalam mendidik generasi penerus,” Ujar Wabub berpesan.

Wabub juga berpesan agar dalam menjalankan pekerjaan pejabat tidak melanggar aturan yang sudah digariskan.

“Saya berpesan untuk terus belajar agar setiap bidang yang diamanahkan harus dipahami benar apa aturan yang berlaku agar nantinya dalam bekerja tidak bertentangan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Tambah Wabub.

Seluruh pejabat yang dilantikan adalah sebanyak 236 Pejabat Esselon IV, 37 Kepala sekolah SD dan SMP dan 1 orang pengawas sekolah SMA/SMK. (fsl)

Jangan sampai orang yang memimpin negeri ini adalah orang yang munafik, hingga membuat kehancuran yang nyata

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski pelaksanaan Pemilukada Inhil masih cukup lama yakni pada 2013 mendatang, tapi gaungnya sudah mulai dirasakan mulai dari sekarang. Tokoh-tokoh Inhil, baik yang berdomisili di Inhil ataupun diluar yang merasa memiliki kemampuan termasuk finansial tentunya, terus sibuk melakukan langkah langkah strategis dalam mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi apakah berupa baleho, maupun langsung turun ke tengah masyarakat.

Terlepas apa yang dilakukan oleh masing-masing kandidat, yang terpenting mereka mau melakukan perubahan kearah yang lebih baik nantinya setelah mereka duduk menjadi orang nomor satu di Inhil. Karena saat ini ada begitu banyak persoalan yang melilit negeri ini yang membutuhkan gebrakan nyata dari pemimpin Inhil kedepan nantinya.

Wakil Ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid SPdI, saat dimintai tanggapan terkait Pemilukada Inhil, Rabu, (18/4), mengungkapkan siapapun punya hak untuk mencalonkan diri pada Pemilukada Inhil mendatang, karena memang itu diatur oleh UU. Hanya saja yang perlu dilihat, Bupati dan Wakil Bupati Inhil kedepan meski mampu membawa perobahan daerah ini kearah yang lebih baik.

Saat ini berbagai permasalahan menimpa negeri ini, salah satunya menyangkut pada tingginya angka kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri sektor utama roda perekonomian masyarakat ada dibidang perkebunan dan pertanian. Saat ini, dimana-mana kita dapati kerusakan lahan perkebunan masyarakat apakah itu karena intrusi air laut, serangan hama, lahan perkebunan yang sudah tergerus usia sampai pada persoalan lainnya. Itu semuanya harus ada solusi konkrit oleh pemimpin Inhil kedepan nantinya.

“Selama ini kemiskinan yang terjadi tidak terlepas dari persoalan kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Hendaknya kedepan ada upaya konkrit yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan didaerah ini. Selama itu tidak diperbaiki upaya pemberantasan kemiskinan yang dilakukan tidak lebih sebuah retorika belaka,” katanya.

Persoalan lainnya adalah menyangkut pada perbaikan infrastruktur pendidikan. Sering kita dengar ada bangunan sekolah yang kondisinya hampir ambruk, atau anak-anak yang belajar menumpang kegedung lain, hanya karena persoalan gedung sekolah mereka sudah tidak layak digunakan. Kondisi itu tentu membuat kita generasi muda prihatin akan nasib negeri ini kedepan.

“Tidak mungkin rasanya kita berbicara peningkatan kualitas pendidikan, kalau ada begitu banyak persoalan yang menyangkut dengan dunia pendidikan kita. Kita baru pantas berbicara mutu, kalau persoalan tersebut sudah kita selesaikan,” paparnya lagi.

Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan moral generasi muda. kita saksikan sudah begitu banyak terjadinya pergeseran nilai luhur yang selama ini ditanamkan oleh generasi pendahulu. Semuanya itu hilang, akibat tidak adanya contoh kepemimpinan yang ditampilkan oleh pejabat di daerah ini. Padahal generasi muda hari ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang. Apa jadinya daerah ini, kalau generasi mudanya memiliki akhlak yang rusak.

“Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi tauladan bagi semua orang. Ucapan dan perbuatan meskilah sejalan, sehingga apa yang disampaikan akan dengan mudah diikuti oleh masyarakat. Jangan sampai orang yang memimpin negeri ini adalah orang yang munafik, hingga membuat kehancuran yang nyata,” katanya.

Masih menurutnya, Inhil membutuhkan pemimpin yang tidak korup. Sebab korupsi yang telah menggurita di Negara ini dan menjadikan kehancuran diberbagai aspek kehidupan. Kalau memang kriteria itu mampu dipenuhi, rasanya pantas didukung terlepas siapapun orangnya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Berdasarakan pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro  Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), hingga April 2012 ini, terdapat sebanyak 495 koperasi, baik simpan pinjam maupun, koperasi serba usaha.

Sedangkan lokasi berbagai koperasi tersebut diketahui tersebar di seluruh kecamatan se Inhil. “Alhamdulillah, untuk di Inhil, sejauh ini belum kita temuai koprasi yang bisa dikatakan tidak jelas atau koprasi liar,” sebut Kepala Kepala Dinas Koprasi Inhil, Mizwar Efendi, kemarin.

Jika nantinya terdapat koperasi yang tidak memiliki badan hukum jelas, khususnya di wilayah Inhil, maka kata Mizwar akan dilakukan peninjauan perizinnan dan legalitas maupun syarat-syarat mendirikan koperasi.

“Untuk memastikan punya atau tidak punya izin, tentunya kita harus melakukan pengecekan dilapangan terhadap masing-masing koprasi ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan akan mengambil tindakan tegas, jika benar terdapat koperasi nakal apalgi jika koprasi tersebut memiliki badan hukum tapi tidak berfungsi sebagai mana mestinya atau berperan seperti layaknya koperasi-koperasi liar.(fen)