Tinggal 4 Kecamatan Yang Belum Tuntas Salurkan Raskin

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Realisasi penyaluran beras rakyat miskin (raskin) untuk Kabupaten Indragri Hilir (Inhil)  Januari-Mei  2012 telah mencapai sekitar 95,67 persen. Hal ini dil ungkapkan oleh  Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Tembilahan,  A Faizal Ashari.

Menurut dia, setiap bulannya, pasokan Raskin yang akan di distribusikan dari gudang Bulog Tembilahan sebanyak 769.980 ton, dan
saat ini progres penyaluran Raskin di Inhil telah mencapai  95,67 persen atau sebesar sebanyak 3.683.235 kilogram sampai dengan alokasi bulan Mei 2012.

“Saat inil hanya tinggal 4 Kecamatan yang belum tuntas dalam penyaluran Raskin. Diantaranya Kecamatan Tempuling, Tanah Merah, ConsonTanah Merah, Concong yang baru mengambill jatah Rasknnya sampai dengan alokasi bulan April 2012, sementara untuk Kecamatan GAS baru mengambil 3 bulan alokasi Raskinnya di tahun 2012 ini,” paparnya.

Faizal mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran raskin di beberapa daerah sudah 100 persen. Namun di beberapa daerah lainnya masih ada yang baru mencapai 70 persen dari target. “Sampail hari ini kita masih menunggu 4 kecamatan tersebut untuk mengambil jatah Raskin mereka sampai bulan Juni 2012,” tandasnya.

Dijelaskannya lebih jauh, untuk pendistribusian Raskin di Inhil sampai saat ini belum ditemukan kendala, hal ini terbukti dengan realisasi Raskin saat ini telah mencapai sebesar 95,67 persen. maka dari itu dia berharap pada 4 kecamatan tersebut untuk segera mengambil alokasi Raskinnya,  agar dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu tentunya agar seluruh jatah tersebut dapat didistribusikan sesuai dengan jadwal hingga bulan Juni mendatang

“Kami optimistis seluruh jatah raskin yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Inhil akan tuntas disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS),”imbuhnya.(Fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org )– Dinas Tenega Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui program perluasan kesempatan kerja tahun 2012 dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bidang wirausaha.

Demikian dikatakan Kepala Dinsnakertrans Inhil, H Hafitsyah. Menurutnya, waktu pelaksanaanya  hanya tinggal menunggu surat dan beberapa administrasi. “Yang jelas dalam waktu dekat. saat ini kita masih menunggu surat dari tinggkat atas,” jelas Hafitsyah baru-baru ini di Tembilahan.

Lanjutnya, kegiatan pembekalan tersebut merupakan kegiatan untuk membekali para wirausaha mandiri dengan pengetahuan tentang dasar-dasar usaha mandiri, sehingga diharapkan kedepannya para peserta akan memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan usaha.

“Paling tidak, melalaui pembekalan ini para peserta mampu memasuki dunia usaha dan dapat bersaing menjadi wirausahawan,” harapnya.

Adapaun para pesertanya, kata Hafitsyah lagi, akan dicari dari 20 kecamatan se Inhil. Namun dia belum bisa mengatakan kecamatan mana yang akan menjadi pemusatan pembekalan. “Intinya, ada beberapa kriteria calon peserta yang kita cari. Seperti, yang bersangkutan masih pengangguran” paparnya.

Program pemerintah itu dibentuk akibat tingginya angka pengangguran dikalangan kaum muda, sehingga menjadi keprihatinan pemerintah mengingat mereka sebenarnya memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang baik. Namun tidak mendapat arahan secara sepesipik. Oleh karena itu Pemerintah Pusat membentuk kegiatan TKM untuk memberdayakan SDM yang memilki potensi khususnya dibidang wira usaha sejenisnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Komisi II DPRD Inhil di dua Kecamatan (Concong dan Kuindra .red), didapati penjualan BBM jenis solar dilakukan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk ini, Kadisperindag janji akan menindaklanjuti.

“Benar, dari hasil pantauan kita bersama komisi II DPRD Inhil baru-baru ini, kita temukan penjualan minyak solar yang dilakukan pangkalan jauh diatas HET yang ditentukan. Kita akan coba pelajari dimana letak salahnya. HET-nya yang tidak relevan lagi dengan kondisi dilapangan atau memang ada permainan dari pangkalan-pangkalan itu sendiri” Sebut Rudiansyah ketika dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Secara aturan, dijelaskan oleh mantan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan ini, pangkalan hanya dibenarkan melakukan stok minyak maksimal 6000 liter, kalau lebih dari itu, ijinnya Gubernur yang berikan.

Mungkin saja menurut Rudiansyah lagi, karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh ke APMS, menyebabkan biaya tranportasi besar dan terpaksa menaikan harga jual kepada masyarakat. “Yang jelas, kita punya daftar di APMS mana mereka mengambil, kita akan hitung jarak tempuh mereka untuk mengetahui biaya tranportasi sebenarnya yang dibutuhkan dan kita akan pelajari dimana titik persoalannya,”papar  Rudiansyah.

Ketika dipertanyakan detikriau.org mengenai pernyataan dari salah seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Concong luar yang menyebutkan bahwa pembelian mereka pada APMS memang sudah diatas HET dan bahkan sejak dulu menurutnya disperindag juga mengetahui ditambah masyarakatpun tidak keberatan, Rudiansyah sempat terkejut dan untuk itu ia menyatakan akan mempertanyakan kebenaran pernyataan pengusaha pangkalan ini.

”Masyarakat keberatan atau tidak saya rasa bukan itu persoalannya. HET itu merupakan hak masyarakat untuk mendapat jaminan harga tidak dipermainkan seenaknya. Kita akan pertanyakan pernyataan mereka ini, apa benar seperti itu. Sedangkan apabila disebut disperindag mengetahui mereka menjual diatas HET, saya bantah hal ini. Secara pribadi saya tidak tau karena saya memang baru beberapa bulan ini duduk sebagai kadisperindag.” Pungkas Rudiansyah.(fsl)

Jubir Subkontraktor: Ini Bukan Sekedar Ancaman

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Ancaman subkontraktor pembangunan main stadium (stadion utama) PON XVIII, tampaknya bukan hanya gertakan. Belasan sub kontraktor menyatakan siap membongkar main stadium PON pada kamis (24/5) besok jika pihak perusahaan konsorsium tidak membayar hak mereka sebesar Rp. 20 Milyar yang sudah tertunggak selama 7 bulan.

“Kita tidak main-main, ini bukan hanya sekedar ancaman.kalau ke-3 konsorsium tidak juga memenuhi tuntutan kami, akan kami bongkar saja. Tunggu saja buktinya, kamis besok,” ujar juru bicara Forum Komunikasi Sub Kontraktor Main Stadium, haris setiawan kepada wartawan disamping lokasi main stadium disamping lokasi masuk kampus Universitas Riau, Pekanbaru.

Kemaren, 10 dari 15 Sub Kontraktor mengadakan pertemuan untuk menetapkan pembongkaran main stadium PON. Kesepakatan di dalam stadium yang hamper bernilai 1 Triliyun itu dibuat karena pihak konsorsium tidak kunjung memenuhi janji pertemua maupun pembayaran hasil kerja mereka yang tertunda sejak 7 bulan yang lalu.

10 Sub Kontraktor yang bersepakat yakni, PT. Hari Puas dan Soan, PT Teknik Umum, PT Mitra Utama Karya, PT Pesky Rekayasa, PT Lamidi Langgeng, PT. Golden Ramp, PT. Themaco Langgeng Jaya, PT. Tri Jaya Maju Bersama, PT. Datra Internusa dan terkahir PT. Hihchins Internusa. (Vokal/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) nyatakan akan melakukan penataan kembali letak Agen Premium Minyak Solar (APMS). Penataan ini dimaksudkan agar keberadaan APMS mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dijelaskan Kadisperindag Inhil, H. Rudiansyah, dari 20 Kecamatan se Kab. Inhil saat ini hanya terdapat 10 AMPS dan letaknya tidak proporsional.” Dari 10 AMPS, 4 berada di Kecamatan Tembilahan. Bahkan seperti APMS Tanjung Raja Perkasa, APMS yang berada di Kecamatan Kateman ini juga mengakomodir kebutuhan solar di 5 Kecamatan (Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan Mandah. Red). Akibatnya, tentu akan berpengaruh kepada harga jual dikarenakan adanya tambahan biaya tranportasi yang cukup besar.”Ujar Rudiansyah saat dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Menurut Rudiansyah lagi, sesuai ketentuan, APMS diharuskan juga untuk melakukan penjualan secara eceran kepada masyarakat. Suplay BBM langsung diantarkan pertamina sampai ke APMS.”ini yang menjadi dasar kita untuk menata kembali letak keberadaan APMS-APMS agar lebih proporsional dalam mensuplai kebutuhan solar disemua kecamatan di Inhil.”Selama ini kita melakukan perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan titik awal di Tembilahan, artinya, penambahan jarak tertentu akan dibebankan juga tambahan biaya dalam rupiah tertentu. Perhitungan seperti ini tentunya akan berakibat penambahan biaya akan semakin besar untuk daerah-daerah yang jauh dari Tembilahan. Dengan pertamina melakukan suplay solar sampai di APMS, tentunya untuk menghitung penambahan biaya penentuan HET cukup kita hitung dari titik dimana APMS itu berada. Kalau letak APMS tidak terlalu jauh, tentunya HET yang akan kita tetapkan juga tidak akan berbeda jauh dengan harga resmi yang ditetapkan pertamina. Artinya, masyarakat akan mendapatkan kebutuhan solar dengan harga yang wajar.”Terang Rudiansyah.

Untuk merelokasi APMS tentu tidaklah mudah. Memindahkan letak usaha berarti diperlukan penambahan investasi baru. Makanya ditambahkan Rudiansyah rencana ini akan coba dilakukan secara bertahap.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) asal daerah pemilihan 3, Edy Harianto menyatakan keberatan dengan rekomendasi yang diberikan pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan Kecamatan Kemuning menjadi Ibukota sementara untuk usulan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Tegasnya, Apa bila ini tetap dilakukan, Kecamatan Enok akan keluar dari Kab. Insel.

Menurut Edy Sindrang, panggilan akrab Edy Herianto ini ketika ditemui detikriau.org diruang Komisi II DPRD Inhil, Rabu (23/5), kajian penetapan Ibu Kota seharusnya dilakukan oleh Tim yang Independen dan didasari atas pertimbangan yang matang. Disamping persoalan infrastruktur, masalah rentang kendali juga menjadi pertimbangan yang  sangat fital. Edy Sindrang juga mempertanyakan apa makna yang dikatakan oleh Tim dari Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau bahwa penetapan itu didasari dengan kondisi realitas dilapangan.

“apa realitas dilapangan yang dimaksud? Disamping infrastruktur, rentang kendali seharusnya juga suatu pertimbangan yang sangat fital. Karena apapun alasannya, tujuan pemekaran tentunya untuk mendekatkan titik birokrasi atau rentang kendali. Coba bayangkan saja, dari Kecamatan Enok ke Kecamatan Kemuning dibutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Dalam kondisi jalan yang sangat hancur saat ini, waktu yang dibutuhkan menjadi 6 jam, sementara dari Kecamatan Enok menuju Kecamatan Tembilahan (Ibukota Kab.Inhil. red) hanya dibutuhkan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Jadi kenapa kami harus gabung ke Kab. Insel? Kan lebih baik kami tetap saja seperti saat ini dan bergabung ke Kab. Inhil. Jadi, kalau tetap dipaksakan Kemuning dijadikan Ibukota, Kecamatan Enok akan menarik diri dari Kab.Insel dan akan tetap bergabung dengan Kab.Inhil. ”Ujar Politisi dari Partai Golkar ini dengan lantang.

Apa yang ia ungkapkan ini menurut Edy Sindrang bukan didasari dari perasaan ego tetapi semata demi masyarakat kedepannya. “Saya tidak ngotot Kecamatan Enok harus dijadikan Ibukota. Kecamatan manapun boleh dengan catatan harus melalui kajian yang benar dan oleh tim yang independen. Apalagi kalau dikatakan untuk kepentingan pribadi. Inipun tidak. Tidak jadi anggota Dewan pun tak apa-apa. Saya kembali bertani lagi seperti dulu. Tetapi sebagai masyarakat Enok, dan saat ini saya wakil mereka, tentu saya perlu memikirkan nasib saudara-saudara saya di Kecamatan Enok. ”Imbuhnya.

Diejlaskan Edy sindrang lagi bahwa ia merasa berkewajiban mengemukakan hal ini Karena menurutnya, bicara masalah pemekaran, bukan bicara untuk tujuan 1 atau 2 hari tetapi untuk tujuan kedepan yang sangat panjang. “Jadi, sejak awal seluruh kajian harus dipertimbangkan dengan matang agar seluruh kepentingan masyarakat semua kecamatan akan terakomodir dengan adil demi tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti apa yang di cita-citakan dari suatu pemekaran .” Pungkas Edy Sindrang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan mendukung Kecamatan Kemuning menjadi ibukota sementara untuk usulan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan. Rekomendasi tersebut dikatakan diperoleh berdasarkan hasil peninjauan tim dari Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau.

‘’Ya memang kita sudah turun untuk melihat kondisi realitas di lapangan. Kita melihat Kemuning dapat menjadi ibukota sementara Indragiri Selatan,’’ ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada wartawan saat itu di Pekanbaru.(fsl)