TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir antara perwakilan petani plasma hibrida PIR Trans di 3 Kecamatan dengan pihak INTI (Sambu Group) terkait persoalan anjloknya harga pembelian kelapa yang pada awalnya sempat berjalan alot dan cenderung memanas, akhirnya menghasilkan satu kesepakatan untuk segera membentuk tim kajian baru guna melakukan rumusan harga pembelian ditingkat petani. Sebelum diperoleh hasil kerja tim kajian, manajemen sambu group sepakati untuk kembali menaikan harga beli sebesar Rp. 50 per butir kelapa untuk semua klasifikasi.

Dari pantauan detikriau.org pada jalannya rapat mediasi di Aula Kantor Bupati Inhil, Jum’at (25/5) sore, Manajemen perusahaan yang dikomandoi oleh Direktur sekaligus merupakan putra kerajaan Sambu Group (owner) PT. RSUP/RSTM, Mr. Tay Chiatung (Putra dari Tay Juhana yang lebih dikenal dengan panggilan Mr. T) didampingi beberapa orang manajer sempat terlihat beberapa kali terjadi perdebatan sengit dengan perwakilan petani.

Awalnya, Putra Mr. T ini masih bersikukuh bahwa penurunan harga pembelian kelapa oleh perusahannya dikarenakan terjadinya penurunan harga yang sangat drastis pada produk turunan olahan kelapa dipasaran dunia.”Eropa dan Amerika merupakan tujuan utama pemasaran produk perusahaan kami. Belakangan, harga minyak olahan kelapa termasuk produk santan mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Ini yang menjadi penyebab utama kenapa harga pembelian kami ditingkat petani juga dengan terpaksa harus kami lakukan penyesuaian,”Ujarnya berdalih.

Saat itu, perwakilan petani melalui ketua Tim Sembilan, Mahyudin, S.Pdi bersikukuh agar pihak perusahaan mematuhi hasil keputusan Tim kajian dari Fak. Pertanian UNRI tentang revisi rumusan harga yang telah disepakati pada rapat tertanggal 16 Desember 2009 di Aula Kantor Bupati Inhil.

Revisi rumusan harga ini didasarkan kepada surat mentri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 628/Kpts-II/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang ketentuan pembelian harga kelapa hibrida petani dan penetapan pembelian harga kelapa hibrida petani PIR-Trans yang mengacu pada rumusan harga. Dalam surat Menhutbun ini menyebutkan bahwa rumusan harga pembelian kelapa hibrida sudah tidak sesuai lagi karena hanya memperhitungkan daging buah saja sementara bagian lain dari buah hibrida, seperti tempurung, air dan sabut kelapa tidak diperhitungkan. oleh karenanya diperlukan kajian ulang terhadap komponen pembentuk rumusan.

Ketua Perwakilan kelompok petani. Mahyudin menegaskan bahwa komponen pembentukan rumusan harga yang diperhitungkan oleh tim kajian dari UNRI saat itu disamping memperhitungkan minyak kelapa dan santan juga memperhitungkan harga untuk bungkil, tempurung dan sabut. Ia juga mendesak agar pihak perusahaan mematuhi hasil keputusan yang telah disepakati agar dalam menetapkan harga pembelian kelapa hibrida ditingkat petani bukan semata-mata didasarkan pada fluktuasi harga pasaran dunia pada produk hasil minyak dan santan.

“Petani kita sudah sudah cukup lama merasa gerah. Kita nilai perusahaan selama ini tidak pernah berlaku adil dan cenderung membodoh-bodohi. Saat harga pasaran dunia produk minyak dan santan melonjak, kenapa kenaikan harga pembelian ditingkat petani baru dilakukan setelah ada permintaan dari petani. tapi sebaliknya saat harga pasaran turun, tanpa bla bla bla, harga juga langsung merosot turun.”Ungkap Mahyudin dengan suara lantang.

Mr. Tay Chiatung berdalih bahwa hasil keputusan saat itu belum merupakan keputusan final karena belum memiliki legal formal bahkan disebut hanya sebatas kesepakatn lisan.  Bahkan saat itu, salah seorang manajer Sambu Group, Ahlim Ginting malah menyebutkan hasil keputusan tiga tahun lalu itu belum sempat mereka baca.

Pernyataan ini tentunya kembali mendapat kecaman perwakilan petani, mereka menilai alasan yang dilontarkan Tay Chiatung dan Ahlim Ginting terlalu mengada-ngada. “Anda saat itu tidak ikut menghadiri rapat, jadi tolong anda jangan sok tau. Keputusan saat itu sudah merupakan keputusan final dan didasari oleh hasil dari tim kajian.”Sanggah Mahyudin.

Bahkan dalam kesempatan itu, Sekdakab Inhil, H. Alimudin juga mengakui pertemuan tiga tahun lalu sudah merupakan keputusan final. Diakui Sekda, Dalam rapat saat itu, setelah sempat beberapa kali mengalami dead lock, akhirnya di dapatkan satu kesepakatan. Hanya saja menurut Sekda lagi, Pemkab memang luput melakukan monitor atas hasil kesepakatan tersebut.” Gejolak yang timbul saat ini saya nilai diakibatkan keputusan rumusan saat itu ternyata tidak dijalankan,”Kritik Sekda.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Inhil ini yakni, Zulkifli, Herwanissitas, Edy Harianto, dan Helda Suhanura sempat dua kali dipending. 10 menit waktu jeda pertama menawarkan solusi untuk dibentuknya kembali tim kajian yang akan melakukan perhitungan rumusan harga dan menjelang didapatkannya hasil kajian tim, pihak perusahaan bersedia menaikan harga pembelian Rp. 25 untuk setiap butir kelapa pada semua klasifikasi.

Karena petani menilai pertemuan ini memang dimaksudkan untuk mencari kebaikan pada semua pihak mereka menyetujui untuk dibentuknya kembali tim kajian. Namun untuk kenaikan harga yang ditawarkan kembali mengalami jalan buntu dan terpaksa dilakukan jeda waktu kedua.

Dalam jeda waktu kedua, Tim kecil yang terdiri dari Sekdakab Inhil, Alimudian, Asisten I, Said Ismail, Asisten II, Syafrinal Hedi, Camat Pulau Burung dan Camat Teluk Belengkong melakukan rapat diruang sekda yang diikuti oleh pihak perusahaan yang diwakili Mr. Tay Chiatung, 3 orang perwakilann petani serta pihak DPRD Inhil yang diwakili Herwanisitas. Jeda kedua ini diperoleh kesepakatan perusahaan akan menaikan harga sementara Rp. 50 untuk setiap butir kelapa pada semua klasifikasi dan akhirnya rumusan ini mendapatkan kesepakatan dari semua pihak. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 120 Camat dan Kepala Desa (Sekdes) se Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal, tahap I, di Aula Hotel Telaga Puri, jalan Lingkar II Tembilahan, Jumat (25/5).

tujuan kegiatan tersebut, selain salah satunya untuk memprcepat pembangunan ekonomi lokal, juga untuk mencapai dan mencari alternative kebijakan ekonomi masyarakat lokal. Sehingga sasaranya, dapat merumuskan kebijakan alternative antara Pemerintah dan para pelaku usaha.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomo Setdakab Inhil, H Sirajuddin, sekali gus sebagai Panitia Pelaksana kegiatan, menyatakan beberapa hal yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat. Salah satu materinya adalah, percepatan ekonomi, badan usaha milik desa (Bumdes).”Ini merupakan sebuah strategi kita untuk mengembangkan ekonomi lokal, dan tremasuk didalamnya, pengembangan ekonomi lokal itu melalui kebijakan pemerintah dalam merumuskan ekonomi kerakyatan,” ujar Sirajuddin.

Kemudian menurut Sirajuddin, pengertian lain dari pembangunan ekonomi lokal, adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam sebuah wilayah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, H Alimuddin RM, pada kesempatan serupa menuturkan beberpa tujuan lain dari kegiatan itu, seperti proses transper informasi antara nara sumber dengan para peserta rakor, terutama tentang peningkatan ekonomi lokal. Dimana, menurut Sekda, Kades dan Camat, mendapatkan informasi lebih dalam memprogramkan dan pengembangan ekonomi lokal, sebagai salah satu kebijakan pembangunan.

“Silahkan berdiskusi, terutama mengenai hambatan-hambatan yang menyangkut masalah ekonomi. Namun tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan pembangunan,” ajak Sekda.

Berdasarakan pengalaman lanjut Sekda, anjloknya ekonomi dunia, ternyata tidak serta merta berpengaruh terhadap ekonomi lokal yang berada di pedesaan, karena diketahui hingg saat ini perputaran ekonomi lokal de daerah tersebut tetap saja bertahan. Alasan lainya, dikatakan Sekda, karena bapak-bapak pelaku usaha ekonomi lokal desa, lebih mengetahui secara sepesipik terkait dengan beberap factor pengembangan ekonomi lokal.

“Antara lain faktornya adalah, strategi pemasaran dan pengetahu tetntang sumber daya manusia (SDM). Lakukan pembahasan secara mendalam dalam rakor ini, sehingga benar-benar dapat bersaing dalam pengembangan ekonomi lokal. Lalu out putnya bisa menghasilkan apa yang sudah kita kembangkan,”jelasnya.

Acara tersebut, selain dihadir, nara sumber dari luar daerah, juga menghadirkan beberapa nara sumber lokal, sperti Asisten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy, Kepala Bappeda, Hj Alvi Purwati Alwie, Kepala Dinas Pertanian, H Wiryadi, dan beberapa narasumber lainya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Persentase tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas
(SMA) sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikkan sebanyak 2 persen dibandingkan Tahun sebelumnya, jumlah kelulusan tahun ini diperkirakan mencapai 99 persen dari 6 ribuan peserta.

“Yang pasti kita ingin yang terbaik, kalau bisa kelulusan tahun ini bisa mencapai 100 persen. Namun hal itu saya rasa tidak mungkin, sebab ada  beberapa siswa yang sudah terdaftar sebagai peserta UN karena berbagai sebab batal untuk mengikuti. Tapi kelulusan ini kita nilai sudah sangat baik,” Ujar Kepala Dinas Pendidikan, H.Fauzar,  Kamis (24/5) ketika dikomfirmasi detikriau.org diruang kerjanaya.

Fauzar juga berpesan kepada siswa yang tidak berhasil lulus agar tidak patah semangat. Sebab kegagalan menurut Fauzar adalah
keberhasilan yang tertunda.”himbaunya.

Fauzar berpendapat bahwa dunia pendidikan sudah merupakan kebutuhan wajib. Jika seseorang tidak memiliki pendidikan,
kedepanya akan jauh tertinggal. Apalagi, kompetisi dan persaingan hidup semakin ketat.

Pengumuman Kelulusan UN SMA sederajat akan diumumkan pada  sabtu (26/5) mendatang. (Fen)

Rencana pembongkaran Main Stadium PON ditunda. Perusahaan sub kontraktor memberi kesempatan terakhir konsorsium membayar hutang Rabu pekan depan.

PEKANBARU- Hasil pertemuan antara 13 perusahaan sub kontraktor dengan konsorsium pemenang tender pembangunan Main Stadium PON, PT Adhi Karya, Wijaya Karya dan PT Pengembang Perumahan, Kamis (24/5/12) berhasil menyelamatkan-untuk sementara- Main Stadium PON dari pembongkaran.

Para sub kontraktor meski sempat menolak opsi konsorsium (KSO), yang dalam hal ini diwakili Nanang Siswanto, Project Manager PT PP dan juga dihadiri perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Riau Zulkifli. Sedangkan sub kontraktor yang hadir, antara lain PT Thenaco Langgeng Yaja Abadi, PT Hari Puas & Soan, PT Trijaya Maju Bersama, PT Datra Internusa, PT Hihchins Internusa, PT Lamidi Langgeng, PT Pesky Rekayasa Meditama, PT Golden Ramp Contraction, PT Mitra Utama Karya dan PT Teknik Umum.

Menurut informasi yang didapat riauterkini dari salah seorang sub kontraktor yang mengikuti rapat dengan KSO dan Dispora Riau, pertemuan sempat berlangsung tegang. Para sub kontraktor kecewa berat setelah mendapat penjelasan dari Dispora, bahwa KSO sudah menerima pembayaran sekitar 82 persen dari total kontrak Rp 900 miliar.

“Padahal, kepada kami para sub kontraktor, KSO baru membayar sekitar 40 persen. Ini kan, sama saja kami perusahaan kecil memodali perusahaan besar,” keluh Hari P Diarso, Direktur PT Hari Puas & Son, perusahaan yang dikontrak KSO untuk membangun lantai di ruang terbuka luar Main Stadium PON kepada riauterkini.

Kemudian KSO menawarkan pembayaran berkala kepada sub kontraktor. Pekan ini Rp 4,2 miliar dan pekan depan Rp 3,5 miliar. Tawaran tersebut ditolak oleh seluruh sub kontraktor, karena nilainya jauh dari total tunggakkan KSO pada 11 perusahaan sub kontraktor yang mencapai Rp 25,2 miliar. Sedangkan dua sub kontraktor nilai tunggakkannya belum dihitung.

Setelah melakukan perundingan alot, akhirnya sub kontraktor menetapkan limit pembayaran sebesar 80 persen dari total nilai kontrak. KSO diberi kesempatan untuk membayar pada Rabu (30/5/12) mendatang. “Kalau Rabu depan tak bisa membayar minimal 80 persen dari nilai kontrak, kami terpaksa mengambil barang kami dari Main Stadium,” ujar Hari.

Terhadap permintaan sub kontraktor tersebut, Nanang belum bisa memberikan kesanggupan pasti. Ia hanya berjanji akan menyampaikan kepada dua perusahaan anggota KSO lainnya.

Sementara itu, saat jumpa pers usai pertemuan, Nanang mengakui kalau KSO masih memiliki tunggakkan pembayaran terhadpa belasan perusahaan sub kontraktor. Kondisi ini terjadi akibat masih adanya tunggakan Pemprov Riau kepada KSO sekitar Rp 130 miliar.

Sedangkan Zulkifli dari Dispora mengatakan, tunggakan Rp 130 miliar pada KSO belum dibayarkan, karena proses pencarian anggaran untuk Main Stadium PON pada APBD 2012 terhambat payung hukum.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Anggota DPRD Inhil asal daerah pemilihan 6, Helda Suhanura berjanji dirinya akan ikut secara bersama-sama turun dengan masyarakat petani untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan dengan nada suara lantang ia nyatakan akan mundur sebagai anggota  DPRD Inhil apabila persoalan ini tidak juga terselesaikan.

“Kita akan berjuang secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak juga selesai, berhentipun sebagai anggota DPRD Inhil bagi saya tidak ada masalah. Pertemuan kita nanti dengan Pemkab Inhil harus ada titik terang karena menurut saya saat ini masyarakat petani berhadapan dengan pengusaha bertangan besi dan tidak mau melihat masyarakat senang dan bahagia. Namun saya tetap minta kita tetap fokus pada tujuan awal untuk memperjuangkan kesejahteraan Masyarakat.” Sesumbar Helda.

Berdasarkan informasi dari warga petani kelapa, harga penjualan, Kamis (23/5) adalah, Kualitas KB Kina, diameter 12,5 cm Keatas seharga Rp. 950 per butir, Kualitas A, diameter 9,5 hingga 12,5, Rp. 650 per butir dan Kualitas B, diameter 9,5 kebawah seharga Rp. 300 per butir.(fsl)

Petani Sebut Merasa Seperti Dijajah Dibumi Sendiri

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menyikapi terjadinya penurunan harga kelapa, Puluhan warga yang mengatas namakan Tim Perwakilan Petani RSTM dan GHS (Tim Sembilan ) dari tiga Kecamatan Yakni, Kecamatan Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Kecamatan Pelangiran mendatangi wakil mereka di gedung DPRD. Kedatangan Puluhan perwakilan petani kelapa ini diterima oleh Komisi II DPRD Inhil.

Dari penjelasan ketua Tim, Mahyudin, S.Pd.I, kedatangan mereka ini untuk mengadukan terkait persoalan terjadinya penurunan harga kelapa yang mereka nilai sudah sangat tidak proporsional. Menurut penuturannya, orientasi utama dari hasil pengolahan kelapa adalah untuk komoditas Dessicated Coconut (DC) dan Crude Palm Oil (CPO), namun kedua hasil olahan kelapa ini dipasaran dunia sama sekali tidak ada laporan terjadinya penurunan secara signifikan. “Dalam kesepakatan antara petani plasma dan inti, penurunan harga pembelian kelapa petani hanya boleh dilakukan apabila terjadinya penurunan harga di pasaran dunia. Artinya, ini satu-satunya indikator dibenarkannya ada penurunan harga pembelian. Sesuai keterangan pihak manajemen perusahaan, penurunan harga yang terjadi belakangan ini disebabkan melimpahnya stok mereka yang tidak terpasarkan. Ini tentunya sudah menyalahi kesepakatan,”Ungkap Mahyudin dihadapan Anggota DPRD Inhil diruang banggar.

Disamping persoalan diatas, ditambahkannya, hingga kini rumusan harga kelapa yang telah disepakati secara bersama dengan pihak perusahaan (sambu Group) tertanggal 16 Desember 2009 yang lalu bertempat di Aula kantor Bupati Inhil dan juga merupakan rumusan harga kelapa sesuai kajian tim ahli dari Universitas Riau (UNRI) sampai sekarang belum juga terealisasi.

Menurut penjelasan seorang perwakilan petani lainnya, Abdul Salam, dalam satu minggu terakhir ini saja pihak perusahaan sudah menurunkan harga pembelian kelapa petani sebanyak 2 kali. Ia berharap DPRD Inhil dapat menyikapi keluhan masyarakat petani ini dengan bijak.” Selama ini kami petani merasa terjajah. Kami seperti dijajah dibumi sendiri oleh pihak perusahaan,” Ungkap Abdul.

Puluhan warga petani tiga Kecamatan dikawasan pesisir Inhil ini mengancam akan melakukan aksi demontrasi ke perusahaan apabila tidak mendapat keputusan yang jelas dengan turunnya mereka kali ini ke Tembilahan.

“Apapun yang terjadi, pulang atau tidak pulang rombongan kami, kalau tidak ada keputusan yang jelas hingga jum’at malam (25/3), massa kita sabtunya akan melakukan unjuk rasa ke perusahaan.”Masyarakat petani sudah sangat tidak sabar. Kita minta dewan bisa memberika pressure kepada perusahaan agar mau berdialog dengan kami paling lambat jum’at sore .”Tegas Ketua rombongan, Mahyudin.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Inhil yang menjadi pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua Komisi II, Zulkifli dan anggota Zulkarnaen, Irwandi, Edy Harianto termasukanggota DPRD Inhil dari Komisi I, Helda Suhanura berjanji akan segera menindaklanjuti aspira yang didsampaikan petani kelapa ini.”Hari ini bapak-bapak sudah hadir dan menyampaikan aspirasi kepada kami. Mulai saat ini apa yang menjadi keluhan bapak-bapak sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menindaklanjuti.” Ujar Herwanissitas.

Untuk menyikapi hal ini, DPRD menyatakan hari ini juga akan menyurati pihak perusahaan.”Pertemuan untuk sementara kita pending. Jam 14.oo Wib nanti kita akan lanjuti dengan pertemuan dengan Pemkab Inhil di Kantor Bupati,”Pungkas Herwanissitas.

Usai pertemuan di Kantor Bupati pada siangnya, belum diperoleh hasil keputusan apapun . Pemkab Inhil, Komisi II DPRD Inhil, Pihak Perusahaan diagendakan besok, jum’at (24/5) kembali akan adakan  pertemuan. (fsl)