JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya membidik pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Saputra yang kini menjadi tersangka suap kepada anggota DPRD Riau. Kasus tersebut semestinya juga bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar oknum petinggi di BUMN yang sering menggunakan cara-cara ilegal demi mendapat proyek.
Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasni Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa upaya penindakan KPK itu harus menimbulkan efek juga bagi oknum petinggi di BUMN. “KPK jangan hanya berhenti pada level pegawai saja,” kata Ucok saat dihubungi, Minggu (29/4).

Dikatakannya, dalam kasus suap kepada DPRD Riau itu ada barang bukti Rp 900 juta yang diduga sebagai uang suap. Menurutnya, uang Rp 900 juta bukan jumlah kecil yang bisa dengan mudah dikeluarkan Rahmat Saputra dari kas perusahaan. “Karena uang sampai Rp 900 juta itu tentu bisa dicairkan kalau ada persetujuan direksi,” ucapnya.

Lebih lanjut Uchok menambahkan, BUMN juga harus bersaing secara sehat.  “Bagaimana mungkin sebuah BUMN melakukan praktik suap, yang  jelas-jelasnya arahnya korupsi,” katanya.

Sebelumnya Sam Daeng Rani yang juga menjadi pengacara salah satu tersangka suap dana PON dari APBD Riau, M Faisal Aswan,  mengatakan bahwa uang Rp 900 juta yang menjadi barang bukti itu berasal dari PT Pembangunan Perumahan.

Seperti diketahui, awal April lalu KPK menangkap sejumlah anggota DPRD Riau karena diduga menerima suap terkait pembahasan dana untuk penyelenggaraan PON di Pekanbaru. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah anggota DPRD Riau, yaitu Faisal Aswan dan Muh Dunir. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Rahmat Saputra (karyawan PT Pembangunan Perumahan) dan Dharma Putra (pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau).(ara/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa harus berpedoman kepada aturan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Aturan itu yang menjadi payung hukum dalam menerapkan kebijakan dan program di desa. Selain itu, Permendagri Nomor 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi.

Peringatan itu disampaikan Ketua Tim Supra Center, DR Suryo Pratolo di hadapan 157 Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat dari Kecamatan Pulau Burung, Gaung, Batang Tuaka, Reteh, GAS dan Concong, belum lama ini.

Diharapkan seluruh peserta memperdalam materi tentang bagaimana menyusun APB Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan software yang dibutuhkan dipaparkan secara gambling.

Sebelum proses penyampaian materi, terlebih dahulu dilakukan prosesi pembukaan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo yang didampingi Kepala BPMPD, H Edy Syafwannur.

Saat itu, Wabup menyebut selama pelaksanan program Desa Mandiri di Inhil sudah banyak kemajuan yang diperoleh. Namun demikian, masih sedikit desa yang mampu menerapkan mekanisme komputerisasi dan penyusunan APB Desa yang berpedoman kepada aturan yang berlaku di atas.

“ Karena itu melalui kegiatan Workshop yang dilaksanakan hari ini (Kemarin, red) kita berharap seluruh desa mampu mengambil apa yang disampaikan, serta menerapkannya di lapangan” cetus Rosman Malomo (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan melakukan normalisasi Sungai Sabar, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah guna melakukan penyelamatan 2800 hektar kebun kelapa.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Kelompok Tani Niat Tani Sejahtera (NTS), Sungai Sabar, Desa Bekawa, Kecamatan Mandah, Burhanuddin Rafik, Jumat (27/4). Menurutnya, normalisasi Sungai Sabar ini sangat mendesak dilakukan, terutama guna menyelamatkan ribuan hektar kebun kelapa diwilayah setempat. Sebap, dikatakanya konsisi sungai tersebut sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengangkutan hasil kebun kelapa petani.

“Saat ini jangankan air surut, air pasang saja untuk membawa hasil kebun sudah mengalamai kesulitan,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Burhan, konsisi kebun kelapa semakin diperparah akibat banjir air laut ditambah tingginya intensitas hujan terutama pada musim-musim penghujan tiba seperti saat sekarang. “Perkebunan kelapa terendam, mengakibatkan kerusakan diberbagai bagian batang kelapa,” tukas Burhan.

Jika Sungai Sabar itu dilakukan normalisasi, maka diyakini warga aliran air hujan dan banjir pasang dapat langsung mengalir ke arah laut, dan tidak menrendam areal perkebunan kelapa petani yang dijadikan sumber penhidupan selama ini. Memang diakui Burhan, program normalisasi Sungai Sabar sepanjang 5 kilomter pernah di anggarkan  menggunakan APBD Inhil pada tahun 2008, tapi tanpa diketahui alasannya pasti proyek tersebut di lapangan tidak dikerjakan.

“Gara-gara itu sebagian masyarakat sudah melakukan penebangan pohon kelapa demi kelancaran kegiatan proyek itu. Jika normalisasi tidak juga dilakukan maka pendangkalan sungai Sungai Sabar ini akan tersu bertamabah,” ingatnya.

Dengan dilakukanya normalisasi, maka akan berdampak luas bagi perkebunan kelapa petani setempat. Dimana tingkat okonomi masyarakat semakin membaik, karena sudah tidak mendapat hambatan untuk mengangkut hasil kebun.

Berdasarkan data data Kelompok Tani NTS di Dusun Sungai Sabar ini yang lahan perkebunan kelapanya terdiri dari 8 parit. Jika tiap parit memiliki luasan kebun kelapa 350-400 hektar, maka di daerah ini terdapat 2800 hektar kebun kelapa yang terancam.(fen)

 TEMBLAHAN (www.detikriau.org) – Hidayat Hamid SPdI, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Alumni Stai Auliaurrsydin masa bhakti 2012 – 2016. Terpilihnya yang bersangkutan, karena kandidat lainnya yakni Firmansyah AMa, secara mendadak mengundurkan diri dari proses pencalonan ketua. Sehingga pada forum yang dihadiri ratusan alumni tersebut secara sepakat menunjuk Hidayat Hamid sebagi Ketua.

Setelah terpilihnya ketua, forum juga menunjuk beberapa orang tim formatur yang berjumlah 9 orang plus ketua terpilih. Mereka yang duduk sebagai tim formatur adalah Firmansyah, Aswandi Moh Latif, Nurcamelia, Syarifah Fadlina, dan Belia. Ketua dan tim formatur ini bertugas nantinya, untuk menyusun kepengurusan, termasuk tugas lainnya yakni melegalkan organisasi dengan mengaktenoraskan dan mendaftarkan ke Kesbangpol.

Usai terpilih, Hidayat Hamid dalam sambutannya mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh alumni yang hadir atas kepercayaan yang diberikan. Untuk itu ia berkomitmen organisasi ini akan menjadi suatu wadah bernaung bagi para alumni, hingga mampu untuk berkiprah lebih jauh dinegeri ini.

“Saat ini jumlah alumni STAI mencapai ribuan, dengan angka tersebut kita meskinya mampu untuk berkiprah lebih jauh demi kemajuan Inhil, terutama dibidang pendidikan. Makanya dengan adanya ikatan alumni ini, makin memudahkan kita dalam memberikan sumbangsih kepada pihak terkait,” paparnya.

Dalam kesempatan itu ia juga meminta kepada pengurus yang nantinya akan segera dibentuk, untuk dapat bekerja sama secara optimal. Karena pada dasarnya organisasi ini bersipat kolektif, jadi siapapun mereka yang duduk masing-masing punya peran yang sangat penting.

“Sehebat apapun seorang pemimpin, tentu tidak akan bisa mencapai sebuah kesuksesan tanpa dukungan dari seluruh komponen organisasi. Makanya saya berharap semua dari kita dapat bekerja sama dalam memajukan roda organisasi,” harapnya.

Selain itu ia juga berjanji untuk dalam masa kepengurusannya untuk mencarikan sekretariat, karena itu akan memudahkan para alumni untuk berkumpul. Karena tidak semua alumni terkadang mau datang ke STAI, apalagi dengan kemegahan gedung STAI saat ini. Sehingga dengan punya sekretarit tersendiri, nantinya tidak ada perasaan mider dan sebagainya bagi para alumni untuk datang kesekretariat.

Sementara itu M Sidiq SPD.MPD, mewakili Ketua STAI Auliaurrasyidin dalam sambuatannya mengucapkan selamat kepada ketua terpilih. Untuk itu ia berharap kepada kepengurusan nantinya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi para alumni.

“Tidak semua alumni kita mencapai sukses paska keluar dari bangku kuliah. Untuk itu saya berharap kepada organisasi ini untuk memperhatikan nasib-para alumni lainnya yang kebetulan memang tidak semujur rekan-rekan lainnya. padahal dahulu kita sama-sama dalam menuntut ilmu,” imbuhnya.(suf)

Partai Golkar Riau akhirnya mengeluarkan sikap politik. Hasil rapat pleno DPD memutuskan mendukung Indra Muchlis Andan di Pilgubri 2013.

PEKANBARU- Para pengurus harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Riau telah menggelar rapat pleno dan hasilnya memutuskan mendukung Ketua DPD I Golkar Riau Indra Muchlis Andan sebagai bakal calon Gubernur Riau di Pilkada Riau 2013 mendatang.

“Rapat plenonya sudah kita gelar sepekan lalu dan hasilnya memang mendukung Pak Indra sebagai calon gubernur,” ujar Sekjen DPD I Partai Golkar Riau Sarifuddin Hadi saat berbincang dengan riauterkini di Pekanbaru, Jumat (27/4/12).

Keputuan rapat pleno tersebut selanjutnya akan dikirim ke DPP Partai Golkar sebagai aspirasi. “Surat ke DPP sudah saya teken dan mungkin sudah dikirimkan,” tutur politisi yang lebih akrab disapa Emi tersebut.

Dijelaskan Emi, dalam mekanisme penentuan calon gubernur Partai Golkar, keputusan rapat pleno tersebut bukan sesuatu yang mutlak, melainkan dinilai sebatas aspirasi kepada DPP, mengingat otoritas yang menentukan calon gubernur adalah DPP.

Saat ini DPP tengah menjalankan mekanisme partai untuk menentukan calon Gubernur Riau, yakni dengan menggelar survei hingga tiga kali. “Surveinya sudah dilakukan, tetapi kan memang tidak diumumkan secara luas hasilnya,” tukas Emi.

Dikatakan Emi, meskipun mendapatkan dukungan dari hasil rapat pleno DPD I , namun Indra tetap menghargai mekanisme partai dalam menentukan calon gubernur. “Pak Indra sangat memahami mekanisme partai dan beliau sangat menghargai. Sampai saat ini Pak Indra tidak mau mengklaim sudah mendapat restu Golkar untuk maju,” demikian penjelasannya.(rtc)

Jadi Pemateri, Wardan Aktif Perkenalkan Diri.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Indragiri Hilir, H. Fauzar menyebutkan untuk menciptakan sstem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas bukanlah perkara mudah karena harus diselesaikan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang panjang.

Pernyataan ini disampaikan Kadisdik dalam seminar Ilmiah dengan tema Satukan Visi dan Misi Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Menuju Inhil Berjaya dan Gemilang 2025 yang ditaja oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin bersempena kegiatan Silaturahmi Akbar sekaligus pembentukan Ikatan Alumni di Aula Abdurahman siddiq STAI Auliaurrasyidin, Tembilahan, Jum’at (27/4/2012).

Dalam kesempatan itu, Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini juga sempat mengemukakan betapa keterpurukannya dunia pendidikan Indonesia dibandingkan Negara-negara lainnya didunia dalam beberapa dasawarsa belakangan ini.

“Hasil survey UNESCO, Indonesia saat ini dalam dunia pendidikan menduduki rangking ke 58. Dengan peringkat ini, pendidikan Indonesia masih berada di bawah, Malaysia, Singapura, Fhilipin, Thailand dan bahkan Negara Laos. Kenyataan ini harus menjadi pemikiran kita secara bersama apa yang menyebabkan kita tertinggal sangat jauh dalam pendidikan.”Ujar Fauzar dalam memberikan pemaparan sebagai salah seorang pembicara.

Menurut Fauzar lagi, dulu, Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan beberapa Negara Asia lainnya banyak belajar dan menuntut ilmu di Indonesia. Bahkan dari hasil pengalamannya sendiri ke Malaka, Malaysia. Tenaga dokter yang memberikan pelayanan medis yang kini merupakan tempat primadona bagi sebahagian besar masyarakat Indoensia khususnya Inhil untuk mendapatkan perawatan medis, dokter mereka kebanyakan adalah sarjana-sarjana kedokteran lulusan Negara Indonesia.

Disebutkannya kemudian, berdasarkan pengamatannya sebagai kadisdik Inhil yang baru teritung muda ini, ada beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan untuk membenahi pendidikan. diantaranya adalah, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi dengan baik, kompetensi guru/tenaga pengajar secara umum masih rendah dan penyebaran tenaga pendidik yang sangat tidak merata. Persoalan lainnya juga termasuk budaya belajar yang masih lemah serta proses pembelajaran yang masih terpusat pada guru bukan kepada siswa. Kemudian juga termasuk proses pembelajaran yang masih belum mampu memanfaatkan teknologi dan informasi secara maksimal, isi pembelajaran yang kurang terkonseptual yang berakibat mutu lulusan belum mampu bersaing secara global.

“Dengan berbagai hambatan ini, Disdik akan mengupayakan peningkatan kompetensi  tenaga pengajar, pemenuhan fasilitas belajar termasuk sarana pendukung, rehabilitasi sekolah yang tidak layak, standarisasi system pembelajaran termasuk pelaksanaan akreditasi sekolah.”Ujar Fauzar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, H.M. Wardan yang juga merupakan Mantan Kadisdik Inhil yang pada hari ini menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Pendidikan tersebut juga mengemukakan persoalan yang hampir sama dengan yang dikemukakan Fauzar termasuk persoalan ketidakmerataan penyebaran tenaga pengajar dinilai Kadisdikprov menjadi persoalan yang menjadi salah satu penghambat penciptaan pendidikan yang berkualitas.

Hanya saja, dari 20 menit waktu yang disediakan panitia kepada Kadisdikprov, H.M.Wardan hampir sepertiganya habis dipergunakan untuk pemaparan profile pribadi H.M.Wardan. Mulai dari persoalan tempat dan tanggal kelahiran yang berbeda dari sebenarnya, pengalaman jabatan selama di Inhil bahkan sampai pada beberapa persoalan pribadi selama menjadi kadisdikpron Riau. Hal ini semakin memperkuat hembusan angin akan kabar berita bakal majunya H.M.Wardan sebagai salah satu Balon Bupati Inhil mendatang. (fsl)