JAKARTA – Sebanyak 10 kabupaten/kota yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sejak 2011, gagal mencapai target. Ke-10 daerah itu adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Kupang, Kota Denpasar, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kota Tangerang, dan Kota Minahasa Utara.

Meski demikian, Mendagri Gamawan Fauzi mengaku dirinya tetap senang. Pasalnya, secara nasional target perekaman e-KTP sudah tercapai.

Gamawan menyebut, untuk target hingga 30 April di 197 kabupaten/kota secara nasional, sudah melampuai target, yakni 67,2 juta, dari target 67 juta. Jika perekaman oleh 300 kabupaten/kota yang masuk gelombang kedua ikut dihitung, jumlahnya sudah 72,2 juta.

“Bagi saya, tentu saya gembira karena yang dikhawatirkan orang target 67 juta tak tercapai, ternyata malah sudah 72 juta. Mungkin hari ini sudah 73 juta,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (1/5).

Mengenai 10 daerah yang gagal mencapai target itu, menurut Gamawan, ada sebagian yang karena padat penduduknya.  Kota Bekasi, lanjutnya, sudah merekam 1,2 juta e-KTP. Kota Depok sudah 800 ribu e-KTP.  Tapi, karena peralatan perekaman e-KTP hanya sampai ke tingkat kecamatan, kata Gamawan, di kota-kota padat penduduknya, target menjadi berat.

“Bupati dan walikotanya sudah sangat serius. Tapi memang ada yang kurang serius,” imbuh Gamawan. Dia menyebut, ada 19 kabupaten/kota yang malah over target.

Dijelaskan, untuk 2012 ini, masih ada 300 kabupaten/kota yang akan melaksanakan program e-KTP, dengan target 105 juta e-KTP. Jadi, total hingga akhir 2012 nanti, ditargetkan 172 juta e-KTP.

Dia yakin, target bakal tercapai. Ini berdasarkan data, dalam sehari bisa terekam satu juta-e-KTP. Jika sekarang sudah terekam 72 juta, maka kekurangannya 100 juta. Jika sehari bisa konsistem bisa terekam satu juta, maka untuk mencapai target, hanya butuh 99 hari lagi terhitung sejak 1 Mei 2012.  “Padahal kita masih punya waktu enam bulan,” ujar Gamawan, yang menargetkan Oktober 2012 target sudah tercapai.

Gamawan tetap berkomitmen akan mengundurkan diri jika target 172 juta e-KTP itu meleset. Dikatakan lagi, sikapnya ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proyek dengan anggaran Rp5,6 triliun ini. (jpnn)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) serahkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan kepada pasien penderita gizi buruk di beberapa Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tembilahan, Selasa (01/5).

Bantuan tersebat merupakan bentuk kepedulain pemerintah kepada para penderita kasus gizi buruk di Negeri Seribu Jembatan. Selain untuk meringankan penderitaan pasien, bantuan itu juga bertujuan sebagai motivasi para orang tua pasien agar selalau memeriksakan kesehatan buah hatinya.

“Paling tidak orang tua pasien, dapat melakukan penanganan secara mandiri serta aktif untuk melakukan penyembuhan maupun langkah pencegahan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim.

Walau selama ini diketahui, bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberi perhatian terhadap permasalahan masyarakat, tapi masyarakat sendiri harus sadar juga bahwa penanganan masalah kesehatan tidak terlepas dari peran para orang tua mereka sendiri.

Oleh sebab, itu tujun lain penyerahan bantuan tersebut lanjut Rasul, untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Artinya, para orang tua pasien diminta tidak rendah hati, jika ditemukan kasus demikian. Sebab, penemuan penderita gizi buruk oleh petugas merupakan sebuah tugas dan kewajiban.

“Kita terus giat dalam menemukan kasus ini. Sehingga seperti saat ini pemerintah langsung menangani dalam memberikan bantuan baik makanan dan obat-obatan kesehatan,” cetusnya.

Memberikan asupan gizi yang cukup kepada balita sama artinya, berpartisipasi untuk mengurangi kasus penderita gizi buruk di Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu jika penderita gizi buruk tidak sembuh, secara tidak langsung pemerintah sudah disalahkan karena
dinilai tidak memperhatikan rakyat.

“Padahal, pemerintah sudah maksimal memberikan support dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi. Bahkan ada juga pemberian makanan tambahan selama tiga bulan, dan jika diperlukan bisa berlanjut hingga enam bulan,” ungkap mantan Diretur Utama RSUD Puri Husada ini.

Untuk penuntasan kasus gizi buruk ditambahkanya, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, khususnya para orang tua dan keluarga anak. Selain itu, secara rutin memberi asupan makanan yang bergizi yang disediakan pada puskesmas atau pustu.

Adapun jenis bantuan PMT pemulihan susu Bebelac 2400 gr sebanyak 22 kotak, bubur milna 120 gr sebanyak 30 kotak, biscuit milna 150 gr sebnayk 24 kotak, kacang ijo 6 kg, gula pasir 7 kg, minyak sayur 5 kg, dan bahan kontak posyandu yaitu, SBT marie susu 185 gr sebanyak 200 kotak kacang ijo 8 kg, gila pasir 6 kg dan berikit uang transport
untuk para kader posyandu sebanyak 10 orang.

Nama penderita yang mendapat bantuan yakni, Kamuliddin, diagnosa Marasmur Wkwasiorkor umur 23 bulan, berat badan 7,3 kg panjang badan 72 cm. Yenisa, diagnosa Kwasiorkor umur 20 bulan, berat badan 4,9 kg panjang badan 66 cm.(fen)

PELANGGIRAN (www.detikriau.org)– Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, Selasa (01/5) melantik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Forum Posyandu dan Muslimat (FPM) nahdatul umat (NU) Kecamatan Pelanggiran.

Kepada organisasi yang dilantik tersebut diharapkan mampu memayungi para anggotanya dan dapat memggerakkan roda pembangunan di daerah itu. Kemudian, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, meminta seluruh organisasi ini agar dapat membantu peran maupun tugas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Posyandu, diminta agar mampu membantu pemerintah dalam memberikan pelayan dibidang kesehatan, mendeteksi persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

“Pada intinya, kehadiran  organisasi diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi kepada daerah ini. Terutama yang berkaitan dengan aturan dasar/ rumah tangga (AD/RT) maupun tugas dan peran organisai itu sebenarnya,” ujar Edy.

Respek dan aktif dalam mendeteksi berbagai bertuk persolan itu merupakan salah satu peran  yang harus dilakukan organisai. Organisasi, dikataknya bukan merupakan sebuah wadah untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan anggota serta masyarakat sekitar.(fen)

JAKARTA – Gubernur Riau Rusli Zainal hari ini (1/5) selama hampir sembilan jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap dana PON. Rusli yang tiba di KPK pukul 09.00 dan baru keluar dari ruang penyidikan KPK pukul 17.45 WIB.

Usai diperiksa, Rusli terlihat banyak mengumbar senyum. Namun politisi Golkar itu mengaku lupa tentang jumlah pertanyaan dari penyidik. “Waduh saya lupa, banyak sekali pertanyaan,” kilah Rusli.

Ia hanya menjelaskan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PB PON. “Saya kan sebagai gubernur dan sebagai Ketua PB PON yang tentunya dimintai keterangan,” ucapnya.

Ia justru berharap kasus itu segera tuntas. “Mari kita bantu dan dukung tugas mulia KPK ini untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya,” sambungnya.

Namun Rusli tetap berkilah bahwa dirinya sama sekali tak tahu tentang kasus suap itu. Alasannya saat KPK melakukan penangkapan terhadap DPRD Riau, Rusli mengaku sedang rapat dengan Menko Kesra di Jakarta.

Meski demikian saat ini Rusli sudah masuk dalam daftar nama yang dilarang bepergian ke luar negeri. Lantas bagaimana jika akhirnya Rusli jadi tersangka? “Ndak lah, itu belum. Jangan berandai-andai dulu,” katanya sembair bergegas menuju mobil Innova warna putih B 1091 TOT.(fat/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tidakrampungnya pengerjaan proyek pembangunan pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan  yang di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011, Rp. 2,5 Milyar mengharuskan dana sebesar Rp. 400 juta lebih dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Untuk penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terpaksa membiayai melalui dana APBD Inhil anggaran tahun 2012 senilai Rp. 500 juta lebih.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah saat ditemui detikriau.org diruang kerjanya, Selasa (1/5).” Akibat pekerjaan tak selesai, tahun ini kita terpaksa harus melanjutkan pengerjaan dengan dana APBD sebesar Rp 500 juta lebih. Semua dokumen untuk proses pelelangan sudah diserahkan kepada pihak ULP sekitar awal bulan Maret lalu.”Ujar Rudiansyah.

Menurut Rudiansyah lagi, Kondisi seperti ini tentunya menjadi sesuatu yang cukup disesalkan. Ia menilai tidakrampungnya pengerjaan proyek ini lebih banyak disebabkan ketersediaan waktu yang tidak mencukupi.”Kita bersyukur untuk tahun ini ULP menyegerakan untuk melakukan proses pelelangan proyek. Tentunya kita berharap dengan disegerakannya proses lelang akan memberikan waktu yang cukup bagi rekanan pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.”Kata Rudiansyah.

Dari pantauan lapangan, kini sejumlah pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Pagi jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan terus mempertanyakan kelanjutan pembangunan pasar tersebut. Bahkan, sebagian pedagang mengaku telah menyerahkan data kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil saat melakukan verifikasi terhadap pedagang sekitar bulan Oktober 2011 lalu.

Terkait jumlah kios dan los yang dibangun sebanyak 200 unit seperti yang disampaikan mantan Kadisperindag H Pahrolrozy beberapa waktu lalu , menurut Rudiansyah jumlahnya mungkin tidak sampai sebanyak itu. Namun ia belum dapat memastikan, karena selama menjabat Kadisperindag dua bulan terakhir dirinya belum pernah melihat data tersebut. Begitu juga dengan jumlah pedagang yang sudah diverifikasi oleh Kadisperindag lama yang jumlahnya sekitar 139 orang.

“Terkait berapa jumlah pedagang yang telah diverifikasi, sampai saat ini saya belum tahu, karena datanya belum saya lihat. Apalagi yang katanya jumlah kios dan los mencapai 200 unit, saya rasa tak sebanyak itu lah, tapi nanti akan saya cek lagi dan berkoordinasi dengan Kadisperidag lama,” paparnya.

Ujang, salah seorang pedagang yang salaam ini berjualan di Pasar Pagi mengaku kecewa dengan janji Pemkab yang katanya akhir tahun 2011 pembangunan pasar akan selesai, sehingga awal tahun 2012 pasar tersebut sudah dapat digunakan pedagang untuk kembali beraktifitas. Namun kenyataannya hingga saat ini kondisi bangunan pasar masih terbengkalai.

“Katanya, akhir tahun 2011 lalu pembangunan pasar sudah selesai, tapi sampai saat ini belum bisa difungsikan karena pekerjaan masih banyak yang belum selesai. Kita berharap persoalan ini dapat secepatnya diatasi sehingga para pedagang yang dulunya berjualan di Pasar Pagi itu dapat kembali beraktifitas,” kata Ujang. (Fsl/NL)

Gubernur Riau M Rusli Zainal besok diperiksa penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Jakarta.

PEKANBARU-Dijawalkan besok, Selasa (1/5/12) Gubernur Riau M Rusli Zainal akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terkait dugaan supa kepada anggota DPRD Riau untuk persetjuan penambahan anggaran pembangunan veneu tembang PON.

Berasarkan pernyataan gubernur beberapa waktu lalu, saat dicekal KPK, akan kooperatif dan siap diperiksa kapanpun, maka kemungkinan besar gubernur besok hadir ke gedung KPK.

Kabag Humas Setdaprov Riau Chairul Riski mengungkapkan kalau saat ini gubernur sudah di Jakarta. “Sekarang Pak Gub memang sudha di Jakarta,” ujarnya menjawab riauterkini, Senin (30/4/12).

Hanya saja ketika ditanya mengena kepastian kedatangan gubernur, Riski mengaku belum mendapatkan informasi. Tetapi ia meyakini atasannya tersebut akan hadir.

Sebagai data tambahan, sebagiamana disampaikan juru bicara KPK Johan Budi tadi siang, setelah hari ini penyidik memeriksa tiga saksi, yakni mantan Kadis Pora Riau Lukman Abbas, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan Sekretaris DPRD Riau Zukarnain Kadir, besok penyidik menjadwalkan memeriksa Gubri M Rusli Zainal.(rtc)