TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jumlah Peserta UN SD/MI Kabupaten Inhil Tahun Pelajaran (TP) 2011/2012 sebanyak 13.727 orang siswa/i yang terdiri dari 6.839 orang siswa dan 6.888 orang siswi, terdiri dari 458 SD Negeri, 48 SD Swasta, 2 MI Negeri dan 179 MI Swasta di Kabupaten Inhil.

Hal ini di ungkapkan Ketua Panitia UN Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Sarlan Cahyadi. Disampaikannya, jadwal pelaksanaan UN SD/MI dilaksanakan mulai Senin (7/5) hingga Rabu (9/5), dengan tiga (3) bidang studi/mata pelajaran UN, yakni Bahasa Indonesia dilaksanakan Seni (7/5) mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB, Matematika Selasa (8/5) di mulai pada pukul 08.00 – 10.00 WIB, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Rabu (9/5) di mulai pada pukul 08.00 – 10.00 WIB.

“Jika nantinya terdapat siswa/i yang tidak mengikuti UN yang di mulai Senin (7/5) hingga Rabu (9/5) mendatang, siswa/i tersebut akan mengikuti UN susulan yang telah dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2012 mendatang,” ujar Sarlan, Rabu (2/5) di Tembilahan.

Selanjutnya, ditambahkannya, untuk proses menghadapi pelaksanaan UN tingkat SD/MI TP 2011/2012 ini, dilakukan sama halnya pada pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MI dan SMP/MTs sederajat lalu. “Peroses pelaksanaan UN tingkat SD/MI ini sama halnya dengan pelaksanaan UN SMA/SMK/MA dan SMP/MTs sederajat yang telah berlalu. Tetap di awasi oleh pihak keamanan dari Kepolisian dan tim pengawas Panitia UN,” sebutnya.

Disamping itu ia berharap, pada pelaksanaan UN tingakt SD/MI khusunya di Kabupaten Inhil, dapat terlaksanana dengan baik, aman dan lancar. “Kita berharap, pelaksanaan UN SD/MI ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Dan juga hasil kelulusan nantinya dapat mencapai angka kelulusan 100 persen,” harapnya.(Zo/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik)  Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), Rabu (2/5) menerima sebanyak 693 Kotak berkas Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD/MI. Jumlah kotak berkas UN dihitung dan kemudian disimpan di Kantor Dinas Pendidikan dibawah pengawasan pihak kepolisian Polres Inhil.

Dari 693 kotak terdiri daritiga bidang study yakni,Mate-Matika, Bahasa Indonesia dan IPA dengan rincian,  Untuk Kecamatan Kemuning 21 Kotak,  Kateman 34 Kotak, Keritang 67 Kotak, Reteh 63 Kotak, Concong 15 Kotak, Kuindra 25 Kotak, Tembilahan 40 Kotak, Tembilahan Hulu 24 Kotak, Kempas 25 Kotak, Tempuling 33 Kotak, Batang Tuaka 32 Kotak, Gaung 49 Kotak, Gas 25 Kotak, Tanah Merah 24 Kotak, Enok 43 Kotak,  Sei Batang 17 Kotak, Pelangiran 45 Kotak, Pulau Burung 22 Kotak, Teluk Belengkong 18 Kotak dan Terakhir Kecamatan Mandah 69 Kotak.

setiap kotaknya memiliki masing-masing cadangan  (P3) 1 dan Susulan (P2) 1. Berkas UN ini tiba di Disdik Inhil Sekira Pukul 11.35 Wib mempergunakan Truk diesel BM 9080 TH. Menurut penjelasan Ketua UN Kab. Inhil, Sarlan, seluruh berkas UN diterima cukup dan dalam kondisi baik.

“Seluruh berkas kita terima cukup yakni sebanyak 693 kotak. Besok seluruh berkas akan kita periksa dengan pengawasan petugas kepolisian untuk mencocokan apakah jumlah sampul yang terdapat didalam setiap kotaknya sesuai dengan catatan yang tertera.” Sebut Sarlan.

Setelah semua berkas tersimpan rapi, ruang penyimpanan langsung dikunci dengan kunci ganda. 1 kunci dipegang oleh petugas kepolisian dan 1 kunci lainnya dipegang oleh ketua UN. (fsl)

Tembilahan (Www.detikriau.org) — Rabu (2/5), bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil dilangsungkan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo tampil sebagai Pembina Upacara. Upacara juga turut dihadiri oleh Unsur Muspida, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta  beberapa perwakilan Pelajar se-kab. Inhil.

Dalam amanatnya, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI, M. Nuh  yang dibacakan oleh Wakil Bupati Inhil, mengajak bersyukur atas kembalinya bidang kebudayaan ke Kementerian Pendidikan. Sebab,  menurut Kemendikbud, memang sejatinya kebudayaan dan pendidikan tidak bisa dipisahkan.

“Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita patut bersyukur karena bidang kebudayaan telah kembali ke “rumah besar” pendidikan setelah terpisah lebih dari sepuluh tahun. Kementerian ini, terhitung sejak 20 Oktober 2011 lalu telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.”Pesan Kemendikbud RI

Sejatinya,Ditambahkan Kemendikbud dalam amanatnya, kebudayaan memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Demikian pula sebaliknya, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Ibarat dua keping mata uang. Yang satu dengan lainnya memiliki makna dan nilai yang sama; tidak bisa dipisahkan karena di dalam proses pendidikan ada penanaman nilai-nilai budaya menyertainya.

Sudah tentu tambahan amanah ini jangan diartikan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 ini mengambil Tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”. Tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.(fsl)

MANDAH (www.detikriau.org) – Rabu (02/4) pagi, bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Mandah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (BPMPD) Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, mengukuhkan Forum RT/RW se Kecamatan Madah.

Pengukuhan ini dihadiri segenap tokoh masyarakat dan warga kecamatan tua di Inhil itu. Adapun susunan RT/RW Mandah itu diketuai Firdaus, Sekretaris, Umar K, dan Bendahar, H Ibrahim. Organisasi yang menaungi ujung tombak pelayanan kepada warga tersebut diminta bisa memfasilitasi semua anggotanya dan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kebersamaan antar sesama RT maupun RW.

“Tugas RTdan RW demikian berat dan mulia, kita sangat memahami hal itu. Karena itu adanya forum yang sudah dikukuhkan ini kita harapkan mampu menjembatani kepentingan semua anggotanya,” kata Edy Syafwannur.

Kepada semua RT dan RW Edy Syafwannur meminta mereka tetap ikhlas dalam pengabdian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menurutnya tetap berupaya memberikan perhatian kepada semua ujung tombak pelayanan ini, karena peran mereka dinilai sangat besar dalam kehidupan.

“Jika kita berbuat dengan ikhlas, maka Insya Allah, Tuhan akan membalasanya dengan beribu kebaikan. Namun apabila sebuah pekerjaan kita kerjakan dengan tanpa rasa keikhlasan maka sudah tentu akan menjadi beban dan sia-sia.”Pungkasnya mengakhiri. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 18 petugas penyuluh PNS di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menerima bantuan sepeda motor, Rabu (02/5). Bantuan dari Kementrian Pertanian –RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Komisi IV DPR-RI Hj Nurlia, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat khususnya bagi petani yang tersebar di 20 kecamatan se Inhil.

Pada kesempatan itu, Nurlia mengatakan pentingnya keberadaan petugas penyuluh, karena posisinya sangatlah membantu tugas-tugas pemerintah dan petani dalam upaya peningkatan produksi di sentra pertanian. Oleh sebab itu, melalui bantuan sepeda motor ini diharapkan makin meningkatkan kinerjanya di lapangan.

“Semoga apa yang diberikan oleh pemerintah ini dirawat dengan baik, karena bapak-bapak merupakan orang yang dipercaya pihak Kementrain Pertanian. Rawatlah barang tersebut seperti milik sendiri,” pesanya kepada para penyuluh.

Disamping itu, Nurlia juga berjanji akan berupaya maksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan anggaran di bidang pertanian di Negeri Seribu Jembatan. Apalagi Inhil, merupakan kampung halama dan tanah kelahirnya.

“Apa yang kita perbuat selama ini murni untuk kepentingan masyarakat. Menjelang akhir masa jabatan, saya akan berkonsentrasi dan fokus untuk menampung berbagai aspirasi rakyat,” tukasnya.

Sejauh ini, 174 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Inhil, sudah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 17, 6 milyar dari pemerintah pusat, sedangkan 25 Gapoktan yang belum menerima bantuan dikatakan Nurlia, akan diperjuangakan pada tahun anggran berikutnya.”Gapoktan yang belum dapat itu bagian dari hutang saya,” katanya lagi.

Kepala BP2KP Inhil, Raja Indra Jaya, pada kesempatan serupa mengatakan dari 170 petugas penyuluh pertanian yang tersebar di Inhil, terdapat 44 unit sepeda motor yang dalam kondisi baik sementara beberapa unit lainya dalam keadaan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Sejak tahun 1995 hingga sekarang, kita mendapat bantuan sepeda motor baik dari perintah pusat maupun daerah sebanyak 122 unit. Sedangkan yang dalam kondisi layak pakai ada sekitar 44,”ungkapnya.

Dengan demikian masih ada beberapa unit lagi yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Artinya, jika  digabung secara keseluruhan baik yang bisa dipakai maupun yang tidak, BP2KP masih kekurangan 26 unit sepeda motor lagi untuk operasional petugas penyuluh.

“Terus terang kita katakan bantuan ini merupakan dukungan dan koordinasi kita dengan ibu Nurlia. Nah, dengan adanya bantuan ini berarti sudah mempermudah petugas penyuluh dalam melaksanakan tugas lapangan. Dan yang paling penting mereka harus lebih meningkatkan kinerjanya dilapangan,” harap Indra.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas yang didampingi anggotanya, Yuliantini, meyatakan bantuan yang diberikan tersebut selain untuk mensupot kinerja petugas juga sebagai tujuan medukung program pemerintah dalam meningkatkan surplus 10 juta ton beras hingga 2012 mendatang.

“Tidak perlu kita ceritakan, kontribusi bu Nurlia, namun yang paling penting kontribusi semacam ini dapat terus berlanjut,” tandasnya singkat.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR-RI ini melakukan Reses di berbagai lokasi di Inhil, seperti, Desa Nusantara Jaya, Kotabaru Seberida dan Pasar Kembang, Kecamatan Keritang. Kemudian dilanjutkan kepada daerah Utara Inhil, seperti Kecamatan Kateman dan Pula Burung.(fen).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah pusat terkait masalah pendistribusian peralatan E-ktp. Pasalnya, akibat diundurnya kembali pengiriman peralatan tersebut, program penerapan E-ktp untuk wilayah Kabupaten Inhil kembali harus tertunda .

Menurut Dianto, dari jadwal awal yang ditetapkan, sebenarnya program e-ktp tersebut seharusnya sudah dikerjakan pada February lalu, namun karena ada beberapa kendala tekhnis dan lain-lain akhirnya program tersebut harus tertunda beberapa kali.

Dianto mengatakan hingga sampai saat program sosialisasi sudah dijalankan seharusnya program tersebut sudah dapat berjalan tanpa kendala lagi, namun setelah Dianto menghubungi pihak PT. Quadra yang dalam hal ini ditunjuk pemerintah pusat sebagai Penyedia peralatan tersebut, mengatakan peralatantan tersebut baru bisa datang dua pekan lagi.

“kalau dari kabar terkahir mereka bilang peralatan tersebut dating akhir bulan ini, tetapi tadi saya hunbungi ternyata harus nunggu lagi selama dua minggu. Seharusnya kan pemerintah pusat itu bisa mengontrol hal tersebut, kalau tertunda terus, kapan jalannya program ini. Kita sebagai pihak pelaksana di daerah, hanya tidak ingin mendapat kritikan, seakan-akan kami yang menunda,” ungkap Dianto, diruangan Kerjanya kemaren siang.

Dianto menjelaskan, dari informasi yang diterimanya dari Sigit pihak Pt.Quadra, peralatan tersebut saat ini masi dalam proses Bea Cukai.

“tadi saya hubungi pak sigitnya, katanya saat ini peralatannya dibea cukai, mungkin dua minggu lagi katanya,” ujarnya.

Karena permasalahan tersebut, Dianto mengkhawatirkan program ini tidak dapat selesai sesuai target, karena menurutnya keterlambatan ini sudah pasti dapat menimbulkan masalah-masalah yang akan memperlambat jalannya program tersebut sesuai target. Diantaranya, tenaga operator yang sudah terlalu lama menunggu, waktu yang sudah perkirakan, dan masalah antusias masyarakat yang dapat menurun karena menilai program tersebut terkesan tidak serius.

“Disaat peralatan itu datang, kita kan tidak dapat langsung menggunakannya, kita harus mensetingnya terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan daerah-daerah kita. Dan kita juga memiliki daerah geografis yang sulit dijangkau,” ungkapnya.

Dianto juga menjelaskan, meskipun permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat sama sekali tidak merespon dengan baik, karena hingga saat ini pemerintah pusat sama sekali tidak pernah membalas surat yang dikirim oleh Disdukcapil Kab. Inhil.

Dianto mengatakan pihaknya akan kembali mengirim surat kepada pemerintah pusat, untuk dapat mencarikan permasalahn tersebut. Hal ini agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan jalannya program tersebut didaerah-daerah yang kawasanya geografisnya sulit dijangkau seperti daerah Wilayah Kabupaten Inhil.(yo/dro)