TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Terkatung-katungnya pengikatan Memorandum of Understanding (MoU) Dishubkominfo Inhil dengan pihak ketiga terkait pengoperasionalan Bandara Tempuling kembali membuat Pelabuhan udara yang dibangun melalui dana APBD Inhil senilai milyaran rupiah ini vakum. Kondisi ini juga menjadi kritikan masyarakat Inhil melalui MPI.

Menurut penuturan salah seorang aktifis MPI, Zakiyun, mereka mengkhawatirkan kosongnya aktifitas bandara membuat fasilitas yang dibangun melalui uang rakyat ini menjadi tidak terawat dan akhirnya harus kembali dikucurkan dana untuk melakukan perbaikan.

“Walaupun belum ada aktifitas, kita berharap berbagai fasilitas bandara Tempuling tetap dijaga dengan baik. Kita khawatir nanti nasibnya akan sama dengan Terminal Penumpang Bandar Laksaman Indragiri. Belum dioperasionalkan secara maksimal ternyata sudah rusak dan harus kembali dimintakan dana untuk melakukan perbaikan,”Ungkap Zakiyun, Senin (14/5)

Terkait persolan ini, Kadishubkominfo Inhil melalui Kabid Udara Dinas Perhubungan, Gordon menjelaskan bahwa kondisi Bandara Tempuling kondisinya sampai saat ini masih terawat dengan baik.

“Memang saat ini Bandara tersebut masih belum beroperasi semenjak kesepakan bersama Aviastar belum juga ditemukan titik temu. Saat ini kita masih mencari sejumlah maskapai penerbangan lainnya untuk berkerjasama dengan Pemkab Inhil guna pengoperasian bandara tersebut. Agar kondisi bandara tidak terkesan tak terurus, kita tetap lakukan perwatan secara rutin” ujarnya Gordon memberikan komfirmasi kepada wartawan, Senin (14/5).

Ditambahkannya, untuk melakukan kerjasama, Dishubkominfo saat ini masih melakukan  kajian-kajian terhadap beberapa penawaran dari perusahaan maskapai penerbangan lain untuk mengisi kekosongan .

“Dengan aviastar kita masih lanjutkan pembahasan, selain itu kita juga sudah  menerima tawaran-tawaran dari beberapa maskapai lain yang ingin berkerjasama dengan kita.” ujarnya.

Masih menurut Gordon, saat ini Bandara Tempuling belum membutuhkan perbaikan karena kondisinya masih terawat dengan baik. “Anggaran yang dikucurkan hanya sebatas untuk perawatan rutin seperti misalnya kebersihan bandara”Pungkasnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (BPMPD) menggelar sosialisasi perdana program Desa Madiri (DM) di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Sungai Batang, Senin (14/5).

Sosialisasi itu  diikuti oleh para Kepala Desa (Kades), Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta tokoh masyarakat di tiap desa. Dimulainya sosialisasi menandai bahwa program kebanggan masyarakat itu sudah mulai berjalan di lapangan.

Setelah kegiatan sosialisasi, setiap desa dapat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nantiya akan digunakan sebagai panduan penggunaan dana dilapangan.

“Sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan, sosialisasi ini kita maksudkan untuk menjelsaskan secara gambalang teknis program desa mandiri,” kata Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur.

Beberapa hal yang sudah dituangkan dalam petunjuk teknis dalam pelaksanaan program desa mandiri akan menjadi acuan bagi semua desa dalam menjalankan program tersebut. Kendati jumlah desa bertambah, Pemkab Inhil, menurut Iwan, sapaan Edy Syafwannur, senantiasa komit terus memprogramkan kebijakan unggulan ini.

“Harapan kita tentu saja supaya taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Kemudian segala fasilitas pembangunan semakin lebih
memadai,” tuturnya.

BPMPD dalam hal ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil yang berada diseluruh penjuru desa dan kota, agar apa yang sudah direncanakan dapat terwujud. Tidak itu, saja Pemkab Inhil juga terus memanfaatkan segala sumber daya alam maupun manusia yang benar-benar memiliki potensi nyata untuk mendukung pembangunan.(fsl)

JAKARTA –  Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyeret Gubernur Riau, Rusli Zainal karena diduga terseretkasus suap PON Riau kterus bergulir. Kali ini desakan disampaikan organisasi Garda Alam Pikir Indonesia (Garda-API) yang menggelar aksi  di depan gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

Aksi yang dikoordinir Ketua Garda API, Asbit Mujahid itu berlangsung sekitar 1 jam lebih. Dalam orasinya, Mujahid meminta agar KPK tidak main-main dan bertindak cekatan dalam menyelesaikan kasus korupsi PON Riau.

“Kita ingin desak KPK supaya segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Karena tidak mungkin Gubernur tidak mengetahui korupsi PON Riau,” kata Mujahid.

Menurutnya, pascapemeriksaan Rusli Zainal oleh KPK beberapa waktu lalu, orang-orang dekat petinggi Golkar itu mulai kasak-kusuk dan melakukan upaya untuk melobi pimpinan kPK agar menutup kasus ini. “Kita tidak ingin dengan upaya yang dilakukan Rusli Zainal, citra KPK sebagai lembaga penegak hukum jadi rusak,” tegasnya.

Garda API juga meminta lembaga superbody pimpinan Abraham Samad itu segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.  Sebab, tidak mungkin tindak pidana korupsi hanya dilakukan kalangan bawah perusahaan pelat merah itu.

Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan saksi dan tersangka belum dilakukan kembali oleh KPK. Pasalnya, tim sedang fokus pada penggeledahan ulang  di sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan.

Lokasi-lokasi yang sudah digeledah itu di antaranya Kantor PT Adhi Karya di Pekanbaru dan Medan. Kemudian venue utama PON Riau dan venue lapangan menembak yang terindikasi suap juga digeledah KPK. Dalam kasus ini, Rusli Zainal sudah pernah diperiksa KPK dan masuk dalam daftar cegah agar tidak bisa pergi ke luar negeri. (Fat/jpnn)

JAKARTA– Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilu Kada) akan menjadi salah satu isu panas yang masuk dalam masa sidang IV DPR RI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan draf RUU tersebut kepada DPR dan menurut rencana akan diselesaikan dalam tiga kali masa sidang.

Anggota Komisi II DP{R yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria Nurul Arifin mengatakan saat ini Komisi II belum membahas RUU tersebut.

Namun, dirinya memprediksi pembahasan tersebut akan berlangsung sengit.

“Ini belum dibahas, kita baru selesai reses, tapi kalau lihat dinamikanya ini akan panas dan terpecah,” ujarnya, di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/5).

Dalam draf RUU yang diserahkan pemerintah, disebutkan bahwa gubernur dipilih oleh DPRD dan wakil gubernur dipilih oleh gubernur dengan status sebagai pejabat karir. Sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

“Saya rasa nanti di DPR akan terpecah, ada beberapa yang ingin tetap dipilih oleh rakyat ada juga yang ingin dipilih oleh DPRD. Kalau Golkar sendiri sih kembali ke yang lama saja (dipilih DPRD),” pungkasnya.

Namun, Saat ditanya apa alasan Golkar memilih untuk kembali ke teknis pemilihan gubernur lama dirinya belum mau menyebutkan. “Alasan (Golkar) untuk dipilih DPRD, saya belum mau ngomong,” pungkasnya.(Micom)

BELENGKONG-INHIL (www.detikriau.org) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (BPMPD) Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, Sabtu (12/5) siang melantik secara resmi Kepala Desa (Kades) Beringin Mulya, Kecamatan Teluk Belengkong, H Iskandar. Saat itu, Kepala BPMPD memuji cara H Iskandar menjalankan kepemimpinanya.

Prosesi pelantikan dilaksanakan dihadapan warga desa tersebut. Kades yang diberikan kepercayaan kembali oleh warga di desa itu, untuk memimpin ke dua kalinya selama satu priode kedepan, selain dikenal sebagai usahawan, juga dikenal sebagai Tokoh Agama yang sangat disegani dan dihormati warga setempat.

Dalam sambutnya, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, menyatakan terpilihnya H Iskandar, sebagai kepala Desa ke dua kalinya didesa itu merupakan sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan warga untuk melanjutkan kepemimpinan. Apalagi beliau, merupakan tokoh agama dan pengusaha yang rendah hati suka berbagi kepada sesama.

“Kita mengucapakan selamat kepada kades yang dilantik. Oleh karena itu, kita berharap Kepala Desa Beringin Mulya mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang sudah dipercayakan masyarakat.,” kata Edy Syafwannur.

Kepala BPMPD inipun meminta kepada seluruh kades-kades lainya untuk mengambil hikmah atas apa yang sudah dilakukan H ISkandar kepada warga-warganya. Menurut Edy, sosok kepemimpinan H Iskandar sangat perlu ditiru. Sebab selain bagus dalam melaksanakan tugas dia juga menjadi seorang pengayom yang baik bagi warganya.

“Perbuatan positif siapun perlu kita contoh. Maka apa yang menurut kita baik dilakukan orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, saya rasa sudah selayaknya ditiru,” ungkapnya.(fen)

BANJARMASIN — Masyarakat Kalimantan Selatan mengisyaratkan untuk serius menyiapkan pemblokadean tongkang angkutan batu bara, agar tidak keluar dari Pulau Kalimantan.

Tak mau dianggap gertakan saja, sejumlah elemen masyarakat di Kalsel sudah menyiapkan perahu dan sampan bermesin untuk menutupi sungai yang menjadi alur lalu lintas tongkang pengangkut batu bara.

Pemblokadean itu merupakan bentuk dukungan kepada empat gubernur di Pulau Kalimantan yang akan menyetop pengiriman batubara ke luar Kalimantan.

Langkah para gubernur se-Kalimantan itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang menambah quota BBM untuk merespon krisis energi di pulau yang kaya sumber daya alam itu.

Menurut Deklarator Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan (FPB Kalsel) Berry Nahdian Furqon, pihaknya sudah menyiapkan setidaknya perahu dan sampan bermesin hingga 250 unit.

“Perahu itu sebagian besar adalah pastisipasi masyarakat. Dengan jumlah sebanyak itu, maka sungai akan terhalang. Tidak akan ada angkutan batu bara yang bisa keluar dari Kalsel, khususnya yang berkaitan dengan penyuplai PLN,” jelas Berry, Minggu (13/5).

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional itu menambahkan keseriusan masyarakat Kalimantan memblokir keluarnya batu bara dari pulau tersebut sebagai bentuk pembangkangan atas ketidakadilan energi.

“Semoga dengan aksi ini, pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi rakyat kami. Rakyat kami bukan hanya dijadikan sekadar pelengkap penderita di negeri ini,” tegasnya. (Micom)