Pekanbaru (www.detikriau.org) — ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bersama Transparency International Indonesia (TII) dengan melibatkan insan pers di Riau akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD + (Reducing Emissiosn from Deforestations and Forest Degradation).

Hal itu diungkapkan Ketua TII Local Unit Riau, Raflis melalui release-nya bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, Ahad (20/5). Menurut Raflis, ancaman  terhadap  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  dalam  perubahan  iklim menyatukan  berbagai  negara  untuk  membuat  tanggapan  bersama  yang  melahirkan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 atau dikenal dengan UNFCCC. Di bawah payung konvensi, berbagai perundingan perubahan iklim untuk menyepakati pengurangan emisi dan  skema-skema  pendukungnya  terus  berlanjut,  antara  lain  melahirkan  kesepakatan monumental  Protokol  Kyoto.

“Namun,  pasca-Kyoto,  terdapat  berbagai  dorongan  agar cakupan masalah dalam perubahan iklim diperluas dengan mempertimbangkan temuan-temuan ilmiah tertentu,” ujar Raflis.

Dalam  mengatasi  masalah  ini,  kata Raflis ada  pihak penghasil emisi dan pihak penyerap emisi. Negara-negara  penyerap karbon yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga  lahannya,  dan  sebagai  kompensasinya  negara  penghasil  emisi  yang  umumnya negara-negara industri akan membayar apa yang telah mereka keluarkan.

“Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana menghargai nilai karbon itu. Inilah ide dibalik skema REDD+.  Dimana    konsep  ini memperhitungkan  degradasi  hutan  sebagai  sumber  emisi  yang  kemudian  menjadi pendorong  terjadinya  deforestrasi,
“ imbuh Raflis.

Disebutkan Raflis, meskipun asumsinya sederhana namun masalahnya sangat kompleks. Dalam kompleksitas masalah ini hal terpenting adalah jalannya proses ini secara transparan, akuntabel dan integritas antara pemerintah dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jika REDD+ ini diimplementasikan  oleh  negara  tanpa  adanya  kebijakan  yang  jelas  maka  berbagai kemungkinan  bisa  terjadi  yang  mengancam  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  di kemudian hari.

Atas dasar itulah menurut Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, peran pers sangat penting sekali untuk mengawal impelemtasi jalannya kebijakan tersebut. Namun, tentunya rekan-rekan pers harus “dipersenjatai” dengan kemampuan memahami dan menganalisa setiap kebijakan dari pelaksanaan REDD+ tersebut.

“Ini tugas kita mengawal dan menyebarluaskan informasi secara baik dan benar,” ujar Ilham Muhammad Yasir.

Untuk menguatkan fungsi pers, AJI dan TII mencoba menjembatani rekan-rekan media dalam suatu diskusi dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD+”. Kegitan dilaksanakan, Senin, 21 Mei 2012, bertempat di Omah Ilmu, Jalan Tuanku Tambusai, No 285 (sebelum showroom New Budi Agung, seberang Jl KH A Dahlan/Jl Pelajar). (Release AJI PKU/dro)

Meski Rakerda DPD Demokrat Riau sudah sepakat mengusung Mambang Mit sebagai Calon Gubri 2013-2018, namun hingga kini belum ada kepastian pihak DPP menyetujuinya.

PEKANBARU-Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku, pihaknya belum memutuskan menyetujui hasil Rapat Kerda Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Riau yang telah menetapkan Raja Mambang Mit sebagai Calon Gubernur Riau (Gubri) 2013-2018.

“Kan baru malam ini toh. Pak Mambang kan baru bicara malam ini,” kilahnya saat ditanya wartawan usai melantik dan mengukuhkan sejumlah pengurus DPC Kabupaten/Kota di Riau.

Menurut Anas, Partai Demokrat dalam memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kewenangan Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai pasti mempertimbangkan, pertama, hasil survei.

“Yang kedua, posisi dan pengabdian (dia) di partai. Ketiga, kepentingan politik di tingkat lokal dan kepentingan kemajuan daerah, di daerah masing-masing. Itu lah yang menjadi pertimbangan pokok,” jelasnya.

Saat ditanya soal kader lain, yaitu Bupati Rokan Hulu Achmad yang juga ingin maju dalam Pemilihan Gubri (Pilgubri), Anas terkesan enggan untuk menanggapinya.  Ia hanya menyebutkan dirinya bersyukur setelah mendengar kesiapan Mambang Mit maju sebagai Calon Gubri. Apalagi didukung oleh DPC-DPC.

“Ini menjadi bahan bagi DPP untuk membawa pada rapat Majelis Tinggi Partai nanti,” pungkasnya.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 4 orang pria tersangka spesialis perampok antar lintas provinsi berhasil diringkus jajaran kepolisian. Ke 4 tersangka diringkus melalui kerjasama dua jajaran polres, yakni Polres Inhil dan Polres Inhu.

4 kawanan rampok, Ms (32) dan Put (24) Warga Pekanbaru beserta dua orang rekannya warga Kampar, Mar (32) dan Af (35) melakukan aksi di Dusun Teluk Bagus Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, kamis (17/5) yang lalu.

Menurut pengakuan korban, Indra (43) Kronologis kejadian, pagi, sekira pukul 10.00 Wib, Ia bersama rekannya At Tiam (32) mengendarai mobil Isuzu Panther warna metalik hendak menuju ke kota Tembilahan. Setibanya di TKP,  tiba-tiba kendaraannya disalib oleh sebuah mobil Avanza.  Kemudian, 4 orang pelaku langsung turun dan menghampiri kendaraan yang dikemudikannya sambil berteriak mengancam.“Buka pintu, kalau tidak saya tembak,” Ujar Indra menirukan ucapan kawanan rampok.

arena merasa takut mendengar ancaman kawanan rampok, Indra bersama rekannya At Tiam pun membuka kaca pintu mobil. Saat itu,  Indra dan At Tiam tidak melihat 4 kawanan rampok itu memegang senjata api. Keberanian merekapun muncul. At Tiam langsung membuka pintu mobil sambil mendorong dengan keras dan langsung turun diikuti rekannya Indra. Begitu turun, perkelahianpun tidak terelakkan. Dalam perkelahian tidak berimbang itu, Indra dan At Tiam mendapatkan pukulan menggunakan kunci roda dibagian kepala. Karena merasa tak mampu memberikan perlawanan, begitu mendapat kesempatan, At Tiam langsung menyelamatkan diri menerobos perkebunan karet milik warga namun Indra berhasil diringkus kawanan rampok.

Setelah ia berhasil dilumpuhkan, Akui Indra, mulut sampai kebahagian hidung, mata, tangan dan kedua kakinya di plaster menggunakan lakban warna hitam oleh  kawanan rampok dan dibaringkan dikursi bagian belakang. Kemudian, mobil kawanan rampok dan mobil korban berbalik arah menuju ke kota rengat. “Karena mulut dan hidung saya juga di lakban saya sempat kesulitan untuk bernapas,”Tutur Indra.

Sekira perjalanan memakan waktu 10 menit. Indra merasakan mobil berhenti. Ia mendengar suara orang turun dan mengunci pintu mobil dan kemudian ia juga mendengar suara sebuah mobil mulai menjauh.

Menurut At Tiam, setelah berhasil menyelamatkan diri, ia langsung mencari kantor polisi dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah Inhu. Sekira pukul 11.15 Wib atau kurang lebih 1 jam setelah melakukan aksi perampokan, kepolisian polres Inhu berhasil meringkus ke empat kawanan pelaku di kota rengat.

“Setelah menerima laporan dari At Tiam, kita langsung melalui koordinasi dengan kepolisian polres Inhu dan tidak butuh waktu lama,  kawanan rampok berhasil diringkus,” Ujar Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.ik. M.Si melalui KBO Reskrim Polres Inhil, Iptu Faisal.

4 kawanan rampok kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Inhil. Atas perbuatannya, TSK terbukti melanggar UU KUHP Pasal 365 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara.(Zo)

JAKARTA –  Terungkapnya adanya mafia hononer  di lembaga pemerintahan membuat anggota DPR angkat suara lagi.  Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.

Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar politisi muda asal PKB ini.

Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.

“Petugas ditengarai tidak konsisten dengan adanya kategori-kategori, baik K I maupun K 2 yang sudah disepakati bersama, termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur. Saya minta Komisi II segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN terkait dengan pendataan honorer,” pungkas dia.(jpnn)

Tahapan pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan atau Insel terus dilengkapi. Salah satunya adalah rekomendasi untuk Kemuning sebagai ibukota daerah yang dimekarkan dari Inhil tersebut.

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau mendukung Kecamatan Kemuning menjadi ibukota sementara untuk usulan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil peninjauan tim dari Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau.

‘’Ya memang kita sudah turun untuk melihat kondisi realitas di lapangan. Kita melihat Kemuning dapat menjadi ibukota sementara Indragiri Selatan,’’ ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada wartawan belum lama ini di Pekanbaru.

Menurutnya, rekomendasi tersebut berjalan seiring dengan usulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kajian ilmiahnya. Kondisi tersebut diharapkan menjadi titik terang untuk progres pemekaran daerah tersebut.

‘’Yang paling terpenting itu sebenarnya infrastruktur. Makanya kita turun untuk melihat secara langsung,’’ imbuh Guntur.

Saat ditanyakan mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPRD Riau, dia mengatakan hal tersebut segera diproses. ‘’Ya secepatnya akan kita ajukan. Karena, ketika sudah disetujui Gubri, berarti tidak ada kendala berarti lagi,’’ ulas mantan Birokrat Kota Pekanbaru itu.

Disinggung mengenai moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut Kementerian Dalam Negeri RI, dia mengatakan hal tersebut pada dasarnya tidak menjadi kendala. Pasalnya, proses yang dilalui masih memerlukan pengesahan.

‘’Yang pasti saat ini, kita persiapkan dulu secara lengkap. Begitu celah pemekaran daerah dibuka, maka dapat segera diproses di tingkat Pusat,’’ terang alumni IPDN itu.(RPO/rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kebijakan seenaknya pelaku bisnis minyak khususnya solar menyebabkan masyarakat menjerit. Peningkatan harga ini terutama sangat berpengaruh pada warga pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang sebahagian besar bermata  pencaharian sebagai nelayan. Mereka mengeluh, hasil perolehan tangkapan semakin tidak berimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan.

“setiap kali turun melaut kita butuh sedikitnya Rp. 50 ribu hanya untuk beli solar. Belakangan ini, hasil tangkapan yang kita peroleh kadang-kadang untuk menutupi pengeluaran saja tidak berimbang. Tapi orang seperti kami mau kerja apa lagi. Kami hanya punya keahlian sebagai penangkap ikan,” Sebut Ardi, seorang Nelayan Desa Concong Luar Kecamatan Concong saat dikomfirmasi detikriau.org, jum’at   (18/5).

Menurut pengakuan nelayan berkulit gelap dengan perawakan kecil ini, setiap liter minyak solar yang diperolehnya harus ia tebus seharga Rp. 7.500. “Tolonglah perhatikan kami pak. Harga solar semakin mahal seperti ini akan membuat kehidupan kami semakin susah. Kami tak punya penghasilan lain selain sebagai nelayan,” Ungkapnya dengan suara serak diiringi tatapan mata letih.

Jaya, seorang nelayan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra juga memberikan pernyataan yang hampir sama. Menurut pengakuannya, kenaikan harga kadang-kadang terpaksa membuat ia tidak mampu membiayai anak buahnya untuk  turun melaut.”Inilah kondisinya pak, kemaren beberapa hari saya terpaksa tidak bisa menurunkan anak buah untuk melaut karena tidak mampu membeli solar. Tapi tentunya tidak bisa berlama-lama karena memanang pekerjaan ini satu-satunya sumber penghasilan saya.” Ujar Jaya nelayan penampung kerang ini menuturkan kepada detikriau.org.

Menurut pengakuan jaya, setiap kali melaut, ia sedikitnya membutuhkan solar sebanyak 30 liter.”Setiap nelayan rata akan mendapatkan hasil 40 hingga 50 kg. kita beli seharga Rp. 2.500 per kilonya. Tapi seluruh biaya melaut, saya yang tanggung termasuk untuk pembelian minyak dan peralatan yang digunakan.”Akui Jaya. (fsl)