TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Darmayati (42) warga jalan Yos Sudarso kelurahan taga raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir mengalami nasib naas. Uang tunai senilai 220 juta yang hendak disetor ke sebuah Bank Pemerintah dirampas oleh orang tidak dikenal. Dalam aksi itu, pelaku sempat melepaskan timah panas dari laras sibongkok untuk menghalangi masyarakat yang berniat hendak menolong.

Menurut penuturan korban, Darmayati, seorang warga keturunan ini dihadapan polisi, pagi itu sekira pukul 08.30 Wib ia berniat hendak menyetorkan uang kesebuah Bank pemerintah yang tidak terlalu jauh dari rumah toko kediamannya. Dengan membawa tas kertas, ia menenteng uang senilai 220 juta dengan berjalan kaki.

Baru kurang lebih sekira 20 meter meninggalkan ruko, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung merampas tas kertas berisikan uang yang ada ditangannya. Walau sempat terjadi tarik menarik, namun tas tersebut akhirnya berhasil dirampas pelaku.

Suami korban yang sempat menyaksikan peristiwa itu, dengan dibantu masyarakat berusaha untuk mengejar namun diujung gang, dua sepeda motor dengan 3 orang teman pelaku lainnya sudah menanti. Untuk menakut-nakuti pengejar, pelaku sempat memuntahkan timah panas dari senjata api laras pendek.

Kapolres Inhil AKBP Dedy Rahman Dayan ketika dikomfirmasi wartawan membenarkan akan adanya kejadian ini.  “Benar, telah terjadi perampokkan di Kateman dengan korban seorang wanita, pemilik sebuah toko dengan kerugian sekitar Rp 220 juta,” tutur Kapolres Inhil AKBP Dedy Rahman ketika berbicara dengan wartawan di Tembilahan.

Dijelaskan kapolres, untuk kasus ini, pihak kepolisian telah membentuk tim khusus guna mengungkap sekaligus meringkus kawanan rampok. (fsl)

PEKANBARU (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII) Local Unit Riau menggelar Forum Group Discussion (FGD), Senin (21/5). Diskusi yang diikuti 20 jurnalis dari berbagai media memfokuskan pada “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD+” digelar di Omah Ilmu, Jalan Tuanku Tambusai No 285, Pekanbaru.
Menurut Ketua TII Local Unit Riau, Raflis, jika REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) ini diimplementasikan oleh negara tanpa adanya kebijakan yang jelas, maka berbagai kemungkinan bisa terjadi yang mengancam lingkungan dan keselamatan manusia dikemudian hari.
“Lalu, jika REDD ini diimplementasikan siapa pihak yang diungtungkan? Pemerintah, perusahaan swasta, kelompok tertentu atau masyarakat di sekitar hutan?” papar Raflis.

Karena menurut Raflis dengan desain kebijakan saat ini, di mana hutan masih dikuasai sepenuhnya oleh negara/pemerintah, tujuan dari REDD yang diperuntukkan kepada masyarakat di sekitar hutan tidak akan tepat sasaran.
“Kebijakan kehutanan, terutama dalam pemberian izin masih dipenuhi dengan praktik korup, maka jika REDD ini benar-benar diimplementasikan, yang akan mendapatkan keuntungan adalah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan yang ada,’’ imbuh Raflis.
Untuk itu, Raflis mengusulkan harus ada perubahan kebijakan yang ada. Nah, rekan-rekan jurnalis punya andil yang sangat besar sebagai pengawas dan pengawal kebijakan pemerintah dalam menyusun strategi jual-beli karbon itu nantinya. “Sehingga sasarannya benar-benar tepat, yaitu kepada masyarakat di sekitar hutan yang terkena dampak langsung dari kerusakan hutan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyebutkan, jurnalis perlu diberikan penguatan pemahaman terhadap REDD ini. Pemahaman yang kurang memadai, bisa mengakibatkan pemberian informasi melalui pemberitaan menjadi keliru.
“Forum-forum diskusi seperti ini akan memperkaya pemahaman rekan-rekan jurnalis. REDD sebenarnya bukanlah hal yang asing, tapi jika rekan-rekan jurnalis sendiri juga tak mau ambil tahu, maka fungsi peran pers sebagai pengawas juga menjadi sia-sia,” ujar dosen Hukum dan Etika Pers ini.
Intinya, kata Ilham, harus ada keinginan dan kesadaran dari jurnalis itu sendiri untuk memahami secara mendalam terhadap suatu masalah. “Isu REDD, sudah menjadi isu global, karenanya jurnalis harus menguasai dan mempelajari masalah tersebut,” ucap Ilham.(Rilis AJI PKU/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Salah satu putra terbaik Riau, HM. Lukman Edy dengan tegas nyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang jikalau masyarakat Riau lebih aspiratif kepada Balon yang mengedepankan Money Politic.

Pernyataan ini disampaikan LE, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat dikomfirmasi detikriau.org di kantor DPC PKB Inhil jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).

“Benar, mungkin saja sebahagian orang menginginkan  untuk diamplopin dan diserang subuhi. Kalau perilaku politik masyarakat Riau masih pada pola ini, saya tidak bersedia untuk mencalonkan diri pada pilgubri 2013 mendatang. Namun Berdasarkan hasil survey yang kita lakukan, Money Politik hanya memiliki kontribusi dibawah 7 persen dalam penentu kemenangan seorang calon.”Jawab LE kepada detikriau.org.

LE meyakini bahwa kesejahteraan akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas demokrasi masyarakat. Katanya, Jika tingkat kualitas demokrasi masyarakat baik, kesejahteraan akan sangat mungkin untuk dicapai. Namun jika sebaliknya, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan akan semakin menjauh.” Contohnya, ketika rakyat memilih pemimpin hanya didasarkan kepada uang maka tentunya akan sangat keliru. Pemimpin yang terpilih dengan money politik, saat ia memimpin maka akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif,” Jelasnya.

Terkait dengan pendamping, ketika dipertanyakan detikriau.org, LE mengaku sudah memiliki. Hanya saja, dengan waktu yang terbilang masih cukup lama, LE masih enggan untuk mempublikasikan.”Seorang wakil yang akan menjadi pendamping saya pada Pilgubri 2013 mendatang disamping ia harus mempresentasikan memiliki kekuatan politik tentunya juga harus mampu untuk mempresentasikan kekuatan kewilayahan,”Pungkas H.M. Lukman Edy. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan mendekatkan birokrasi. Untuk itu menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir (Kab.Inhil) harus segera dilakukan pemekaran.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org seusai melakukan kegiatan silaturahmi bertempat di kantor DPC PKB Inhil, jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).”Mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat identik dengan rentang kendali. Jika rentang kendali masih sangat panjang dan sulit untuk dijangkau, upaya untuk meningkatkan pelayanan itu tentunya juga akan sulit untuk dilakukan. Solusi terbaiknya, kita harus mendekatkan birokrasi. Upaya mendekatkan birokrasi juga tidak ada rumusan lain, Kab. Inhil harus segera dilakukan pemekaran,”Ujar Abdul Wahid dengan nada tegas.

Abdul Wahid didampingi Ketua Fraksi PKB MPR RI, HM. Lukman Edy beserta Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dalam kesempatan itu sekali lagi menyatakan kesiapan dirinya untuk maju sebagai calon pemimpin Inhil kedepan.”Saya siap untuk maju sebagai calon Bupati Inhil. Untuk menjadi orang nomor dua kita belum merencanakan untuk itu. Namun keputusannya saya tetap tunduk dengan keinginan partai.”Pungkas Abdul Wahid. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – HM. Lukman Edy menyatakan sampai hari ini belum menetapkan visi  sehubungan dengan rencana akan majunya ia sebagai bakal calon Gubernur Riau pada pemilukada Riau 2013 mendatang. Setakat ini ia nyatakan masih melakukan upaya untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat di seluruh kabupaten  / kota di Riau guna menyusun Visi tersebut.

“Selama ini, calon pemimpin selalu menjejalkan Visinya untuk dijadikan pola dalam pembangunan Riau. Tapi kita tidak. Kita belum menyusun Visi karena setakat ini kita masih berusaha untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Riau. Hasil yang kita peroleh barulah nantinya akan kita ramu untuk dijadikan Visi,” Jelas L’E, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat ditemui detikriau.org di kantor PKB Inhil, Senin (21/5)

Namun, ditambahkan L’E, dari sepuluh Kabupaten/Kota yang sudah ia sambangi, sudah didapatkan beberapa point penting.” Persoalan itu diantaranya terkait masalah masih minimnya perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya pada masyarakat didaerah-daerah pesisir Riau. Fakta, memang menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan di Riau.” Tambah LE.

Yang lainnya menurut LE, berkenaan dengan birokrasi pemerintahan yang bersih, sederhana dan melayani rakyat. Istilahnya, lebih dikenal dengan reformasi  birokrasi. Namun menurut ketua Fraksi PKB DPR RI ini, Bahasa reformasi birokrasi adalah bahasa yang tidak merakyat dan cenderung akan menimbulkan kesalahan dalam pengimplementasian. “Kita akan langsung saja untuk menohok pada persoalan-persoalan birokrasi kita, yaitu pada persoalan praktek-praktek korupsi, kehidupan yang bermewah-mewah dan melayani rakyat.  Bukan seperti sekarang, pemimpin cendrung melayani dirinya sendiri.

Terkait dengan persoalan dukungan yang dibutuhkan LE untuk maju sebagai calon Gubernur Riau, LE menyatakan bahwa peran partai dalam menetukan kemenangan seorang calon bukanlah sesuatu yang mutlak. Kontribusi terbesar menurutnya lebih ditentukan dari ketokohan, performent dan kepercayaan masyarakat bahwa calon itu akan sanggup untuk membawa aspirasi mereka.”Jadi kita mungkin hanya mencari perahu yang menimal untuk dukungan. Kalau perahunya besar dan gemuk tetapi mesinnya tidak bergerak juga tidak berguna. Yang penting bisa penuhi syarat minimal sebanyak delapan kursi. Selanjutnya, sekali lagi pilihan masyarakat sekarang cendrung tidak lagi berdasarkan pada partai politiknya,”Imbuh LE. (fsl)

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org)  – Ketua Ikatan Alumni STAI Auliaurrasyidin Hidayat Hamid SPdI, yang beberapa waktu lalu terpilih secara aklamasi pada pemilihan Ketua baru,  mengungkapkan dalam waktu dekat ini dirinya akan memfasilitasi pembentukan kepengurusan Ikatan Alumni di seluruh Kecamatan di Kabupaten Inhil.

Ungkapan itu disampaikannya belum lama ini kepada detikriau.org. Dijelaskannya, saat ini ribuan alumni STAI tersebar diseluruh kecamatan dan desa. Tentunya keberadaan mereka cukup sulit untuk didata, kalau memang organisasi tidak memiliki perpanjangan tangan hingga ke Kecamatan.

“Makanya saya berkeinginan sebelum tahun 2012 ini berakhir, seluruh kecamatan di Inhil sudah terbentuk kepengerusan alumni STAI Auliaurrasyidin. Sehingga memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh alumni demi kemajuan dan kepentingan organisasi kedepan,” katanya.

Masih menurutnya, sementara itu untuk kepentingan organisasi di tingkat Kabupaten seperti kantor, kita sudah mendapatkan persetujuan dari perguruan untuk menempati salah satu ruangan untuk dijadikan sekretariat. Sedangkan kebutuhan secretariat lainnya, dirinya berkomitmen untuk melengkapi dalam rangka memudahkan kerja pengurus. (sf)