Petani Sebut Merasa Seperti Dijajah Dibumi Sendiri

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menyikapi terjadinya penurunan harga kelapa, Puluhan warga yang mengatas namakan Tim Perwakilan Petani RSTM dan GHS (Tim Sembilan ) dari tiga Kecamatan Yakni, Kecamatan Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Kecamatan Pelangiran mendatangi wakil mereka di gedung DPRD. Kedatangan Puluhan perwakilan petani kelapa ini diterima oleh Komisi II DPRD Inhil.

Dari penjelasan ketua Tim, Mahyudin, S.Pd.I, kedatangan mereka ini untuk mengadukan terkait persoalan terjadinya penurunan harga kelapa yang mereka nilai sudah sangat tidak proporsional. Menurut penuturannya, orientasi utama dari hasil pengolahan kelapa adalah untuk komoditas Dessicated Coconut (DC) dan Crude Palm Oil (CPO), namun kedua hasil olahan kelapa ini dipasaran dunia sama sekali tidak ada laporan terjadinya penurunan secara signifikan. “Dalam kesepakatan antara petani plasma dan inti, penurunan harga pembelian kelapa petani hanya boleh dilakukan apabila terjadinya penurunan harga di pasaran dunia. Artinya, ini satu-satunya indikator dibenarkannya ada penurunan harga pembelian. Sesuai keterangan pihak manajemen perusahaan, penurunan harga yang terjadi belakangan ini disebabkan melimpahnya stok mereka yang tidak terpasarkan. Ini tentunya sudah menyalahi kesepakatan,”Ungkap Mahyudin dihadapan Anggota DPRD Inhil diruang banggar.

Disamping persoalan diatas, ditambahkannya, hingga kini rumusan harga kelapa yang telah disepakati secara bersama dengan pihak perusahaan (sambu Group) tertanggal 16 Desember 2009 yang lalu bertempat di Aula kantor Bupati Inhil dan juga merupakan rumusan harga kelapa sesuai kajian tim ahli dari Universitas Riau (UNRI) sampai sekarang belum juga terealisasi.

Menurut penjelasan seorang perwakilan petani lainnya, Abdul Salam, dalam satu minggu terakhir ini saja pihak perusahaan sudah menurunkan harga pembelian kelapa petani sebanyak 2 kali. Ia berharap DPRD Inhil dapat menyikapi keluhan masyarakat petani ini dengan bijak.” Selama ini kami petani merasa terjajah. Kami seperti dijajah dibumi sendiri oleh pihak perusahaan,” Ungkap Abdul.

Puluhan warga petani tiga Kecamatan dikawasan pesisir Inhil ini mengancam akan melakukan aksi demontrasi ke perusahaan apabila tidak mendapat keputusan yang jelas dengan turunnya mereka kali ini ke Tembilahan.

“Apapun yang terjadi, pulang atau tidak pulang rombongan kami, kalau tidak ada keputusan yang jelas hingga jum’at malam (25/3), massa kita sabtunya akan melakukan unjuk rasa ke perusahaan.”Masyarakat petani sudah sangat tidak sabar. Kita minta dewan bisa memberika pressure kepada perusahaan agar mau berdialog dengan kami paling lambat jum’at sore .”Tegas Ketua rombongan, Mahyudin.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Inhil yang menjadi pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua Komisi II, Zulkifli dan anggota Zulkarnaen, Irwandi, Edy Harianto termasukanggota DPRD Inhil dari Komisi I, Helda Suhanura berjanji akan segera menindaklanjuti aspira yang didsampaikan petani kelapa ini.”Hari ini bapak-bapak sudah hadir dan menyampaikan aspirasi kepada kami. Mulai saat ini apa yang menjadi keluhan bapak-bapak sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menindaklanjuti.” Ujar Herwanissitas.

Untuk menyikapi hal ini, DPRD menyatakan hari ini juga akan menyurati pihak perusahaan.”Pertemuan untuk sementara kita pending. Jam 14.oo Wib nanti kita akan lanjuti dengan pertemuan dengan Pemkab Inhil di Kantor Bupati,”Pungkas Herwanissitas.

Usai pertemuan di Kantor Bupati pada siangnya, belum diperoleh hasil keputusan apapun . Pemkab Inhil, Komisi II DPRD Inhil, Pihak Perusahaan diagendakan besok, jum’at (24/5) kembali akan adakan  pertemuan. (fsl)

Tinggal 4 Kecamatan Yang Belum Tuntas Salurkan Raskin

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Realisasi penyaluran beras rakyat miskin (raskin) untuk Kabupaten Indragri Hilir (Inhil)  Januari-Mei  2012 telah mencapai sekitar 95,67 persen. Hal ini dil ungkapkan oleh  Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Tembilahan,  A Faizal Ashari.

Menurut dia, setiap bulannya, pasokan Raskin yang akan di distribusikan dari gudang Bulog Tembilahan sebanyak 769.980 ton, dan
saat ini progres penyaluran Raskin di Inhil telah mencapai  95,67 persen atau sebesar sebanyak 3.683.235 kilogram sampai dengan alokasi bulan Mei 2012.

“Saat inil hanya tinggal 4 Kecamatan yang belum tuntas dalam penyaluran Raskin. Diantaranya Kecamatan Tempuling, Tanah Merah, ConsonTanah Merah, Concong yang baru mengambill jatah Rasknnya sampai dengan alokasi bulan April 2012, sementara untuk Kecamatan GAS baru mengambil 3 bulan alokasi Raskinnya di tahun 2012 ini,” paparnya.

Faizal mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran raskin di beberapa daerah sudah 100 persen. Namun di beberapa daerah lainnya masih ada yang baru mencapai 70 persen dari target. “Sampail hari ini kita masih menunggu 4 kecamatan tersebut untuk mengambil jatah Raskin mereka sampai bulan Juni 2012,” tandasnya.

Dijelaskannya lebih jauh, untuk pendistribusian Raskin di Inhil sampai saat ini belum ditemukan kendala, hal ini terbukti dengan realisasi Raskin saat ini telah mencapai sebesar 95,67 persen. maka dari itu dia berharap pada 4 kecamatan tersebut untuk segera mengambil alokasi Raskinnya,  agar dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu tentunya agar seluruh jatah tersebut dapat didistribusikan sesuai dengan jadwal hingga bulan Juni mendatang

“Kami optimistis seluruh jatah raskin yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Inhil akan tuntas disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS),”imbuhnya.(Fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org )– Dinas Tenega Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui program perluasan kesempatan kerja tahun 2012 dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bidang wirausaha.

Demikian dikatakan Kepala Dinsnakertrans Inhil, H Hafitsyah. Menurutnya, waktu pelaksanaanya  hanya tinggal menunggu surat dan beberapa administrasi. “Yang jelas dalam waktu dekat. saat ini kita masih menunggu surat dari tinggkat atas,” jelas Hafitsyah baru-baru ini di Tembilahan.

Lanjutnya, kegiatan pembekalan tersebut merupakan kegiatan untuk membekali para wirausaha mandiri dengan pengetahuan tentang dasar-dasar usaha mandiri, sehingga diharapkan kedepannya para peserta akan memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan usaha.

“Paling tidak, melalaui pembekalan ini para peserta mampu memasuki dunia usaha dan dapat bersaing menjadi wirausahawan,” harapnya.

Adapaun para pesertanya, kata Hafitsyah lagi, akan dicari dari 20 kecamatan se Inhil. Namun dia belum bisa mengatakan kecamatan mana yang akan menjadi pemusatan pembekalan. “Intinya, ada beberapa kriteria calon peserta yang kita cari. Seperti, yang bersangkutan masih pengangguran” paparnya.

Program pemerintah itu dibentuk akibat tingginya angka pengangguran dikalangan kaum muda, sehingga menjadi keprihatinan pemerintah mengingat mereka sebenarnya memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang baik. Namun tidak mendapat arahan secara sepesipik. Oleh karena itu Pemerintah Pusat membentuk kegiatan TKM untuk memberdayakan SDM yang memilki potensi khususnya dibidang wira usaha sejenisnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Komisi II DPRD Inhil di dua Kecamatan (Concong dan Kuindra .red), didapati penjualan BBM jenis solar dilakukan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk ini, Kadisperindag janji akan menindaklanjuti.

“Benar, dari hasil pantauan kita bersama komisi II DPRD Inhil baru-baru ini, kita temukan penjualan minyak solar yang dilakukan pangkalan jauh diatas HET yang ditentukan. Kita akan coba pelajari dimana letak salahnya. HET-nya yang tidak relevan lagi dengan kondisi dilapangan atau memang ada permainan dari pangkalan-pangkalan itu sendiri” Sebut Rudiansyah ketika dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Secara aturan, dijelaskan oleh mantan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan ini, pangkalan hanya dibenarkan melakukan stok minyak maksimal 6000 liter, kalau lebih dari itu, ijinnya Gubernur yang berikan.

Mungkin saja menurut Rudiansyah lagi, karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh ke APMS, menyebabkan biaya tranportasi besar dan terpaksa menaikan harga jual kepada masyarakat. “Yang jelas, kita punya daftar di APMS mana mereka mengambil, kita akan hitung jarak tempuh mereka untuk mengetahui biaya tranportasi sebenarnya yang dibutuhkan dan kita akan pelajari dimana titik persoalannya,”papar  Rudiansyah.

Ketika dipertanyakan detikriau.org mengenai pernyataan dari salah seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Concong luar yang menyebutkan bahwa pembelian mereka pada APMS memang sudah diatas HET dan bahkan sejak dulu menurutnya disperindag juga mengetahui ditambah masyarakatpun tidak keberatan, Rudiansyah sempat terkejut dan untuk itu ia menyatakan akan mempertanyakan kebenaran pernyataan pengusaha pangkalan ini.

”Masyarakat keberatan atau tidak saya rasa bukan itu persoalannya. HET itu merupakan hak masyarakat untuk mendapat jaminan harga tidak dipermainkan seenaknya. Kita akan pertanyakan pernyataan mereka ini, apa benar seperti itu. Sedangkan apabila disebut disperindag mengetahui mereka menjual diatas HET, saya bantah hal ini. Secara pribadi saya tidak tau karena saya memang baru beberapa bulan ini duduk sebagai kadisperindag.” Pungkas Rudiansyah.(fsl)

Jubir Subkontraktor: Ini Bukan Sekedar Ancaman

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Ancaman subkontraktor pembangunan main stadium (stadion utama) PON XVIII, tampaknya bukan hanya gertakan. Belasan sub kontraktor menyatakan siap membongkar main stadium PON pada kamis (24/5) besok jika pihak perusahaan konsorsium tidak membayar hak mereka sebesar Rp. 20 Milyar yang sudah tertunggak selama 7 bulan.

“Kita tidak main-main, ini bukan hanya sekedar ancaman.kalau ke-3 konsorsium tidak juga memenuhi tuntutan kami, akan kami bongkar saja. Tunggu saja buktinya, kamis besok,” ujar juru bicara Forum Komunikasi Sub Kontraktor Main Stadium, haris setiawan kepada wartawan disamping lokasi main stadium disamping lokasi masuk kampus Universitas Riau, Pekanbaru.

Kemaren, 10 dari 15 Sub Kontraktor mengadakan pertemuan untuk menetapkan pembongkaran main stadium PON. Kesepakatan di dalam stadium yang hamper bernilai 1 Triliyun itu dibuat karena pihak konsorsium tidak kunjung memenuhi janji pertemua maupun pembayaran hasil kerja mereka yang tertunda sejak 7 bulan yang lalu.

10 Sub Kontraktor yang bersepakat yakni, PT. Hari Puas dan Soan, PT Teknik Umum, PT Mitra Utama Karya, PT Pesky Rekayasa, PT Lamidi Langgeng, PT. Golden Ramp, PT. Themaco Langgeng Jaya, PT. Tri Jaya Maju Bersama, PT. Datra Internusa dan terkahir PT. Hihchins Internusa. (Vokal/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) nyatakan akan melakukan penataan kembali letak Agen Premium Minyak Solar (APMS). Penataan ini dimaksudkan agar keberadaan APMS mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dijelaskan Kadisperindag Inhil, H. Rudiansyah, dari 20 Kecamatan se Kab. Inhil saat ini hanya terdapat 10 AMPS dan letaknya tidak proporsional.” Dari 10 AMPS, 4 berada di Kecamatan Tembilahan. Bahkan seperti APMS Tanjung Raja Perkasa, APMS yang berada di Kecamatan Kateman ini juga mengakomodir kebutuhan solar di 5 Kecamatan (Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan Mandah. Red). Akibatnya, tentu akan berpengaruh kepada harga jual dikarenakan adanya tambahan biaya tranportasi yang cukup besar.”Ujar Rudiansyah saat dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Menurut Rudiansyah lagi, sesuai ketentuan, APMS diharuskan juga untuk melakukan penjualan secara eceran kepada masyarakat. Suplay BBM langsung diantarkan pertamina sampai ke APMS.”ini yang menjadi dasar kita untuk menata kembali letak keberadaan APMS-APMS agar lebih proporsional dalam mensuplai kebutuhan solar disemua kecamatan di Inhil.”Selama ini kita melakukan perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan titik awal di Tembilahan, artinya, penambahan jarak tertentu akan dibebankan juga tambahan biaya dalam rupiah tertentu. Perhitungan seperti ini tentunya akan berakibat penambahan biaya akan semakin besar untuk daerah-daerah yang jauh dari Tembilahan. Dengan pertamina melakukan suplay solar sampai di APMS, tentunya untuk menghitung penambahan biaya penentuan HET cukup kita hitung dari titik dimana APMS itu berada. Kalau letak APMS tidak terlalu jauh, tentunya HET yang akan kita tetapkan juga tidak akan berbeda jauh dengan harga resmi yang ditetapkan pertamina. Artinya, masyarakat akan mendapatkan kebutuhan solar dengan harga yang wajar.”Terang Rudiansyah.

Untuk merelokasi APMS tentu tidaklah mudah. Memindahkan letak usaha berarti diperlukan penambahan investasi baru. Makanya ditambahkan Rudiansyah rencana ini akan coba dilakukan secara bertahap.(fsl)