TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) – Perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perkebunan kelapa terluas di indonesia sekaligus merupakan hamparan perkebunan kelapa terluas di dunia. Dari luasan areal perkebun lebih kurang 461.310 Hektar, Sebanyak 387.552 Hektar perkebunan kelapa dimiliki oleh masyarakat. Sayangnya, sumber utama penghasilan 120.188 KK atau lebih kurang 400 ribuan dari 700 ribuan penduduk Inhil ini semakin hari semakin tidak memberikan hasil memuaskan. Rusaknya areal perkebunan ditambah terus merosotnya nilai jual produk perkebunan primadona masyarakat inhil ini semakin membuat sektor perkebunan kelapa kehilangan daya tarik dan cenderung akan ditinggalkan.

Berdasarkan pengamatan lapangan detikriau.org, belakangan ini harga jual per ton kelapa kopra rakyat terus mengalami penurunan. Kini, harga jual kopra ditingkat petani hanya dihargai senilai Rp. 1,6 juta per ton. Berdasarkan informasi petani, 1 Ha lahan perkebunan hanya akan memberikan hasil lebih kurang 400 Kg kopra.

Dari lebih kurang 400 ribuan penduduk menyandarkan hidup di sektor perkebunan kelapa, dengan total luasan areal perkebunan sebanyak 387.552 Hektar yang dimiliki masyarakat memberikan arti bahwa perjiwa petani kelapa Inhil hanya memililki areal perkebunan seluas 0.96 hektar.

Jika 1 Ha kebun kelapa hanya mampu menghasilkan lebih kurang sebanyak 400 Kg kopra berarti dalam 1 Hektar dengan harga jual Rp. 1,6 jt per ton kopra hanya mampu memberikan penghasilan sebesar Rp. 640.000 atau Rp. 213.333 per bulannya. (masa panen kelapa per 3 bulan. Red). Sementara berdasarkan data dari Disnakertrans Inhil, Standar Kebutuhan Hidup Minimum di Kabupaten Inhil tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.250.000. Dengan penghasil yang mampu diperoleh jauh dari memenuhi standar hidup minimum ini, sudah dapat dipastikan sektor perkebunan kelapa lambat laun akan semakin ditinggalkan.

Diperlukan Perhatian Serius Dari Pemerintah Kabupaten Untuk Segera Menyikapi.

Apapun alasannya, tugas utama pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tugas pokok ini, pemerintah harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, dikelola dalam bentuk suatu program dan ditujuan untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Dari 700 ribuan penduduk Inhil dengan 400 ribuan menyandarkan sumber penghidupan di sektor perkebunan kelapa, tentunya persoalan apapun yang akan memberikan efek pada sektor perkebunan ini, pemerintah harus dan wajib untuk serius menyikapi. Gagal, akan berdampak terganggunya sumber mata pencaharian dari lebih kurang 60 persen penduduk inhil yang akan berimbas pada merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir. (fsl)

Sumber Data: (profil kab. Inhil / inhilkab.go.id), (dampak pengembangan perkebunan kelapa rakyat terhadap kemiskinan dan perekonomian di Inhil, deptan.go.id)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 122 orang santri dari Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA), Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) dan Raudhatul Athfal (RA) (TK Islam) Al-Anshar Tembilahan Kabupaten Inhil, kemarin siang melaksanakan kegiatan khatam dan wisuda ke IX di Gedung puri cendana, hotel Telaga Puri Tembilahan.

Acara yang dihadiri ratusan santri dan wali murid tersebut turut juga dihadiri Bupati Inhil yang diwakili oleh Kasi Sosial (Kesra) Sekdakab Inhil, Muhammad Khadafi.

Dalam Sambutan Bupati yang dibacakan M.Khadafi, mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai agama sejak usia diharapkan generasi penerus bangasa ini akan menjadi generasi yang bertaqwa.

“Kita berharap anak anak kita ini dari sekarang dapat membaca, memahami dan mengamalkan ajaran alquran, karena generasi penerus ini yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa, pemikir dan seniman yang dapat merubah dunia dengan kemampuan mereka masing masing sehingga bila dibekali dengan ilmu agama akan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi kelak,” ujarnya.

Sementara itu, Drs Muhammad Shaleh selaku Kepala Sekolah menjelaskan bahwa seluruh peserta wisuda telah mampu mengenal bahasa arab serta hapal ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari.

“Kita membekali para murid dengan hapalan ayat-ayat pendek dan bacaan alquran sehari-hari serta sekaligus bahasa arab,” ungkapnya.

Kegiatan yang rutin dilakukan sekali setahun ini dimulai dengan pawai ta’aruf pada hari sebelumnya, dan dibandingkan tahun lalu peserta didik tahun ini lebih banyak dan bertambah dari tahun ketahun.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau) – Tingkat kelulusan peserta UN tingkat SMA sederajat tahun ajaran 2011-2012 yang mencapai 99,9 persen patut untuk dibanggakan. Dari 6000-an peserta UN hanya 2 siswa yang dinyatakan tidak lulus.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),  H M Fuazar, Ahad (27/5).  “Alhamdulillah, pengumuman kelulusan pada setiap sekolah di Kabupaten Inhil, khususnya di Tembilahan, berlangsung kondusif sesuai dengan yang diharapkan, meskipun ada siswa yang tidak lulus,” kata Fauzar.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil ini mengharapkan kepada  siswa yang tidak lulus  dapat  mengulang kembali pendidikannya  hingga selesai. “Kita berharap bagi siswa yang tidak lulus agar tidak patah semangat. Anggaplah kegagalan hari ini sebagai keberhasilan yang tertunda. Tetap giat, semangat, tekun dan pantang menyerah harus dijadikan pedoman” imbuhnya.

Kedua siswa yang tidak lulus terdata berasal dari siswa jurusan IPA SMA PGRI Tembilahan dikarenakan karena sesuatu hal memang tidak mengikuti pelaksanaan UN.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Meski matahari telah terbenam, luapan kegembiraan pelajar SMU di kota Tembilahan belum berakhir. Hingga hari menunjukkan pukul 21.30 Wib, Sabtu, (26/5)  Masih terlihat konvoi puluhan kendaraan roda dua muda-mudi berpakaian seragam abu-abu dengan penuh coretan.

Pantauan detikriau.org, sejak siang hingga malam, para pelajar masih terlihat melakukan aksi konvoi dan corat-coret seragam sekolah mereka. Para pelajar ini konvoi dengan menggunakan kendaraan roda dua  di sejumlah jalan di kota Tembilahan.

Meski sebelumnya Kemendikbud telah menghimbau agar siswa yang lulus tidak melakukan konvoi, ternyata tidak smua pelajar mengindahkan. Walaupun sejak siang   personil kepolisian terlihat berjaga-jaga hampir disemua persimpangan jalan. Aksi kompoi ratusan pelajar tidak dapat terbendung.

“Setiap tahun kompoi seperti ini seperti sudah menjadi tradisi. Kita-kita hanya mengikuti kebiasaan turun temurun ini. Ya paling tidak kesempatan seperti ini akan memberikan kenangan tersendiri dibenak kami.”Ungkap Yadi seorang pelajar yang sempat dimintai komfirmasioleh detikriau.org. Sabtu malam (26/5). (Am)

JAKARTA — Kementerian Kominfo dan BRTI mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost-based). Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 per SMS.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya ini akan berlaku mulai 31 Mei 2012 pukul 23:59:59 WIB.

Perubahan skema ini bukanlah peraturan baru di industri telekomunikasi Indonesia dan sudah sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Kominfo No 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, dimana penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya.

“Selama ini skema SKA untuk interkoneksi SMS dilakukan dengan pertimbangan, bahwa trafik SMS antarpenyelenggara akan berimbang karena proses balas-berbalas pengiriman SMS. Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan trafik sehingga penyelenggara yang kebanjiran SMS dari penyelenggara lain merasa dirugikan,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers yang diterima MediaIndonesia.com, Jakarta, Sabtu (26/5).

Perubahan skema interkoneksi bertujuan untuk memberikan keadilan bagi jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik SMS. “Sehingga iklim kompetisi industri telekomunikasi dapat menjadi lebih baik,” lanjut Gatot.

Skema interkoneksi SMS berbasis biaya juga diharapkan akan dapat mengurangi SMS yang tidak diinginkan (Spam), yang terbukti telah banyak merugikan masyarakat banyak.

“Kualitas layanan yang kurang prima serta maraknya SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak) dan SMS spamming, disinyalir juga sebagai dampak dari promosi para penyelenggara yang disalahgunakan atau akibat dari penerapan skema SKA,” kata Gatot.

Dengan berubahnya lingkungan industri telekomunikasi, kata Gatot, pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur jaringan baru akan terdorong.

Rencana penerapan SMS berbasis biaya bukan berarti memperkecil kemungkinan masyarakat untuk memperoleh tarif SMS gratis, yang ujung-ujungnya ternyata menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil.

Upaya larangan penerapan SMS gratis, lanjut Gatot, sesungguhnya pernah diinstruksikan pada bulan April tahun 2010. Namun tidak efektif, karena agak lemah dasar hukumnya.

“Kini dasar hukumnya kuat, dan tidak ada pilihan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk taat mematuhinya. Karena jika terbukti ada pelanggaran, baik Kementerian Kominfo maupun BRTI akan melakukan evaluasi untuk menilai tingkat pelanggarannya sebelum dilayangkannya surat peringatan secara terbuka,” kata Gatot.(micom)

JAKARTA — Reformasi hukum diakui masih belum signifikan terjadi. Bahkan, setelah 14 tahun reformasi, mafia hukum masih merajalela.

“Persoalan mafia hukum masih menjadi momok. Aparat penegak hukum masih bisa dibeli. Termasuk anggota DPR,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboebakar Al Habsy dalam diskusi bertema ‘Mengurai Arah Reformasi Ditinjau dari Perspektif Budaya, Politik dan Hukum Dalam Upaya Membentuk Karakter Bangsa’, di Jakarta, Jumat (25/5) malam.

Menurutnya, banyak hal yang melatari hal tersebut. Salah satunya adalah budaya malu yang tak kunjung dijunjung.

Aboebakar mengatakan, di Jerman, seorang pejabat negara yang baru dicurigai terlibat korupsi sebelum dia menjabat memilih mundur sebelum proses hukum berjalan. “Tapi kalau di kita?”

Sementara di Meksiko, lanjutnya, Polisi yang diketahui melakukan korupsi dipecat semuanya. “Di kita enggak ada itu semua!”

Ia mengatakan, pascareformasi 1998 lalu, hukum masih belum bisa terlalu diharapkan dan berlaku independen.

“Sudah 14 tahun reformasi, tapi mafia masih berkuasa,” tukasnya. (Micom)