TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mensosialisasikan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), bidang Perikanan Tangkap, di Wisma Indah Sari, jalan M Boya Tembilahan, Rabu (30/5). Program tersebut, salah satu tujuanya sebagai pengentasan kemiskinan bagi masyarakat.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Inhil, H Sarifek, pada saat pembukaan sosialisasi tersebut. Menurut dia, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah. Maka dari itu, 43 peserta yang merupakan ketua kelompok nekayan diharapkan dapat membina dan memberikan pemahaman kepada para anggota kelompoknya. Dikatanya, Ketua memiliki tanggung jawab moral, karena telah diberikan kepercayaan sebagai motifator di lapangan.

“Kita ketahui hampir 60 persen penduduk pesisir Inhil, berpropesi sebagai nelayan, namun 60 persen diantaranya memiliki tingkat ekonomi yang tebilang rendah.” ujarnya.

Masih menurut saripek, PUMP telah dikemas pemerintah dalam empat kegiatan pokok yang salah satunya adalah Perikanan dan Tangkap.

“Karena daerah kita (Inhil, red) lebih berpotensi terhadap bidang tangkap disbanding beberapa kabupaten lain di Riau, sehingga ada beberap program yang digelontorkan pusat untuk kita,” paparnya sambil menyebutkan bentang laut Inhil, lebih luas jika dibandingkan kabupaten lainya.

Semantara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Urif Sukarno, dalam sambutanya menyatakan beberapa factor penyebab kemiskinan, diantaranya, adalah factor permodalan, kelembagaan, dan factor pemasaran hasil tangkap nelayan. Lalu, untuk mengatasinya pemerintah menbuat program PUMP.

“Ini sebuah terobosan yang inovatif, Karena dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sehingga apa yang menjadi kekawatiran banyak orang, terkait ekonomi secara nyata mudah-mudahan dapat teratasi,” jelas Urif.

Berdasarkan data dari DKP Inhil, dari 43 Ketua Kelompok, yang tersebar di 33 desa, 14 kecamatan sedikitnya memilki 524 anggota kelompok nelayan. Adapun sumber yang memberikan sosialisai, selain dari DKP Inhil,  dan Bappeda Inhil, juga berasal dari DKP Provinsi Riau.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seekor buaya rawa sepanjang lebih kurang 4 meter berhasil ditangkap pawang di kanal desa tanjung lajau Kecamatan Kuindra. Binatang melata yang sudah membuat resah penduduk setempat ini diringkus ketika terjebak didalam perangkap buaya yang sengaja dipasang.

Aktifitas masyarakat setempat dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi terganggu. Kekhawatiran mereka itu dikarenakan kanal yang selama ini merupakan sarana tranportasi satu-satunya yang dipergunakan oleh penduduk beberapa dusun di Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan berbagai aktivitas dimasuki buaya. Apalagi keganasan buaya rawa ini sudah sempat menciderai seorang penduduk setempat beberapa waktu lalu.

“seorang warga kita, karjah (40) pada akhir bulan april 2012 lalu sempat dicederai seekor buaya. Korban yang saat itu sedang memetik sayuran kangkung di perairan kanal disambar seekor buaya dan mengalami luka gigitan dibagian kaki. Sampai saat ini warga kita itu masih belum sembuh secara total,” Jelas Amat, Kepala Dusun Jelutung Desa Tanjung Lajau ketika memberikan komfirmasi kepada detikriau melalui sambungan telepon, rabu (30/5).

Menurut penjelasan kadus, selasa malam (29/5) sekira pukul 22.30 Wib, sang pawang, ujang seorang warga desa sungai salak kecamatan Tempuling didampingi seorang penduduk setempat, thalib sudah mengetahui seekor buaya masuk ke dalam perangkap yang sudah dipasang. Akhirnya, setelah dilakukan berbagai upaya selama kurang lebih 4 jam, buaya berhasil diringkus.

“Buayanya sekarang sudah diamankan di depan rumah kepala dusun sungai besar. Kita sudah kabarkan perihak tertangkapnya buaya ini kepada kepala desa. Menurut laporan warga, di kanal ini masih banyak buaya. Masyarakat masih terus mengupayakan melakukan penangkapan.’ Akhiri sang kadus.

Sampai berita ini dirilis, berdasarkan informasi, hari ini juga masyarakat sudah kembali berhasil menangkap dua ekor buaya lainnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (ULTAH) ke- 65 Polisi Republik Indonesia (POLRI). Jajaran kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar kegiatan lomba foto. Melalui tema Aktivitas Polisi Inhil dengan kategori Human Interest (HI), dalam 1 bulan kedepan, anggota polres Inhil akan jadi sasaran bidik lensa kamera.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT ke 65 POLRI. Peserta terbuka secara umum. Artinya, siapapun boleh untuk mendaftarkan hasil jepretan kameranya untuk diikut sertakan dalam penilaian. Pendafataran hasil karya orisinil itu sudah harus kita terima paling lambat pada tanggal 25 juni 2012 mendatang. Satu catatan, panitia tidak memungut biaya apapun dari peserta. Gratis,”Jawab salah seorang panitia lomba foto, Ahay saat dikomfirmasi detikriau.org di Tembilahan, rabu (30/5).

Untuk syarat dan ketentuan lomba lainnya, dijelaskan Ahay lebih jauh, Foto boleh merupakan hasil jepretan kamera DSLR, Camera poket (digital) atau Kamera Ipon dan Android. Objek foto adalah aktivitas polisi, baik dilapangan maupun di unit pelayanan sesuai dengan Tema. “ aktivitas itu sendiri, sesuai arahan bukan hanya sekedar aktivitas polisi yang baik. Boleh juga aktivitas yang dinilai tidak baik.” Ujar Ahay memberikan tambahan.

Kemudian, hasil foto harus dicetak dengan ukuran 10 R (bukan cetakan printer) serta melampirkan sub copy berupa CD yang dimuatkan ke dalam amplop. Karya merupakan foto terbaru tahun 2012. serta foto bukan merupakan hasil olah digital (manipulasi). Edit hanya boleh dilakukan sebatas tone, contras dan cropping. Hasil karya diantarkan ke Polsek KSKP (depan Bank Riau) Tembilahan dan smile ponsel jalan H. Arief, depan lorong kampung baru IV Tembilahan.

“Untuk hadiah, juara pertama akan diberikan uang tunai senilai Rp. 1,5 juta, juara ke dua Rp. 1 juta dan juara ke tiga Rp. 700 ribu ditambah tropy dan sertifikat,” Pungkas Ahay mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selasa (29/5) bertempat di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, Wakil Bupati Inhil, H. Rosaman Malomo membuka secara resmi acara Forum Komunikasi Kamtibmas bagi Pemuka Masyarakat dan Pemuda Se – Kab. Inhil yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau.

Wakil Bupati Dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat Urbanisasi yang tinggi, rendahnya komunikasi sosial serta kegiatan masyarakat yang sangat kompleks menjadi hal yang sering menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan sosial yang dapat mengusik keamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

“Saya berharap masyarakat dan pemerintah daerah saling bahu-membahu secara sinergis dan berkesinambungan, sehingga hal-hal
negatif yang berpotensi akan muncul dapat dieliminasi bahkan hilang dari kehidupan sosial di masyarakat.” Ujar Wabub.

Menurut Wabub, jika stabilitas Kamtibnas terganggu, pada gilirannya masyarakat juga akan dirugikan, karena masyarakat akan kehilangan rasa aman, yang akhirnya berdampak pada munculnya gejolak sosial. “Oleh karenanya pencerahan kepada  masyarakat
perihal ideologi Negara harus terus menerus disampaikan.”Tambah Wabub.

forum ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun kesepahaman dan kesamaan visi,misi dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif demi terselenggaranya pembangunan di Provinsi Riau khususnya khususnya Kab.Inhil serta memberikan penyuluhan dan bimbingan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. (wai/humas pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan pembayaran sertifikasi guru yang hingga kini belum terselesaikan. Keputusan tersebut disepakati dari hasil hearing yang digelar komisi IV DPRD Kabupaten Inhil, antara beberapa orang guru, Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Inhil.  

Hearing tersebut disusul setelah sehari sebelumnya beberapa orang yang menamakan diri “Forum Guru Indragiri Hilir (FGI)” memintakan kejelasan mengenai belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi guru serta adanya pungutan biaya pemberkasan sertifikasi yang terjadi di beberapa UPTD Tembilahan.

Dari Hearing yang difasilitasi Komisi IV DPRD Inhil tersebut, para guru yang menjadi pelapor permasalahan menyebutkan bahwa  menurut mendiknas seharusnya dana sertivikasi guru tersebut sudah harus dibayarkan paling lambat April kemarin. Namun hingga hari ini dana tersebut masih belum diterima oleh para guru.

“Kami hanya ingin menanyakan kejelasan soal dana tersebut, mengapa sampai saat ini masih belum diserahkan, sedangakan dana tersebut sudah di salurkan oleh pihak provinsi kepada kabupaten,” ujarnya fadli salah seorang guru SD Sialang panjang Tembilahan Hulu.

Menjawab pertanyaan tersebut, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil Fauzar yang hadir dalam hearing itu mengatakan, keterlambatan penyaluran dana tersebut bukanlah disengaja. Hanya saja ada prosedur yang masih harus dilengkapi dinas Pendidikan diantaranya data guru yang mengajar selama 24 jam selama satu minggu, dan naik turunnya pangkat para guru yang mempengruhi hal tersebut.

“memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi. saat ini masih belum kita selesaikan disebabkan adanya beberapa faktor teknis, namun dalam waktu dua minggu kedepan, kita berusaha masalah ini akan kita selesaikan,” ujarnya.

Terkait masalah pungutan yang dilakukan petugas UPTD yang selama ini dianggap fitnah belaka, disebutkan Ridwan arif salah seorang guru lainya adalah benar. Disebutkannya, pungutan itu sepengetahuannya diberlakukan oleh  UPTD Tembilahan dan UPTD Tembilan Hulu saat para guru melengkapi pemberkasaan untuk pembayaran sertivikasi tahun 2012.

“Semua guru sebenarnya tahu, hanya saja mereka takut karena adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu, oleh sebab itu kita mewakili teman-teman menjelasakan persoalan ini,” ujarnya.

Anehnya, saat itu salah seorang anggota komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana tidak mempermasalahkan adanya pungutan ini. Menurut penilaiannya,  Pungutan tersebut diberlakukan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya tidak adanya dana operasional UPTD-UPTD terkait.

“Kalau kita kaji, sebenarnya pungutan tersebut dilakukan, mungkin karena UPTD itu sendiri juga tidak memiliki dana operasioanal, jadi mereka terpaksa memberlakukan pungutan, sebenarnya hal ini bisa dihindari seandainya setiap guru yang melakukan pengurusan memberikan sedikit balas jasa secara pantas kepada mereka,” ujarnya.

Kartika Roni, ketua Komisi IV meminta Dinas Pendidikan tetap memanggil UPTD yang melakukan pungutan untuk diberikan pembinaan.

“Meski sebenarnya sah-sah saja, tapi menurut prosedur pungutan itukan tidak boleh, maka dari itu kita minta Disdik tetap memanggil petugas UPTD untuk diberikan pengarahan,” ujarnya.

Terkait masalah pungutan tersebut, Kadisdik Inhil, Fauzar berjanji akan memanggil seluruh Kepala UPTD untuk diberikan pengarahan. Fauzar juga menghimbau para guru untuk tidak memberikan uang kepada petugas UPTD jika memang adanya pungutan tersebut kedepanya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hari ini, selasa (29/5) Komisi II DPRD Inhil melakukan kunjungan ke PT. Riau Sakti Plantation (PT. RSUP – Sambu Group) di Kecamatan Pulau Burung. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan hasil keputusan mediasi antara petani kelapa hibrida PIR-Trans di tiga Kecamatan dengan PT. RSUP belum lama ini di Kantor Bupati Inhil.

Rombongan komisi II yang bertolak dari kota Tembilahan sekira pukul 09.15 Wib, setibanya di PT. RSUP sekira pukul 12.30 Wib disambut oleh jajaran manajemen perusahaan. Setelah istirahat sejenak, rombongan langsung melakukan dialog yang dihadiri secara langsung oleh Direktur Utama sambu group, Mr. Tay Chiatung.

Dalam kata pengantarnya, Wakil Ketua DPRD Inhil, Zulkifli menyatakan bahwa disamping memantau tindaklanjut hasil pertemuan sebelumnya di kantor Bupati Inhil, hasil kunjungan hari ini akan digunakan Dewan sebagai dasar untuk meminta pihak pemkab agar segera membentuk tim kajian sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini dimaksudkan agar persoalan masyarakat petani kelapa hibrida PIR-TRANS dengan Perusahaan segera didapatkan titik temu.

Dalam kesempatan itu, Dewan juga mempertanyakan pelaksanaan hasil keputusan terutama terkait persoalan kenaikan harga sementara. ”Sejauh ini, apakah perubahan harga ini sudah diberlakukan.”Tanya Wakil Ketua DPRD Inhil didampingi Sekretaris, Herwanissitas, dan beberapa anggota, Irwandi, Edy Harianto, Sulaiman, Zulkarnaen, dan Yuliantini.

Menanggapi hal ini, Tay Chiatung menjelaskan bahwa sampai hari ini harga pembelian diakuinya memang masih pada harga lama.” Penyesuaian harga baru akan kita lakukan dalam pembelian berikutnya, sekitar 2 hari lagi. Kita mempunyai aturan manajemen yang harus kita ikuti. Namun kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak pembukuan untuk segera mempersiapkan pemberlakuannya,”Ujar pimpinan Sambu Group, Tay Chiatung didampingi oleh beberapa manajemen, Abdul Halim, Zainal Abidin, Irfan dan Sumardi.

Dalam pertemuan yang hanya berlangsung lebih kurang selama 25 menit itu, pihak perusahaan melontarkan janji untuk mematuhi semua hasil keputusan. Merekapun sepakat agar Pemkab Inhil segera membentuk tim kajian.

Sekretaris komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas ketika dimintakan komfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa kunjungan ini sesuai tupoksi DPRD Inhil dalam fungsi pengawasan. “Makanya kita akan terus lakukan pengawasan agar semua hasil kesepakatan yang sudah diperoleh dalam pertemuan sebelumnya benar-benar dijalankan. Kita pasti juga ingin perusahaan dapat menjalankan aktifitas mereka dengan tenang tetapi yang lebih pentingnya tentunya kita berharap keberadaan perusahaan juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Jika hubungan dapat tercipta saling menguntungkan tentunya semua akan berjalan dengan baik,”Pungkas Sitas mengakhiri.   (fsl)