TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan perwakilan masyarakat Desa Pancur Kecamatan Keritang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuding PT.Palma I telah melakukan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) dan penyerobot lahan . Mereka meminta Komisi I DPRD Inhil memberikan perlindungan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua  Gabungan Kelompok Tani Desa Pancur, Ahmad Rizal Zuhdi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di ruang Banggar gedung DPRD Inhil, Senin (4/6).

Menurut Ahmad Rizal Zuhdi, Apa yang telah diperlakukan perusahaan PT. PALMA I kepada petani desa pancur dinilainya sebagai bentuk pelanggaran HAM. “Semua jerih payah yang telah dikorbankan oleh petani desa pancur tanpa ada belas kasihan telah dihancurkan oleh PT. PALMA I. Ribuan batang Sawit dan Jagung yang ditanam petani dengan darah dan air mata untuk sekedar menyambung hidup, tanpa ada sedikitpun rasa iba diratakan oleh excavator mereka. Kami tidak bisa berbuat banyak pak. Mereka sengaja menghadapkan kami dengan masyarakat desa kami sendiri yang dipekerjakan layaknya centeng. Tolonglah kami. Bukan kami tidak bisa berbuat seperti kejadian di Masuji, bahkan kami bisa berbuat lebih anarkis dari itu. Kami belum mau berbuat karena kami masih merasa punya pemerintah tempat kemana kami harus mengadu,” Ungkapnya dengan suara bergetar menahan luapan emosi.

Apa yang dilontarkan Ahmad juga diamini oleh Kepala Desa Pancur, H.  Hayudin Ra’ub. Bahkan menurut pengakuan sang Kades, beberapa waktu yang lalu, karena menahan excavator milik perusahaan agar tidak melanjutkan pekerjaan, dirinya pernah mendekam dibalik jeruji besi dengan alasan yang dilontarkan perusahaan dirinya telah berbuat anarkis. “Saya hanya ingin mempertanyakan berapa luasan dan dimana areal lahan yang mereka miliki. Saya menganggap perlakuan pihak perusahaan kepada kelompok tani selama ini tidak lebih perlakuan terhadap binatang.”Lontarnya dengan kalimat berapi-api.

Menanggapi tudingan masyarakat petani desa pancur ini, Purba, staff lapangan yang ikut hadir bersama Humas PT. Palma I berdalih bahwa PT.PALMA I tidak pernah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat petani Kabupaten Indragiri Hilir. Ia bersikukuh bahwa  perusahaannya bekerja dalam wilayah Inhu. “kalau memang ada persoalan tapal batas, itu bukan urusan perusahaan. Silahkan saja pemkab inhil dudukan dengan kab. Inhu. Hari ini, kami hanya mendapat perintah untuk sekedar menghadiri undangan dan karena ijin kami di Kab. Inhu, jadi Kab. Inhil kurang tepat memanggil perusahaan kami.” Ujarnya dengan nada terkesan pongah.

Pernyataan staff PT.PALMA yang tidak kooperatif ini sontak membuat peserta RDP terperangah. Bahkan Ketua Komisi I DPRD Inhil, M. Arfah selaku pimpinan sidang tampak wajahnya memerah.

”Menurut penjelasan saudara, PT.Palma I bekerja berdasarkan ijin yang dikeluarkan Pemkab Inhu. Dilapangan, berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang disampaikan masyarakat kepada kita, Perusahaan saudara menggarap lahan di dalam wilayah Kab. Inhil. Karena penetapan tapal batas itu sudah dipatok sejak tahun 2003. Sebelum perusahaan saudara masuk, masyarakat sudah cukup lama melakukan aktifitas dengan membuat tanggul dan penanaman dan tidak ada masalah. Begitu perusahaan saudara hadir, apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat kami dirusak. Kalau anda berkilah PT.PALMA tidak menyerobot, lantas bahasa apa lagi yang tepat untuk mengungkap ini?” Tanya Arfah sedikit menahan geram.

Anggota Komisi I DPRD Inhil lainnya, Yusuf Said juga tampak berang, menurut  anggota dari fraksi golkar inhil ini, pernyataan yang dilontarkan perusahaan adalah sebuah ungkapan yang lucu karena dimanapun keberadaan masyarakat, selagi masih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ia mendapat perlindungan hukum yang sama.”Kita tidak usaha bicara  perusahaan anda bekerja di wilayah Inhil ataupun Inhu. Dimanapun perusahaan saudara beraktifitas, yang jelas Negara ini memberi jaminan perlindungan hak-hak warga negaranya termasuk masyarakat petani. Masyarakat Inhil juga warga NKRI, Jadi jangan anda hanya asal bicara. Saya usulkan, kita lakukan pengukuran kembali kepemilikian lahan yang diakui milik PT. PALMA I serta sejauhmana legalitas yang dimiliki mereka  untuk melakukan aktifitas. ” Kecam Yusuf Said sambil sekali-kali tampak menggeleng-gelengkan kepala dan mengungkapkan pertanyaan apakah Humas PT. Palma I ini memiliki hati atau tidak?

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Kuswari menyatakan bahwa berdasarkan lampiran data yang diterimanya, PT.Palma I hanya mengantongi sebatas ijin lokasi dari Pemkab Inhu. Seharusnya menurut Kuswari, Ijin lokasi itu harus diteruskan dengan Ijin Usaha Perkebunan.

“Ijin lokasi baru merupakan  sebatas ijin arahan lahan. Setelah nantinya dilakukan pendataan di lapangan, lahan-lahan yang dimiliki masyarakat harus dikeluarkan. Hasilnya, barulah ditemukan berapa luasan sesungguhnya yang tersedia.” Jelas Kuswari.

Ditambahkannya, setelah mendapatkan pelepasan dari dinas kehutanan, barulah perusahaan mendapatkan ijin usaha perkebunan yang biasanya luasan arealnya akan lebih kecil dari besaran ijin lokasi yang telah didapatkan. ”Sejalan dengan itu perusahaan masih harus mengurus HGU. Kalau sudah, barulah didalamnya akan tertera luasan areal yang dimiliki dan kemudian disusul dengan legalitas lahan milik perusahaan dari BPN”Jelas Kuswari sambil menjelaskan bahwa sesuai aturan seharusnya perusahaan yang melakukan aktifitas di wilayah perbatasan, ijinnya diterbitkan oleh provinsi bukan dari Kabupaten.

Hampir semua pernyataan yang dilontarkan peserta RDP menyudutkan pihak PT. Palma I.

Karena dinilai pihak perusahaan tidak dihadiri pihak yang mampu mengambil kebijakan, untuk tidak memperpanjang waktu, komisi I mengambil delapan poin keputusan untuk diteruskan kepada pimpinan PT.PALMA I diantaranya, pertama, dikarenakan persoalan tapal batas antara Kab. Inhil dan Kab. Inhu yang menjadi lokasi PT.PALMA I, diminta agar dilakukan penghentian semua aktivitas oleh perusahaan sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat Pemprov Riau No: 136/TAPEM/23.01 tanggal 5 januari 2011 dan surat Bupati Inhu No: 332/um/XI/2009 tanggal 8 oktober 2009.

Kedua, untuk menghindari benturan antara masyarakat dan perusahaan dilapangan, diminta agar PT. PALMA I menghentikan untuk menghadapkan masyarakat dengan masyarakat tempatan yang direkrut sebagai pengawas kerja karena dinilai akan rawan menimbulkan komplik.

Ketiga, PT.PALMA I diminta menghargai/menghormati hak-hak masyarakat kemudian point ke empat, PT.PALMA diminta untuk melengkapi semua dokumen perizinan yang wajib dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, point kelima menyatakan perlunya untuk kembali melakukan pengukuran ulang terhadap luasan lahan yang dimiliki perusahaan.

Point ke enam, guna menghindari konflik, diminta pihak kepolisian (polres Inhil) membantu menghentikan aktifitas di areal bermasalah.

Poin ke tujuh, PT.PALMA I diminta untuk kooperatif dalam upaya penyelesaian persoalan ini. Kemudian poin terakhir, disarankan, untuk mempercepat penyelesaian, PT.PALMA segera melakukan pembicaraan ditingkat manajemen baik di pekanbaru ataupun Jakarta.

RDP diruang banggar juga dihadiri secara langsung oleh Kapolres Inhil, AKBP. Dedi Rahman Dayan, S.iK, M.Si, Humas PT. PALMA I, Kepala Dinas Perkebunan Inhil, Kuswari, Dinas Kehutanan Inhil yang diwakili Lukman Hakim, Badan Pertanahan Nasional yang diwakili Ismail Maryudi, Kabag Tapem Setdakab Inhil, Mj Verman, Kepala Badan Kesbangpolinmas Inhil, Tantawi Jauhari, Bagian Hukum Setdakab Inhil yang diwakili, Eko Heri Purwanto, Camat Kecamatan Keritang, Ahmad Ramani, Kepala Desa Pancur, H. Hayudin Ra’ub, serta LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan, Kemas Ibnu Sanjaya dan Darsani.

Dari komisi I selain M. Arfah juga tampak dihadiri oleh Sekretaris Komisi I., Baharuddin L. Abbas, beserta anggota, Yusuf Said,  Adha dan Tarmiji. (fsl)

Dalam Proses pengukuhan kepengerusan pada tanggal 10 Juni mendatang
TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama terutama anak yatim, Ikatan Alumni (IKA) STAI Auliaurrasyidin berencana akan memberikan santunan saat proses pengukuhan kepengerusan yang pelaksanaan akan dilakukan pada tanggal 10 Juni mendatang di kampus STAI Auliaurrasyidin.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Aswandi SPdI, kepada wartawan, Senin, (4/6). Dijelaskannya anak yatim yang diberikan santunan diutamakan mereka yang berdomisili di sekitar kampus. Saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak RT dan RW dalam rangka mendata jumlah anak yatim yang akan diberikan santunan.

“Jumlah anak yatim yang akan kita berikan santunan berkisar anatar 20-50 orang, sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Kita sangat bersyukur saat pengukuhan ini kita bisa memberikan sedikit sumbangsih untuk anak yatim. Semua ini tidak terlepas dari kepedulian seluruh para alumni yang mau menyisihkan sedikit rezki mereka untuk memberikan sumbangsih hingga kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan,” kata Aswandi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IKA Alumni.

Masih menurutnya, selain memberikan santunan pada saat pelantikan nantinya IKA alumni juga melaksanakan peringatan Isra’ Mi’raj. Sejauh ini persiapan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan rencana, tentunya dengan harapan pada saat pelaksanaan nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses.

Sementara itu Ketua IKA Alumni Hidayat Hamid SPdI, kepada wartawan dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, meski kepengurusan ini baru, pihaknya punya berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. Apalagi dengan jumlah alumni yang sudah mencapai ribuan dan tersebar hampir diseluruh wilayah Inhil tentunya ini menjadi suatu kekuatan dan modal yang sangat berarti.

“Jumlah alumni STAI saat ini sudah mencapai ribuan, kita berharap dengan jumlah yang sedemikian besar kita bisa memberikan kontibusi positif untuk kemajuan Inhil yang kita cintai ini,” ujarnya.

Meriahkan Milad Ke-47 Kabupaten Indragiri Hilir

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Avologys Ent me-agendakan kegiatan yang dinamai “pawai dan rekreasi wisata alam ke selatan”. Kegiatan yang direncanakan digelar pada tanggal 9 hingga 10 juni 2012 ini ditaja dalam rangka ikut memeriahkan Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-47.

Alvianto, ketua panitia pelaksana menyatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan berbagai objek wisata khususnya yang berada di kawasan Inhil bagian selatan.”Dengan peringatan milad kab. Inhil ke-47 ini kita tentunya berharap kecintaan generasi penerus negeri seribu jembatan ini akan terbangkitkan kembali. Untuk lebih memperdalam rasa kecintaan itu, generasi penerus harus lebih mengenal berbagai potensi yang dimiliki daerah agar mereka juga bisa turut bersama-sama mengenalkan Kab. Inhil ke luar daerah terutama dari sisi pariwisata,” Ujar Alvianto. Senin (4/6)

Dijelaskan Alvianto lebih jauh, beberapa ketentuan pawai yakni, peserta pawai mempergunakan kendaraan roda dua maupun roda empat (Jenis dan Merk kendaraan bebas.red),  kemudian peserta terbuka untuk umum dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dan bagi kendaraan roda dua wajib untuk mempergunakan Helm pengaman.

Pawai dan Wisata Alam Selatan ini menempuh rute, Tembilahan, Sungai Salak, Kilo 5, Kilo 8, Kuala Lemang, Teluk Kelasa, Pengalihan, Sungai Akar, Simpang granit, Keritang Hulu (Air terjun 86, isoma. Red), Batu Ampar, Selensen, Air Balui, Kemuning Tua, Kemuning Muda, Dusun Tuk Jimun, Limau Manis, Talang Jangkang, Kuala Keritang, Pasar Kembang –  Kota Baru, dan Kota Baru Reteh – Kota Baru.”Untuk informasi lebih jauh, silahkan kontak saya di nomor 0812 – 7664 – 246 .” pungkas Alvi. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 29 orang tokoh  pemuda, masyarakat, kades serta lurah sekecamatan Enok dengan tegas menyatakan penolakan hasil rekomendasi Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau terkait penetapan Kemuning sebagai Ibu Kota sementara Kabupaten Indragiri Selatan. Hasil keputusan ini diambil dalam rapat pertemuan di gedung serba guna Kecamatan Enok, Ahad (3/6)

Dari pantauan detikriau.org, secara bergiliran satu persatu peserta pertemuan mengungkapkan pernyataan sikap mereka atas hasil rekomendasi. Keberatan yang mendasari mereka untuk menyetujui Kemuning sebagai ibu kota sementara Kabupaten Insel lebih kepada persoalan rentang kendali.

“Penyataan yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Inhil dari Daerah pemilihan tiga, Edy Harianto melalui media massa kita berikan dukungan secara penuh. Kita dengan suara bulat juga menolak direkomendasikannya Kemuning sebagai ibu kota Kabupaten Insel.” Tegas Ketua Dewan Panitia Pemekaran Kabupaten (DPPK) Kecamatan Enok, Rahman Hamid yang disambut dengan persetujuan dari semua peserta yang hadir.

Menurut Rahman Hamid, pertimbangan yang disampaikan Edy Harianto terkait persoalan rentang kendali senada dengan pertimbangan dari seluruh kades dan lurah di Kecamatan Enok. Mereka menilai jika Kemuning yang ditetapkan sebagai ibukota justru niat pemekaran untuk mendekatkan titik birokrasi tidak akan tercapai.

“Apa yang disuarakan masyarakat Enok hari ini bukan didasari dari rasa ego tetapi lebih kepada mempertahankan tujuan dari adanya suatu pemekaran. Terwujudnya pemekaran Insel tentu diharapkan akan mendekatkan rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam memberikan pelayanan. Kalaulah Kemuning yang jadi ibu kota, ini sama artinya titik birokrasi malah akan semakin jauh dan tentu semakin mempersulit masyarakat Enok.”Ucapnya dengan tegas.

Dalam kesempatan ini, anggota DPRD Inhil dari dapil Enok, Edy Harianto menyatakan kesiapan untuk mempertaruhkan jabatannya untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat Enok.”Saya nyatakan siap berdiri dibarisan paling depan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Enok,”Sebutnya dengan lantang.

Pertemuan yang dilakukan digedung serbaguna Kecamatan Enok ini menelorkan tiga ultimatum. Yang pertama, Masyarakat Kecamatan Enok menyatakan mendukung dilakukannya pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan, Kedua, Masyarakat Enok menolak dengan tegas rekomendasi untuk menetapkan Kemuning sebagi Ibukota dan terakhir dengan suara bulat mereka menyatakan akan meminta tetap bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir jika rekomendasi itu tetap diberlakukan. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ahad (3/6) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Indra Muchis Adnan yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H. Edy Syafwannur meresmikan sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan tahap pertama Masjid Agung “Nurul Huda” Kecamatan Enok. Peletakan batu pertama ini selain dihadiri oleh Camat Enok, Satir Hasan juga tampak dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat serta ratusan warga Kecamatan Enok.

Usai peletakan batu pertama, rombongan yang diiringi ratusan masyarakat enok langsung menuju lokasi masjid nurul huda lama yang letaknya persis berada dibantaran sungai enok untuk mengikuti kegiatan peringatan isrs’ dan mi’raj Nabi Besar Muhammad saw.

Masjid Nurul Huda yang pada awalnya didirikan tahun 1933 ini secara umum kondisinya masih cukup baik. Hanya saja, akibat abrasi, sisi selatan bangunan terutama bagian pagar sebelah luar sudah ambruk ke sungai serta badan masjid sudah mulai terlihat condong. Dikhawatirkan jika terlambat untuk direlokasi, bangunan masjid ini lambat laun akan ikut ambruk. Kondisi seperti ini yang menyebabkan masyarakat untuk segera memindahkan ke lokasi baru yang keberadaannya cukup jauh di daratan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Muammar Khadafi menyatakan bahwa pembangunan tahap pertama Masjid Nurul Huda ini merupakan bantuan dari Pemkab Inhil.”Untuk pembangunan tahap pertama , kita anggarkan sebesar Rp. 98 juta. Dana ini diperuntukan untuk pembangunan pondasi atau lantai dasar. Insyaallah, dianggaran murni nanti kita akan kembali kucurkan dana untuk pembangunan tahap kedua.” Ujar Muamar Khadafi ketika sempat dikomfirmasi disela-sela kegiatan Isra’ Mi’raj.

Ditambahkan Muammar, disamping bantuan pendanaan dari Pemkab Inhil, ia juga berharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pembangunan Masjid Nurul Huda ini dapat segera direalisasikan. ”pemerintah pasti akan perduli dengan apapun bentuk pembangunan apalagi pembangunan dalam bidang keagamaan. Hanya saja, dengan terbatasnya kemampuan daerah tentunya kerjasama dan dukungan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Kita yakin dengan kebersamaan dengan semangat gotong royong pembangunan Masjid Nurul Huda ini akan segera dapat direalisasikan. Pungkas Muammar Khadafi.

Dalam acara peletakan batu pertama ini juga tampak  dihadiri oleh beberapa orang Anggota DPRD Inhil, yakni Edy Harianto, Muhammad Yunus dan Agussalim. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, menemukan alternatif bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan pohon nipah patut untuk dipuji dan dijadikan contoh. Bahan bakar alternatif itu disebut bio premium ethanol.  Dengan peralatan seadanya, pohon nipah diracik dan diolah hingga menjadi bahan bakar minyak di sebuah rumah di daerah Sungai Pakning, Bengkalis. Bahkan kualitas bioethanol dari air pohon Nipah ini lebih bagus dibanding bahan bakar premium, pertamax maupun minyak tanah dan kadar emisi yang dihasilkannya lebih ringan.

Berdasarkan data, hamparan tanamana nipah (Nypa fruticans) yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir jauh lebih luas dari Kabupaten Bengkalis. Selama ini, tanaman yang belum termanfaatkan secara maksimal di negri seribu jembatan ini tumbuh liar di sekitar hutan mangrove di pesisir pantai maupun sungai.

Sejauh ini, pemanfaatan nipah oleh masyarakat Kab. Inhil khususnya pesisir pantai dan sungai terbatas pada daun dan tulang daun (lidi), daun nipah yang telah tua banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk membuat atap rumah yang daya tahannya mencapai 3-5 tahun. Daun nipah yang masih muda mirip janur kelapa, dapat dianyam untuk membuat dinding rumah.

Hasil penelitian, pohon nipah mampu menghasilkan 5 sampai 7 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan spesies lain. Hasil dari satu hektar pohon nipah dengan bantuan dari teknologi yang canggih dapat menghasilkan 4.000 – 16.000 liter etanol per sadap musim. Selain itu, Nipah memiliki kandungan gula yang tinggi (nira) yang bila dikonversi menjadi menjadi etanol/ Butanol memungkinkan untuk menghasilkan sebanyak 6.480 – 15.600 liter/ hari/ ha.

Nilai konversi itu lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman tebu yang menghasilkan 5.000 – 8.000 liter per hektar (per tahun) atau tanaman jagung yang hanya menghasilkan 2.000 liter (per tahun) per hektar. Namun hal yang terpenting, dalam pemanfaatan nipah sebagai bahan baku bioenergi yaitu tidak akan menimbulkan konflik kepentingan seperti tanaman pangan pada umumnya.

Nira Nipah, mampu menghasilkan tujuh jenis biofuels ethanol yang menjadi bahan bakar nabati menggantikan bahan bakar fosil. Ketujuh jenis biofuels ethanol mangrove nipah tersebut diantaranya Bioethanol Nipah kadar 100 persen, Biokerosin nipah kadar 70 persen, Biopertamax nipah 95 persen Pertamax plus lima persen ethanol, Biopremium e20 nipah 80 persen bensin plus 20 persen ethanol, biopremium e85 nipah 25 persen bensin plus 85 persen ethanol, Biodiesel serta Gliserin Biodiesel Nipah plus CPO.

Produk hasil olahan nipah tersebut diantaranya bioethanol kadar 100 persen dan bioethanol kadar rendah 70 persen sebagai biokerosin sebagai pengganti minyak tanah yang memiliki keunggulan api biru. Minyak ini lebih irit 1:6 cepat panas/masak, tidak meledak layaknya tabung elpiji. Bioethanol 100 persen di subtitusikan dengan bahan bakar fosil E 10 – 20 ke primium (bensin) menjadi Bio premium yang memiliki keunggulan bahan bakar berkadar oktan tinggi dan ramah lingkungan, serta produk jenis Bioethanol 100 persen yang di subtitusikan dengan bahan bakar pertamax E 5 menghasilkan produk biopertamax salah satu bahan bakar yg memiliki keunggulan bahan bakar berkadar oktan tinggi dan ramah lingkungan. Ada juga menghasilkan produk biodiesel yang berfungsi menggantikan solar.

Saat ini keberadaan tanaman nipah yang vegetasinya sangat berlimpah di daerah pesisir Kab. Inhil dan belum di manfaatkan sama sekali untuk memproduksi etanol. Seiring dengan menipisnya cadangan energi BBM dan target diversifikasi 5 % pada tahun 2025, maka Kabupaten Inhil juga sangat memiliki peluang mengelola nipah agar dapat menjadi alternatif yang penting sebagai bahan baku pembuatan ethanol.(fsl)