TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beberapa tenaga pengajar didesa mengeluh. Mereka mengkritik kesan tidak adilnya perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan yang berada di desa dan perkotaan termasuk carut marut penempatan tenaga pengajar. Minimnya  fasilitas belajar mengajar, kurangnya sarana pendukung dan keterbatasan guru dinilainya masih menjadi persoalan utama.

Keluhan ini disampaikan oleh seorang tenaga pengajar disebuah desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang enggan menyebutkan namanya kepada detikriau.org, Rabu (6/6). Menurut pengakuannya, kesenjangan itu sangat nyata terlihat seperti minimnya tenaga pengajar di desa sedangkan di ibukota baik itu di Ibukota Kecamatan maupun Kabupaten bahkan menumpuk.

“Untuk memberikan pembelajaran, kita terpaksa merangkap jadi guru untuk beberapa mata studi. Kondisi seperti ini tentunya akan menyebabkan tranfer ilmu yang harus kita berikan kepada sang murid tidak akan maksimal. Harus saya akui tidak semua bidang studi bisa kita kuasai dengan baik, tapi mau apa lagi, kondisi seperti ini harus kami terima karena memang keterbatasan tenaga pengajar disekolah kita,” Ujarnya menyampaikan keluh kesah.

Disamping persoalan itu, persoalan infrastruktur juga mebuat proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman.”Bukan didesa saya saja, dibeberapa desa yang pernah saya masuki, saya masih banyak menemukan kondisi bangunan dan sarana pendukung yang tidak memadai. Kita tentunya sedih melihat atap sekolah yang sudah bocor disana-sini, dinding bangunan sekolah yang lapuk, meja belajar yang rusak dan tidak mencukupi, sekolah yang tidak memiliki WC, sekolah penuh lumpur dan masih banyak sekolah tidak ada pasokan listrik. Namun saat kita lihat sekolah di ibukota, mereka diberikan fasilitas yang sangat baik. Proses belajar mengajar bahkan dilengkapi dengan internet, media infocus dan berbagai fasilitas dengan kemajuan IT.” Ungkapnya.

Apa yang diungkapkannya ini juga diamini oleh teman seprofesinya yang juga enggan untuk menyebutkan nama. Menurutnya, kesenjangan tenaga pendidik di kota dengan desa ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan kriteria penempatan tenaga guru. “Hanya dengan nota dinas, seorang guru dengan serta merta dan sangat gampang untuk pindah. Coba periksa sendirilah, di ibu kota Kecamatan dan Kabupaten, bukan satu dua guru yang menggunakan nota dinas, informasi teman saya, di sebuah SD di Kecamatan Kempas, 5 orang gurunya menggunakan nota dinas bahkan anehnya lagi di sebuah SD di kota Tembilahan, guru agama saja ada 6 orang. Kok bisa seperti ini?,” Ungkapnya sambil meminta agar namanya tidak dipublikasikan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), H. Fauzar mengakui beberapap ersoalan pendidikan memang masih perlu dilakukan pembenahan.

“Persoalan infrastruktur pendidikan memang termasuk program prioritas kita di Disdik Inhil. Namun dengan kondisi geografis serta terbatasnya kemampuan pendanaan tentunya kerja ini harus kita lakukan secara bertahap.  Saya berharap, mudah-mudahan tahun 2014 mendatang persoalan infrastruktur ini sudah dapat terselesaikan. Untuk pembiayaan, kita akan coba dapatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).” Ujar Fauzar menjawab komfirmasi detikriau.org, Rabu (6/5).

Terkait persoalan guru yang mempergunakan nota dinas menurut Fauzar, persoalan ini sudah terjadi sebelum ia menjabat sebagai Kadisdik Inhil. Untuk hal ini, ia berjanji akan segera meluruskan.” Persoalan guru nota dinas ini sudah saya sampaikan kepada BKD dan Baperjakat. Yang jelas persoalan ini akan kita tindaklanjuti dan benahi sebaik-baiknya. Sedangkan untuk penempatan tenaga pengajar, Disdik juga sedang lakukan evaluasi.” Ujarnya mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – 65 persen proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU)  Kabupaten Inhil (Kab. Inhil) telah selesai dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP), saat ini pihak PU sedang melanjutkan pada proses penandatangan kontrak dan persiapan pengerjaan proyek tersebut.

“Saat ini sekitar 65 persen proyek yang kita serahkan kepada ULP untuk dilakukan pelelangan telah selesai, selanjutnya kita akan lakukan  proses penandatangan kontrak dan persiapan pekerjaanya. Artinya kita tidak menunggu-nunggu semua proyek itu selesai di lelang ULP agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat” jelas Tengku Edy, Rabu (6/6).

Dijelaskannya, dari seluruh proyek pembangunan tahun ini, sebagian besar dari proyek tersebut untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Tahun ini perbaikan tersebut lebih diprioritaskan terhadap jalan seperti di Tembilahan dan Sungai luar, teluk pinang, sungi piring serta beebrapa ruas jalan strategis di Kabupaten maupun Kecamatan.

“Tahun ini masih banyak proyek untuk pembangunan atau perbaikan jalan, karena kondisi jalan kita memang banyak yang rusak,” ujarnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Peredaran minuman keras (miras) jenis Tuak beberapa waktu belakangan ini semakin marak. Bahkan minuman keras hasil permentasi nira aren dan kelapa ini kini sudah merambah sampai ke desa-desa.  Dikhawatirkan kalau tidak dilakukan penertiban akan berakibat rawan timbulnya berbagai persoalan sosial.

“Belakangan ini saya semakin risau, anak-anak muda di kampung saya mulai terbiasa mengkonsumsi miras jenis tuak ini. Saya khawatir kalau tidak adanya upaya penertiban akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi generasi penerus kami,” Ungkap Hasanuddin, Kepala Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra saat bertemu Www.detikriau.org di Tembilahan. Selasa (5/6) kemaren.

Menurut pengakuan Hasanuddin, karena harga yang cukup terjangkau dan mudahnya mendapatkan miras jenis tuak ini membuatnya menjadi minuman favorit terutama bagi pemuda desa. Ia berharap agar aparatur terkait serius memperhatikan persoalan ini. “ditinjau dari sisi manapun, mengkonsumsi miras pasti akan memberikan efek negative yang tentunya merugikan. Karenanya menurut hemat saya sudah menjadi keharusan agar kita serius menyikapi hal ini. Saya berharap agar aparatur terkait ikut melakukan pengawasan dan kalau mungkin menindak agar persoalan ini dapat segera teratasi,” Pintanya berharap. (fsl)

JAKARTA – Selama tiga hari berada di Pekanbaru, Riau, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sedikitnya 27 orang saksi. Sebagian besar di antaranya merupakan wajah baru. Setelah dua hari sebelumnya menggarap 9 saksi setiap harinya, Rabu (6/6) hari ini ada 9 saksi lagi yang akan diperiksa marathon di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain Sandy Wiryawan (sopir), Bagus Tumulyo (PT PP), Ramli Sanur (DPRD Riau), Satria Hendri (Adhi Karya), Syarif Hidayat (DPRD), Wagiman (PT PP), Wan Syamsir (Sekda Provinsi Riau), Zulkarnain (Sekretaris DPRD), dan Zulkifli Rachman (PNS Riau).

Untuk Wan Syamsir Yus dan Zulkarnain sebelumnya juga pernah diperiksa bersamaan oleh penyidik KPK di Jakarta. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk empat tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi menjawab JPNN, Rabu (6/6).

Empat tersangka tersebut adalah tiga anggota DPRD Riau yakni M Faisal Aswan, M Dunir dan Taufan Andoso Yakin, serta Mantan Kadispora Riau Lukman Abbas yang diketahui sebagai orang dekat Gubernur Riau Rusli Zainal.

Bahkan pada Selasa (5/6) kemarin, dari 9 saksi yang diperiksa KPK, terdapat nama Hendra Faisal yang merupakan Ajudan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Faisal diduga mengetahui banyak informasi soal pembahasan revisi Perda 6/2010 tentang venue menembak PON dan menyampaikannya kepada Gubernur Riau.

Diperiksanya Hendra Faisal juga menguatkan dugaan bahwa KPK tengah membidik keterlibatan Rusli Zainal dalam kasus suap PON Riau. Apalagi sebelumnya KPK sudah bergerak cepat dengan mencekal Mantan Kadispora Riau Lukman Abbas (sudah tersangka) dan Gubernur Rusli Zainal bepergian ke luar negeri.(fat/jpnn)

Jakarta — M Nazaruddin menyebut mantan koleganya di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Malangranggeng mendapat fee dari proyek Hambalang. Fee itu diatur melalui PT Duta Sari Citralaras, mantan perusahaan istri Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila.
Nazaruddin menjelaskan, pembagian itu dilakukan oleh mantan pejabat Adhi Karya, Mahfud Suroso. Pria yang sudah diperiksa KPK inilah yang mengatur soal bagi-bagi fee.

“Mahfud yang bagi untuk Andi Rp 20 miliar, untuk mas Anas Rp 50 miliar, untuk teman-teman DPR itu Mahfud yang menyerahkan Rp 30 miliar,” tegas Nazaruddin.

Hal itu dibeberkan Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Angelina Sondakh di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (5/6/2012).

Khusus untuk DPR, diserahkan kepada anggota Komisi X. Termasuk para Pimpinan Banggar.

“Semua terima (pimpinan Banggar). Tapi yang atur Mirwan Amir. Waktu itu untuk Pimpinan Banggar Rp 20 miliar. Untuk teman-teman Komisi X Rp 10 miliar,” tegasnya.

“Sudah saya sampaikan ke KPK,” tandas Nazar.(dtc)

PEKANBARU –Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sembilan saksi terkait kasus suap pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII. Salah satu yang diperiksa merupakan ajudan Gubernur Riau yakni Hendra.

Penyidik KPK menghadirkan Hendri untuk mendengarkan hasil sadapan yang diduga suara Rusli Zainal.

“Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka dan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas, ” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada Riausatu, Selasa (5/6).

KPK terus mengembangkan kasus suap Rp900 juta untuk sejumlah anggota DPRD Riau yang diduga sebagai pelicin untuk Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda 06 tahun 2010 tentang penambahan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII di Pekanbaru.

Dalam pengembangannya, KPK juga menelisik Perda 05 tahun 2008 tentang pembangunan stadion utama PON XVIII.Dalam pemeriksaan kali ini sosok orang terdekat Gubernur Riau yakni Hendri menjadi perhatian khusus wartawan yang meliput.

Dengan memakai setelan kemeja biru langit dan celana hitam, pria yang sering menemani RZ saat dinas itu langsung masuk ke Ruang Catur Prasetya No. A. 101 SPN Pekanbaru.

Berdasarkan pantauan Riausatu Hendra langsung duduk di meja pemeriksaan. Di depannya terlihat seorang penyidik KPK berkaca mata memakai baju kemeja biru garis putih.

Saat diperiksa, Hendra terlihat serius menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Sesekali, telingaya dipasangi Hear Phone (HP). Diduga, penyidik tengah memutar ulang hasil sadapan KPK untuk didengarkan. Kemudian setelah HP di lepas, penyidik langsung mengajukan pertanyaan.

Sekilas tampak penyidik meminta Hendra untuk menjelaskan suara siapa yang ada di dalam rekaman tersebut.

Seorang penyidik KPK membenarkan, bila Hendra diminta untuk mendengarkan hasil sadapan yang telah dilakukan KPK terkait kasus suap.

“Tadi memang ada mendengarkan hasil sadapan. Ada beberapa kali. Lalu Hendri diminta untuk menjelaskan, suara siapa yang berada dalam sadapan,” ujar penyidik yang enggan menyebutkan namanya.

Saat keluar sekitar pukul 12.30 WIB, Hendra enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Terkesan, dirinya menutup-nutupi materi pemeriksaan.

“Tak ada yang ditanyakan oleh penyidik kepada saya soal kasus suap. mereka hanya menanyakan dimana rumah saya dan apa pekerjaan saya,” katanya sambil memasang sepatu di Mushallah SPN.

Saat ditanyakan mengenai rekaman hasil sadapan, Hendramenjawab, dirinya hanya mendengarkan sebuah lagu.

“Oh, saat itu saya lagi pusing. Lalu disuruh penyidik mendengarkan lagu untuk menghilangkan pusing saya,” candanya berkelit

Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Menurut Johan Budi SP Juru Bicara KPK, pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka.

“Kesaksian ketiganya untuk berkas Faisal, Dunir, Taufan, dan Lukman Abbas Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau,” kata Johan.

Ketiga anggota DPRD Riau yang diperiksa itu adalah, Zulfan Heri, Tengku Muazza, dan Muhammad Roem Zein. Pemeriksaan ketiganya untuk menjelaskan pertemuan sejumlah anggota dewan di rumah Taufan Andoso Yakin.

“Tadi ada beberapa pertanyaan. Sebagian besar diarahkan ke pertemuan di rumah Taufan yang di Jalan Sumatera. Sebagian lagi terkait proses revisi Perda No.6/2010,” terang Zulfan usai menjalani pemeriksaan pukul 17.00 WIB.

Zulfan mengaku, dirinya tidak pernah mengetahui pertemuan di rumah Taufan. Terkait uang suap senilai Rp900 juta, tambah Zulfan, dirinya juga tidak mengetahui.

“Saya tidak terlibat dalam kasus ini. Tentang revisi, memang saya ketahui bagaimana prosesnya,” kata Zulfan.

Sedangkan Muhammad Roem Zein saat ditemui Berita Terkini usai penyidikan mengakui, dirinya mengetahui pertemuan sejumlah anggota dewan. Sebab, dirinya memang diundang saat itu.

“Untuk pembicaraan saya tidak tahu. Karena saya telat datangnya. Saat datang pukul 10.30 WIB pembicaraan sudah usai. Mereka sudah makan-makan sate saat itu,” katanya.

“Yang hadir disana adalah, Adrian Ali, Lukman Abbas, Taufan, dan sejumlah anggota dewan. Kalau gak salah, ada Johar Firdaus juga. Namun saya tidak ingat pasti,” tambahnya.

Sebelumnya, Johar Firdaus Ketua DPRD Riau mengaku, memang ada pertemuan di rumah Taufan. Namun, dirinya hanya hadir sebentar.

“Saat itu, saya ada keperluan bersama isteri. Sehingga tidak ikut pembicaraan. Disana ada beberapa anggota dewan. Salah satunya M. Roem Zein,” kata Johar usai disidik KPK, Senin (4/6) lalu.

Sementara itu, Tengku Muazza tidak mau berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Ia mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pertanyaan seputar proses revisi Perda nomor 6/2010. Keterangan yang saya berikan untuk berkas Taufan dan Lukman,” kata Tengku pukul 12.30 WIB sambil memasuki ruang penyidikan lagi.

Selain anggota DPRD Riau, KPK juga memeriksa Satria Priambodo dan Supriandi pegawai PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Ratna Widayani dan Enda, kedua Staf Bank Mandiri.

Seperti biasa, keempat orang tersebut bungkam seribu bahasa saat ditanyakan mengenai pemeriksaan. Keempatnya dengan cepat menghindari kejaran wartawan.

“Selain itu ada Dasril dan Sandi yang diperiksa,” kata Johan.

Kedua orang tersebut, merupakan orang kepercayaan Faisal. Saat KPK menggelar rekonstruksi kasus, mereka membawa uang senilai Rp500 juta dari Rp900 juta uang suap untuk diberikan ke sejumlah anggota DPRD Riau.

“Saya hanya tandatangan Berita Acara Pemeriksaan setelah dibacakan ulang oleh penyidik. Itu saja, tidak ada tambahan,” kata Sandi dan Dasril.

Pemeriksaan KPK ini akan terus berlanjut dalam tiga hari ke depan. Setiap harinya KPK berencana memeriksa sembilan orang.

“Dalam minggu ini, kami akan memeriksa setiap hari. Rencananya ada sembilan orang setiap harinya. Ada yang anggota dewan, pihak perusahaan, dan pihak yang perlu diminta keterangannya,” ujar penyidik KPK. (rsc)