Pemerintah Anggap Bahaya karena Kelak Tuntut Pengangkatan

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tidak henti-hentinya mewanti-wanti semua instansi pemerintahan di pusat maupun daerah tidak merekrut tenaga honorer. Apalagi setelah Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Honorer menjadi CPNS disahkan presiden.

Menurut Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto, peringatan itu harus terus dilakukan karena selama ini instansi di daerah cukup membandel. Dalam artian, mereka tetap saja merektrut tenaga honorer. “Intinya kami (pemerintah) sudah tidak mau menghabiskan tenaga hanya untuk urusan tenaga honorer,” katanya.

Tasdik menegaskan, setelah keluarnya PP Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, persoalan CPNS sudah tuntas untuk honorer Kategori 1/K1 dan Kategori 2/K2. Dalam amanat putusan PP tersebut, pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS dilaksanakan tahun ini. Sedangkan untuk tenaga honorer K2 diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai 2013 sampai 2014.

Menurut Tasdik, kebiasaan instansi merekrut tenaga honorer cukup berbahaya. Sebab, tenaga honorer kecenderungannya ogah mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS melalui jalur umum. Para tenaga honorer ini rata-rata beranggapan jika mereka suatu ketika akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes.

Pemikiran demikian itulah yang menurut Tasdik berbahaya. Lambat laun, para honorer dari seluruh instansi nanti akan menuntut lagi diangkat langsung menjadi CPNS tanpa tes. Padahal, pola rekrutmen CPNS tanpa tes ini cukup menyusahkan karena berarti kemampuan mereka tak terpantau.

Setelah dilakukan kajian dan penelusuran ke sejumlah instansi, ternyata banyak rekrutmen yang tidak didasarkan pada kebutuhan pegawai. Ada sejumlah temuan bahwa tenaga honorer merupakan titipan dari sanak saudara pejabat. Selain akan menuntut diangkat, kerugian lain dari tenaga honorer ini adalah membuat postur APBD/APBN untuk gaji pegawai terus membengkak.

Kalaupun ada instansi daerah yang kekurangan pegawai untuk pos tertentu, bisa diupayakan untuk dimasukkan dalam usulan pengadaan CPNS baru. Sedangkan untuk tenaga-tenaga yang posisinya tidak terlalu strategis, seperti kebersihan, keamanan, dan supir, bisa diambil dari tenaga tidak tetap atau outsourcing. Pemerintah sedang menyusun aturan pengadaan tenaga tidak tetap atau outsourcing itu.

Tasdik menuturkan, pihaknya berjanji sudah tidak ada lagi pengangkatan CPNS baru melalui pos tenaga honorer selaian K1 dan K2 tadi. “Ada pekerjaan lain yang lebih mendesak,” kata dia. Di antaranya adalah, penguatan program reformasi birokrasi yang sampai saat ini belum menunjukkan performa yang membanggakan.(jpnn)

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dinilai telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Para guru yang lulus ujian sertifikasi dipastikan akan mendapat tunjangan profesi. Namun, guru bersertifikat ternyata belum tentu berkualitas. Karena itu, mulai tahun ini, pemerintah akan segera memberlakukan pengukuran kinerja guru bersertifikat.

“Kami memang belum melakukan pengukuran secara utuh kinerja guru. Untuk itu, saat ini kita sedang mempersiapkan pengukuran kinerja-kinerja dari guru-guru yang sudah disertifikasi,”jelas Mendikbud Muhammad Nuh ditemui usai raker bersama komisi X DPR di gedung DPR, Rabu (6/6).

Nuh menuturkan pihaknya menyiapkan beberapa instrumen untuk mengukur kinerja para guru yang sudah lulus uji sertifikasi. Salah satu instrumen yang menjadi indikator penilaian adalah absentism atau ketidakhadiran. Menurut Mantan Menkominfo tersebut kehadiran guru sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang bagi proses belajar mengajar.

“Bisa dibayangkan kalau satu minggu, dia absen satu mata pelajaran. Dalam sebulan, dia bisa absen empat jam. Hal itu akan merusak suasana sekolah, guru absen, anak tidak ada yang mengajar. Akhirnya mereka bisa lepas kendali. Absensi itu hal yang pokok,”jelasnya.

Mantan Rektor ITS tersebut melanjutkan, pengukuran kinerja tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Dia mengungkapkan, dalam satu sekolah, meski para gurunya memiliki sertifikat, kualitas tiap kelas berbeda.

“Nilai anak kelas A lebih baik dari kelas B. Padahal masing-masing gurunya sama-sama dapat tunjangan sertifikasi. Karena itu, pengukuran ini perlu. Dari sini, kita juga bisa mengukur keterlibatan guru dalam kegiatan ekskul maupun berapat banyak guru yang melakukan pendampingan,”urainya.

Untuk itu, Nuh memaparkan pihaknya tidak segan-segan menindak para guru bersertifikat yang kinerjanya ternyata tidak baik. Dia sempat menyinggung soal tunjangan profesi. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan mencabut tunjangan profesi guru yang bersangkutan. “Saya bisa kasih tunjangan atau tidak ada tunjangan,”imbuh dia.

Ketika ditanya soal kemungkinan pengadaan mesin finger print untuk absensi guru, Nuh mengatakan telah mengantisipasi hal tersebut. Dia memastikan, meski pengukuran kinerja menyangkut soal absensi, tidak perlu sampai mengadakan mesin absensi tersebut.

“Nanti kalau mau melakukan pengukuran kinerja dari absensi, lalu dihubung-hubungkan dengan pengadaan mesin finger print. Padahal tidak, kalau orang mau ngukur absensi guru kan bisa dilakukan dari siswa dan kepala sekolahnya, tidak perlu sampai harus punya mesin finger print,”jelasnya.

Selain pengukuran kinerja, bulan Juli mendatang pemerintah akan menggelar uji ulang bagi guru yang sudah bersertifikat atau lulus sertifikasi. Hal itu untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan guru pascasertifikasi. Uji ulang tersebut juga menjadi sarana untuk membangung kesadaran para guru untuk terus meningkatkan diri. Menurut rencana sebanyak 1.020.000 guru akan dites ulang sebagai konsekuensi atas peningkatan kualitas mengajar setelah mendapat pendapatan tambahan dari tunjangan profesi.(jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Memasuki minggu ke dua bulan juni 2012, progress pembangunan Venue PON Futsal baru capai 35 persen. Namun manajer proyek PT. WIKA tetap optimis agustus mendatang Venue Futsal sudah bisa dilakukan uji coba.

“Kita sangat optimis pekerjaan akan terselesaikan. Kita akan terus gesa pekerjaan. Juli mendatang, kita targetkan pekerjaan akan capai 65 persen dan Agustusnya bisa mencapai 85 persen agar rencana uji coba bisa dilaksanakan,” Ujar Manajer Proyek PT. WIKA, Ikhsan Sabri kepada wartawan, Kamis (7/6)

Dijelaskannya, setelah melewati masa pekerjaan tersulit yakni pada bagian pondasi, tahap pekerjaan selanjutnya dinilainya akan lebih mudah. Ia memperkirakan pada bulan Juli mendatang pekerjaan pada bagian atap Venue Pon Futsal di Tembilahan sudah dipasang.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Putusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Inhil tentang permintaan penghentian sementara aktifitas PT. Palma I nyatanya juga tidak diindahkan. Sampai hari ini, Kamis (7/6) perusahaan perkebunan kelapa sawit ini masih tetap melakukan aktifitas.

‘Sampai hari ini PT. Palma I masih melakukan aktifitas. Enam buah alat berat mereka terus mengilas lahan usaha kami. Hasil putusan rapat dengan komisi I DPRD Inhil, senin (4/6) lalu yang kembali meminta penghentian aktifitas perusahaan mereka nyatanya tidak juga mereka indahkan.  Saat ini masyarakat petani memang belum mengambil sikap.” Ujar Ketua  Gabungan Kelompok Tani Desa Pancur, Ahmad Rizal Zuhdi kepada detikriau.org, Kamis (7/6)

Sikap tidak kooperatif PT. Palma I ini tentu saja membuat masyarakat petani kecewa. Berbagai usaha yang mereka perjuangkan seakan tidak membuahkan hasil. PT. Palma I terus tidak bergeming meskipun sebelumnya, permintaan penghentian aktifias tersebut juga telah dimintakan melalui Surat dari Bupati Kab. Inhu dengan Nomor: 332/um/XI/2009 tertanggal 8 oktober 2009 dan Pemeritah Provinsi Riau dengan surat bernomor: 136/TAPEM/23.01 tertanggal 5 Januari 2011.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh wartawan dari kasi tanah dan pendaftaran tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tembilahan, Firmansyah, mereka mengaku hari ini, kamis (7/6) petugas BPN Tembilahan dipanggil ke Pekanbaru untuk mengikuti rapat terkait rencana pengukuran ulang lahan PT. Palma I. “Benar, BPN Tembilahan juga mengikuti rapat terkait persoalan rencana pengukuran lahan PT. Palama I. hari ini mereka rapat di Pekanbaru,” Sebutnya memberikan komfirmasi.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tim Kajian Rumusan Harga Kelapa yang sudah terbentuk pada kamis (31/5) yang lalu oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) direncanakan sudah mulai melaksanakan tugas pada bulan juni 2012 ini juga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Setdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy baru-baru ini di Tembilahan.

“Tim sudah kita bentuk. Kita hanya tunggu untuk di SK-kan oleh Bupati. Mudah-mudahan bulan Juni ini juga Tim sudah mulai bekerja,” ujar Asisten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy.

Selain itu, lanjut Syafrinal Hedy, Tim yang dibentuk merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Perkebunan. “Tim ini kemudian akan kembali melakukan rapat kecil untuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakan.” Jelas Syafrinal Hedy.

Terkait dengan revisi rumusan harga kelapa dan kopra tersebut, Asisten II menjelaskan,   hal ini didasarkan kepada surat Kementrian Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 628/Kpts-II/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang ketentuan pembelian harga kelapa hibrida petani dan penetapan pembelian harga kelapa hibrida petani PIR-Trans yang mengacu pada rumusan harga.

Dalam surat Menhutbun ini, pihaknya menilai, bahwa rumusan harga pembelian kelapa hibrida sudah tidak sesuai lagi, karena hanya memperhitungkan daging buah saja sementara bagian lain dari buah hibrida, seperti tempurung, air dan sabut kelapa tidak diperhitungkan. Oleh karenanya diperlukan kajian ulang terhadap komponen pembentuk rumusan tersebut.

“Tim yang telah dibentuk itu nantinya juga akan melakukan koordinasi dengan Universitas Riau (UNRI). Hasil kajian yang ditetapkan nantinya akan jadi payung hukum bagi petani kelapa untuk melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan yang ada di Inhil,” Pungkasnya. (fsl).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Inhil, akan melakukan revisi ulang tentang masalah sampah. Revisi tersebut akan kembali dilakukan diseluruh sektor yang selama ini dinilai masih menjadi masalah. Hal ini dilakukan agar persoalan sampah tidak lagi menjadi keluhan masyakat.

“Semua mungkin akan kita revisi lagi, mulai dari titik pembuangan hingga jadwal penjemputan di beberapa sektor yang dinilai masih banyak dikeluhkan masyarakat, seperti pasar, sekolah dan tempat umum lainya,” ujarnya. Kamis (7/6).

Namun untuk tertibnya menurut Tengku Edy lagi, tentunya sangat dibutuhkan juga peran aktif dari masyarakat misalnya ketaatan masyarakat untuk mematuhi jadwal membuang sampah dan tidak membuang sampah secara berserakan.” Sebaiknya sampah dibungkus dulu dengan kantong plastik bekas ataupun karung agar nantinya dapat memudahkan petugas dalam pengangkutan. Paling tidak tentunya sedikit dapat membantu petugas kebersihan karena tidak repot lagi harus memungut sampah-sampah yang berserakan dan yang terpenting, patuhi jadwal pembuangan sampah agar nantinya tidak tertinggal saat pengangkutan.”Pesan Tengku Edy.

Saat ini Tengku Edy mengaku telah melakukan koordinasi dengan RT maupun RW setempat untuk membahas permasalahan tersebut, hal ini dilakukan agar masalah pembuangan sampah bisa diselesaikan dengan rasa tanggung jawab bersama. (***)