TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tabrakan maut antara dua pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Sumatra KM 09 Desa Sincalang Kecamatan Keritang. Akibat Kecelakaan lalu lintas ini, satu pengendara kehilangan nyawa dan seorangnya lagi mengalami luka serius dibagian kepala serta  harus mendapatkan perawatan di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada, Tembilahan.

Menurut penjelasan Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK, M.Si melalui Paur Humas, Ipda Agus Sihombing, Sebuah kendaraan roda dua merk Kanzen dengan Nopol BM 6336 V yang dikendarai Sahrudin Panjaitan (60) saat itu bergerak dari arah Sungai Akar Menuju Simpang Granit. Dari arah berlawanan, kendaraan roda dua merk Honda Supra Nopol BM 6036 GV yang dikendarai oleh Sugianto (20) juga melaju dengan kencang.

“Sesampainya di TKP, tanpa dapat dielakkan kedua kendaraan roda dua ini bertabrakan. Akibatnya, pengendara motor kanzen, Sahrudin Panjaitan yang bertempat tinggal di parit 2 Desa Sincalang Kecamatan Keritang meninggal dunia sedangkan lawannya, Sugianto warga KM 8 Desa Sincalang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius dibagian kepala,” Ujar paur Humas kepada detikriau.org, senin (18/6)

Dijelaskan Paur Humas, kasus laka lantas ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Ketua Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Wiryadi melaksanakan expose mengenai alokasi, pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi, bertempat diruang pertemuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan expose ini Ia berharap pers dapat terlibat guna mengawal penyaluran pupuk bersubsidi ini agar dijalankankan dengan benar dan dimanfaatkan sesuai tujuan yang diharapkan.

Wiryadi juga menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Inhil ada 4 distributor yang memegang hak untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini yakni, CV. Kuala Muda, Tembilahan, PT. Bintang Sumatra Pasifik (PKU) dengan kantor perwakilan di Sungai Ara, CV. Andalas Tuah Mandiri (PKU) dengan Kantor Perwakilan di Kecamatan Keritang dan yang terakhir adalah CV. Artha Mulya Graha (PKU) dengan kantor cabang di Kecamatan Selensen.

Untuk skema penyaluran, dari produsen, pupuk bersubsidi di salurkan ke penggudangan lini II yakni UPP, kemudian disalurkan ke penggudangan Lini III (distributor), selanjutnya kembali disalurkan ke penggudangan pengecer. Dari penggudangan pengecer  barulah disalurkan kepada petani yang kebutuhannya didasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok  (RDKK) yang diusulkan oleh petani. “Misalnya untuk petani padi. Masing-masing kelompok tani sebelum melakukan penanaman sudah melakukan perhitungan besaran kebutuhan pupuk yang mereka perlukan. Rencana kebutuhan inilah yang disebut RDKK. Dan setelah dilakukan pembayaran ke Bank, resi pembayaran tersebut dibawa ke penggudangan pengecer untuk dilakukan pengambilan kebutuhan pupuk bersubsidi,” Terang Wiryadi.

Kuota kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Inhil tahun 2012 jenis Urea  Untuk Sub sector tanaman pangan sebesar 5.036 Ton, Hortikultura sebanyak 258 Ton, Sub sector Peternakan 11 Ton, Sub sector perikanan sebanyak 142 Ton dan Sub sector Perkebunan sebanyak 1571 ton.

Kemudian untuk pupuk bersubsidi jenis SP-36 sub sector tanaman pangan sebanyak 971 Ton, selanjutnya pupuk bersubsidi jenis NPK untuk sub sector Tanaman Pangan sebesar 2738 Ton, Hortikultra 265 Ton, Sub sector Perkebunan sebanyak 1193 Ton. Pupuk bersubsidi jenis ZA (ZA Na3) untuk tanaman pangan sebanyak 396 Ton dan Subsektor Perkebunan 394 Ton.

“Namun ini hanya kuota atau alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Inhil. Berapa realisasinya tergantung besaran pupuk yang ditebus kelompok tani yang dilakukan berdasarkan RDKK yang diusulkan.” Imbuh Wiryadi.

Untuk pupuk bersubsidi jenis Urea secara fisik, antara pupuk Urea bersubsidi dan Urea Non subsidi sudah sangat jelas karena dibedakan dari dari segi warna. Sejak awal oktober 2011, Urea bersubsidi diberi warna pink sedangkan Urea Non- Subsidi masih warna lama yakni putih. Sedangkan untuk pupuk jenis SP-36, NPK dan ZA tidak memiliki tanda khusus selain tulisan yang tertera pada kemasan.

“Dengan expose ini kami berharap rekan-rekan pers sebagai mitra pembangunan pemerintah memiliki pengetahuan tambahan yang cukup yang nantinya dapat secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar penyaluran pupuk bersubsidi ini tidak disalahgunakan dan melenceng dari tujuan utamanya,” Pungkas Wiryadi.

Dalam expose ini, selain dihadiri ketua harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Indragiri Hilir, Wiryadi sekaligus kepala DTPHP Inhil juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perkebunan serta  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). (fsl)

Pekanbaru(www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru terus mengesa peningkatan kemampuan sumber daya para anggotanya. Selama dua pekan ini AJI telah mengirimkan 4 anggota untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan di bidang peliputan di Medan dan Padang.
“Produk karya jurnalistik berkualitas dan bisa bersaing hanya akan tercapai, jika si jurnalis juga berkualitas. Itulah alasan yang kuat sampai kita mengirimkan anggota ke Medan dan Padang mengikuti workshop,” ujar Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Akhir pekanlalu di pekanbaru.
Menurut Ilham, pada 9 Juni lalu, AJI telah mengirimkan 1 orang anggota atas nama Uut Winahyu Dwiutami (Beritaterkini) mengikuti workshop teknik peliputan terhadap isu-isu strategis tentang perempuan di Medan. Sedangkan pada 14-15 Juni, AJI kembali mengirim 3 anggota masing-masing Susanto (Metro Riau), Nolpitos Hendri (Tribun Pekanbaru) dan Idham Firmantara (Freelance/Dokumenter).
‘’Khusus untuk di Padang, ketiga anggota kita mengikuti workshop tentang teknik peliputan transparansi anggaran. Materi workshop ini sangat penting, supaya jurnalis memahami bagaimana anggaran APBN dan APBD disusun. Yang terpenting lagi mengawasi celah-celah terjadinya korupsi,’’ imbuh Ilham.
Selain mengirimkan anggota mengikuti workshop ke luar daerah, AJI dalam waktu dekat ini juga akan berencana mengadakan workshop sendiri di Pekanbaru dengan mengandeng beberapa mitra. Menurut Ilham sejumlah kasus konflik sosial antar masyarakat dan perusahaan, antar mahasiswa dengan mahasiswa yang baru saja terjadi di Riau menjadi kajian yang menarik untuk disikapi oleh AJI. Apalagi, kejadian yang terbaru sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasaan pada saat melaksanakan peliputan.
“Belajar dari itu, fokus kita bagaimana rekan-rekan jurnalis bisa meliput konflik sosial dengan baik. Berita disajikan secara berimbang, tidak berpihak, dan keselamatan jurnalis yang meliput pun terjamin.” Pungkas Ilham. (***)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H.Indra M Adnan diwakili Setdakab Inhil, H. Alimuddin RM menghadiri acara peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Agung Al-Huda Jalan Jend Sudirman Tembilahan. Sabtu malam (16/6)

Dalam sekapur sirihnya, Bupati Inhil yang dibacakan Setdakab Inhil mengatakan bahwa peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan kejadian yang monumental dalam sejarah agama islam,dengan momentum peringatan isra’ mi’raj dikatakan Bupati merupakan saat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW.

”Mudah – mudahan kita senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, peringatan isra’ mi’raj diharapkan tidak hanya sekedar seremonial belaka atau peringatan semata tapi diharapkan mampu menghayati dan mengambil hikmah dari peristiwa isra’ mi’raj.” Ujar Bupati

Selanjutnya dengan peringatan isra’ mi’raj Bupati juga berharap dapat dijadikan sebagai moment untuk merekatkan persatuan dan kesatuan umat islam guna mendukung program – program Pembangunan Pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,”kita satukan visi dan misi untuk menghindari dan mengurangi gesekkan demi kondusifitas masyarakat.”Ujar Bupati.

Acara yang dilaksanakan oleh PHBI Kab. Inhil ini mendatangkan Penceramah K.H. Hasan Azhari, Guru Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, Kuala Tungkal Provinsi Jambi (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi I DPRD Inhil, Nazaruddin Mamase meminta agar PT. Palma I mematuhi keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), senin (4/6/2012) lalu yang sengaja dilakukan untuk memediasi persoalan yang tengah terjadi antara PT.Palma I dengan kelompok Tani Desa Pancur Kecamatan Keritang. Tanpa adanya kerjasama yang baik, Nazaruddin khawatir justru persoalan ini akan semakin meruncing dan rawan terjadinya komplik dilapangan.

Menurut penjelasan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab dipanggil Anjang ini kepada detikriau.org, salah satu point penting yang diambil dalam RDP yang saat itu juga dihadiri secara langsung oleh Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M,Si, meminta agar PT. Palma I menghentikan semua aktifitas perusahaan dilapangan yang sebelumnya juga sudah dimintakan melalui surat Pemprov Riau No: 136/TAPEM/23.01 tanggal 5 januari 2011 dan surat Bupati kab. Inhu No: 332/um/XI/2009 tanggal 8 oktober 2009.

“Jum’at (8/6) yang lalu, kita melakukan kunjungan ke Desa pancur. Faktanya, sampai saat ini mereka masih bekerja.  Kita sangat kecewa melihat sikap tidak kooperatif PT. Palma I ini. Kita khawatir, sikap keras kepala perusahaan akan semakin memperuncing masalah.” Ujar Anjang kepada detikriau.org, jum’at (16/6)

Dijelaskan Anjang, dalam kunjungan saat itu di kanal 60 Desa Pancur sekira pukul 13.00 Wib juga hampir saja terjadi bentrokan hanya dikarenakan sikap arogan security perusahaan yang melarang anggota Komisi I DPRD Inhil untuk memasuki wilayah sengketa. “Seharusnya perusahaan punya hati. Jangan mempertontonkan sikap tidak perduli. Saya nilai masyarakat Desa Pancur sudah cukup menahan diri. Tolong hormati sikap baik masyarakat.” Pinta Anjang.

Dalam kunjungan yang juga disertai Ketua Komisi I, M. Arfah dan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Baharuddin L Abbas juga ditemukan adanya indikasi pengaburan posisi tapal batas Kabupaten Inhil dan Inhu “Beberapa patok beton agraria kita temuai sudah hilang. Kita minta hasil RDP beberapa waktu lalu untuk melakukan pengukuran ulang lahan PT. Palma I segera dilakukan agar duduk persoalan ini menjadi jelas,” Ujar Anjang sambil meminta agar masyarakat tetap bersabar dan jangan terpancing upaya adu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.(fsl)

JAKARTA – Para pejabat di daerah perlu meningkatkan kewaspadaannya. Jika ceroboh, bisa menjadi “makanan” empuk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.

Ada indikasi kuat, para petugas yang mengaku-ngaku sebagai penyidik KPK ini telah berkeliaran ke sejumlah daerah. Setelah kepergok di Riau, meski tak tertangkap, kasus serupa Kamis (14/6) terulang di Sumut. Sejumlah orang yang mengenakan rompi bertuliskan “KPK” mendatangi Kantor Direksi PTPN-II Tanjung Morawa, Medan, Sumut.

Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi JPNN tadi malam, memastikan saat ini tidak ada penyidik KPK yang dikirim untuk bertugas ke Medan pada hari tersebut.  Jika ada pihak-pihak yang mengaku penyidik KPK, hal tersebut dipastikan palsu.

“Saya sudah mengecek ke Direktur Penyelidikan. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak ada tim yang dikirim ke Sumut,” kata Johan.

Informasi yang beredar, sejumlah oknum ini disebut-sebut menggunakan rompi KPK saat turun dari pesawat.  Johan juga mendengar hal tersebut.

“Nggak mungkin, mana ada penyidik kita yang kalau bertugas itu menggunakan rompi. Apalagi kata yang menanyakan pada saya tadi, terlihat kalau ada orang yang menggunakan rompi KPK saat turun dari pesawat. Jadi nggak ada itu,” ungkapnya.

Bahkan saat coba dipastikan kembali apakah mungkin ada tim dari KPK yang diturunkan tanpa sepengetahuan dirinya, Johan kembali dengan tegas menyatakan, “Kalau ada saya pasti tahu. Apalagi saya sudah konfirmasi ke Direktur penyidikan. Jadi nggak ada itu.”

Diberitakan gsebelumnya, ternyata oknum yang mengaku-ngaku tim penyidik dari KPK, telah lebih dulu berkeliaran di Riau. Tepatnya Selasa (12/6) lalu. Disebutkan, KPK gadungan ini beraksi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuansing.

Namun rupanya mereka sadar aksinya telah terendus. Sehingga buru-buru melarikan diri. Belum dapat dipastikan apakah kelompok yang sama yang kemudian mencoba melancarkan aksi ke daerah Sumatera Utara.

KPK gadungan ini saat berada di Riau, memulai aksinya sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mencoba menemui salah seorang pejabat di Dispenda Kuansing, Akmal. Disebutkan Akmal, ketika itu ada dua orang yang mengaku KPK mendatanginya di Kantor Dispenda Kuansing dengan memperlihatkan kartu identitas sebagai anggota KPK. “Saya dari KPK, Pak!” jelas Akmal menirukan ucapan salah seorang yang mengaku KPK tersebut kepada wartawan. Lalu Akmal menjawab, “Apa yang Bapak akan periksa dari saya,” tanya Akmal.

Petugas KPK gadungan ini, lanjut Akmal menjawab, “Kami kan ada tujuan ke Pemda Kuansing, kebetulan Pak Bupati rapat. Jadi langsung kami ke sini,” jelas Akmal yang kembali menirukan ucapan mereka.

Komunikasi terus terjadi antara dua orang yang mengaku KPK ini dengan Akmal. Namun akhirnya, petugas KPK gadungan itu mulai berulah dan minta pertimbangan soal uang bensin mereka ke Pekanbaru. “Tolong pertimbangkanlah kami. Kami di Pekanbaru tinggal,” kata Akmal menirukan ucapan petugas KPK gadungan itu.

Akmal mengaku tidak bisa membuat keputusan, karena masih memiliki atasan dan dia memiliki inisiatif untuk menelepon Kepala Dispenda Nafrial. Ternyata KPK gadungan itu meminta dipertimbangkan soal uang transport mereka kepada Nafrial melalui telepon. “Kalau saya nggak bisa, saya punya atasan, keputusan bukan pada saya. Tunggulah saya telepon Kadis saya dulu,” katanya.

“Ya, tolonglah telepon Pak. Tapi tolong kami pertimbangkan ini. Berapalah transportasi kami,” ujar Akmal kembali menirukan petugas KPK gadungan itu.

Namun akhirnya Akmal memberikan petugas KPK gadungan itu uang senilai Rp50 ribu. Orang itu kemudian minta tambah dan Akmal menambahnya menjadi Rp100 ribu. Akmal memberikan uang tersebut, ternyata untuk menahan petugas KPK gadungan itu supaya tidak pergi dari kantor mereka. Sebab, Kadispenda Nafrial minta agar mereka ditahan terlebih dahulu. Pasalnya, Dispenda telah menaruh curiga.

Hanya sayangnya karena terlalu menunggu, personel KPK gadungan meninggalkan kantor Dispenda Kuansing, dan diperkirakan 10 menit kemudian Kadispenda Nafrial datang ke kantor bersama tim dari jajaran Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kasi Intel Herlambang dan dari Polsek Kuantan Tengah.

Karena telah duluan pergi dari Kantor Dispenda Kuansing, akhirnya, petugas KPK gadungan gagal ditangkap. Nafrial mencoba untuk menghubungi 2 orang ini via telepon selulernya. Ternyata, mereka mengaku telah berada di Singing.(jpnn)