Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Kartika Roni meminta agar Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak melacurkan diri dengan mengusung calon yang bukan kader Partai.

Pernyataan ini disampaikan Kartika Roni kepada detikriau.org diruang rapat Komisi IV DPRD Inhil usai pelaksanaan Hearing dengan Kepala Sekolah dan Komite terkait pembahasan sekolah unggulan, Senin (25/6).

“Menurut saya, Golkar harus berani berkomitmen  mengusung kader sendiri untuk maju sebagai Cabub/Cawabub Inhil 2013 mendatang.”Sebut Kartika Roni.

Beberapa kader partai, seperti Yulizen Yunal,Yusuf Said termasuk Ketua DPC Golkar Inhil, Raus Walid dinilai Kartika Roni merupakan kader yang mempunyai nilai jual yang sangat menjanjikan.”Saya kira semua orang tidak akan meragukan Yulizen Yunal yang memiliki segudang  pengalaman di birokrasi. Yusuf Said, beliau seorang pengusaha yang cukup sukses termasuk Nama Ketua Golkar Inhil sendiri. Jadi menurut saya, apapun alasannya, dalam paket pasangan itu harus ada kader Golkar. Kalau Golkar sampai terjual itu sama artinya Golkar Inhil melacurkan diri.” Ingat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Inhil ini dengan lantang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Berbagai pungutan yang belakangan ini semakin terindikasi pungutan liar (pungli) tentunya akan menjadi penghambat suksesnya program pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Saya menilai belakangan ini pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid sepertinya sudah cukup terang-terangan. Tentunya kita berharap, pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk lebih proaktif melakukan pengawasan,” Ujar Aam, salah seorang orang tua murid di  Tembilahan kepada detikriau.org, Senin (25/6)

Menurut Aam, untuk masuk sekolah dasar saja, pihak sekolah membuatkan edaran untuk kebutuhan pakaian seragam yang seluruhnya disediakan oleh sekolah. Yang menjadi pertanyaan dirinya, harga pakaian yang dibandrol ternyata sudah jauh melambung dari harga sebenarnya dipasaran. “Apa ini tidak bisa dikatakan pungli?, Kenapa tidak ada kebijakan untuk menyerahkan kepada masing-masing orang tua murid untuk memilih membeli seragam disekolah atau diluaran. Artinya, tidak ada keharusan agar seragam itu dibeli melalui sekolah,” Sarannya.

Berdasarkan surat edaran dari salah satu sekolah dasar negri di Kecamatan Tembilahan , untuk pakaian seragam batik dibandrol seharga Rp. 90 ribu per lembar. Padahal, harga baju batik jadi itu bisa didapatkan dengan kisaran harga Rp. 40 s/d Rp. 50 ribu saja.”Kalau pemerintah serius untuk suksesnya pendidikan wajib belajar, berbagai biaya yang dinilai sengaja memberatkan ini harusnya juga menjadi perhatian serius. Untuk beberapa jenis pakaian seragam SD saja, orang tua murid harus merogoh kantong sebesar Rp. 450 ribu. Menurut saya, kalau dibenarkan orang tua membeli diluaran, biaya yang dibutuhkan tidak sampai Rp. 300 Ribu. Mungkin untuk sebahagian orang biaya itu tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana orang yang tidak mampu?. Saya nilai program wajib belajar hanya jadi sebuah slogan kosong jika tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan.” Kritiknya.

Keseriusan pemerintah untuk suksesnya program wajib belajar ini juga menuai kritikan pedas dari tokoh muda pemerhati Inhil, Tengku Suhandri. Ia menilai  keseriusan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan berbagai program pemerintah khususunya bagi dunia pendidikan masih setengah hati.

Menurut Comel, panggilan akrab aktifis ini, Program Wajib Belajar sebuah program yang sangat baik. Dengan program ini, pemerintah berkomitmen tidak ada alasan lagi bagi setiap wajib belajar untuk tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. “Bahkan dulu juga pernah digembor-gemborkan pendidikan gratis, Sayangnya dalam penerapan, saya nilai pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawal suksesnya program ini masih setengah hati. Mbok ya itu Disdik dan pihak DPRD turun langsung, lihat itu bagaimana penerapan program ini dilapangan. Jangan hanya duduk dan mendengarkan informasi. Kasarnya, pengawasan jangan hanya sebatas lips service”Kritik Comel dengan nada kesal.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H.Indra Muchlis Adnan menilai perkembangan perekonomian negri seribu jembatan saat ini semakin menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menurutnya terlihat dengan hadirnya beberapa Bank sekala besar di Kota Tembilahan.

Menurut Bupati, tidak mungkin bank-bank besar bermunculan menanamankan investasinya ke Inhil, jika tidak ada sesuatu yang menjanjikan dari sisi ekonomi.  “Kita bisa lihat, berapa banyak bank skala besar yang tidak ada di kabupaten lain, tapi mereka hadir di Inhil bersama-sama kita. Ini pasti ada sesuatu yang mereka lihat akan  memberikan kontribusi bagi mereka khususnya dari sisi ekonomi,” ungkap Indra.

Selain hadirnya  BCA, terlebih dahulu ada bank-bank plat merah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Riau-Kepri. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa Bank swasta, seperti Bank Panin, Bank Danamon dan Bank Mega.

Beberapa dari Bank tersebut lanjut Indra,  juga hadir di beberapa wilayah petumbuhan ekonomi lainya, seperti Kecamatan Keritang, Reteh, Kateman. “Bukan saja di Ibu Kota Kabupaten, bahkan mereka hadir sampai di beberapa kecamatan yang tersebar di Inhil. Ini sangat luar biasa, dan sekaligus merupakan bukti  bahwa Inhil sekarang jauh lebih maju dari sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga mengatakan, dari sisi penduduk, Inhil adalah kabupaten/kota terbanyak jumlah penduduknya di Provinsi Riau. Sebab tercatat sampai hari ini jumlah wajib KTP Inhil, sebanyak 501.000 jiwa. Sehingga jika berkaca mata dengan jumlah penduduk, sangat tidak mungkin kalau Inhil dikatakan tidak memiliki kelebihan, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi.  “Jumlah wajib KTP kita paling tinggi untuk Provinsi Riau. Ini tentunya juga bisa menjadi barometer bahwa Inhil itu sangat memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan ,” tuturnya.(Am)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –Komisi IV DPRD Inhil, Senin (25/6) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Kepala Sekolah Unggulan di Kota Tembilahan dan Komite. RDP ini menurut Dewan diagendakan untuk mencarikan solusi agar dunia pendidikan khususnya Kab. Inhil tidak lagi carut marut.

Dalam RDP yang dilaksanakan di ruang Rapat Komisi IV DPRD Inhil jalan R. Subrantas Tembilahan, persoalan yang menjadi pembahasan pokok terkait dengan penerapan sekolah unggulan yang kini tengah dilaksanakan pemerintah.

“Kita ingin memintakan penjelasan mengenai sekolah unggulan  termasuk besaran biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Hal ini harus kita perjelas agar Amanat UUD 45 bahwa semua warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan itu benar-benar wujud tanpa adanya perbedaan. Sesuai amanat UUD 45, seharusnya Negara dan atau Daerah yang harus bertanggungjawab untuk menjamin warganegaranya mendapatkan pendidikan yang layak.”Ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H. Maryanto.

Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana  mengkritik bahwa sekolah unggulan di Inhil yang sedang terjadi saat ini dinilainya lebih mengarah kepada penciptaan sekolah eklusif bagi orang tua murid yang dinilai memiliki kelebihan dari sisi ekonomi.

“Sekolah unggulan semestinya unggul dari sisi kualitas output yang dihasilkan bukannya malah terkesan hanya sebagai sebuah sekolah eklusif.” Ujar Surya Lesmana.

Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya tenaga pengajar disekolah unggulan bukanlah tenaga pengajar pilihan tetapi hanya sebatas dipilih-pilih untuk kalangan tertentu.

Kepala Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Indrapraja, Haskandar menerangkan bahwa dari pelaksanaan sekolah unggulan yang sudah mulai dilaksanakan sekolah pada tahun 2009 yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Inhil tahun 2010, memang belum ada bukti keunggulan jika dinilai dari prestasi nilai Ujian Nasional. Karena sampai saat ini siswa sekolah unggulan belum ada yang mengikuti UN. “Tapi dari hasil evaluasi yang baru-baru ini kita lakukanmenunjukkan bukti bahwa siswa kelas unggulan menunjukkan prestasi nilai jauh lebih tinggi dari siswa kelas regular.” Jawab Haskandar.

Terkait persoalan pengenaan tambahan biaya sebesar Rp. 200 ribu per siswa per bulannya untuk sekolah unggulan menurut Haskandar adalah untuk berbagai pembiayaan. Salah satunya tambahan biaya bimbingan belajar murid-murid sekolah  unggulan.”Tambahan jam belajarnya diluar jam sekolah, pembiayaannya tentu tidak bisa kita gunakan dari dana BOS.  Makanya untuk honor tenaga pengajar dan berbagai kebutuhan siswa, sesuai kesepakatan dengan komite sekolah dibebankan kepada orang tua murid. Saya nilai ini masih dalam batas kewajaran jika dibandingkan orang tua sendiri yang memberikan tambahan bimbingan belajar bagi anak-anak mereka  ” Jelasnya.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 1 Indra Praja, Yusnan menerangkan bahwa perekrutan tenaga pengajar untuk sekolah unggulan diakuinya benar dipilih-pilih,” Saya tidak membantah hal ini. Kita memang pilih-pilih. Yang kita pilih tentunya dari catatan prestasi tenaga pengajar. Kalau yang kita nilai tidak disiplin misalnya, tentu tidak akan kita gunakan sebagai tenaga pengajar dikelas unggulan.” Jelas Yusnan.

Dalam RDP ini, Menurut Dewan, agar kelak sekolah unggulan ini tidak terkesan adanya pengkastaan dari sisi strata ekonomi, Dewan mengusulkan agar tambahan biaya tersebut sebaiknya dibiayai melalui pendanaan APBD. Siapapun orangnya, baik anak orang berada ataupun tidak, mereka seharusnyaa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dididik di kelas unggulan dengan catatan tentunya siswa juga memberikan bukti lebih unggul jika dibandingkan dengan siswa lainnya.(fsl)

Pekanbaru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan Senin (25/6/2012) besok, akan melanjutkan pemeriksaan terkait kasus korupsi venue PON. Pemeriksaan dilakukan ke pejabat Pemprov dan DPRD Riau.

Menurut sumber detikcom, surat undangan untuk pemeriksaan pejabat Pemprov Riau dan DPRD Riau sudah sampai pada Sabtu (23/6/2012). Tim KPK saat ini sudah berada di Pekanbaru. Ini guna pemeriksaan kasus korupsi venua PON yang telah menetapkan 6 tersangka.

Pemeriksaan para anggota dewan dan pejabat Pemprov Riau, dan Sekwan DPRD Riau masih tetap dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau. Setidaknya dalam sepekan ke depan ada 10 saksi yang harus menjalani pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dikonfirmasi detikcom, belum mengetahui adanya pemeriksaan lanjutan di Pekanbaru. “Saya belum terima laporan, nantilah saya cek dulu,” kata Johan.

Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui tentang rencana pemeriksaan itu.

“Kita belum menerima undangan pemeriksaan itu. Tapi entahlah kalau besok ada yang mengantar undangan pemeriksaan itu,” kata Johar.

DPRD Riau dan Pemprov Riau saat ini sbuk menghadapi KPK serta desakan pelaksanaan PON. Para pejabat dan dewan harus menghadapi jalannya pemeriksaan di KPK, di sisi lain, Pemprov dan DPRD Riau didesak untuk segera mengesahkan anggota APBD-P untuk menggolontorkan dana ke PON. Secara psikologis baik DPRD Riau dan Pemprov Riau tidak konsentrasi penuh dalam pelaksanaan PON mengingat pembangunan venue terbentur kasus korupsi.

Rencananya pada Rabu (27/6/201) akan digelar sidang perdada kasus suap PON dengan terdakwa Eka staf Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan Rahman dari staf PT Pembangunan Perumahan (PP).

Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam ini tentunya anggota dewan dan pejabat Pemprov kembali akan dimintai saksi dalam persidangan tersebut.(dtc)