TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menjelang tibanya bulan suci Ramadhan, petasan dan kembang api mulai marak diperdagangkan. Masyarakat berharap agar pihak-pihak terkait seperti kepolisian untuk melakukan pengawasan.

“Belum tibanya bulan ramadhan kita sudah bisa saksikan pemanfaatan  petasan dan kembang api hampir setiap malam semakin mudah kita temui mulai dipergunakan oleh sebahagian masyarakat. Untuk menghindari bahaya yang kemungkinan ditimbulkan, tentunya kita berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari seluruh pihak-pihak terkait terutama petugas kepolisian,” Ujar Mulyadi, warga Kelurahan Sungai beringin menyampaikan kepada detikriau.org di tembilahan, Kamis (5/7).

Ditambahkan Mulyadi, pemanfaatan kembang api jika tidak diawasi dengan baik tentunya dapat berdampak merugikan seperti ancaman terjadinya kebakaran.” Untuk petasan jelas cukup meresahkan karena bunyi ledakan yang cukup kuat dapat mengganggu ketenangan warga apalagi disaat bulan ramadhan nantinya akan berdampak kepada kekhusukan umat islam dalam menjalankan ibadah,” paparnya.

Apa yang disampaikan Mulyadi juga hampir senada dengan penyampaian Amrulah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu. Menurutnya, tanpa pengawasan, petasan dan kembang api cenderung akan berdampak negatif.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Amrulah, akibat lemahnya pengawasan penggunaan bahan peledak kecil ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar. Dulu pernah terjadi, karena kaget akibat lemparan petasan kebadan jalan, seorang pengguna jalan raya kehilangan kendali dan kendaraan roda duanya terjerumus ke saluran drainase. Akibatnya warga malang ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka dibagian kepala yang dialaminya.

“Ini salah satu dampak negatifnya. Makanya saya setuju jika peredaran petasan dan kembang api ini perlu dilakukan pengawasan dengan baik,” Ujarnya berharap. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bank Indonesia (BI) Pekanbaru menyerahkan bantuan peralatan mesin pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan bantuan program  BI Sosial Responsibility ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Kab. Inhil, H. Rosman Malomo bertempat di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kab. Inhil di Tembilahan, Kamis (5/7/2012)

Menurut penjelasan Direktur BI Cabang Pekanbaru yang diwakili Deputi Investasi, Abdul Majid Ikram, bantuan ini diberikan setelah mempelajari proposal yang disampaikan oleh DTPHP Inhil. Kegiatan bantuan seperti ini menurutnya adalah kebijakan bersifat nasional. BI diberikan amanah oleh Negara untuk turut berperan aktif dalam mendorong perekonomian daerah khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengendalian harga.

“Mudah-mudahan bantuan ini tidak hanya berhenti sampai disini. Berlanjut atau tidaknya bantuan ini akan tergantung dari penilaian  sejauh mana manfaat atas bantuan ini kepada produktifitas dan peningkatan penghasilan petani. Jadi bantuan ini hanya bersifat bantuan awal,” Jelas Abdul Majid Ikram dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, Ketua DPRD, H. Raus Walid, Kadispertanian Provinsi Riau, Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil, Kepala UPTD DTPHP Inhil serta perwakilan gapoktan penerima bantuan.

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo dalam penyampaian kata sambutannya berharap agar gapoktan penerima dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya agar program ini dapat terus berlanjut.

“Kelanjutan bantuan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Deputy Investasi BI sangat tergantung dari sejauhmana bantuan mesin-mesin ini akan memberikan dampak disektor pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan petani, jadi tolong dimanfaatkan dan dipergunakan dengan benar agar program ini akan terus berlanjut dan gapoktan yang belum mendapatkan bantuan hari ini kedepan juga akan mendapatkan kesempatan yang sama.” Harap Wabub.

Jalin Kemitraan dengan BI

Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi menyatakan bahwa tantangan DTPHP di Kab. Inhil saat ini terutama didominasi oleh petani kecil dengan skala usaha kecil, SDM yang rendah, Produktifitas rendah dan keterbatasan permodalan. Keadaan ini menurut Wiryadi berdampak tidak mampunya diterapkan teknologi yang tepat sehingga akan berimbas kepada rendahnya kualitas hasil pertanian di pedesaaan.

Pemanfaatan rata-rata lahan pertanian pertahun di Kab. Inhil rata-rata sebanyak 32.460 Ha atau 65,65 persen dari luasan areal pertanian. Tahun 2011, pemanfaatan lahan sebanyak 33.597 Ha dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 3,86 Kuintal gabah kering panen per Hektar.

“Produksi yang mampu dihasilkan ini tentunya terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju dalam pengolahan usaha tani,” Jelas Wiryadi.

Rendahnya produksi pertanian ini menurut Wiryadi diantaranya disebabkan oleh kurang berdayanya petani dalam menerapkan teknologi terutama dalam penerapan benih unggul dan bermutu, pengolahan lahan yang kurang sempurna yang disebabkan ketidakmampuan petani memenuhi peralatan mesin pengolahan lahan pertanian serta penanganan Pasca Panen yang kurang baik.

“Kerjasama yang kini kita bangun dengan BI PKU ini diantaranya  ditujukan  untuk meningkatkan SDM petani, petugas, dukungan penyedian sarana dan prasaran produksi serta pemodalan di bidang pertanian.” Jelas Wiryadi.

Bantuan mesin-mesin pertanian dari Bank Indonesia kali ini berupa 3 mesin Hydrotiller dan 5 buah power threser. Setelah bantuan diterima dari Deputy Investasi BI PKU, Wabub langsung menyerahkan secara langsung kepada perwakilan kelompok tani. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski telah ambruk sekitar dua tahun silam, jembatan parit H.Lukman di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), hingga saat ini tidak kunjung diperbaiki. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung vital ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Ibukota Kecamatan lainnya.

Warga kecamatan itu telah sering mempertanyakan lambannya perbaikan yang dilakukan atas jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Sehingga untuk mempermudah akses transportasi, warga selama dua tahun belakangan ini mengandalkan jembatan darurat dari kayu yang dibangun melalui swadaya.

“Memang sebelumnya telah di bangun jembatan darurat  dari kayu di sebelah jembatan tersebut, namun saat ini sudah sangat lapuk, sehingga tidak dapat lagi di lintasi, makanya melalui swadaya masyatakat saya sebagai camat menggerakan masyarakat untuk membangun jembatan darurat diatas jembatan tersebut dengan kayu seadanya. Kami sebagai masyarakat sagat menyayangkan, mengapa sejak ambruk dua tahun lalu hingga kini jembatan itu belum juga diperbaiki. Kalau air pasang, mau tidak mau kami terpaksa harus lewat jembatan itu, sebab itu merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Enok dan pasar serta ibu kota cematan Kula Enok dan lainnya,” kata  Camat Enok, Syatir Hasan, membenarkan patahnya jembatan Parit H Lukman yang berada di Jalan Negara di Kecamatan Enok.

Dikatakan Syatir, permasalahan ini telah disampaikan kepada pihak pemerintah daerah Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum, agar dapat di teruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, namun hingga saat ini belum ada relaisassinya.

“Kita telah sampaikan masalah kerusakan ini kepada pihak Dinas PU, dan berharap agar hal ini dapat di teruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi, namun kenyataannya sampai sekarang masih tetap seperti ini.  Untuk sementara warga bergotong royong membuat penyangga jembatan agar masih tetap dapat dilalui sepeda motor, sedangkan mobil tidak bisa melintas lagi,” katanya.

Sementara itu, Syatir berharap kepada pemerintah agar kondisi ini dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Riau. “Saya harap ini tidak berlarut-larut, karena warga sangat membutuhkan akses ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Inhil,  H T Eddy saat di komfirmasi mengatakan,  Ambruknya bagian tengah jembatan yang dibangun sepanjang 60 meter di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan merupakan jembatan vital lalu lintas transportasi warga,  di bangun dengan menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Riau pada tahun 2003-2004 silam, yang diduga karena adanya tiang penyangga yang rusak sehingga tidak agi memiliki ketahanan. Bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang,  bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

“Hal ini memang sudah kita koordinasikan dan sampaikan ke pihak Provinsi. Menurut informasi yang kita dapat dari Provinsi, pembangunan jembatan tersebut akan diajukan dan di usulkan pembangunannya  pada tahun anggaran 2013 mendatang melalui APBD Provinsi, sebab itu merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi, namun kita tetap akan terus melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi dalam hal ini,” ujar T Eddy.(Am)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Setelah sepekan sebelumnya menggelar diskusi peningkatan kapasitas jurnalis (capacity building), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru akhir pekan ini akan kembali mengadakan kegiatan yang sama. Jika sebelumnya, AJI mengupas topik Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai bekerjasama dengan Scale Up, akhir pekan ini, AJI akan membedah topik Transparansi Anggaran di Daerah. Kegiatan kali ini merupakan kerjasama AJI Pekanbaru dengan AJI Padang dan AJI Indonesia.

Demikian diungkapkan Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Project Officer kegiatan, Nolpitos Hendri, Kamis (5/7). Menurut Ilham, diskusi pekan ini merupakan rangkaian kegiatan dari workshop Transparansi Anggaran yang diadakan AJI Indonesia awal Juni lalu. Saat itu, perwakilan anggota AJI Pekanbaru, AJI Padang dan AJI Jambi terlibat serius dalam workshop tersebut di Padang.

“Topik di Pekanbaru lebih spesifik, yaitu terkait transparansi anggaran APBN dan APBD di Riau. Setidaknya, topik ini akan memperkaya wawasan rekan-rekan jurnalis saat membuat liputan terkait anggaran,”  ujar Ilham.

Disebutkan Ilham, sebanyak 15 jurnalis akan dilibatkan. Selain mendengarkan pemaparan dari para narasumber, juga akan dihimpun pengalaman para rekan-rekan saat meliput di lapangan untuk didiskusikan di forum diskusi tersebut. “Intinya, ada pencerahan dari para narasumber, lalu dikombinasikan dengan realita yang rekan-rekan temukan di lapangan,” imbuh Ilham.

Sementara project officer kegiatan, Nolpitos Hendri menambahkan, para narasumber rencananya akan dihadirkan dari anggota dewan maupun mantan anggot dewan. Karena mereka kata Pitos punya pengalaman dalam melakukan penyusunan anggaran. Sedangkan narasumber yang lain adalah dari akademisi. “Mereka ini akan melihat dengan jernih dan objektif praktik-praktik kecurangan, baik saat penyusunan maupun pada waktu anggaran digunakan,” ungkap Pitos.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beredarnya berbagai macam jenis obat-obatan yang sama sekali tidak mencantumkan kode BPOM dan Depkes RI membuat sebahagian besar masayarakat merasa khawatir. Apalagi obat-obatan ini tertuliskan diproduksi oleh Negara tetangga, Malaysia. Masyarakat berharap Dinas terkait khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan agar nantinya tidak merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan seorang warga Tembilahan Hulu, Rudianysah saat menemui detikriau.org di Tembilahan. “Terus terang saya merasa khawatir bang. Saya tidak mengerti apakah obat-obatan ini dibenarkan untuk dikonsumsi. yang kita takutkan, obat yang sama sekali tidak mencantumkan BPOM dan Depkes RI ini malah nantinya akan membahayakan kesehatan,” Ujar Rudiansyah.

Ditambahkan Rudiansyah, tentunya tidak semua masyarakat memahami apa ketentuan komposisi obat yang dibenarkan untuk dikonsumsi. Yang lebih mengetahui persoalan ini secara pasti menurutnya tentu petugas kesehatan.”Makanya kita meminta agar Dinas terkait untuk segera melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan ini. Jangan samapi nanti setelah ada masyarakat yang dirugikan baru kita sibuk.” Ujarnya.

Budi, Warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga mengkhawatirkan dengan adanya peredaran obat-obatan yang dinilainya sudah semakin marak ini. Ia khawatir masyarakat yang tujuannya mengkonsumsi obat-obatan untuk kesehatan malah akan menyebabkan timbulnya penyakit.” Menurut keterangan teman saya yang pernah mengkonsumsi, ia merasa ketergantungan. Jika tidak mendapatkan obat-obatan ini ia merasakan tubuhnya tidak bersemangat dan cepat lelah.” Bebernya.

Terkait persolan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil yang dikomfirmasi melalui sms menjawab singkat, “ Kalau tidak mencantumkan kode Depkes RI berarti itu obat illegal,” Tulisnya.

Dari sekian merk dan jenis, salah satu obat-obatan ini memasang merk “ Pil Tupai Jantan Asli,” Kemasan obat dominan berwarna pink dengan tiga butir pil untuk sekali konsumsi ini dipasarkan dengan harga Rp. 1500. Obat yang tertuliskan diproduksi oleh Perusahaan Nyonya Marketing Enterprise, Bintangor, Serawak Malaysia ini sama sekali tidakmencantumkan kode BPOM dan Depkes RI. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Rabu, 04 Juli 2012 Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), Indra M Adnan  yang diwakili Asisten I, H.Said Ismail membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender di Aula  Hotel Telaga Puri Tembilahan. Kegiatan ini ditaja oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kab.Inhil.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan ini, karena menurut Bupati,  kita harusnya menyadari  bahwa dalam derap langkah pembangunan sekarang ini selayaknya harus  mengoptimalkan seluruh potensi, yang salah satu potensi tersebut adalah dari kaum perempuan.

“Keberadaan perempuan merupakan potensi yang tidak dapat kita abaikan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Ujar Bupati.

Pengarusatamaan gender menurut Bupati lagi adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program, dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari seluruh kebijakan dan program-program di berbagai bidang pembangunan.

sementara itu Ketua panitia,Rahmi Indrasuri, Kabid Pengarusutamaan Gender BP3AKB Kab.Inhil  mengatakan bahwa tujuan umum dari Diklat ini adalah untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan
SKPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Peserta Diklat berjumlah 30 orang yang terdiri dari eselon IV SKPD se-Kab.Inhil . Acara diagendakan berlangsung selama tiga hari mulai  tgl 04 s/d 06 Juli 2012. Kegiatan ini menghadirkan narasumber  dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Jakarta, DPRD Kab.Inhil, BAPPEDA Kab.Inhil serta  BP3AKB Kab.Inhil.(rls humas Pemkab Inhil)