TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI), Tengku Suhandri meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Keberadaan perusahaan investasi dana dengan menjanjikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat menurutnya patut untuk dicurigai.

“Perusahaan-perusahaan investasi dengan janji keuntungan yang sangat mengiurkan semakin marak. Saya yakin siapa saja pasti akan tergiur dengan janji yang mereka berikan. Hanya saja yang patut kita pertanyakan apakah keuntungan yang mereka janjikan ini bisa diterima secara logika dan seberapa lama perusahaan investasi seperti ini mampu untuk bertahan?.” Ujar Comel panggilan akrab aktivis MPI ini ketika bertemu detikriau.org di Tembilahan, Ahad (8/7)

Berdasarkan informasi yang diterima Comel, sebuah perusahaan Investasi menawarkan Nilai investasi sebesar Rp. 12 juta (Nilai investasi ini mereka istilah untuk satu lot). Dengan keuntungan pada empat puluh hari pertama sebesar Rp. 5 juta atau sebesar 41,6 persen. Kemudian pada bulan berikutnya, Nilai Investasi dipotong sebesar Rp. 1 juta.

Dengan sisa Investasi sebesar  Rp. 11 juta, investor akan menerima keuntungan sebesar Rp. 4 juta atau sebesar 36,36 persen setiap empat puluh hari berikutnya.

Nilai keuntungan rata-rata sebesar 38 persen ini tentunya keuntungan yang sangat fantastis dari sebuah nilai investasi. Dijelaskan Comel kemudian, dengan investasi Rp. 12 juta, dalam empat bulan pertama  saja sudah Break Event Point (BEP), Kalau ini benar, menurutnya tentu sebuah janji keuntungan yang sangat menggiurkan. Comel mempertanyakan bisnis seperti apa yang bisa mereka kelola untuk mendapatkan keuntungan diatas 40 persen agar mampu tetap bertahan hidup.

“Saya himbau masyarakat untuk waspada dan hitung-hitungan secara logika saja terkait investasi seperti ini sehingga tidak sampai terjerumus, bahkan dirugikan,” Kata Comel sambil mengatakan hal ini harus ia sampaikan karena akhir-akhir ini di kota Tembilahan semakin banyak perusahaan penghimpun dana maupun meyalurkan dana dengan keuntungan diluar logika.

Menurut Comel, untuk menghindari resiko kehilangan uang dari tawaran investasi setidaknya ada bebeberapa pertimbangan yang dapat dipergunakan.

Pertama, jika investasi yang berani memberikan garansi keuntungan dengan jumlah tertentu secara rutin, maka seorang investor sebaiknya berhati-hati karena menurutnya, keuntungan dari suatu bisnis secara umum tidak dapat ditentukan secara pasti. Bisa turun dan juga bisa naik. “terlebih jika keuntungan yang dijanjikan begitu besar dalam waktu singkat. Anda patut untuk curiga,” Pesan Comel.

Kedua, Investasi dipromosikan sebagai investasi tanpa resiko. Dinilainya promosi seperti ini juga patut dicurigai karena menurut Comel setiap investasi pasti mempunyai resiko finansial.

Yang ketiga menurut Comel kalau anda menemukan penawaran investasi yang tidak jelas produknya dan selalu menekankan untuk mencari downline maka hampir bisa dipastikan ini adalah sebuah skema permainan uang. “Ini pun biasanya hanya bertahan beberapa saat saja sebelum pembayaran keuntungan berhenti dengan sendirinya. Alasannya mudah, karena pemasukan dari member baru sudah tidak bisa lagi membiayai pembayaran “keuntungan” upline. Dengan skema permainan uang seperti ini, maka member baru akan selalu merugi karena selalu menghidupi atasanya.”Tambah Comel.

Diakhir kalimat Comel berpesan, setiap melakukan investasi harus memiliki kejelesan akad secara hukum termasuk kejelasan badan hukum perusahaan tempat dimana kita akan menanamkan investasi. “ Saya sudah pernah mempertanyakan persoalan ini ke polres Inhil, hanya saja saat itu disebutkan bahwa sampai saat itu belum ada pihak-pihak yang melaporkan telah dirugikan akan adanya investasi sejenis ini,” Pungkas Comel. (fsl)

BANDUNG – Perkembangan bank syariah di Indonesia masih belum optimal. Bank Indonesia (BI) menghitung aset bank syariah per Mei 2012 masih Rp 147,5 trililun atau sekitar 4 persen dari total aset perbankan nasional. Kondisi ini muncul karena bank syariah menghadapi persoalan kekurangan sarjana ekonomi syariah.

Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah (DPS) BI Edy Setiadi pada sosialisai perbankan syariah di Bandung kemarin (7/6) menuturkan, pihaknya memperkirakan sekarang bank syariah membutuhkan 20 ribu sarjana ekonomi syariah. Dia menegaskan, kekurangan sarjana ekonomi syariah ini mempengaruhi perkembangan bank syariah.

Edy menjelaskan, sarjana ekonomi syariah yang benar-benar dibutuhkan di perbankan syariah harus benar-benar professional. “Tidak hanya menguasai syariah. Tetapi juga harus jago perbankan umum,” ucapnya. Soalnya sarjana ekonomi syariah ini tetap harus menguasi ilmu perbankan umum karena mereka akan menjalankan bank yang harus mengejar keuntungan.

Dalam kondisinya saat ini, Edy mengatakan masih banyak ketimpangan. Banyak yang pandai ilmu syariah, tetapi tidak menguasai ilmu perbankan. Dia mencontohkan, DPS BI pernah menjaring pegawai baru sarjana ekonomi syariah tetap yang memenuhi kriteria tetap sarjana ekonomi umum. “Buru-buru sampai tes wawancara, dia (sarjana ekonomi syariah, red) sudah gugur dalam psikotes,” tambahnya.

Karena minimnya kualitas sarjana ekonomi syariah, Edy mengatakan saat ini merekrut sarjana ekonomi umum untuk ditempatkan di sektor perbankan syariah lebih efisien. Sebab mereka tinggal dipoles muatan syariah saja. Sebaliknya, mereka sulit memoleh sarjana yang ahli syariah tetapi tidak menguasi kemampuan perbankan umum.

Menurut Edy, lemahnya kualitas sarjana ekonomi syariah ini disebabkan karena belum adanya belum adanya kurikulum berbankan syariah. Selain itu, akreditasi kampus yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam juga belum berjalan. “Saya sangat sedih dengan kondisi ini,” tuturnya.

Dia berharap, kondisi ini harus segera dipecahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sebab kedua kementerian ini yang bertanggung jawab secara teknis terhadap keberadaan pendidikan tinggi.

Edy mengatakan minimnya sarjana ekonomi syariah yang professional ini tidak bisa dibiarkan terus. Sebab bisa merusak semangat perbankan syariah. Dia menganalisa, banyak bank-bank syariah bentukan bank konvesional yang minim sekali mempekerjakan sarjana ekonomi syariah. “Pegawainya hanya dipindah dari tenaga bank konvensional ke bank syariah,” ucapnya.

Dengan kondisi ini, pelayanan di bank syariah akhirnya berjalan seperti bank umum. Hanya namanya saja yang bank syariah. Para pegawai yang didrop dari bank konvesional itu tetap menggunakan menjual layanan kredit, atau menggunakan istilah bunga, dan sejenisnya meskipun dia bekerja di bank syariah.(jpnn)

detikriau.org (ISLAMABAD) —  Sedikitnya 21 orang tewas dalam dua serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat pada Jumat (6/7) malam, di wilayah kesukuan Waziristan utara, Pakistan baratlaut.

Saluran lokal Urdu TV Dunya melaporkan bahwa pesawat tak berawak AS menembakkan dua peluru kendali di satu tempat yang dicurigai persembunyian gerilyawan di Datta Khel, Waziristan Utara, pada sekitar pukul 21.00 waktu setempat, menewaskan sedikitnya lima orang dan menghancurkan rumah itu.

Kemudian, pesawat tak berawak AS dilaporkan menembakkan empat peluru kendali pada tim penyelamat setempat, menewaskan 16 orang lainnya di tempat. Identitas para korban yang meninggal belum diketahui.

Berbatasan dengan Afghanistan, Waziristan Utara diyakini menjadi tempat yang aman bagi gerilyawan yang sering meluncurkan serangan lintas batas terhadap pasukan pimpinan koalisi di Afghanistan.

Amerika Serikat telah menegaskan bahwa serangan-serangan pesawat tanpa awak efektif untuk melenyapkan gerilyawan yang bersembunyi di daerah suku baratlaut Pakistan, dekat perbatasan Afghanistan meskipun protes berulang kali dilontarkan oleh Islamabad.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Moazzam Khan mengatakan Kamis, bahwa pembicaraan-pembicaraan sedang berlangsung dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama terhadap serangan-serangan pesawat tak berawak tersebut.

“Pakistan memiliki sikap yang jelas mengenai serangan pesawat tak berawak bahwa itu adalah kontra-produktif, melanggar integritas wilayah kita dan melawan hukum internasional,” kata juru bicara itu.

Sumber: Antara

www.detikriau.org — Saya kaget setengah mati saat seorang saudara saya menyebutkan angka yang dia keluarkan untuk mengurus berkas-berkas nikah di KUA. Bukan jumlah yang kecil lho, hampir Rp 800 ribu untuk berkas-berkas dan Rp 1 juta untuk fee mudin. Mau ibadah aja kenapa mahal banget ya? Dan saya masih ingat sebuah episode talk show yang mendatangkan orang dari Kementrian Agama, saya lupa namanya, tapi nominal yang dia sebutkan memang hanya puluhan ribu rupiah saja.
Pengalaman saudara saya akhirnya saya alami sendiri. Tidak hanya di level KUA, tapi mulai dari RW hingga Kelurahan.

Setelah mengurus surat pengantar dari ketua RT, saya harus meminta tanda tangan ketua RW. Saat saya temui di Balai RW, beliau marah-marah dan meminta saya menunjukkan sebuah blangko yang tidak ada pada saya. Katanya sih harusnya sudah diberikan pihak RT (yang akhirnya dibantah oleh ketua dan sekretaris RT).

Saya pun diberi selembar blangko kosong sambil diwanti-wanti “Kamu fotokopi 10-15 lembar.” Sebelum pulang, saya disuruh memasukkan uang kedalam sebuah kotak, “seikhlasnya”. Dongkol deh, udah disuruh wira-wiri, masih dimintai duit pula (yang menurut keterangan sekretaris RT hanya dipakai untuk beli tahu tek dan jajan orang-orang jagongan di Balai RW). Akhirnya, plung, seribu rupiah saya masukin.

Selesai? Ternyata tidak. Besok paginya saat saya ke kantor kelurahan, berkas saya ditolak mentah-mentah. Duileee… ternyata Pak RW nggak nyetempel berkas sayaa. Mau langsung minta stempel pun nggak bisa, karena Balai RW hanya buka malam hari di atas jam 20.00. Sepet, akhirnya malam itu saya balik Balai RW lagi. Setelah distempel, ngucapin makasih, saya langsung ngeloyor pulang. Bodo amat deh sama kotak duit.

Di kelurahan lumayan cepet. Tapi sama aja, UUD (ujung-ujungnya duit). Lima puluh ribu rupiah saya melayang.

KUA? worst from the worst. Saat saya tanya biaya yang harus dikeluarkan, petugas itu bilang, “Untuk berkas-berkas 500 ribu rupiah, tapi belum termasuk fee mudin. Kalau di dalam kecamatan fee (mudin) biasanya 200 ribuan, tapi yang mbak kan di luar kecamatan, ya 300 ke atas lah. Tapi itu nanti kalau sudah selesai, sekarang yang 500 ribu saja.” Lalu saya diberi dua eksemplar majalah pernikahan (untuk pelipur lara mungkin, karena uang melayang).

Tepat malamnya, kawan saya share foto di grup angkatan SMU saya. Isinya: “Biaya pencatatan nikah dan rujuk. berdasar PP No 51 th 2000 dst (gambarnya terpotong): Nikah Rp 30 ribu, rujuk Rp 30 ribu”. Langsung saya komen, “30 ribu dari Hongkong, gue keluar 500 ribu di KUA doang. Nggak heran banyak yang milih nikah siri dan kumpul kebo.”

Saya masih ingat beberapa bulan lalu sedang hangat-hangatnya isu pelarangan nikah siri, baik yang menikah maupun yang menikahkan akan dikenai sanksi katanya. Saya jadi bersyukur, mama saya (single parent) masih mampu membiayai pernikahan saya (saya masih kuliah), tapi bagaimana dengan mereka yang nggak mampu?

Kesimpulan sinis saya cuma satu: yang bertanaggung jawab atas kumpul kebo-nikah siri adalah petugas KUA dan pamong masyarakat itu sendiri, orang-rang yang menggunakan payung ‘negara hukum’ untuk mengeruk keuntungan. Orang-orang bersongkok hitam, memiliki otoritas untuk melegalkan hubungan dua orang manusia di mata Allah dan hukum, mendapat kedudukan sosial yang tinggi di mata masyarakat, tapi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Jika lembaga agama saja sudah dipenuhi ‘tikus’, maka apa yang bisa diharapkan dari negara ini?

Rika Astaria Vegarini
Biologi FSAINTEK UNAIR sumber (Republika online)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Aktifis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Tengku Suhandri menilai proses penjaring Bakal Calon Bupati 2013-2018 yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah pembelajaran politik yang baik.

Menurut Comel, nama kecil aktifis yang juga seorang pengusaha muda dibidang Informasi dan Teknologi (IT) di Kota Tembilahan ini, suatu proses penjaringan calon pemimpin yang dinamai PKB sebagai Desk Pilkada ini yang ditujukan untuk mencari balon pemimpin yang layak, terlepas dari niat dibelakanganya, adalah sebuah program yang patut untuk ditiru.

“Artinya apa?, PKB sudah berani membuka diri untuk menerima calon-calon pemimpin diluar kader yang mereka miliki. Selama ini, kebanyakan partai politik selalu bersikukuh calon pemimpin harus lahir dari kader mereka sendiri. Padahal belum tentu kader itu layak menurut penilaian dari kacamata masyarakat,” Ujar Comel ketika sempat berbicara melalui sambungan telepon selular dengan detikriau.org, Jum’at (6/7).

Diakhir kalimat, Comel berharap apa yang telah dimulai PKB sebagai pembelajaran politik yang baik ini pada akhirnya dapat menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar peduli dengan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya.”Mudah-mudahan kebijakan ini akan menjadi suatu langkah awal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggungjawab,” Pungkas Comel. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Data yang terungkap dalam pertemuan kalangan Masyarakat Peduli Aids (MPA) membuktikan penyebaran penyakit mematikan ini sudah merambah kelingkungan masyarakat berisiko rendah. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka mengajak semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah untuk berperan secara aktif.

Berdasarkan penjelasan Priyo Anggoro dari yayasan SIKLUS Pekanbaru, fokus program terkait HIV/AIDS yang mereka lakukan selama ini terbatas pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti kalangan pekerja sek, kaum gay, dan pengguna narkotika jarum suntik. Sedangkan untuk kelompok masyarakat berisiko rendah seperti, Ibu Rumah Tangga, Pelajar, Mahasiswa belum ada terjamah. Berdasarkan data yang mereka miliki, untuk kasus Riau, kurang lebih 25 persen positif AIDS adalah kaum Ibu Rumah Tangga (IRT).

“Makanya kita mencoba untuk mengajak semua pihak khususnya masyarakat untuk ikut mensosialisasikan agar hal ini dapat menjadi perhatian serius untuk menghindari cepatnya penularan.” Ujar Priyo.

Berdasrakan data dari LSM Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Inhil mitra kerja yayasan Siklus Pekanbaru, untuk Inhil sendiri sudah ditemukan 46 kasus AIDS. Dari jumlah itu, 4 penderita adalah Anak Usia Balita.

Berbicara masalah AIDS ditambahkan Priyo ibarat penomena gunung es. Apa yang dtemukan hanya puncaknya saja. Dari perhitungan Internasional, dari 46 kasus yang ditemukan diindikasikan sebanyak 4.600 masyarakat lainnya sudah terjangkiti virus mematikan ini.

“Ini yang sangat menjadi kekhawatiran kami. Saat ini kami memang masih disuport pendanaan dari luar. Hanya saja tentunya support pendanaan ini tidak ada jaminan untuk terus menerus. Makanya sejak sekarang kita sudah mulai mempersiapakan suatu kekuatan yang kedepannya kita harapkan menjadi potensi yang lebih besar untuk memerangi HIV/AIDS yakni dari masyarakat sendiri dengan dukungan pemerintah setempat. Gerakan pemberantasan ini kedepannya diharapkan akan menjadi dalam suatu gerakan bersama dan terstruktur. ”Harapnya.

Kepedulian Pemkab Inhil Memerangi HIV/AIDS dinilai Sangat Lemah

Priyo Anggoro, Aktifis Masyarakat Pemerhati HIV/AIDS ini menilai Sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS di Indragiri Hilir belum mendapatkan support maksimal dari Pemkab. Padahal, angka penderita penyakit mematikan ini di Inhil cukup tinggi.

“Saya nilai pemerintah tidak ada kepedulian. Seharusnya, dengan ketersedian berbagai sumberdaya, upaya sosialiasi akan sangat mudah untuk dilakukan,” Kritik Priyo ketika sempat dikomfrimasi disela-sela kegiatan pertemuan  antara Masyarakat Peduli AIDS (MPA) yang difasilitasi LSM Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Inhil dengan Yayasan SIKLUS Pekanbaru bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder terkait, Jum’at (6/7) di salah satu rumah makan di kota Tembilahan

Ditambahkannya, dengan potensi sumberdaya yang dimiliki pemkab yang cukup besar, Misalnya Dinas kesehatan yang punya jejaring sampai ketingkat desa termasuk Dinas Pendidikan dapat digerakkan untuk melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS ini.

“Namun dari hasil analisa kita, sampai hari ini belum ada arahan dari SKPD terkait untuk melakukan hal itu. Padahalkan tidak perlu dialokasikan secara khusus, cukup dengan peran nyata dalam bentuk kepedulian.” Ujarnya menyampaikan kekesalan. (fsl)