ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Senja di Desa Belantaraya berubah mencekam. Seorang pria berinisial MA (36) mengamuk dengan sebilah parang panjang bergagang hijau, menyerang NIA (21), perempuan yang pernah didekatinya. Motifnya tragis, sakit hati karena sang gadis memilih menikah dengan orang lain.

Berdasarkan keterangan tertulis pihak Kepolisian Polres Inhil, peristiwa berdarah itu terjadi Senin (14/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di dapur rumah korban, Jalan H. Mansur. Saat NIA bersama saksi Puspita Sari mencongkel buah pinang, tiba-tiba MA datang dari arah depan rumah sambil membawa sebilah parang panjang bergagang warna hijau.

Pelaku kemudian mengarahkan parang ke bagian perut korban. Korban berusaha menghindar, namun tebasan tersebut mengenai betis kiri hingga mengalami luka robek.

Pelaku kembali menyerang ke arah korban. Saat berusaha melindungi diri menggunakan tangan, korban mengalami luka robek cukup parah pada lengan. Pelaku juga sempat menyerang saksi Puspita Sari yang kemudian menyelamatkan diri dengan terjun ke belakang rumah menuju sungai sambil berteriak meminta pertolongan.

Teriakan tersebut didengar saksi Hamsar dan Helmi yang berada di rumah sebelah. Keduanya kemudian mendatangi lokasi dan mendapati korban dalam kondisi terluka dan mengeluarkan banyak darah.

Saksi juga menemukan sebilah parang panjang bergagang hijau yang diduga digunakan pelaku tergeletak tidak jauh dari korban.

Pelaku selanjutnya diamankan oleh saksi dan dibawa ke bagian depan rumah. Saat ditanya, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang tersebut.

Korban kemudian mendapat pertolongan medis dari bidan Desa Belantaraya. Pada Selasa, 15 September 2026, korban bersama saksi dan pelaku mendatangi Polsek Gaung untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Kuala Lahang.

Polisi Amankan Pelaku dan Barang Bukti

Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto kemudian memerintahkan Unit Reskrim Polsek Gaung melakukan penanganan dan pengamanan terhadap pelaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang panjang bergagang warna hijau, satu lembar baju kemeja warna cokelat bermotif bunga, serta satu lembar celana panjang warna biru.

Dalam perkara ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, korban, tersangka, mengamankan barang bukti, melakukan gelar perkara serta melengkapi administrasi penyidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif sementara penganiayaan diduga karena pelaku sakit hati setelah korban menikah dengan orang lain.

Atas perbuatannya, pelaku diproses hukum dengan sangkaan Pasal 466 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat.
Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Gaung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penyidik juga akan melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polsek Gaung menegaskan bahwa setiap tindak kekerasan, terlebih yang menggunakan senjata tajam, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Arb)

ARBindonesia,com.DUMAI — Sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit yang lahannya disebut telah disita negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diduga masih bertahan dan melakukan penjagaan di kawasan perkebunan yang menjadi objek penertiban.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.500 hektare yang beralamat di Jl M.Yusuf RT 02 teluk makmur medang Kampai itu telah menjadi objek penyitaan negara.Selasa,15/09/2026.

Namun, sejumlah pihak yang selama ini menguasai lahan tersebut disebut belum meninggalkan lokasi.
Nama pengusaha Gilbert, Acong, dan Ahwa alias bos Gudang Garam disebut-sebut masih berkepentingan terhadap lahan tersebut.

Mereka berupaya melawan dan mempertahankan penguasaan dengan melibatkan sejumlah warga tempatan.
Di lapangan, terlihat sekelompok orang berjaga di sejumlah lokasi perkebunan yang dikaitkan dengan Gilbert, Acong, maupun Ahwa.

Keberadaan kelompok tersebut bertujuan menghalangi tim memasuki kawasan yang telah menjadi objek penertiban.

Seorang warga tempatan yang disebut dengan nama inisal B mengatakan kepada awak media bahwa selama ini perhatian para pengusaha perkebunan terhadap masyarakat sekitar dinilai masih minim.

“Selama ini mana ada peduli para pengusaha ini kepada kami masyarakat. Ketika lahan mereka sudah disita negara, sekarang nama masyarakat yang dibawa-bawa,” ujar warga tersebut.

Menurutnya, persoalan perkebunan yang berada di kawasan hutan juga perlu dilihat dari sisi lingkungan. Ia menilai aktivitas perkebunan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk persoalan asap dan banjir.

Sementara itu, informasi lain yang diperoleh di lapangan menyebutkan adanya dugaan pembayaran kepada sebagian warga untuk melakukan penjagaan atau menghalangi masuknya tim pengelola negara.

Seorang warga yang identitasnya disamarkan dengan inisial N mengaku mendapatkan bayaran dengan nominal yang berbeda-beda, sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kami dibayar oleh bos-bos kebun ini,” demikian keterangan yang disampaikan warga tersebut ketika dikonfirmasi di lapangan.

Jika informasi tersebut benar, muncul dugaan bahwa sebagian masyarakat tempatan sedang dimanfaatkan sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan negara,itu artinya pangusaha oligarki yang domisili sebahagian di luar negari namun mereka mencari kekayaan di Indonesia hanya memanfaatkan warga tempatan dan sengaja di benturkan dengan pemerintah.

Sementara kepentingan pengusaha yang selama ini menguasai lahan tetap terlindungi.
Persoalan ini kini menjadi perhatian karena menyangkut penguasaan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta potensi konflik antara masyarakat dengan pihak yang mendapat mandat negara untuk mengelola lahan hasil penertiban.
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status lahan, legalitas penguasaan, aktivitas perkebunan, pembayaran kewajiban kepada negara, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengerahkan atau membayar warga untuk melakukan penjagaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan pembayaran warga, penguasaan lahan, maupun aktivitas perkebunan di kawasan yang disebut telah menjadi objek penyitaan negara.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan berdasar,Sesui UU No 40 Tahun 1999,tentang Pers. **Team.

ARBindonesia,com.Kubu-15 September 2026 — Tim Mabes TNI melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB tersebut berlangsung di Kantor Camat Kubu Babussalam dan diikuti 44 orang peserta audiens, terdiri atas Pemcam sebanyak 15 orang, Danramil beserta jajaran 7 orang, Polsek beserta jajaran 6 orang, Masyarakat Peduli Api (MPA) 6 orang, serta masyarakat 10 orang dari Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI dipimpin Brigjen (Mar) Benny P. Nadeak, S.E., M.A., bersama Kolonel Elektronika (Lek) Aris Setianta, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto, S.T., M.Tr.(Hanla), Mayor Inf. Andang Rohadi, Mayor Inf. Roni Kusnandar, dan Mayor Inf. Ade Hermansyah.

Turut hadir Camat Kubu Dr. H. Safrijal, Camat Kubu Babussalam Ahmad Marjan, S.STP., Danramil 04/Kubu Kapten Inf. Ujang Z., Kapolsek Kubu AKP Rudi Aryono Sitinjau, S.H.,

Dalam sambutannya, Camat Kubu Babussalam Ahmad Marjan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyuluhan Mabes TNI beserta jajaran TNI-Polri dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Menurutnya, Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas perekonomian, pendidikan, serta kualitas udara.

Ia menegaskan bahwa pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri, pemerintah desa, MPA, dan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto dalam penyuluhannya menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla merupakan bagian dari tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat akibat bencana.

Kolonel Mar. M. Asrof menyampaikan bahwa Karhutla dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kondisi lahan yang kering, perubahan cuaca dan lingkungan, serta aktivitas manusia. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Alam harus dijaga dan dilestarikan sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.

Selain itu, disampaikan pula berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan Karhutla, termasuk pemetaan wilayah rawan bencana dan modifikasi cuaca untuk meningkatkan potensi hujan. Sinergi TNI dan Polri juga terus dilakukan melalui patroli di desa-desa untuk mencegah dan mendeteksi secara dini potensi Karhutla.

Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.

Kegiatan tersebut dinilai positif dan strategis dalam meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman Karhutla. Kehadiran TNI, Polri, pemerintah kecamatan, para penghulu, MPA, dan masyarakat juga menunjukkan kuatnya sinergitas antarlembaga dan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.

Ke depan, pemantauan wilayah rawan Karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada lahan yang mudah terbakar maupun wilayah yang sulit dijangkau apabila terjadi kebakaran. Sosialisasi juga diharapkan terus dilaksanakan hingga tingkat desa, khususnya kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan.

Dengan penguatan koordinasi antara Koramil, Polsek, pemerintah kecamatan dan desa, MPA, serta masyarakat, potensi kebakaran diharapkan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak Karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.(dir).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kebakaran melanda areal perkebunan kelapa milik warga di Dusun Sungai Cakah, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sudah berhasil dipadamkan. Luasan lahan perkebunan milik warga yang terbakar tersebut diperkirakan mencapai dua hektar lebih.

“Sudah padam kemarin sore menjelang magrib. Diperkirakan luasan lahan terbakar dua hektar,” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Inhil, Junaidy, Senin (14/9/26).

Di areal perkebunan yang terbakar, tak hanya menghanguskan tanaman kelapa dan pohon pinang sebagai tumpang sari, petugas juga menemukan bangkai ular di bongkahan akar kelapa yang sudah tumbang, diperkirakan sepanjang tiga meteran. Persis di dekat bangkai ular ada sejumlah telur dalam kondisi gosong.

“Ya petugas kita menemukan bangkai ular, di lokasi bekas lahan terbakar, ada juga telurnya. Kita duga memang telurnya karena berdekatan dengan bangkai ular itu” ungkap Junaidy.

Terkait upaya pemadaman menurut Junaidy, pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh tim gabungan. Petugas yang diterjunkan terdiri dari DPKP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri serta tim pemadam dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Menurutnya, proses pemadaman tidak mudah. Selain kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar, petugas juga menghadapi kendala minimnya sumber air di sekitar lokasi.

“Petugas harus bekerja keras karena sumber air cukup minim. Kondisi lahan gambut yang kering juga membuat api dengan cepat menjalar dan melahap areal perkebunan kelapa milik warga,” ujar Junaidy.

Upaya pemadaman mendapat kemudahan setelah air mulai pasang sekitar pukul 16.00 WIB. Kondisi tersebut dimanfaatkan petugas sebagai sumber air untuk mengisi armada pemadam.

Namun, sumber air dari aliran pasang tersebut berada cukup jauh dari lokasi kebakaran. Akibatnya, dua armada pemadam kebakaran harus bekerja secara bergantian dan bolak-balik mengambil air untuk menyuplai proses pemadaman.

Di sisi lain, tim BPBD bersama personel TNI-Polri turut menerobos ke dalam areal perkebunan yang terbakar. Mereka menggunakan peralatan pemadam portable untuk menjangkau titik-titik api yang sulit dicapai kendaraan pemadam.

Setelah berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kebakaran sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelum meninggalkan lokasi, tim gabungan terlebih dahulu melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada lagi bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. (MC Riau)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Di tengah keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mengembangkan langkah efisiensi dengan memanfaatkan kembali material aspal sisa pekerjaan yang masih layak digunakan.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjaga kondisi jaringan jalan tanpa harus selalu mengandalkan pembelian material baru.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Rohul, H. Zulfikri, ST, dalam acara bincang publik bertajuk “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” yang digelar pada hari selasa 15/9/2026.

Menurut Zulfikri, material sisa pekerjaan tidak serta-merta harus dianggap sebagai limbah. Selama masih memenuhi persyaratan teknis, material tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jalan.

Penerapan langkah tersebut terlihat pada 6 Agustus 2026. Jajaran Dinas PUPR Rohul turun langsung melakukan pemeliharaan sejumlah titik jalan di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Rohul.

Dalam kegiatan itu, PUPR tidak menggunakan material aspal baru, melainkan memanfaatkan serpihan aspal dari pekerjaan sebelumnya yang masih dinilai memenuhi syarat teknis.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Zulfikri bersama Sekretaris Dinas PUPR Rohul, Rezki Rades, ST. Sejumlah titik jalan berlubang ditangani sehingga permukaan jalan kembali lebih rata dan aman dilalui.

“Prinsipnya sederhana, yang masih bernilai jangan langsung dibuang,” ujar Zulfikri.

Ia menjelaskan, pemanfaatan kembali material tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas jangkauan penanganan kerusakan jalan, khususnya kerusakan ringan hingga sedang.

Namun, Zulfikri menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti mengabaikan kualitas pekerjaan.

“Kami tidak asal pakai. Material sisa hanya dimanfaatkan jika kondisi dan karakteristiknya memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan,” tegasnya.

Menurut dia, setiap material yang akan digunakan kembali tetap melalui pemeriksaan kelayakan. Hal itu dilakukan agar hasil pekerjaan tetap memiliki kualitas yang baik, tahan lama, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemanfaatan material sisa, PUPR Rohul juga menerapkan pola pemeliharaan secara swakelola. Pekerjaan dilakukan langsung oleh jajaran dinas sehingga penanganan kerusakan dapat dilakukan lebih cepat, terutama ketika ditemukan kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Jalan yang dibiarkan berlubang lama-lama justru makin rusak parah, biaya perbaikannya makin mahal,” katanya.

Pemeliharaan Dini Jadi Prioritas
Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian dalam kegiatan pemeliharaan di antaranya Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian, jalur Banjar Datar–Rokan IV Koto, Tambusai Timur–Lubuk Kerapat, serta Dalu-Dalu–Pekan Tebih.

Pendekatan yang dikedepankan adalah melakukan penanganan sedini mungkin sebelum kerusakan berkembang menjadi lebih parah.

Menurut PUPR Rohul, penanganan berupa penambalan lubang dan pemeliharaan ringan dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan harus membongkar dan mengaspal ulang seluruh badan jalan yang telah mengalami kerusakan berat.

Kondisi tersebut dinilai semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga setiap penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menuju Infrastruktur Berbasis Data
Pemanfaatan kembali material aspal disebut baru menjadi salah satu langkah awal. Ke depan, PUPR Rohul juga menyiapkan pengelolaan infrastruktur yang lebih sistematis dan berbasis data.

Sejumlah langkah yang direncanakan meliputi pembangunan peta kondisi jalan dan jembatan berbasis sistem informasi geografis (GIS), penyusunan basis data kerusakan infrastruktur yang lebih akurat, perluasan penggunaan material daur ulang yang memenuhi standar, serta penguatan saluran pelaporan kerusakan dari masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, penentuan prioritas pemeliharaan diharapkan tidak hanya berdasarkan usulan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, potensi kerugian apabila kerusakan dibiarkan, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Jalan sebagai Penggerak Ekonomi
Dalam sesi diskusi yang turut dihadiri Dr. Hj. Hidayati, S.Kom., M.Pd.I., serta Mawardi Azhar, ST., MM dari Bappeda Rohul, pembangunan dan pemeliharaan jalan dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur fisik.

Jalan yang baik memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dari desa ke pusat perdagangan, membuka akses petani, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan pemeliharaan infrastruktur. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari pola kerja yang lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran.

“Menghadapi keterbatasan anggaran bukan berarti berhenti bekerja. Justru kita dipaksa berpikir lebih cerdas, lebih terukur, lebih tepat sasaran,” kata Zulfikri.

Pemanfaatan aspal sisa yang sebelumnya dianggap tidak lagi bernilai kini menjadi salah satu alternatif dalam mendukung pemeliharaan jalan. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas infrastruktur, sepanjang dilakukan berdasarkan standar teknis dan perencanaan yang tepat. (Adv)

ARBindonesia,com.Dumai-Ketua Umum Batin Sukarto bin Ayang selaku pemimpin adat dan tokoh aktif Hulubalang Suku Akit di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial, melestarikan budaya, serta melindungi masyarakat adat dari berbagai ancaman sosial.

ketua umum batin aktif hulubalang Suku akit bengkalis menegakkan melindungi masyarakat dan mencegah dari narkoba adu ayam diwilayahnya Langkah tegas Ketua Umum Batin Aktif dan Hulubalang Suku Akit Bengkalis dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan judi adu ayam merupakan bentuk nyata dari penegakan hukum adat demi menjaga masa depan generasi muda.

Suku Akit di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki struktur kepemimpinan adat dan Hulubalang (pengawal/penegak keamanan adat) yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, langkah yang diambil oleh lembaga adat Suku Akit dalam memberantas pekat (penyakit masyarakat) Peran Strategis Pemimpin Adat Suku Akit Penegakan Sanksi Adat,.

Pemimpin adat memiliki otoritas untuk memberikan sanksi moral maupun sosial bagi warga adat yang melanggar pantangan, termasuk terlibat dalam aktivitas ilegal, sebagai pelindung warga, peran Batin dan Hulubalang akan mencegah bahaya narkoba dan judi di lingkungan internal suku, terutama bagi para remaja sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Upaya pembersihan wilayah adat dari narkoba dan sabung ayam

Melalui koordinasi aktif dengan Polres Bengkalis, Polsek setempat, serta jajaran TNI (Babinsa), pencegahan Narkoba dan Judi Adu Ayam dan Penyakit masyarakat dari peredaran narkotika dan perjudian dinilai merusak kehidupan beradat, memicu kriminalitas, dan memperburuk kondisi warga, Hulubalang bekerjasama dengan Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan

Langkah dan komitmen yang dijalankan oleh struktur adat Hulubalang Suku Akit dalam menjaga keamanan wilayah pemberantasan Narkoba, adu ayam, perjudian, dan Penyakit masyarakat diwilayahnya aktif bersinergi dengan aparat penegak hukum Bengkalis untuk mencegah, dan membersihkan peredaran narkotika yang merusak generasi muda

Penegakan hukum adat secara tegas guna melarang aktivitas judi seperti sabung ayam, yang sering memicu konflik sosial, gangguan keamanan, serta merusak ekonomi keluarga, Hulubalang berperan sebagai pasukan pengawal adat yang bertugas menjaga keamanan warga Suku Akit di wilayah pesisir dan kepulauan Bengkalis

ketua umum batin aktif hulubalang bengkalis menyambut dan ucapan terima kasih kepada bapak AKP Kamtibmas, pisah sambut Kapolsek, kunjungan kerja kepolisian kapolres bengkalis pimpin sertijab sejumlah kapolsek

Kepada Bapak AKP Kapolsek atas kunjungan silaturahmi sinergi yang terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tanah Melayu, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis, Ketua Umum Batin Aktif Hulubalang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian yang dinilai tanggap, humanis, dan merangkul para tokoh adat serta menyatu dengan masyarakat

Diharapkan kerja sama yang harmonis ini dapat terus terjaga demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif, serta memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat di Negeri Junjungan.
Batin dan Hulubalang ini menjadi pilar penting pendukung kepolisian dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan bersih dari penyakit masyarakat di wilayah Bengkalis, pungkas Amiruddin.. Team.