JAKARTA (www.detikriau.org)- Jumlah partai politik (parpol) yang gagal mengikuti verifikasi administrasi ternyata cukup signifikan. Dari 46 parpol yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencoret sebanyak 12 parpol karena tidak memenuhi persyaratan memasukkan 17 berkas sebagaimana aturan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.    

Pencoretan itu dilakukan setelah KPU selama tiga hari terakhir melakukan pemeriksaan kelengkapan jumlah berkas di Hotel Borobudur, Jakarta. KPU menemukan ada parpol yang tidak mampu memenuhi kewajiban melampirkan berkas sebagaimana aturan UU Pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, mayoritas parpol cenderung memilih melakukan pendaftaran pada hari-hari terakhir.  “Sebagian ada yang memenuhi himbauan, sebagian ada yang memenuhi di hari-hari terakhir,” ujar Husni.

Dengan melakukan pendaftaran di hari terakhir, maka kecil peluang bagi parpol untuk melengkapi persyaratan. Adapun, 12 parpol yg tidak mampu memenuhi syarat menyampaikan 17 berkas adalah Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pelopor, Partai Republiku Indonesia (PRI), Partai Islam, Partai Aksi Rakyat, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia (PPNUI), dan Partai Matahari Bangsa (PMB). “Partai tersebut tidak memenuhi klasifikasi 17 dokumen,” ujar Husni.

Diantara 12 parpol yang resmi dicoret itu, PPB dan Partai Islam nyaris memenuhi syarat untuk diverifikasi administrasi. Keduanya telah menyampaikan 16 dokumen persyaratan. Sementara, partai yang paling sedikit menyampaikan berkas adalah Partai Pelopor dengan tiga dokumen saja.

Anggota KPU Ida Budhiati menambahkan, parpol yang sudah menyampaikan 17 berkas persyaratan akan menjalani verifikasi administrasi. Berkas-berkas yang sekiranya belum lengkap diantara jumlah yang ada, diberikan kesempatan melengkapi oleh KPU hingga 29 September mendatang. “Untuk KTA (Kartu Tanda Anggota) diserahkan ke KPU kabupaten/kota dengan jadwal yang sama,” kata Ida.

Ketua Tim Verifikasi Parpol PPI Horas Sihombing membantah jika berkas kelengkapan partainya kurang. Horas saat tiba di kantor KPU menyatakan, pihaknya sudah melengkapi berkas. Dalam catatan KPU, PPI baru menyampaikan 12 jenis dokumen.”Kami daftar sejak hari pertama, sudah 17 dokumen,” kata Horas.

Horas meminta kepada KPU untuk melakukan koreksi. Jika tidak, PPI tentu akan mengambil gugatan hukum atas keputusan KPU.

Ketua Bapilu Partai Pelopor Bambang Suroso menyatakan pasrah karena partainya tidak lolos. Namun, Bambang menyatakan, sikap parpolnya ini bukan berarti mengakui kegagalan partainya mengikuti proses verifikasi. “Bukan mengakui, tapi ini konsekuensi politik dari UU Pemilu yang ada,” ujar Bambang saat dihubungi.

Menurut Bambang, dari 46 parpol yang mendaftar, pihaknya tidak yakin jika semua parpol itu akan lolos. Hal ini mengingat begitu beratnya syarat verifikasi parpol yang harus dijalani. “Partai sekelas PDIP, PKS pun belum tentu lolos,” ujar Bambang.

Jika semua parpol tidak lolos dalam verifikasi KPU, maka tentunya akan ada konsensus. Dari 69 parpol yang terdaftar di Kemenkum HAM, hanya 46 parpol terdaftar di KPU yang memiliki hak konsensus terdaftar sebagai peserta pemilu. “Karena itulah, kami mendaftar sebagai peserta verifikasi,” ujarnya memprediksi.

Alasan KPU Menggugurkan Parpol:

Pasal 12 Peraturan KPU (PKPU) No 12 Tahun 2012
(2) Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11, partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi.

(3) Partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11, dapat melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Catatan: Pasal 8 dan 11 PKPU No 12 Tahun 2012 merujuk pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi parpol untuk pendaftaran proses verifikasi parpol di UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.(jpnn/dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kepiawaian Tim Futsal Sumbar menggiring kulit bundar kembali teruji. Dibabak perempat Final, Sumbar permalukan Tim Jawa Tengah dengan skor tanpa balas, 5-0.

Dalam laga tanding yang terkesan tidak berimbang ini, Tim Futsal Jateng bertarung habis-habisan. Memanfaatkan strategi 5 penyerang tanpa kiper, Tim Sumbar yang berisikan 4 orang pemain Timnas tampak tenang. Dengan mudah mereka selalu mematahkan semua serangan yang dibangun Jateng. Hasilnya, dibabak pertama, Tim Sumbar berhasil menyarangkan 2 gol tanpa balasan.

Memasuki babak kedua, 4 pemain Sumbar yang pernah memeperkuat Tim Futsal Indonesia di Qattar ini semakin menunjukkan permainan dengan tehnik tinggi. Tidak tanggung-tanggung, gawang Jateng tanpa penjaga itu dihadiahi tambahan 3 gol.

Sampai babak akhir selesai, jateng tidak satupun berhasil memasukkan gol balasan. Skor akhir 5-0 untuk kemenangan Tim Futsal Sumbar.

Menerima kekalahan ini, Manajer Tim Futsal Jateng, Sudibyo angkat topi. Ia mengaku skill perorangan yang dimiliki Sumbar belum mampu ditandingi anak-anak jateng.   “Mereka memiliki kemampuan bagus, baik bertahan maupun menyerang. Tim ini tidak bisa dianggap remeh,” Kata Sudibyo.

Sumbar yang kini sudah berada di perempat final tergabung di group E bersama dua kontingen lainnya, Jateng dan Kalsel. Sementara itu, babak perempat final lainnya,3 kontingen berada di group D yakni, DKI Jakarta yang sudah berhadapan denngan Goronalo dengan skor imbang 1-1. Dan Kontigen Group D lainnya adalah, Jawa barat.(Am)

Sempat Boikot Pertandingan Jateng vs Sumbar

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Tim Futsal Sumatera Selatan berencana akan mengajukan surat keberatan kepada Panitia PB PON XVIII Riau di Pekanbaru. Hal ini dilakukan setelah Tim mereka dinyatakan didiskualifikasi dan gagal masuk ke babak perempat final.

Menurut Manajer Tim Futsal Sumatra Selatan, JG Sihombing saat menggelar konfrensi pers di ruang media center, Selasa (11/9) surat keberatan ini sangat beralasan untuk mereka ajukan. Dengan mengantongi 4 point, seharusnya Tim Sumsel yang berhak untuk melenggang ke babak perempat final bersama gorontalo. Bukan jateng yang hanya mengantongi 2 point.

Pelatih Tim Futsal Sumsel, Sulistiyono juga merasa seperti dipermainkan. Menurutnya,  sebelum laga tanding dengan Jateng, dirinya sudah mempertanyakan dibenarkan atau tidaknya pemain Tim Sumsel yang sudah mendapatkan dua kartu kuning untuk kembali turun. Saat itu, salah seorang panitia yang benama “Andes” tidak mempermasalahkan dan mengijinkan.”Anehnya, setelah kita memperoleh angka seri (3-3. Red) dalam laga tanding menghadapi Tim Jateng, kita dikomplin dengan alasan ini dan kita didiskualifikasi. Akibatnya, hari ini bukan kita yang berlaga dengan Sumbar tetapi Jateng. Setelah kejadian ini kami tidak lagi melihat batang hidung Andes. ”Kesal Sulitiyono.

Boikot Arena Futsal PON XVIII Riau di Tembilahan

Sebagai bentuk protes, Tim Futsal Sumsel sempat melakukan aksi boikot dengan menduduki arena Futsal. Akibatnya, laga tanding yang dijawalkan berhadapan Tim Futsal Jateng dengan Tim Sumbar sempat terhenti lebih kurang selama satu jam. Namun setelah ditangani pihak keamanan dan dilakukan perundingan oleh Pihak panitia, Tim Sulsel bersedia meninggalkan arena dan pertandingan dapat dilanjutkan.(*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013-2018,Tengku Said Suhandri berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dapat bekerja sungguh-sungguh demi nama baik daerah.

Menurut Comel, Panggilan akrab pengusaha muda bidang IT ini, Pesta olahraga tingkat Nasional yang diadakan di Riau Khususnya Cabang Olahraga (Cabor) Futsal di Kota Tembilahan, sukses tidaknya tentu taruhannya nama baik daerah dan masyarakat Riau, khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kerjasama yang baik antara Panitia Pelaksana, pihak pemerintah, masyarakat, termasuk seluruh stackholder dalam rangka mensukseskan PON ini tentunya akan menjadi solusi terbaik.”Ujar Comel menyampaikan pesan kepada detikriau.org melalui telepon selularnya, Selasa (11/9)

Masih menurut Comel, Mau tidak mau, realitanya, Riau saat ini telah ditunjuk sebagai tuan rumah. Apapun yang terjadi, pesta olahraga rakyat empat tahunanini harus sukses. “saya juga berpesan, demi suksesnya ajang PON XVIII, khususnya kepada panitia, jangan takut untuk dikritik. Apapun bentuk kritikan, sepahit apapun itu menunjukkan masih adanya rasa kepedulian masyarakat. Terima dan lakukan perbaikan kalau memang hasil evaluasi kita ternyata memang belum sempurna. Sekali lagi selamat bekerja dan semoga ajang PON XVIII Riau ini akan mengharumkan nama Riau,” Harap TS Suhandri. (Am)

JAKARTA – PSSI tak mau tinggal diam soal kekisruhan cabang olahraga (cabor) yang terjadi di PON XVIII/2012 Riau. Mereka berniat mempermasalahkan KONI secara hukum dan mempersiapkan langkah mundur dari organisasi tersebut.

“KONI yang merusak PON, bukan PSSI. Kami kecewa terhadap KONI yang terlalu jauh masuk ke dalam,” cetus Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dalam jumpa pers kemarin (10/9).

Djohar mengungkapkan, ada upaya tertentu dari KONI untuk merusak nama PSSI dalam penyelenggaraan sepak bola di ajang empat tahunan tersebut. Alasannya, sampai saat ini KONI tak menggubris PSSI dan malah mengakomodasi lembaga yang bukan anggota KONI.

Terbukti, lanjut Djohar, wasit PSSI diusir PB PON dari dua lokasi pertandingan, Stadion Narasinga, Rengat, dan Stadion Kuantan Singingi. Bahkan, PB PON langsung mendatangkan perangkat pertandingan (PP) yang berasal dari PT Liga Indonesia yang merupakan pengelola kompetisi Indonesia Super League. “Terbukti, hingga saat ini PP kami belum menerima surat keputusan tugas dari PB PON. Ini seperti sudah sangat sistematis,” tegasnya.

Melihat kondisi KONI yang tak lagi menganggap PSSI tersebut, Djohar pun berencana membicarakan kemungkinan untuk mundur dari KONI. Mereka juga akan melaporkan dan membicarakan masalah itu ke menteri pemuda dan olahraga.

“Kami tidak ingin hal seperti ini terulang. Kami akan menuntut secara lembaga ke KONI. Terkait persoalan mundur dari keanggotaan KONI, ada mekanismenya dan harus kami bicarakan dengan anggota,” ucap lelaki bergelar profesor tersebut.

Sementara itu, Direktur Legal PSSI Finantha Rudy menegaskan bahwa pihaknya siap mengambil langkah hukum. Dia menandaskan, KONI telah melakukan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional.

Menurut pendapat Finantha, KONI dalam UU hanya berfungsi sebagai koordinator cabor-cabor untuk mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan nasional. Jadi, ketika mengambil keputusan dan memberikan penilaian sah dan tidaknya setiap pertandingan, lanjut Finantha, KONI telah melebihi wewenangnya.

“KONI tidak dikenal dalam undang-undang yang dikeluarkan di 2005 itu. Yang ada hanya KON (Komite Olahraga nasional, Red). Untuk itu, kami mempertimbangkan keanggotaan kami dalam KONI secara serius,” ucapnya.

“Jika ada oknum di KONI yang menyimpang dari kewenangannya, PSSI tidak segan juga menuntut mereka ke pengadilan dengan hukum pidana. Kami akan kumpulkan bukti-bukti dulu,” tambahnya.(jpnn)

tembilahan (www.detikriau.org) —  kalapas tembilahan bertekad untuk menghapus pungutan liar (pungli) yang selama ini banyak dikeluhan masyarakat. untuk mensukseskan program itu, kalapas menambahkan system operasional dengan menggunakan teknologi it.

hal ini disampaikan secara langsung oleh kalapas tembilahan tommy, seni n(10/9).  melalui telepon pribadinya tommy mengatakan, penerapan it dinilai mampu  meningkatkan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat agar dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan kunjungan.

“banyak keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan technologi it namun yang terpenting adalah untuk  mencega pungli yang dilkakukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mencari keuntungan kepada masyarakat yang ingin berkunjung,” jelas tommy.

tommy menambahkan dengan sistim yang langsung terkoneksi dengan pusat  ini, identitas pengunjung juga dapat diketahui begitu  mereka mendaftarkan diri  saat mengisi data pengunjung. dimana hunbungan pengunjung dan napi dapat diketahui dengan data keluarga yang telah direkam sebelumnya.

“dengan ini kita juga dapat melihat pengunjung memiliki hubungan apa dengan napi sehinga dapa mencegah atau pun mengontrol napi yang sedang dikunjungi,” jelasnya.

sarana ini diharapkannya dapat membatu masyarakat dalamkehidupan birokkrasi yang lebih baik dan teratur.(fsl/yo)