”Kita akan pastikan apakah perusahaan ini benar sudah memenuhi kewajibannya dan memberikan dampak positif atau hanya seperti “penjajah” seperti yang dikatakan oleh masyarakat”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam waktu dekat DPRD Inhil akan panggil manajemen PT. Bina Duta laksana (PT.BDL). Pemanggilan ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa penjelasan terkait inventarisir permasalahan yang sudah dirangkum Dewan dalam kunjungan ke PT. BDL akhir pekan kemaren.

“Kita rencanakan seusai paripurna. Hanya saja, besok kita juga mendapatkan undangan dari pihak provinsi untuk melakukan pembahasan masalah Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW). Jadi insyaallah selesai itu. Yang jelas kita akan lakukan pemanggilan secepatnya,” Jawab Ketua Komisi III DPRD Inhil, Feriandy saat dikomfirmasi melalui sambungan telepon selular, Senin (1/10).

Ditambahkan Feriandy, untuk persoalan komplik lahan itu dibawah wewenang komisi I sedangkan untuk permasalahan kawasan hutan yang belum ditanami dibawah  wewenang Dinas kehutanan, untuk Dewan kaitannya dengan Komisi II.

Komisi III akan fokus kepada persoalan pencemaran udara akibat debu dan dugaan adanya pembuangan limbah perusahaan yang mencemari lingkungan, pendangkalan sungai serta terkait persoalan Areal Tanaman Kehidupan.

“Kita sudah coba konsultasikan terkait persoalan ini dengan beberapa satker terkait untuk mendapatkan dukungan data. Khusus untuk ATK, kemaren kita memang belum sempat melakukan tinjauan secara teliti. Makanya kita kembali akan agendakan untuk melakukan pemeriksaan mungkin bersama satker terkait. Kita akan pastikan apakah perusahaan sudah benar-benar memenuhi kewajiban mereka.”Jelas Feriandy

Lima persen dari luasan areal, masih menurut Feriandy, setidaknya PT. BDL harus menyediakan 1400 Ha untuk ATK. Jika ini dikelola dan dijalankan dengan benar, Feriandy yakin akan memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat sekitar terutama dalam perbaikan sektor perekonomian.” Kita akan pastikan apakah perusahaan ini benar sudah memenuhi kewajibannya dan memberikan dampak positif atau hanya seperti “penjajah” seperti yang dikatakan oleh masyarakat” Sindir Feriandy mengakhiri. (dro/#0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Jumlah keluarga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kabupaten Indragiri Hilir berkurang Sekitar 40 persen.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas Senin (1/10) di Gedung DPRD Inhil, jalan Subrantas Tembilahan. “Dengan adanya penurunan penerima raskin tentunya terkesan tingkat kesejahteraan masyarakat Inhil secara keseluruhan mengalami peningkatan.  Namun apakah data tersebut sudah rasional.”Tanya Herwanissitas.

Penuruan jumlah penerima Raskin ini menurut sitas kini menimbulkan persoalan baru. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak tepatnya penerima manfaat. ada masyarakat  yang status ekonominya bisa dikatakan mampu tetapi menerima raskin, tapi yang tidak mampu malah tidak dapat . hal ini akan menjadi penyebab timbulnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat. ‘Kita sudah dapat banyak laporan dari daerah,” ungkap Politisi PKB ini.

Memang dia memaklumi, kalau raskin tersebut tidak terserap seperti tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan, terdapat dugaan masyarakat bahwa kepala desa dan pemerintah setempat mengalihkan jatah raskin ke daerah-daerah lainya tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu. Padahal hal itu sudah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Tentu menjadi dilema bagi mereka. Kedepan banyak kepala desa yang enggan menebusnya. Apalagi data penerima tersebut resmi, tidak bisa dialihkan. Tentu kalau penerimanya berbeda dengan data yang tertera sudah bisa di kategorikan penyelewengan,”imbuhnya, sambil menegaskan data tersebut harus di tinjau ulang.(dro/#1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –16 Partai politik mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Dari 16 parpol ini, 1 parpol tidak menyertakan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan satu Parpol lainnya tidak memenuhi jumlah minimal.

“dari 16 parpol, PKS tidak menyertakan KTA sedangkanPPRN tidak lengkap.”Jelas Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Joni Suhaidi kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Senin (1/10/2012)

Menurut Penjelasan Joni Suhaidi, sesuai dengan aturan KPU, jumlah KTA yang harus disertakan adalah 1/1000 jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Inhil terdata sebanyak 733.399 Jiwa, artinya Parpol harus menyertakan minimal sebanyak 733 KTA.

Verifikasi factual dilakukan pada 10 persen dari total  KTA yang disertakan dengan pengambilan semple  secara acak.”pengambilan sample untuk verifikasi factual dilakukan di Pekanbaru dan tentunya secara rahasia.”Tambah Joni Suhaidi.

Ke 16 Parpol yang melakukan pendaftaran di KPU Kab. Inhil yakni, PKB, (1542 KTA) Partai Gerindra (929 KTA), Partai Demokrat (1272 KTA), PDIP (2054 KTA), Partai Golkar ( 1357 KTA), PPP (1123 KTA), PAN (950 KTA), Hanura (800 KTA), PBB (966 KTA), Partai SRI (748 KTA), PPN (750 KTA), Partai Nasrep (744 KTA), PKPB (733 KTA) serta yang tidak mencukupi yakni, PPRN (704 KTA) dan PKS tidak menyertakan KTA. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pelaksanaan Mushabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) Ke – 42 dipastikan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2012.

“Kemaren pak Sekda sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kecamatan Gaung selaku tuan rumah. Persiapan sudah mencapai 85 persen,” Ungkap Kabag Humas Setdakab Inhil, Ridwan Ahim, senin (1/10)

Ditambahkan Kabag Humas, seperti biasa, pelaksanaan MTQ Ke 42 tingkat Kabupaten Inhil nantinya akan diikuti oleh utusan dari 20 Kecamatan se Inhil. Bersempena dengan kegiatan ini, panitia juga akan melaksanakan kegiatan bazar bertempat areal pelaksanaan MTQ.”Insyaalah kalau tidak ada halangan, acara pembukaan akan dihadiri secara langsung oleh Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan. Sementara untuk Bazar, akan diikuti oleh 20 Kecamatan, Instansi-instansi pemerintah serta organsasi kepemudaan dan Kemasyarakan.” Tutup Kabag Humas sambil menyatakan bahwa kegiatan direncanakan akan berlangsung selama satu minggu. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi I dan III DPRD Inhil, akhir pekan kemaren melakukan kunjungan ke PT. Bina Duta laksana (BDL). Kegiatan ini sebagai langkah lanjut atas keluhan yang disampaikan masyarakat Desa Sungai Empat dan Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Rombongan Dewan yang tiba dilokasi sekira pukul 12.00, sabtu (29/9) sempat melakukan tinjauan lahan komplik, pembuangan limbah  dan polusi debu diakibatkan aktifitas  perusahaan yang dulu sekira bulan Juli 2007 ditemukan tumpukan kayu sekitar 1 juta kubik. Sayangnya kasus yang sempat diduga illegal loging areal hutan lindung gambut ini tidak lagi terdengar kabar beritanya.

“kita sedang melakukan inventarisir berbagai persoalan yang kemaren disampaikan oleh masyarakat. DPRD tidak berpihak kepada Masyarakat dan tentunya juga tidak berpihak kepada perusahaan. Dari data yang kita kumpulkan ini nantinya akan kita coba pelajari.” Jelas Ketua Komisi III DPRD Inhil, Feriandy kepada detikriau.org.

Ketika dipertanyakan apakah nantinya DPRD akan memanggil pihak PT. BDL, Feri membenarkan. Menurutnya, karena masyarakat sudah mempercayakan untuk mencarikan penyelesaian persoalan ini tentunya harus ada titik penyelesaian. “Artinya PT. BDL memang harus memberikan jawaban atas semua tuduhan masyarakat ini.”Tegas Feri.

Dalam kunjugan DPRD Inhil ini, Komisi III dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Feriandy dan beberapa anggota, Samsudin, Suparlan, H. Awandi, Heriansyah, dan Tarmiji sedangkan Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi, M. Arfah dan dua orang Anggota yakni, Nazarudin Mamase dan Mahidek. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Selasa (2/10) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat pembahasan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil tahun 2012.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Inhil, H Alimuddin RM Sabtu (29/9) di Tembilahan. Menurut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil itu seluruh SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Inhil telah di undang untuk menghadiri rapat realisasi serapan APBD.

“Seperti yang kita sampaikan belum lama ini. Isya Allah hari Selasa (2/10), red) kita rapatkan. Seluruh pihak yang terlibat sudah kita undang. Kita akan cek sejauh mana realita serapan APBD Inhil hingga saat ini,” sebut Sekda.

Kalau seandainya dalam rapat nanti ada beberapa item serapan APBD yang masih rendah, maka dikatakan Alimuddin, pihaknya akan mencari solusinya, sehingga dapat diketahui letak persoalan tersebut dan apa yang menjadi penghambatnya. Sebab, tidak ada alasan untuk tidak memacu serapan anggaran. Apalagi kalau prosesnya sudah berjalan sesuai aturan.

“Kalau memang sudah mengikuti prosedur, maka tidak ada alasan untuk memperlambat proses pencairan dana. Mungkin saja ada persoalan prinsip yang menyebabkan serapan tersebut menjadi lambat. Intinya kita tidak mau menebak-nebak, hasil rapat nanti tentu menjadi dasar buat kita mementukan sesuatu,”cetusnya Alimuddin lagi.(dro/*1)