Pingin Pindah Tugas, Silahkan Mangkir Mengajar

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Beredarnya kabar dipindahtugaskannya tiga orang guru SD 008 Desa Simbar Kecamatan Kateman yang mangkir dari tugas mengajar hingga bertahun-tahun tanpa diberikan sanksi apapun membuat masyarakat khususnya warga Desa Simbar kecewa. Bahkan salah seorang tenaga pengajar nyatakan kalaulah informasi itu benar,  kebijakan ini dinilainya akan menjadi contoh tidak baik bagi tenaga pengajar lainnya.

“Secara pasti saya belum mengetahui, tapi kabarnya memang seperti itu. Kalaulah kabar ini benar, secara pribadi saya sangat kecewa. Suatu saat kalau saya sudah tidak betah mengajar dan ingin pindah, saya juga akan berbuat hal serupa,” Ungkap sumber melalui sambungan telepon selularnya, Senin (8/10) kemaren.

Ia berharap, Disdik dapat berlaku arief dan bijak agar persoalan ini tidak dijadikan contoh buruk bagi masyarakat khususnya tenaga guru lainnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kab. Inhil, H. Fauzar membenarkan bahwa sampai saat ini ketiga tenaga pengajar itu belum kembali ke sekolah dimana sebelumnya ia mengajar. Namun menurut Kadisdik, disdik sudah memberikan sanksi dan persoalan itu hingga saat ini masih dalam proses.

“Setidaknya, hingga hari ini, tunjangan dana Kesra ketiga guru tersebut tidak kita berikan. Untuk kasusnya sendiri saat ini masih dalam proses.” Tegas Kadisdik

Ditambahkan Kadisdik, ketiga tenaga pengajar itu sudah dipanggil dan dimintai penjelasan. Hanya tentunya untuk mengambil keputusan diperlukan suatu pertimbangan yang adil. Paling tidak, menurutnya, harus menampung masukan dari kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat dan ketiga tenaga pengajar tersebut untuk mencari tahu duduk perkara sebenarnya.

“Tapi dari penjelasan ketiga tenaga pengajar itu mereka sudah tidak mungkin lagi kembali mengajar di SD Simbar dikarenakan sesuatu hal. Kita juga ada rencana untuk berkunjung langsung ke Desa Simbar guna mengumpulkan berbagai masukan sebagai bahan pertimbangan. Kalaulah nanti mereka juga terpaksa harus dipindahtugaskan, mereka tetap akan kita upayakan untuk ditugaskan pada Kecamatan yang sama.” Pungkas Kadisdik.

Dalam pemberitaan sebelumnya, persoalan ini mencuat berdasarkan dua surat yang dilayangkan pihak Komite Sekolah, Surat tertanggal 10 oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Disdik Kecamatan Kateman, bernomor 01/Komite/SDN.008/X/2011 terlampir bahwa tenaga pengajar bernama Kamisah, A.Ma sudah tidak pernah mengajar lagi sejak 2011 yang lalu. Kemudian dalam surat kedua bernomor 02/Komite/SDN.008/IV/2012 tertanggal 02 April 2012, selain nama Kamisah, A.Ma juga terlampir nama dua orang tenaga guru lainnya yakni, Edizon, S.PD.SD dan Indra Kurniawan, A.Ma yang dilaporkan juga sudah absen mengajar sejak Januari 2012 yang lalu. (dro/*0)




Demo, Koki Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PON Riau

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koki berdemo mendukung KPK. Selain itu, juga disuarakan desakan agar lembaga tersebut menuntaskan kasus korupsi PON Riau.

PEKANBARU-Koalisi Keterbukaan Informasi Untuk Rayat (Koki) hari ini, Selasa (9/10/12) untuk kedua kalinya melakukan aksi damai setelah kemarin, Senin (8/91012) lakukan “Aksi Dukung KPK”. Selain aksi save KPK, Koki juga menuntut KPK untuk secepatnya mengungkap kasus korupsi yang ada di Provinsi Riau.

“Kita mendukung KPK untuk secepatnya membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi diriau. Tidak terkecuali Gubri (M Rusli Zaenal, red). Baik itu dugaan korupsi pelaksanaan PON maupun yang ada di Kehutanan,” ujar Anggota Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi yang tergabung dalam Koki.

Koki memastikan adanya keterlibatan Gubri terhadap kasus dugaan korupsi PONXVIII. Menurutnya, dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abas tidak mungkin tanpa ada keterlibatan Gubri.

Selain itu, Koki menilai pereintahan Rusli Zaenal gagal dalam menjalankan program nonfisik. “Dalam dua priode. Rusli memang telah melakukan pembangunan seperti PustakaDaerah dan Kantor Gubenur. Tetapi yang mengena langsung kepada masyarakat tidak ada. Program K2I gagal. Kebun juga tidak jelas,” terang Triono.

Selanjutnya belasan massa yang gabung dalam Koki, berpindah dari Tugu Silais ke Bundaran Tugu Bingung dengan membentang sepanduk yang bertuliskan “Selamatkan KPK Usut Tuntas Korupsi Di Propinsi Riau. Setelah berorasi di Tugu Bingung, massa membubarkan diri dengan tertib.(rtc)




Expos Investment Award 2012, Sekdakab Inhil Paparkan 8 Sektor Unggulan

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Expose dalam rangka Investment Award 2012, Selasa (9/10) di Balai Utama Kantor Bupati.

Expose tersebut memaparkan kondisi ril perkembangan pembangunan dan kondisi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) serta beberapa sector lainya. Dimana usaha maksimal yang telah dilakukan Pemkab Inhil, sejauh ini akan dipresentasikan dihadapan tim penilai Prov Riau Expose Kab Inhil.

“Usaha yang kita lakukan ini merupakan upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam rangka menyambut penghargaan Investment Award 2012,”ungkap Sekdkab Inhi H Alimuddin RM, saat memaparkan expose Bupati Inhil.

Acara yang diselenggarakan di Balai Utama Kantor Bupati Inhil itu dihadiri para pejabat Eselon II, III dan VI dilingkungan Pemkab Inhil. Serta pihak perbankan, Swasta, BUMN. BUMD dan tim penilai Investment Award 2012 Provinsi Riau.

Adapun potensi SDA yang dimiliki Inhil, lanjut Sekda seperti sector Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Industri, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Pariwisata dan terkahir adalah sektor Perdagangan. Delapan sektor  tersbeut menurut Sekda, merupakan beberapa potensi alam Inhil yang bisa diandalakan.

“Pertumbuhan dan perkembangan investasi di Inhil, sepanjang tahun terus mengalami peningkatan dan perkembangan dengan pesat di segala sektor. Semua itu tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pemerintah yang pro-investasi dan kepercayaan masyarakat  /swastya dalam menanamkan investasinya yang ditunjang pula dengan sumber kekayaan alamnya,”terang Sekda.

Sementara itu Tim penilai Pemrov Riau Sibutar-butar mengatakan ada delapan indikator penilaian Investment Award, yaitu Kelambagaan. Keamannan, Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum. Peraturan Daerah (Perda). Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kab Inhil. Infrastruktur Daerah. Sistem Informasi. Promosi Informasi dan terkahir Nilai Investasi.(*1)




Besok, BLH Inhil Kunjungi PKS

Terkait Persoalan Kebocoran Kolam Limbah Pabrik —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir, rabu (10/10) agendakan akan turun ke lokasi Pabrik Keritang Sawit (PKS) di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. Agenda ini dilakukan terkait terjadinya kebocoran sumur pengolahan limbah PKS.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BLH, Kab. Inhil, Darussalam kepada detikriau.org, selasa (9/10). “Kita akan lihat apakah benar limbah yang mencemari perairan setempat berasal dari kebocoran kolam penampungan limbah mereka,” Ujar Darussalam.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Inhil ini juga membenarkan bahwa tindakan pidana bisa saja diberikan. ”yang jelas besok kita akan lihat langsung ke lokasi, sesuai aturan undang-undang, sanksi pidana tentu saja bisa diberlakukan,” Tegas Darussalam.(dro/*0)




Purek I, II dan III, Kepala UPT LPPM, Pembantu UPT Perpustakaan, serta Pejabat Pembantu Deka I FKIP UNISI Resmi di Lantik

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Tiga Pejabat Pembantu Rektor (Purek) dan  Dua Pejabat Kepala UPT serta Pembantu Dekan I Universitas Islam Indragiri Resmi dilantik, Selasa (9/10).

Pelantikan ini didasari oleh surat keputusan Rektor Universita Islam Indragiri, No KPTS.083/Unisi/A/X/2012.   Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Prof.DR.H.Sufian,SH.,M.si, melantik secara langsung Pejabat Pembantu Rektor (purek) I, II dan III Unisi, Pejabat Kepala UPT LPPM, Pejabat Pembantu UPT Perpustakaan, serta Pejabat Pembantu Deka I FKIP yang dilaksanakan di Aula rektorat Unisi, Tembilahan.

Pejabat Universitas yang dilantik tersebut yakni, Pembantu Rektor I DR. Edi Susrianto IP. S.Pd., MPd mengantikan DR.Ririn Handayani S.Ip.MM, Pembatu Rektor II Kasmarudin S.Pi.M.Si mengantikan H.Jahrona Harahap S.SOS.MM, Pembantu Rektor III H.Yunus Hasbi S.sg.M.Ag.MH mengantikan Kasmarudin S.Pi.M.Si.

Sedangkan untuk Pejabat Kepala UPT LPPM yang baru dijabat oleh H.Abdullah. S.Kom.M.Kom menggantikan Akbar Alfa ST.MT, Kepala UPT Perpustakaan yang baru Gunawan Syahrantau SP.M.MA menggantikan H.Abdullah. S.Kom.M.Kom. sementara itu Pejabat Pembantu Dekan I FKIP yang baru dijabat oleh Edi Erdian. SS.M.A yang menggantikan DR. Edi Susrianto IP. S.Pd.

Dalam amanatnya, Rektor UNISI Prof.DR.H.Sufian,SH.,M.si berharap para pejabat baru tersebut dapat bertugas dengan baik sehingga bisa mengangkat UNISI lebih baik lagi ke depan dan siap bersaing dengan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau dalam menciptakan SDM yang berkualitas.(dro/*0)




Dir Binmas Polda Riau Hadir Sebagai Pemateri Sosialisasi Supervisi Polmas/Bhabinkamtibmas di Polres Inhil

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si, Selasa (9/10) bertempat di Aula Polres Inhil  secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Supervisi Polmas/Bhabinkamtibmas oleh Dir Binmas Polda Riau

Hadir pada acara tersebut AKBP M.Yunus salah satu nara sumber dari Binmas Polda Riau, para Kabag di Jajaran Polres Inhil, Kasat dan seluruh Kapolsek serta personil Polres Inhil serta tokoh masyarakat  baik dari Tembilahan dan perwakilan daerah

Dalam sambutannya, Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si mengatakan sebagai upaya mewujudkan terciptanya keamanan serta  ketertiban di masyarakat, Polisi tidak bisa bekerja sendiri. selain keterbatasan jumlah personil polres Inhil  juga persoalan letak geografis Inhil yang tidak bisa terjangkau dengan mudah. Oleh karenanya, peran masyarakat sangat diperlukan.

“Peran masyarakat sangat di perlukan untuk bisa bekerjasama dengan Polisi, termasuk memberi informasi bila terjadi adanya gangguan keamanan dalam lingkungan masyarakat. Dengan upaya itu, Polisi bisa segera melakukan antisipasi.”kata Kapolres

AKBP M.Yunus dari Binmas Polda Riau dalam arahannya menjelaskan bahwa sesuai dengan adanya reformasi Birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014, di titik beratkan pada program dan kegiatan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah meningkatkan fungsi Binmas yang sudah ada

Menurutnya peran Bhabinkamtibmas di setiap Kecamatan hingga ke kelurahan dan desa, pada dewasa ini sangat perlu dilaksanakan dengan maksud agar Polisi dekat dan berada di tengah-tengah masyaratkat, sehingga dapat meningkatkatkan kegiatan supervise Polmas untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan Kamtibmas di setiap wilayahnya masing-masing

“Untuk mencapai hal tersebut diatas diperlukan adanya langkah-langkah yang kongkrit, yang bisa menyentuh ke masyarakat secra langsung serta melakukan pembinaan dan kerjasama yang baik.”ujar AKBP M.Yunus

Masih kata AKBP M.Yunus, dalam mencapai terwujudnya Babinkamtibmas di lingkungan masyarakat diperlukan mapping terhadap kakerda sesuai dengan tingkat kerawanan potensi masyarakat dan sumber daya pendukung, termasuk pola-pola yang bisa menyentuh ke masyarakat. Dengan semua itu diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat.(dro/rls)