Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penempatan pedagang yang nantinya akan mempergunakan bangunan baru pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan akan dilakukan secara undi. Hal ini dilakukan demi mempertimbangkan rasa keadilan dan menepis adanya kabar penempatan pedagang terkesan dibisniskan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah kepada detikriau.org belum lama ini ketika sempat ditemui di gedung DPRD Inhil, jalan Subrantas, Tembilahan.

“penempatan pedagangnya akan kita lakukan dengan cara undi. Tidak benar kalau perindag mendapatkan keuntungan dalam proses ini. Kalau memang ada bahasa miring kearah itu, saya juga tidak menampik, mungkin saja ada oknum yang bermain. Tapi sekali lagi itu tentunya secara individu bukan kedinasan,” Tegas Rudiansyah

Ditambahkan Rudiansyah, pendataan pedagang dilakukan sebelum masa dirinya menjabat sebagai kepala Disperindag dan itu ditegaskannya diluar pertanggungjawabannya. Namun ia berjanji akan melakukan seleksi agar siapapun nantinya pedagang yang menempati bangunan baru setelah perehaban bangunan lama pasar pagi ini benar adalah pedagang yang dulunya berdagang di pasar pagi. “Kalau nantinya ada kelebihan kios ataupun los, maka pemilihannya juga akan dilakukan secara tranparan dan sekali lagi kita tidak akan mencari keuntungan karena memang hal itu sudah menjadi ketentuan,” jawab Rudiansyah

Dalam kesempatan itu, mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini juga menghimbau agar masyrakat jangan mau terbuai bujuk rayu dari siapapun yang katanya bisa menjamin untuk mendapatkan los maupun kios.”Tolong ini dijadikan perhatian karena secara pribadi saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal ini,” Pinta Rudiansyah. (dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Provinsi Riau, M Fazar, turut memeriahkan Jumat bersepada di Tembilahan. Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM.

Ketua Komunitas Sepeda Ontel Tembilahan Sekitarnya (KOMETS), H Erwin pada kesempatan itu menyebutkan, selain pihaknya kegiatan itu juga dimeriahkan oleh berbagai komunitas sepeda di Tembilahan. Seperti komunitas sepeda lipat dan komunitas sepeda fixi.

“Kedepan kita berharap kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan oleh kalangan pejabat dan komunitas sepeda, tetapi diikuti oleh seluruh kalangan. Selain itu kita juga berharap anggota Korpri dan PNS dilingkungan Pemkab Inhil dapat mengendarai sepeda ke kantor masing-masing,”ungkap Erwin yang juga Sekretaris Korpri Inhil ini, Jumat (19/10)

Dia juga berharap, rutinitas bersepeda dikemas sebagai bentuk mengkampanyekan hemat energi, mengurangi polusi dan menyambut Tembilahan Go Green. Kemudian hadirnya berbagai komunitas untuk memeriahkan Jumat bersepeda, lanjut Erwin, merupakan sebuah respon yang bagus. Sebab, baru dicanagkan sepekan silam, Jumat bersepeda di Tembilahan sudah mampu menarik perhatian banyak kalangan dari Inhil dan luar Inhil.

“Bisa kita lihat, cukup banyak antusias masyarakat menghadiri kegiatan ini. padahal baru dicanagkan Pak Sekda pekan kemarin, tapi jumlah pesertanya sudah luar biasa,”

Sebelumnya menurut Sekdakab membiasakan pola hidup sehat secara terpadu yang berintegrasi dengan kebiasaan hidup merupakan langkah agar dapat membawa efek positif baik langsung terhadap diri, orang lain maupun lingkungan secara umum. Dimana manfaat bersepeda katanya, selain bermanfaat bagi kesehatan, dapat juga melakukan penghematan bahan bakar dan mengurangi polusi udara.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pertemuan lanjutan pembahasan rumusan harga kelapa yang sedianya diagendakan Jum’at (19/10) esok, dipastikan kembali akan mengalami penundaan. Hal ini disebabkan pihak perusahaan baru menyatakan kesediaan untuk hadir pada senin (22/10) mendatang.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Assisten II Setdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy kepada detikriau.org, kamis (18/10) di Tembilahan. ”Pertemuan terpaksa kembali kita tunda hingga hari senin mendatang atas permintaan pihak perusahaan. Saya nilai ini terpaksa harus kita ikuti karena tanpa kehadiran pihak perusahaan tentunya kejadian kembali serupa seperti pertemuan sebelumnya,” Ujar, Assisten II yang juga menjabat sebagai Ketua Tim rumusan harga kelapa pemkab Inhil.

Agenda pertemuan jum’at (19/10) diambil setelah pertemuan rabu (17/10) bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil batal dikarenakan tidak dihadiri oleh pihak perusahaan. Penundaan pertemuan besok yang diagendakan diganti pada senin (22/10) mendatang dinyatakan Asisten II Sudah diketahui pihak perwakilan petani.”Sudah, tadi perwakilan mereka yang langsung menemui saya. Pada dasarnya tentu tidak ada masalah, kehadiran kedua belah pihak (petani dan perusahaan.red) tentu menjadi keharusan guna mencarikan pemecahan persoalan ini,” Pungkas H. Syafrinal Hedy. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Yuliantini, menilai pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) belum dirasakan warga secara merata.

“Kalau boleh saya katakana, mungkin hampir seluruh masyarakat miskin pedesaan di Kecamatan Mandah dan Pulau Burung sampai hari ini masih harus mengeluarkan biaya persalinan yang nilainya bisa mencapai hingga Rp. 1,5 juta. Kenyataan ini tentunya membuat saya merasa cukup miris. Kalaulah mereka menyadari bahwa ada jaminan persalinan yang didanai oleh pemerintah pusat secara gratis, tentunya uang senilai itu bisa mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya. Saya hanya ingin pertanyakan kepada Dinas Kesehatan, sejauh mana program bagi masyarakat ini sosialisasinya dijalankan?,” Ungkap Yuliantini saat bertemu detikriau di gedung kantor DPRD Inhil, rabu (17/10).

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil, Rasul Alim nyatakan bahwa Diskes sudah melakukan sosialisasi. Hanya ia menampik dengan berbagai sebab mungkin saja sosialisasi belum membuahkan hasil maksimal. “Namun secara internal, kita juga sudah berikan pengarahan tentang Jampersal ini kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan,” Jawab Rasul Alim kepada detikriau.org ketika sempat bertemu di Kantor Bappeda Kab. Inhil, Kamis (18/10)

Ditambahkan Rasul, hingga oktober 2012 ini, serapan Jampersal sudah mencapai lebih kurang 1,5 milyar. Hanya saja ia mengaku belum mendapatkan laporan secara lengkap siapa saja masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut.” Secara rincinya, kita masih menunggu laporan dari bidan yang melakukan persalinan karena tentunya mereka yang memiliki data itu secara jelas,” Pungkas Rasul Alim.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil akan melakukan tinjauan langsung ke Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Bina Duta Laksana (PT BDL) yang dikeluhkan masyarakat setempat. Tinjauan ini disusul setelah diadakannya pertemuan BLH dangen komisi III DPRD Kabupaten Inhil kemaren.

Hal ini langsung disampaikan oleh kepala BLH Kabupaten Inhil, Darusalam, yang ditemui diruang kerjanya, rabu (17/10).

“memang kita akan langsung meninjau ke lapangan untuk mengetahui dampak yang dikeluhkan masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang disebabkan oleh PT BDL itu. Namun kita belum tau kapan,” jelasnya.

Amdal perusahaan yang sempat dipertanyakan oleh Komisi III dijawab Darusalam tidak ada masalahah, hanya saja saat ini pihaknya juga mengaku masih belum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Amdal perusahaan tersebut.

“Kalau untuk amdalnya sudah ada dan tidak ada masalah, hanya saja untuk pelaksanaanya memang belum kita cek. Mangkanya kita perlu melakukan tinjauan,” Tutup Darusalam.(dro/*0)

Minta Kasus ditindaklanjuti Sesuai Hukum yang Berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Arogansi oknum TNI AU terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya pada saat kejadian jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Pekanbaru hingga hari ini terus menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk masyrakat kabupaten Indragiri Hilir. Mereka meminta agar kasus ini segera dilanjutkan keranah hukum dengan cara seadil-adilnya tanpa memandang pangkat dan jabatan pelaku.

Zakiyun, salah seorang warga masyarakat di Kota Tembilahan menyarankan agar rekanan wartawan yang menerima penganiayaan dari oknum TNI AU tersebut harus terus didampingi oleh rekan wartwan lainnya. “paling tidak hal ini untuk mengantisipasi hal-hal lainnya yang mungkin terjadi. Secara pribadi, saya menilai oknum pelaku secara kejiwaan patut dipertanyakan. Dari pemberitaan yang saya saksikan, oknum pelaku terlihat sangat agresif dan arogansi” Ujar Zakiyun.

Tengku Suhandri, warga Tembilahan lainnya meminta agar hukum tetap diberlakukan bagi siapapun termasuk anggota militer.’Saya berharap sanksi tegas tidak hanya sebatas wacana. Petinggi TNI, kita harap dapat berlaku bijak dan memproses secara tranparan. Kesalahan yang dilakukan bawahannya bukan untuk ditutup-tutupi tetapi untuk dibenahi agar TNI yang notabeneya pelindung bangsa tercinta ini tidak sampai melukai hati rakyat yang diayominya,” Pinta T Suhandri.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Edi Hariyanto juga mempertegas agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tindakan tidak terpuji oknum TNI AU dinilainya bisa menjadi preseden buruk bagi TNI secara keseluruhan jika tidak segera diselesaikan.

‘Apapun alasannya, kejadiannya ini sudah diketahui khalayak ramai. Agar tidak merusak nama baik TNI, khususnya TNI AU, tindakan hukum tegas harus diberlakukan dengan tidak membeda-bedakan kalangan ataupun golongan.” Tegas Edy Hariyanto mengakhiri. (dro/*0)