TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selasa (30/10) kemaren bertempat dilapangan sepak bola Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang berlangsung upacara penutupan kegiatan TMMD ke-89. Bertindak selaku inspektur upacara Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Indra Muchlis Adnan.

Dalam amanatnya, Panglima Komando Daerah Militer I/BB, Mayjend TNI Lodewijk F Paulus selaku penanggungjawab keberhasilan TMMD yang dibacakan oleh Bupati menyampaikan bahwa berkat kerja keras dan kesungguhan dari segenap unsure komando dan pelaku TMMD ke – 89 serta keikutsertaan seluruh elemen masyarakat akhirnya kegiatan ini saya nilai berhasil dengan baik. Untuk itu panglima menyampaikan ucapan  terimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada instansi pemerintah daerah, warga masyarakat serta semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.

Palinglima menyampaikan harapan semoga niat baik dan kerja keras ini mendapatkan ridho dan diberikan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan panglima, jika dalam kegiatan ini terdapat beebrapa kekurangan dalam pelaksanaannya akan menjadi catatan dan bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Beberapa kekuarngan itu menurut panglima lebih disebabkan karena kondisi alam yang dibeberapa waktu belakangan ini sudah memasuki musim penghujan termasuk adanya beberapa sarana pendukung yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Namun ia berkeyakinan dengan kesungguhan dan kerja keras itu sasaran yang ditargetkan telah dapat dicapai.

Ditambahkan panglima dalam amarannya itu, selama lebih kurang tiga minggu pelaksanaan kegiatan TMMD, Instansi pemerintah dan masyarakat dirasakan telah terjalin rasa kebersamaan dalamupaya menyelesaikan kegiatan ini. Kebersamaan ini diharapkannya dapat terus langgeng untuk lebih meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam kesempatan ini, Panglima juga menyampaikan permohonan ma’af apabila selama pelaksanaan TMMD ke 89 ini terdapat tutur kata maupun tingkah laku prajurit yang kurang berkenan dihati masyarakat.

Diakhir kata, panglima juga menyampaikan bahwa ada beberapa atensi dan harapan sebagai tindak lanjut program TMMD yakni, tumbuhnya rasa kebersamaan yang diharap dapat terjalin hubungan emosional yang harmonis, kesadaran jiwa gotong royong yang didasari rasa kesetiakawanan serta rasa kekeluargaan dan toleransi yang tinggi.

Panglima juga berpesan agar masyarakat dapat terus merawat hasil dari kegiatan fisik yang telah dibangun agar usia pakainya dapat lebih lama dan memberikan manfaat yang lebih panjang kepada masyarakat. Terakhir, Panglima juga berpesan agar kemanunggalan TNI Rakyat dapat lebih dimantapkan.

Upacara penutupan TMMD ke 89 ini diikuti oleh Unsur Muspida, Pejabat, Camat beserta Upika, Kodim 0314 Inhil, Polres Inhil, SSK TMMD, Damkar, Satpol PP, Ormas, Pramuka, Pelajar, Linmas / Wanra serta masyarakat lainnya. Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan prasasti dan serah terima operasi TMMD ke 89 TA 2012 kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kelokasi TMMD ke 89 yang juga diikuti oleh Bupati berserta rombongan. (dro/rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakapolda Riau, Kombes Pol Drs Agus Sofyan Abadi, rabu (31/10) melakukan Inpeksi mendadak (Sidak) ke Mapolres Inhil. Disamping sebagai bentuk silaturahmi, sidak ini juga dimaksudkan guna melihat secara langsung sejauhmana arahan-arahan yang telah diberikan dapat dilaksanakan ditingkat bawah.

“yang jelas kunjungan ini sifatnya silaturahmi dengan seluruh anggota di Mapolres Inhil termasuk pemberian motifasi. Disamping itu tentunya kita ingin melihat lebih dekat sejauhmana pelaksanaan berbagai arahan-arahan yang telah diberikan dari atasan,” Ujar Wakapolda kepada wartawan dalam kunjungannya di Mapolres Inhil, rabu (31/10).

Ditambahkan Wakapolda, hasil kunjungan yang bisa dikatakan sidak ini, ia menilai Polres Inhil telah menjalankan arahan yang diberikan dengan baik serta sesuai dengan aturan yang telah digariskan.

Sementara itu ditempat terpisah, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M.Si mengatakan bahwa kunjungan Wakapolda beserta beberapa pejabat Polda Riau lainnya merupakan kunjungan Supervisi terkait pelaksanaan Wasrik sekaligus melakukan tinjauan sejauhmana pelaksanaan atas tugas-tugas yang diberikan serta menyampaikan beberapa pengarahan-pengarahan yang dinilai sangat penting dan harus diketahui oleh seluruh anggota Polres Inhil.

‘Dalam kunjungan kali ini, Wakapolda berpesan agar seluruh personil di Polres Inhil untuk terus membina hubungan yang baik dengan masyarakat serta memberikan pelayanan seutuhnya secara cepat kepada masyarakat,” Pungkas Kapolres. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Polres Inhil, hari ini, rabu (31/10) menurunkan Tim Forensik ke lokasi peristiwa kebakaran yang terjadi pada minggu (28/10) kemaren di TKP Jalan Jendral Sudirman Lorong Cendrawasi I dan Gang Percetakan. Labfor ini suatu kewajiban untuk dilaksanakan guna melakukan olah TKP.

“Tujuannya jelas untuk melakukan penyelidikan atas penyebab dan asal titik api. Setiap terjadinya peristiwa kebakaran, kita berkewajiban untuk menghadirkan Labfor guna melakukan olah TKP,” Jelas Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M.Si kepada detikriau.org di Tembilahan, Rabu (31/10)

Ditambahkan Kapolres, hasil dari penyelidikan Labfor ini  tergantung dari olah TKP beserta alat-alat bukti pendukung yang ditemui dilapangan. Jika bisa diselesaikan lebih cepat tentunya akan lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih dapat untuk mengantisipasi semaksimal mungkin berbagai hal yang mungkin menjadi penyebab timbulnya musibah kebakaran, terutama dalam mempergunakan listrik yang harus benar-benar  mempertimbangkan beban dengan kemampuan intalasi yang ada. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

Tembilahan (www.detikriau.org) – Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan expose tentang Kajian Potensi Daerah Rawa di Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Selasa (30/10). Expose ini disampaikan secara langsung oleh koordinator kegiatan, Professor Dr. Robiyanto H Susanto M.Agr.Sc.

Dalam expose yang juga dihadiri oleh beberapa satker terkait ini, Professor Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang ini memaparkan beberapa hasil kajian terhadap pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan berbagai potensi lainnya. Hasil yang diperoleh dalam kajian ini nantinya diharapkan akan dapat dipetakannya kondisi potensi dan permasalahan daerah rawa serta solusi dan arahan kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk satu dokumen. Dokumen tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Dalam salah satu penjelasannya, Professor Subiyanto mengatakan bahwa dari luasan areal potensi persawahan sebesar 46.360 Ha belum mampu dikelola dengan maksimal. Dari luasan area itu, yang baru dikelola hanya sebesar 30.422 Ha dengan rincian  dimanfaatkan 1 kali produksi pertahunnya sebanyak 24.400 Ha dan yang dimanfaatkan sebanyak 2 kali hanya sebesar 6.022 Ha.

Program Operasi Pangan Riau Makmur, dicontohkan Professor Subiyanto, target awal dicanangkan sebesar 100 ribu hektar kemudian direvisi dengan target baru seluas 65 ribu Ha. Artinya Inhil sendiri memiliki ketersediann lahan yang sangat besar untuk mendukung program OPRM tersebut.  “Ketersediaan lahan pangan tentunya bisa disinergikan dengan program OPRM itu sendiri terutama dalam pengembangan potensi daerah Inhil.”Jelas Profesor yang mengaku sudah 27 tahun menangani kawasan rawa.

Disektor Perkebunan, Inhil sendiri memiliki areal seluas 722.896 Ha yang terbagi kedalam beberapa komoditi perkebunan yakni, kelapa dalamseluas 391.325 Ha, Kelapa Hibrida 50.584 Ha, Kelapa Sawit 157.772 Ha, Sagu 17.465 Ha dan Karet sebanyak 5. 124 Ha.

Professor menilai saat ini masyarakat petani terkesan latah melakukan alih fungsi lahan ke perkebunan sawit. Ia menilai ini akan memberikan resiko yang cukup tinggi. Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya perkebunan sawit, beberapa hal penanganan perkebunan sawit seperti misalnya pengelolaan harus dilakukan paling lambat 24 jam setelah panen. Tentunya harus ada pabrik pengelolaan yang jelas dan bisa terjangkau dengan cepat. Disamping itu, jika areal perkebunan sawit ini terus bertambah dan tidak diiringi dengan kemampuan daya serap perusahaan selaku pembeli tentu akhirnya akan berimbas sama dengan komoditi kelapa dengan terjadinya penurunan harga. Ironisnya, jika ini terjadi dan masyarakat ingin mengalihfungsikan lahan ke komoditi perkebunan lainnya, eks areal perkebunan sawit akan sulit untuk dikelola kembali.

Untuk mengatasi itu, ia menilai perlu dilakukan pembenahan disektor perkebunan kelapa rakyat yang selama ini sudah menjadi penghasilan utama masyarakat asal dilakukan dalam suatu pola yang terencana dengan pemetaan berbagi potensi dan hambatan dan tentunya secara berkesinambungan.

Untuk memberikan percontohan dari hasil kajian ini, Pemkab Inhil menurutnya sudah menentukan beberapa Kecamatan untuk dilakukan pengelolaan secara terpadu dan ditangani secara bersama-sama.

“Daerah percontohan ini nantinya akan kita kelola secara bersama-sama. Semua satker terkait, akademisi serta stackholder lainnya akan digerakkan di daerah percontohan sampai menunjukkan keberhasilan dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya,” Tegas Professor.

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, DR. Hj. Alvi Furwanti Alwie,SE.,MM menilai bahwa kajian dirasakan perlu untuk dilakukan dikarenakan selama ini penanganan berbagai potensi daerah cenderung dilakukan secara parsial dan tidak secara simultan atau bersama-sama. Sehingga hasilnya tidak dapat diraih secara maksimal dan terukur.

Lanjutnya, dengan melakukan satu tindakan yang tepat , mulai dari pemetaan masalah, tindak lanjut dalam kegiatan dan sampai mengakses sumber pendanaan. Semua akan dikakukan secara berkelanjutan dan bisa dilakukan evaluasi, sehingga semua bisa menjadi sebuah kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang ditentukan pada taraf karakteristik pertaniannya

‘Awalnya kita hanya mencoba untuk menerapkan hasil kajian ini pada dua Kecamatan yakni, Kecamatan Batang Tuaka untuk potensi pertanian dan perkebunan, kemudian Kecamatan Tanah Merah untuk potensi perikanan. Tetapi kemudian kita tambahkan untuk dua Kecamatan lainnya yakni Kec. Tembilahan Hulu untuk potensi pertanian dan Kecamatan Reteh untuk pengelolaan Mangrove dan perikanan,” Terangnya.

Ia menyebutkan, kedua daerah yang menjadi lokus ini akan ditangani secara bersama-sama oleh semua stackholder terkait sampai menunjukan keberhasilan yang terukur dan nantinya akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Tanggal 21 November mendatang Bappeda agendakan untuk melakukan tinjauan secara langsung ke daerah kecamatan yang menjadi lokus tersebut bersama-sama pihak Kementrian, DPR RI, Pihak Provinsi dan Kabupaten.”Insyaallah kita akan mencoba memintakan komitmen mereka untuk mewujudkan rencana ini terutama dari sisi pendanaan.” Tegas Mantan Dosen Pasca Sarjana Universitas Riau (UR) ini mengakhiri. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketua Kelompok Petani Kelapa Hibrida ditiga Kecamatan (Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Pelangiran. Red) yang tergabung dalam Tim 9, Mahyudin mengajak semua petani kelapa Inhil untuk kompak dan saling memberikan dukungan dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Ia menilai, jika persoalan kelapa tidak segera dituntaskan, Inhil Berjaya dan gemilang 2025 hanya akan menjadi sebuah slogan kosong.

“Atas nama Tim 9 kami menyatakan dukungan dan sekaligus ucapan terimakasih atas sikap kepedulian yang ditunjukan Mahasiswa. Kami berkeyakinan dengan jalan kebersamaan, perjuangan masyarakat petani kelapa akan segera dapat terselesaikan,”Ungkap Mahyudin menyampaikan pernyataan melalui sambungan telepon selular kepada detikriau.org, senin (29/10)

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga meminta agar Pemkab dan DPRD Inhil segera bertindak dengan aksi yang lebih nyata dan tegas. Jika hal ini terlambat, ia menilai Inhil Berjaya dan Gemilang 2025 hanya akan menjadi sebuah slogan kosong dan kenangan cita-cita pahit tanpa arti.(dro/*0)

Ketua DPRD Inhil dinilai Massa Aksi Sebagai Ketua DPRD Paling tidak Berfungsi Se- Riau

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan massa yang manamakan diri Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (HIPPMIH) dan Masyarakat Petani Kelapa (MPK) dalam salah satu butir tuntutannya mendesak agar pemkab Inhil segera mencabut ijin operasional PT. Pulau Sambu. Jika tuntutan ini tidak mampu untuk dilaksanakan, mereka meminta Bupati dan Ketua DPRD Inhil untuk segera meletakkan jabatan. Senin (29/10).

Koordinator Aksi, Sudirman dalam orasinya bahkan melontarkan tudingan bahwa selama ini pihak eksekutif dan legislatif cenderung hanya disibukkan dengan urusan politik daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang menimpa petani kelapa inhil dikatakan tidak hanya membawa dampak pada kemerosotan pada perekonomian masyarakat tetapi persoalan ini juga menimbulkan rasa keprihatinan kepada anak-anak petani. Mereka menyebutkan, pemerintah sebagai penyelengara Negara sepatutnya memberikan solusi konkrit bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi sekali lagi mereka menilai pemerintah telah gagal dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Legislatif sebagai pengontrol kebijakan pemerintah disebut hanya bisa diam dengan tidak mampu memberikan solusi kepada pemerintah daerah demi kesejahteraan petani.

“berbagai alasan yang diberikan pemerintah menurut kami hanya membodohi masyarakat. Anggota DPRD hanya diam tanpa suara sementara masyarakat mati kelaparan,” Pekik Orator aksi, Sudirman melalui megaphonenya.

Massa menyampaikan 4 tuntutan yakni, pertama, mendesak Bupati dan Ketua DPRD Inhil untuk mundur dari jabatannya karena hanya sibuk dengan urusan politik dan tidak aspiratif. Kedua, Segera mencabut izin operasional PT. Pulau Sambu. Ketiga, Segera bentuk perda harga minimal kelapa dan keempat, meminta untuk memperhatikan masyarakat inhil yang 80 persen adalah petani kelapa.

Uniknya, dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD inhil ini, massa mendesak beberapa anggota DPRD Inhil untuk berjemur dibawah teriknya sinar matahari karena mereka menilai tidak pantas membicarakan kesusahan petani kelapa didalam ruangan yang nyaman.

Kecam Ketua DPRD Sebagai Pengecut

Unjuk rasa puluhan massa di gedung DPRD Inhil dengan hanya disambut oleh salah seorang dari unsur pimpinan,Dani M Nursalam dan beberapa anggota yakni, Yusuf Said, Edi Hariyanto Sindrang, H. Bakri, Junaidi, Irwandi, Zulkarnaen dan Heriansyah sempat membuat massa kecewa.

Menurut mereka, selama beberapa kali melaksanakan aksi di Gedung DPRD Inhil mereka sama sekalli belum pernah melihat sosok pimpinan DPRD, Raus Walid. Merekan juga menyebut Raus Walid sebagai Ketua DPRD yang paling tidak berfungsi se Provinsi Riau. ”Saya minta kepada anggota DPRD yang hari ini hadir untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar dirinya segera mundur. Menurut kami Ia hanya  seorang pengecut dan hanya disibukan dengan urusan politik daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat,” Kecam koordinaator aksi, Sudirman dengan suara lantang dan disambut suara pekikan menggema dari massa unjuk rasa.

Menanggapi unjuk rasa ini, Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyebutkan bahwa pihak DPRD Inhil sudah cukup berbuat. Bukti dari keberpihakan Dewan kepada masyarakat petani dikatakan Dani dengan diutusnya Komisi II DPRD Inhil untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Perwakilan Petani kelapa dalam memperjuangkan persoalan ini.”Hari ini saya bukannya berkampanye. Dengan tegas saya katakan, Dewan tetap berbuat dan memperjuangkan apa yang kini menjadi kesusahan petani kelapa. Kita terus mendesak Pemkab Inhil untuk segera mencarikan solusi terkait persoalan ini.” Terang Dani.

Usai melaksanakan aksi di Gedung DPRD Inhil, puluhan massa dengan mengendarai kendaraan roda dua bergerak ke Kantor Bupati Inhi dibawah pengawalan aparat kepolisian Polres Inhil.

Sayangnya desakan massa untuk ditemui secara langsung oleh Bupati Inhil, H. Indra Muchlis Adnan setelah berjam-jam menunggu tidak juga membuahkan hasil. Dikabarkan Bupati saat itu sedang berada di Kecamatan Pulau Kijang. Unjuk rasa di Halaman kantor Bupati Inhil ini massa hanya ditemui oleh Asisten II Setdakab Inhil, H.Syafrinal Hedi didampingi oleh Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Raja Taruna.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PB HIPPMIH, Mahmudin, S.Pi menyampaikan tuntutan massa secara tertulis dan selembar daun kelapa yang diterima oleh Asisten II Setdakab Inhil. Massa juga mengancam jika dalam 1 bulan kedepan tidak ada kejelasan, mereka kembali akan turun dengan ribuan massa dan tidak memberikan jaminan untuk berbuat tidak anarkis.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku