TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sekolah Menegah Pertama Negri (SMPN) Satu Atap Desa Sungai laut Kecamatan Tanah Merah kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bangunan Semi Permanen Tiga ruang kelas itu sebahagian sudah ambruk. Warga sangat berharap perhatian serius dan segera dari pemerintah.

Pandangan mata detikriau.org saat pertama menyaksikan kondisi satu-satunya bangunan Sekolah Menengah Pertama di Desa Sungai Laut ini menimbulkan rasa miris. Jelas terlihat bagian lantai sudah runtuh sama datar dengan tanah. Beberapa  semen plaster bagian dinding sudah tampak pecah. Melangkah kedalam, detikriau.org kembali terperangah. Tiga ruang kelas yang dibangun tahun 2005 ini satupun tidak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan terlihat sangat kotor dan rawan sewaktu-waktu terjadi ambruk.

“Untuk proses belajar mengajar, 100 siswa SMP ini terpaksa meminjam gedung SD 04 sore harinya.” Cerita Kepala Sekolah SD 04 Desa Sungai laut, Amran Ismail.

Namun Amran juga mengaku mulai khawatir. Bangunan SD04 dengan 320 Siswa seharusnya memiliki 9 Rumbel tetapi ruang kelas hanya 6 kelas. Sebahagian siswanya juga harus belajar siang hari. Jika gedung SMP satu atap ini terlambat untuk diperbaiki, menurutnya bukan hanya siswa SMP satu atap yang tidak bisa berjalan normal, murid SD 04 pun akan mengalami nasib yang sama.

Kepala Desa Sungai Laut, Amiruddin yang ikut mendampingi detikriau.org dalam kunjungan itu berharap agar pemerintah segera menyikapi hal ini agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.’Dulu jaman Kepala Dinas pendidikan Inhil sebelumnya, kita sudah pernah menyampaikan kondisi bangunan SMP ini, bahkan kita sudah dijanjikan untuk segera diberikan bantuan. Kita juga sudah menghibahkan dua hektar tanah kosong untuk bangunan baru namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya,”Keluh sang Kades sambil mengatakan Kepala Sekolah SMP Satu Atap, Andi Anwar saat ini sedang tidak berada ditempat dikarenakan ada tugas luar.

Ditambahkan Kades, sejak dibangun tahun 2005 yang lalu, SMP Satu atap ini sudah empat kali meluluskan siswanya. Seluruh siswa/siswinya yang kini menumpang belajar dibangunan SD 04 berjumlah 100 orang.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesman meminta agar Pemkab Inhil segera menyikapi persoalan ini.”Tolong kondisi bangunan SMP ini disikapi dengan serius agar proses belajar mengajar tidak terganggu apalagi sampai terhenti. Saya berharap agar Dinas Pendidikan Inhil untuk segera turun kelokasi melakukan tinjauan secara langsung dan tidak terkesan hanya terima laporan.” Pinta Surya. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai sudah menjadi keinginan banyak orang, sama halnya dengan warga Jalan Prof M Yamin, Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir. Mayoritas warga disana, mengharapkan perbaikan jalan setempat yang saat ini sudah mengalami kerusakan yang cukup serius.

Menurut warga disana, sudah seharusnya kondisi jalan mereka dilakukan perbaikan oleh dinas terkait. Pasalnya, sejak diaspal beberapa tahun lalu, jalan itu tidak pernah mendapat perawatan dan perbaikan. Sehingga, kondisi aspalnya mengalami pecah-pecah di berbagai sisi.

Dikatakan Ketua RT02/RW08, Mahyuddin, perbaikan berbagai fasilitas baik jalan, jembatan dan lainya tentu sudah hal yang lumrah, terlebih jika fasilitas yang dimaksud memang sudah darurat.

“Kalau kita lihat, waktu dulu jalan M Yamin ini sudah terbilang jalan yang cukup baik. Tapi sebaliknya, kalau kita bandingkan dengan beberapa ruas jalan yang ada saat ini di Tembilahan, jalan kita ini salah satu yang sudah mengalami kerusakan dan butuh perbaikan,” katanya.

Terkait permintaan warga ini, Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrzal, saat dikomfirmasi terkait keinginan warga itu, menyatakan semua perbaikan dan peningkatan badan jalan dalam kota maupun luar kota, menjadi komitmen Pemkab Inhil. Namun, semuanya harus bertahan dan disertai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ya, itu semua kita akui. Yang jelas, kami juga komit terhadap perbaikan yang diinginkan warga. Tapi, tentu tidak bisa serta merta, semua harus melalui tahapan. Kita juga akan melihat kembali kemapuan APBD. Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak. Seandainya tidak, ya kita minta warga untuk bersabar dulu,” ungkap manatan Kepala BLH Inhil ini.(dro/*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Mukclis Adnan, mengaku prihatin dengan kondisi harga perkelapaan saat ini. Dirinya mengatakan penyebabnya adalah krisis ekonomi dunia yang mempengaruhi harga kelapa di Inhil.

“Terus terang sebagai penyedia bahan baku kelapa, dengan kondisi seperti ini kita sangat prihatin,” ungkap Indra, usai mengunjungi stand pameran MTQ ke 42 Inhil, di Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, akhir pekan kemarin.

Dari hal itu, dia mencontohkan seperti jual belih handpone (HP)kalau Negara Cina banyak memproduksi HP maka secara otomatis pula harganya akan murah. Sebab, barangnya terdapat dimana-mana hingga kepenjuru dunia. Oleh karenanya, dengan demikian, krisis dunia seperti saat ini sangat mempengaruhi harga kelapa, lalu semua merasa terpuruk.

Lanjutnya, Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan atau menurunkan harga kelapa. Namun, salah satu solusi adalah membuat industri-industri kecil rumah tangga. Seperti membuat gula merah dan minyak goreng kelapa.“Inilah yang harus dilakukan sekarang. Semua berjalan, sambil menunggu harga kelapa membaik kembali,” saranya.

Tidak ada satu pihakpun di Dunia ini, kata Indra yang meninginkan turunnya harga kelapa, terlebih Pemerintah apalagi pedagang, sebab, secara otomatis jikalau harga kelapa naik dan mahal, mereka juga akan menjual mahal. Lalu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat.

“Saya rasa kita tidak perlu ribut apalagi saling menyalahkan. Karena, semua diantara kita adalah pekerja yang meninginkan hal yang terbaik. Mari kita duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ajak Bupati.(dro/*1)
<a style=”color:#8b0000;font-size:18px;text-decoration:blink;”>Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku</a>

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Hafitsyah, mengatakan bahwa pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inhil, 2013 masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau.

“Belum, kita masih menunggu UMP yang ditetapkan pihak Provinsi Riau,”kata Hafitsayh, kemarin.

Lanjut Hafitsyah, sebelum ditetapkannya UMK, pihaknya bersama dewan pengupahan Kabupaten Inhil terlebih dahulu melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara periodik hingga rampung di tahun 2012 ini. Dari hasil survei tersebut katanya, baru diperoleh angka rata-rata untuk penetapan UMK Inhil.

“Patokan kita dalam menetapakan UMK, juga harus menunggu UMP Riau. Jadi kalau ada Kabupaten/Kota yang belum memiliki dewan pengupahan, maka mereka bisa mengambil standar UMP, untuk UMK dimasing-masing Kabupaten/Kota,”jelas Hafitsyah.

Dilanjutkan Hafitsyah, penetapan UMK selain harus menunggu penetapan UMP, juga harus dilakukan pembahasan pihak-pihak terkait seperti Disnakertrans, dewan pengupahan dan organisasi tenaga kerja dan pihak pengusaha. Maka dari itu, pihak tersebut mengambil data  dari rata-rata hasil survei KHL.

“Tentunya dalam menetapkan UMK, kita harus bersipat objektif. Tujuanya agar pihak-pihak yang dirugikan, baik itu masyarakat maupun pihak pengusaha. Sebab, tenaga kerja dan pengusaha merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Artinya saling membutuhkan,”tandasnya.(dro/*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Perundang-undangan yang berlaku dalam verifikasi faktual ditingkat Kabupaten. DPC Partai Gerindra Inhil menyatakan kesiapan untuk Verifikasi lanjutan ditingkat keanggotaan yang mulai dilakukan Tim verifikasi KPUD Inhil, Senin (5/11) hingga Sabtu (24/11) mendatang.

Dari pantauan, kedatang Tim Verifikasi, Herdian, SH didampingi Ruhiyat beserta dua orang lainnya tiba di Kantor DPC Partai Gerindra pukul 13.15 Wib disambut secara langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kab Inhil, Baharuddin L Abbas didampingi seluruh Jajaran pengurus. Tim langsung memintakan beberapa berkas yang disyaratkan. Setelah melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti, Tim Verifikasi menyatakan DPC Partai Gerindra Kab Inhil telah memenuhi persyaratan yang dimintakan perundang-undangan.

” Alhamdulillah, hasil verifikasi tingkat Kabupaten hari ini kita dinyatakan lengkap. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan, sesuai SK, sudah terpenuhi. Hanya saja dalam verfifikasi faktual hari ini, ada beberapa pengurus perempuan yang tidak bisa hadir disebabkan beberapa hal. Namun kita pastikan untuk melengkapi kekurangan ini sebelum batasan waktu verifikasi berakhir. Sekaligus hari ini saya nyatakan DPC Gerindra Kab Inhil siap untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan.” Tegas Baharuddin.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – dari 14 Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual ditingkat kepengurusan Kabupaten Indragiri Hilir, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang dimintakan perundang-undangan dan satu-satunya Parpol yang dinyatakan Tim Verifikasi KPUD Inhil memenuhi kriteria 30 persen keterwakilan perempuan.

Pernyataan ini disampikan oleh Ketua Pokja Tim Verifikasi Parpol KPUD Inhil, Muslim Muda kepada detikriau.org usai melakukan verifikasi di Kantor DPC PKB Inhil Jalan KH Dewantara No 2 Tembilahan, Ahad (4/11).

Menurut Muslim Muda, selain keterwakilan perempuan, beberapa hal yang dilakukan verifikasi faktual ditingkat Kabupaten adalah melakukan pemeriksaan sejauhmana kebenaran data pengurus masing-masing Parpol dengan data yang telah dilampirkan, termasuk kebenaran domisili kantor serta status kantor itu sendiri.

“Untuk 30 persen keterwakilan perempuan, sejauh ini baru PKB yang kami nyatakan memenuhi persyaratan. Verifikasi faktual tingkat kepengurusan Kabupaten ini sudah mulai kita lakukan sejak kemaren, sabtu (3/11). Sedangkan verifikasi keanggotaan mulai kita laksanakan, senin (5/11) hingga sabtu (24/11) mendatang,” Ujar Muslim Muda

Dari pantauan detikriau.org di Kantor DPC PKB Inhil, Tim verifikasi melakukan pemeriksaan dengan mencocokan satu persatu Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing- masing pengurus termasuk penyesuaian person dengan foto terlampir. untuk memeriksa jumlah keterwakilan perempuan, tim verifikasi juga melakukan hal yang sama.

“Alhamdulillah, semua persyaratan yang dimintakan sesuai peraturan perundang-undangan yang sampaikan oleh tim verifikasi KPUD Inhil seluruhnya dapat kita penuhi. mulai kelengkapan kepengurusan di DPC, status dan domisili kantor hingga keterwakilan 30 persen perempuan. Mudah-mudahan dengan tidak adanya persoalan proses verifikasi faktual ditingkat Kabupaten ini nantinya juga akan diikuti dengan keberhasilan dalam proses verifikasi faktual ditingkat keanggotaan,” Harap Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku