TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Warga Kecamatan Tembilahan Hulu berharap Pemerintah untuk turun tangan membenahi keberadaan Pasar Kayu jati. Sebagai pasar yang saat ini cukup ramai dikunjungi pembeli, sudah selayaknya keberadaan pasar ini dapat lebih representative dalam melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Harapan ini disampaikan oleh salah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu, Fitria (30). Menurutnya, jika pasar ini dapat lebih dibenahi tentunya akan lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

“Terus terang, sudah tahunan saya mengandalkan Pasar Kayu Jati untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Disamping jaraknya tidak terlalu jauh, dagangan yang dijajakan pedagang semakin hari semakin lengkap.” Ujar Fitria ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Pasar Kayu jati, Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (12/11).

Namun menurut Fitria, saat ini ia merasa keberadaan Pasar Kayu Jati ini kurang mendapatkan perhatian. Disamping kondisi bangunan yang sudah terlihat semakin tidak layak, penempatan pedagang juga tidak pernah dilakukan penataan dengan lebih baik.” Ini yang saya harapkan adanya sentuhan pemerintah. Kondisi bangunan pasar ini sudah semakin tidak layak ditambah pedagang sepertinya tidak tertata dengan rapi. Mereka terlihat bebas menempatkan dagangan dimanapun yang mereka kehendaki. Akibatnya, hampir setiap hari selalu terjadi kemacetan karena jalan dijubeli oleh pedagang,” Kritik Fitria.

Apa yang disampaikan Fitria juga diamini oleh, Ahmadi (43) salah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu lainnya. Ia berharap agar Pasar kayu Jati ini dapat dikelola dengan lebih baik agar dapat tampil sebagaimana layaknya sebuah pasar.” Disamping kondisi pasar yang terlihat kumuh dan sembraut, pasar Kayu jati juga terlihat kotor. Sampai hari ini saya tidak pernah sekalipun melihat ada petugas kebersihan pasar yang memungut dan membuang sampah. Akibat tidak diperhatikan, kebanyakan pedagang membuang sisa dagangan disembarang tempat. Kini tumpukan sampah hampir terlihat disemua sudut dan tentunya menjadi sarang lalat dan tumpukan bibit penyakit.”Ujarnya juga memberikan kritikan. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Luapan air laut yang lajim disebut banjir rob kembali melanda sejumlah kawasan dalam kota Tembilahan. Banjir tahunan yang dalam bahasa daerah Riau lebih dikenal dengan sebutan pasang keling ini hampir setiap akhir tahun sepertinya sudah menjadi langganan tetap. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya curah hujan dan kurang berfungsinya drainase dalam kota.

“Pasang keling ini memang sudah lajim terjadi. Apalagi dipenghujung tahun seperti ini, biasanya curah hujan juga tinggi. Ironisnya, kondisi ini semakin diperparah dengan tidak berfungsi kebanyakan drainase yang ada di dalam kota,” Ujar Ridwan, seorang warga Tembilahan yang sempat di temui detikriau.org saat memantau terjadinya pasang keling ini di Tembilahan, Senin (12/11)

Menurut penilaian Ridwan, hampir seluruh drainase yang ada di dalam kota Tembilahan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan penumpukan sampah yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

“setiap bulannya saya selalu melihat petugas dari kebersihan kota melakukan pembersihan aliran drainase. Namun tentunya hal ini tidak akan bisa membuahkan hasil maksimal karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut ambil peduli seperti misalnya kebiasaan buruk dengan membuang sampah seenaknya di dalam drainase. Akibatnya, aliran pembuangan air menuju sungai menjadi terhambat.” Kata Ridwan lagi.

Dari pantauan lapangan, beberapa badan jalan dalam kota Tembilahan mulai diluapi banjir. Seperti beberapa ruas jalan gadjah mada, Jalan Kapten Muchtar, Jalan Yos Sudarso, Jalan H. Said, Jalan Kartini, jalan telaga biru. yang lebih parahnya, kondisi jalan provinsi di parit VI Tembilahan, pasang keling yang naik bisa mencapai sebatas lutut orang dewasa. Akibatnya, jalan provinsi ini sering macet dikarenakan banyaknya kendaraan yang mogok akibat terendam air.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati Inhil 2013-2018, H. Edy Syafwannur mendaftarkan diri para penjaringan Balon Bupati/Wakil Bupati Inhil di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab Inhil. Pendaftaran ini disebutkannya sebagai suatu langkah untuk turut berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilukada Inhil mendatang.

Pernyataan ini disampaikan Iwan, panggilan akrab H Edy Syafwannur yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kab Inhil ini usai pendaftaran kepada wartawan, Senin (12/11).”Alasan utama tidak lain karena kita menilai PDIP mempunyai Visi dan Semangat yang sama dengan apa yang ingin kita perjuangkan bagi Inhil kedepan. Kesamaan ini jikalau bisa untuk disinergikan, tentunya akan menjadikan suatu kekuatan yang sangat besar,” Ujar Iwan berpendapat.

Ketika dipertanyakan sejauhmana kemungkinan dirinya bisa diterima untuk mempergunakan perahu PDIP, Iwan belum berani untuk berandai-andai. Namun menurutnya, saat ini dirinya mengikuti dulu semua mekanisme yang disyaratkan.

“Mudah-mudahan dari hasil penilaian tahapan mekanisme yang kita ikuti, termasuk hasil pantauan maupun survey yang nantinya mungkin akan dijalankan Partai dan ternyata kita diberikan kepercayaan untuk mempergunakan perahu PDIP tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Namun sekali lagi, untuk tahap ini kita ikuti dulu semua mekanisme Partai. Kita tentunya berharap banyak nantinya kita bisa berjalan beriringan dengan PDIP dalam Pemilukada Inhil 2013 mendatang,” Pungkas Iwan mengakhiri. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

Terkait Belum Terealisasinya Bantuan Operasional Desa Tahun 2011 dan 2012

 TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) geram. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Riau untuk segera merealisasikan pencairan dana operasional desa tahunan bagi Kades dan Lurah yang belum dibayarkan untuk tahun 2011 termasuk bantuan operasional tahun 2012 yang hingga hampir berakhirnya tahun ini juga belum direalisasikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kades Sungai Berapit Kecamatan Concong, Ediyanto, S.Th.I mewakili Kades dan Lurah se Kab Inhil kepada detikriau.org, Ahad (11/11) di Tembilahan. Menurutnya, bantuan operasional ini memiliki peran yang sangat besar untuk melancarkan operasional Desa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebahagian besar wilayah Inhil merupakan kawasan perairan. Untuk tranportasi kebanyakan melalui jalur sungai dengan biaya tranportasi yang relatif cukup tinggi. Oleh karenanya kami tentu sangat berharap banyak agar bantuan operasional itu segera diberikan,” Ungkap Ediyanto menyampaikan permintaan.

Dijelaskan Ediyanto, untuk tahun 2007 hingga tahun 2010 bantuan dana ini diistilahkan dengan Tunjangan atau Dana Insentif dengan nominal sebesar Rp. 10 Juta per Desa untuk tahun 2007 dan untuk tahun 2008 hingga 2010 ditingkatkan menjadi Rp. 12 juta per Desanya dan disalurkan secara tunai kepada masing-masing Kepala Desa dan Lurah dan setiap akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban, Kades dan Lurah menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pemrov Riau.

Karena dikabarkan pengalokasian Dana yang diistilahkan sebagai Dana Insentif ini tidak memiliki dasar hukum maka mulai tahun 2011, bantuan dana ini dialihnamakan menjadi Bantuan Operasional dengan nominal hanya sebesar Rp. 6 juta per Desa.

“bantuan operasional untuk tahun 2011 ini berdasarkan keterangan yang kita dapat sudah disalurkan kepada seluruh Desa di 9 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sementara 3 Kabupaten lainnya, termasuk Inhil sendiri sampai hari ini belum pernah menerima. Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kabupaten lainnya diberikan sementara kita sendiri tidak?.” Tanya Ediyanto.

Terkait persoalan ini ditambahakan Ediyanto, seluruh Kades dan Lurah se Kab Inhil sudah beberapa kali mempertanyakan kepada pihak Pemrov dan terakhir saat Raker Kades dan Lurah Se Provinsi Riau baru-baru ini di Pekanbaru. Namun Ediyanto mengaku mereka kembali harus menelan rasa kekecewaan karena tidak diberikan keterangan secara jelas apa yang menjadi penyebabnya.

”Kami hanya ingin tau kebenarannya seperti apa? Kenapa Kami tidak diberikan sementara Desa di kabupaten lainnya menerima?

Apakah tidak ada kebijakan lain? Terus terang kami merasa seperti teranaktirikan padahal Gubernurnya masih orang Inhil,” Tegas Ediyanto dengan nada suara kecewa sambil menjelaskan bahwa untuk bantuan operasioan tahun 2012, hingga hampir berakhirnya tahun ini juga belum direalisasikan oleh pihak Pemrov Riau.

Menindaklanjuti persolan ini, Ediyanto mengaku bahwa seluruh Kades/Lurah se kabupaten Inhil sudah bersepakat untuk kembali mempertanyakan melalui surat resmi. Direncanakan surat ini akan langsung ditujukan kepada Gubernur Riau, Rusli Zainal paling lambat tanggal 15 November mendatang dengan tembusan kepada beberapa intansi terkait dengan harapan agar dana operasional tersebut dapat segera diberikan sekaligus  sebagai antisipasi bantuan dana operasional tahun 2012 juga juga tidak bernasib sama.

“Kami berharap Pemprov Riau dapat memberikan kejelasan dan segera merealisasikan dana operasinal desa yang belum kami terima di tahun 2011 dan 2012 ini,” pungkasnya.

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tawaran yang disampaikan Bupati Inhil, Indra M Adnan Kepada Petani terkait anjloknya harga kelapa Inhil menuai kritikan. Petani menilai apa yang disampaikan Bupati bukan sebuah solusi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Petani Kelapa Hibrida di tiga Kecamatan (Kelompok 9), Mahyudin kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya. Ahad (11/11). Menurut Mahyudin, Usulan agar petani menggalakkan Industri rumah tangga dengan membuat Gula merah dan Minyak pada akhirnya akan bernasib sama dengan perumpamaan bisnis HP china yang dicontohkan.

“Saya agak kecewa dengan pernyataan Bupati kemaren. Masak iya kelapa disamakan dengan hp china, ini namanya bukan solusi. Apalagi dengan menyuruh petani untuk bikin gula merah dan minyak. Kalau semua petani mau bikin gula merah dan minyak apa pemda mau nampung?”Kritik Mahyudin mengomentari pernyataan Bupati usai mengunjungi stand pameran MTQ ke 42 Inhil, di Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, kemarin.

Ditambahkan Mahyudin, Jika semua petani bikin gula merah dan minyak, dikonotasikan dengan bisnis hp china yang disampaikan Bupati, sama artinya nantinya gula merah dan minyak akan menjadi murah juga karena kebanjiran dipasaran dan kembali akan senasib dengan hp china. “Kasihan petani” Pungkas Mahyudin.

Sebelumnya, Usai mengunjungi stand pameran MTQ ke-42 di Kec Gaung, Bupati mengaku prihatin dengan kondisi harga kelapa yang terjadi saat ini. Menurut Bupati kondisi ini semata disebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia.

Bupati mencontohkan seperti jual beli handpone (HP), kalau Negara Cina banyak memproduksi HP maka secara otomatis pula harganya akan murah. Sebab, barangnya terdapat dimana-mana hingga kepenjuru dunia. Kondisi seperti ini menurut Bupati menjadi gambaran produksi kelapa saat ini yang banjir dipasaran sehingga harga anjlok.

Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan atau menurunkan harga kelapa. Namun, salah satu solusi adalah membuat industri-industri kecil rumah tangga. Seperti membuat gula merah dan minyak goreng kelapa.“Inilah yang harus dilakukan sekarang. Semua berjalan, sambil menunggu harga kelapa membaik kembali,” saran Bupati.

Tidak ada satu pihakpun di Dunia ini, kata Indra yang meninginkan turunnya harga kelapa, terlebih Pemerintah apalagi pedagang, sebab, secara otomatis jikalau harga kelapa naik dan mahal, mereka juga akan menjual mahal. Lalu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat.

“Saya rasa kita tidak perlu ribut apalagi saling menyalahkan. Karena, semua diantara kita adalah pekerja yang menginginkan hal yang terbaik. Mari kita duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ajak Bupati saat itu. (dr/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Meningkatnya produksi panen tentu merupakan harapan seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai petani, Untuk menunjang keberhasilan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor seperti  lahan, bibit, pemeliharaan, sistem sarana dan prasarana infrastruktur termasuk pemupukan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Zulher usai melakukan sosialisasi cara mendapatkan pupuk bersubsidi akhir pekan kemaren.

Menurut mantan, Sekdakab Kampar itu, lima faktor tersebut sama-sama memiliki kontribusi besar dalam menentukan keberhasilan petani. Sebab, pupuk, bibit, lahan, pemeliharaan dan infrastruktur adalah hal yang tidak bisa dipisahkan terutama bagi sektor  perkebunan sawit dan sektor pertanian lainya.

“Berdasarkan hasil rapat kita bersama seluruh Kepala Dinas Perkebunan kabupaten/kota se Riau beberapa waktu lalu, cara mendapatkan pupuk subsidi salah satunya melakukan infentarisir kepada masyarakat yang berpopesi sebagai petani kebun,”jelas Zulher, sambil menyebutkan pupuk subsidi tidak dibatasi tapi harus sesuai data secara akurat.

Kemudian lanjutnya, hasil infentarisir tersebut diserahkan kepada Dinas Perkebunan Riau,  dan ditandatangani oleh Gubernur lalu diserahkan kepada pemerintah pusat. Kemudian permintaan pupuk itu akan didistribuskan kepada petani sesuai dengan permintaan yang sudah diusulkan.

“Namun harus melalui beberapa mekanisme, seperti pertama penerima harus benar-benar petani, membentuk kelompok tani, serta membuat Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak pupuk yang dibutuhkan petani dalam enam bulan kedepan,” ungkap Zulher

Ditingkat Desa, masih menurut Zulher, permohonan itu harus ditandatangani oleh ketua kelompok, PPL, pemerintah desa dan kelurahan, lalu diserahkan kepada penyalur sesuai dengan jumlah yang diminta. Dengan demikian penyaluran pupuk subsidi tersebut benar-benar akan tepat sasaran, sebab sudah diketahui oleh pihak-pihak yang berkompeten.

“Keuntungan petani jika mendapat pupuk subsidi, harga jauh lebih murah. selisih harganya untuk jenis urea sekitar Rp 6200/kg. Kalau pupuk non subsisidi satu kilonya mencapai Rp 8000. sedangkan pupuk subsidi hanya Rp 1800/kg,” tukasnya memperbandingkan.

Adapun desa yang dikunjungi Dinas Perkebunan Provinsi ketika melakukan sosialisasi pupuk bersubsidi di Kab Inhil yakni Desa Teluk Jira, Kecamatan Kempas dan Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling.(dro/*1)