TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir terus menggalakkan agar petani dapat menjalin kemitraan dengan berbagai stackholder terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat terjadinya peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut penjelasan Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi, keengganan masyarakat untuk terjun sebagai petani secara utuh lebih disebabkan karena apa yang mereka hasilkan belum bisa dijadikan sandaran hidup secara utuh. Untuk mewujudkan itulah diperlukan jalinan kemitraan semisal dengan perbankan.

‘ Salah satunya seperti adanya pinjaman kredit petani yang 6 hingga 8 persen bunganya disubsidi oleh pemerintah. Karena ketidaktahuan, program yang ditujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini malah  hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu mengatasnamakan petani. Jika ada kemitraan, tentunya petani bisa memanfaatkan peluang ini untuk lebih meningkatkan usahanya dibidang pertanian.” Jelas Wiryadi.

Kerjasama lainnya yang bisa dibangun ditambahkan Wiryadi seperti yang saat ini dibangun oleh kelompok tani dengan Bulog. Dalam kerjasama ini, salah satu manfaatnya, hasil panen petani akan ditampung oleh bulog dengan tingkat harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Makanya hari ini saya sengaja mengundang pihak Bulog untuk memberikan penjelasan terkait kerjasama ini. MoU untuk ini sudah berjalan di Kecamatan Reteh,” Terang Wiryadi yang saat itu di damping Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan.

Menurut Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan, Faisal, sesuai fungsinya, bulog akan menampung hasil panen petani yang akan dijadikan stok pangan nasional yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai beras Raskin dan beberapa keperluan sosial lainya.

‘Namun untuk bisa diterima sebagai pemasok beras bagi bulog, kualitas beras petani harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Sesuai perpres No 3 tahun 2012, harga yang diberikan Bulog adalah sebesar Rp. 6.600 per kilo,” Jelas Faisal.

Persyaratan kualitas beras yang harus dipenuhi petani menurut Faisal yakni, butir beras patah maksimal hanya sebanyak 20 persen, kadar air maksimal 14 persen dan terakhir, butir menir maksimal hanya dibenarkan sebanyak 2 persen.

Ditambahkan Faisal, MoU dengan Kelompok Tani yang sudah berjalan di tahun 2012 ini adalah dengan Poktan di Kecamatan Reteh dengan pembelian sebanyak 1200 ton. Ia berharap kerjasama ini akan lebih berkembang dan dapat dimanfaatkan petani secara maksimal.

“Dalam MoU ini, Bulog memberikan jaminan untuk membeli beras petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika nantinya ternyata harga dipasaran lebih tinggi, petani diberikan kebebasan untuk melakukan penjualan kepihak luar. Artinya, berapapun hasil panen petani asalkan memenuhi syarat yang dimintakan, Bulog pasti akan membeli dengan harga yang sudah ditetapkan,” Tegas Faisal.

Diakhir pertemuan, Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi menyatakan sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama Bulog dengan Poktan ini. Ia menilai ini tentunya merupakan sebuah kemajuan.” Dengan adanya kerjasama ini petani tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya penurunan harga jika produksi berlimpah. Petani sudah mendapatkan jaminan pasar yang pasti dengan harga yang pastinya juga sudah diperhitungkan pemerintah tidak akan merugikan petani,” Imbuh Wiryadi.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan diruang Aula Kantor DTPHP Inhil itu, Wiryadi juga menyampaikan himbauan agar petani dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini secara maksimal. Untuk dapat menjalin kerjasama ini, tentunya petani harus berusaha maksimal agar hasil beras mereka memenuhi standar kualitas yang dimintakan bulog. (dro/*0)

JAKARTA–Belakangan sederet nama pegawai negeri sipil (PNS) mengisi daftar panjang pelaku korupsi di tanah air. Setelah menjalani hukuman, ada di antara mereka yang tetap menduduki jabatannya di instansi pemerintahan. Hal ini banyak menuai kontroversi.

Oleh karena itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, mengusulkan agar pemecatan pegawai negeri yang melakukan korupsi sudah harus dilakukan saat putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak perdebatkan lagi.

“Jelas harusnya PNS koruptor dipecat karena melanggar sumpah jabatannya. Di Undang-Undang Kepegawaian pasal 23 ayat 5 jelas menyebutkan PNS diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah janji dan tidak setia pada UU 1945,” tutur Emerson dalam diskusi bulanan Kementerian Hukum dan HAM, bertajuk “Larangan Menjabat bagi Mantan Terpidana Korupsi” di Gedung Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin, (20/11).

Untuk menjalankan usul tersebut, kata Emerson, pemerintah harus membuat regulasi baru terkait pemberhentian pegawai negeri yang korup. Dengan adanya regulasi baru, maka usulan ini dapat dijalankan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

“Surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri saja tidak cukup. Harusnya dipecat. Ini akan jadi preseden buruk untuk instansi pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah berkaca pada kasus Azirwan, mantan koruptor yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dan tidak dapat dipromosikan dalam jabatan struktural birokrat. Hal tersebut mengacu pada pertimbangan sumpah/janji sebagai PNS.

“Sudah susah-susah usut korupsinya, malah dapat kenaikan jabatan. Di negara yang berjuang lawan korupsi, kondisi Indonesia itu aneh,” pungkas Emerson.(jpnn)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hari ini, Selasa (20/11), Federasi Serikat Pekerja Tranportasi Indonesia (FSPTI) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Indragiri Hilir berdampingan dengan Mahasiswa agendakan aksi damai.

Aksi damai yang dilakukan serikat buruh dan mahasiswa ini mengajukan 5 tuntutan yakni, meminta penghapusan tenaga outsourching, menolak upah rendah bagi buruh/pekerja, meminta agar segera tentukan upah layak bagi buruh/pekerja, menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian jaminan kesehatan bagi buruh/pekerja serta menuntut pemerintah untuk menetapkan standar harga kelapa rakyat, kopra dan sawit.

Berdasarkan informasi dari sumber detikriau.org yang sangat dipercaya, aksi damai ini akan dilakukan di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Inhil dimulai pada pukul 08.00 Wib. (dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Empat orang perwakilan petani kelapa Hibrida yang tergabung dalam Tim Sembilan didampingi Pemkab Inhil beserta Komisi II DPRD Inhil dipastikan akan segera bertolak ke Jakarta. Keberangkatan untuk menemui Dirjen Pertanian Republik Indonesia ini diagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 November mendatang.

“Insyaalah hari rabu mendatang kita sudah bertolak ke Jakarta. Kita tentunya berharap banyak agar semua usaha dan jerih payah ini akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Kita mohon do’a, terutama dari seluruh petani kelapa di Inhil,” Ungkap Ketua Tim Sembilan, Mahyudin kepada detikriau.org di Tembilahan, senin (19/11)

Dalam agenda pertemuan nantinya, walau tetap persoalan harga kelapa yang menjadi titik perhatian utama namun Tim Sembilan juga akan menyempatkan mempertanyakan beberapa persoalan lainnya seperti persoalan kredit petani Pir Trans, kanalisasi, termasuk pertanggungjawaban asuransi atas musibah kebakaran kebun.

Dijelaskan Mahyudin yang saat itu didampingi oleh beberapa orang anggota Tim Sembilan lainnya, mereka memiliki keyakinan, perjuangan yang mereka lakukan saat ini nantinya bukan hanya semata berdampak kepada petani kelapa hibrida tetapi akan memberikan manfaat bagi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan.”Selama ini Pemkab Inhil selalu membangakan nama besar sebagai pemilik perkebunan kelapa terluas, namun sayangnya proteksi terhadap petani kelapa sendiri khususnya jaminan kepastian harga belum nampak mendapatkan perlindungan secara nyata. Oleh karenanya kami berharap perjuangkan kami saat ini mendapatkan dukungan penuh dari petani kelapa secara keseluruhan.” Harap Mahyudin.

Diakhir pembicaran, Mahyudin juga menyatakan bahwa perjuangan yang mereka lakukan selama ini termasuk rencana keberangkatan ke Jakarta rabu mendatang juga telah mereka komunikasikan dengan Asian and Pacific Coconut Community (APCC) yang berkantor di kawasan Kuningan Jakarta.  Organisasi Negara-negara penghasil kelapa kawasan Asia Pasifik ini menurut Mahyudin juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil memperoleh satu unit mobil pemadam Kebakaran (Damkar) baru. Diharapkan dengan adanya armada baru ini BPBD dapat lebih mampu menangani musibah Kebakaran yang cukup sering terjadi.

Armada damkar ini memiliki kelebihan dari mobil damkar lainya yang telah dimiliki oleh BPBD Kabupaten Inhil. mobil rekanan new Sentosa ini memiliki pamen roll dan elektrik monitor yang membuat mobil tersebut dapat beroperasi dengan kemudi otomatis. bahkan dengan memiliki selang dengan panjang total 80 meter dan tembakan air sejauh 60 meter dinilai efektif untuk menjangkau pelosok lokasi kebakaran padat penduduk.

“Kita berharap dengan adanya armada baru ini kita dapat lebih efektif dalam menangani bencana yang terjadi di daerah kita ini,” jelas Kepala BPBD Kabupaten Inhil, Anwar Nawang yang diwawancarai saat menyaksikan demo mobil damkar tersebut Senin, (19/11).

Pihak rekanan dari New Sentosa, Dedi menjelaskan, mobil tersebut hanya membutuhkan waktu dua menit untuk menyedot 4000 liter air. Hal ini tentunya dinilai dapat menghemat waktu dalam penanganan bencana yang terjadi khususnya kebakaran.

Anuar Nawang juga mengatakan, selama ini BPBD memang banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait penanganan bencana yang terjadi, namun hal ini dinilai wajar karena BPBD juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang jumlah dan kemampuanya yang memadai. Namun pihaknya berharap dengan adanya tambahan armada baru ini  dapat lebih membantu jalannya penanganan bencana menjadi lebih baik.

Kedepan, Anwar juga berencana akan melakukan penambahan armada lagi untuk melengkapi kekurangan fasilitas yang dimiliki BPBD saat ini.

“jika memang bisa kita akan ajukan penambahan tahun depan, minimal untuk rekondisi lah agar fasilitas kita dapat mengcover bencana dengan lebih baik. Karena dalam penanganan bencana tentunya tidak hanya petugas nya saja tetapi fasilitas seperti armada damkar ini juga sangat penting, jika fasilitasnya apa adanya ya penanganan bencana nya juga akan kurang optimal,” pungkasnya.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Senin, 19 November 2012 Bupati Inhil yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, H. Eddiwan Shasby membuka secara resmi acara Diklat Banpol PP Desa / Kelurahan Angkatan IV Se – kabupaten Inhil yang berlangsung di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan.

Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan Eddiwan Shasby menyampaikan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja nyaris dilupakan. POL PP baru diingat saat Pemerintah akan melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran Perda dan kebijakan Kepala Daerah.

Pasalnya sosok Aparat Polisi Pamong Praja hanya dinilai dari apa yang tampak dalam kehidupan sehari-hari bukan pada fungsi atau tugas pokoknya. Bahkan ditambahkan Bupati dalam Rilis pidatonya, Tidak jarang masyarakat melihat dengan sinis akan tugas yang diemban Polisi Pamong Praja serta menganggapnya sebagai Centeng. kehadiran Polisi Pamong Praja tidak lebih dari sebuah Kelembagaan Sipil yang telah kehilangan kewibawaannya ditengah-tengah kwalitas penegakan ketertiban dan keamanan yang digalakkan oleh Pemerintah.

Begitu kurang bersahabatnya pandangan orang terhadap sosok Aparat Polisi Pamong Praja sehingga apapun keberhasilan yang telah dicapai sering kali tidak memperoleh respon masyarakat yang proporsional. Oleh karenanya, Polisi Pamong Praja semakin ditantang untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang kian komplek khususnya terhadap fungsi dan tugas pokok Polisi Pamong Praja.

Dalam kontek perubahan kedepan menjadi sangat penting untuk melibatkan kalangan masyarakat  luas, dalam penegakkan Peraturan
Daerah dan kebijakan Kepala Daerah dengan berusaha menjadi sosok Polisi Pamong Praja yang kreatif yang lebih mengedepankan komunikasi persuasif dan humanis dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat, serta  menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja.

Bupati juga menyampaikan harapan dengan diadakannya Diklat Banpol PP ini dapat memberikan tambahan bekal pengetahuan, keterampilan dan keahlian sehingga dapat menjadi Aparatur yang tangguh, handal dan berwibawa guna mamantapkan sikap, semangat dan pengabdian maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Kepada tenaga instruktur Bupati mengharapkan agar dapat memberikan materi terbaik kepada peserta untuk dijadikan dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat pula bagi unit kerja.

Diakhir kata Bupati berpesan agar peserta dapat lebih memahami dan hayatilah tugas pokok dan fungsi  sebagai Anggota Satpol-PP. kemudian mampu mencipatakan hubungan kerjasama yang terpadu dan serasi dengan dinas terkait dan aparat penegak hukum lainnya. Mampu menghadapi tantangan yang timbul dengan bijaksana, tingkatkan introspeksi diri dan selalu berlapang dada serta diharapkan mampu menjadi tauladan bagi sesama rekan kerja dan juga dalam kehidupan sehari hari.

Diklat ini berlangsung mulai tanggal 19 hingga 26 November 2012 yang diikuti sebanyak 60 orang dari utusan kecamatan se Kab.Inhil. (dro/*0)