Galeri Foto Pelaksanaan Konvensi Desk Pilkada DPC PKB Inhil

KONVENSI DESK PILKADA PKB INHIL 014KONVENSI DESK PILKADA PKB INHIL 028Pengurus DPC dan PAC DPC PKB Inhil beserta tim sukses kandidat saat proses konvensiKetua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dukuk berdampingan dengan Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid dan Wasekjend DPP PKB, ZainulKetua Dewan Syuro DPW PKB Riau, KH Abdulrahman Kaharudin duduk berdampingan dengan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Inhil, KH Taufiqurahmanpanelis, M.Y.Tiyas Tinov,M.Si (Baju Batik) dan Drs.M.Saeri,M.HumSuasana Jalannya pemungutan suaraHM Waardan Foto bersama usai ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak pada konvensi desk pilkada dpc pkb inhilHM Wardan beramah tamah dengan Wasekjend DPP PKB usai pelaksanaan KonvensiSekretaris Desk Pilkada DPC PKB Inhil, Herwanissitas yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Inhil.




Yakin Menangkan Pilkada Inhil 2013, PKB Syaratkan Minimal posisi Wabup dari Kader

Wasekjend DPP PKB berfosebersama beberapa pengurus DPWPKB Riau dan DPCPKB Inhil di Kantor DPC PKB Inhil di Tembilahan, Ahad (2 Desember 2012)TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mensyaratkan minimal posisi Wakil Bupati Inhil harus dari kader Partai. Hal ini dimaksudkan agar adanya kaderisasi PKB di kursi eksekutif.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) DPP PKB, Zainul Munasiqin, S.Ag kepada detikriau.org di kantor DPC PKB Inhil di Tembilahan, Ahad (2/12).
“Dengan memiliki porsi kekuatan cukup besar yakni 6 kursi di DPRD Inhil, kita mentargetkan minimal posisi Wabup dari kader kita sendiri.” Ungkap Zainul.
Disamping itu ditambahkannya, berdasarkan penilaian pada jalannya proses konvensi Desk Pilkada DPC PKB Inhil, ia memiliki keyakinan PKB akan tampil sebagai pemenang dalam pesta demokrasi Pilkada Inhil 2013 mendatang. (dro)




WARDAN UNGGULI PEREBUTAN SUARA KONVENSI DESK PILKADA DPC PKB INHIL.

KONVENSI DESK PILKADA PKB INHIL 001TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – langkah HM Wardan untuk maju sebagai calon Bupati Inhil semakin terbuka lebar setelah berhasil meraih 70 persen lebih dukungan suara yang diperebutkan dalam pelaksanaan konvensi Desk Pilkada DPC PKB Inhil, bertempat di Hotel Ar Rahman I Jalan Diponegoro Tembilahan, Sabtu (1/12).

Meskipun secara keseluruhan proses desk pilkada masih belum berakhir, Konvensi, dengan bobot penilaian sebesar 45 persen, diyakini tahapan-tahapan berikutnya yang harus dijalani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini untuk mendapatkan dukungan 6 kursi legislative DPC PKB sebagai modal dirinya untuk berlayar pada Pemilukada Inhil 2013 mendatang tidak akan banyak aral rintangan lagi.

KONVENSI DESK PILKADA PKB INHIL 004KONVENSI DESK PILKADA PKB INHIL 002Secara keseluruhan, dari total 71 suara, HM Wardan menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak yakni 47 suara disusul oleh Ketua DPW PKB Provinsi Riau dengan 13 suara. Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, H Ramli Walid hanya mampu mendapatkan 10 dukungan suara dan 1 suara hangus.

Kader partai PKB lainnya, Zainal Abidin tidak berhasil memperoleh satu dukungan suarapun sementara Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam menyatakan mundur dari pemilihan.

Drs HM Wardan, MP ketika dimintai komfirmasi usai konvensi menyatakan ucapan syukur, bangga dan lega atas apa yang telah berhasil diraihnya dalam konvensi DPC PKB Inhil. Dengan keberhasilan ini, ia berharap keputusan akhir yang dikeluarkan DPP PKB sebagai penentu direstui atau tidak dirinya mempergunakan perahu PKB tetap akan berpihak kepada dirinya. “Alhamdulillah semoga keberhasilan yang saya peroleh pada malam ini juga akan diikuti keberhasilan pada tahapan desk pilkda berikutnya hingga diberikan kepercayaan untuk maju dan melangkah bersama PKB,” Harap Wardan.(DRO/*0)
Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku




Nyanyian Suporter Malaysia Amat Menyakitkan

gmabar jpnnJAKARTA –– Anggota Komisi III DPR, Indra, menilai nyanyian dengan syair “Indonesia itu an**ng yang diduga dilakukan superter Malaysia sungguh merupakan tindakan biadab dan penghinaan bagi bangsa Indonesia.

Dia mengungkapkan, beredarnya video berjudul “Indonesia Itu An**ng” di Youtube, sangat menyakitkan perasaan nasionalisme. “Pemerintah Indonesia harus mencari tahu dan memastikan kebenaran video provokatif tersebut,” kata Indra, Jumat (30/11).

Ia menambahkan, apabila video tersebut benar adanya dan bukan rekayasa, maka pemerintah Indonesia harus mengambil sikap terkait dengan penghinaan ini. Menurut Indra, kasus penghinaan ini tidak boleh didiamkan dan disederhanakan. Sebab kata dia, bagaimana pun Malaysia sudah teramat sering melecehkan dan menyepelekan Indonesia.

“Oleh karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera kirimkan nota diplomatik (protes) kepada pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia harus mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka,” ungkap dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, kasus ini juga harus dilaporkan ke FIFA.

“Pemerintah bersama-sama PSSI harus mendesak FIFA untuk memberikan sanksi kepada persepakbolaan Malaysia,” imbuhnya.

Menurutnya, keseriusan pemerintah Indoensia menyikapi hal ini sangat penting agar ke depan jangan ada lagi penghinaan dan pelecehan kepada Indonesia dan WNI di Malaysia.

“Ini merupakan masalah harga diri dan kewibawaan Indonesia sebagai suatu bangsa. Tunjukkan bahwa kita adalah negara besar yang tidak boleh diremehkan dan dilecehkan oleh negara manapun,” pungkasnya.(jpnn)

Video yel-yel suporter malaysia hina indonesia. klik disini




ZPPK Sebuah Langkah Awal Untuk Ciptakan Pemerintahan yang Bersih

Bupati Inhil, Indra M AdnanTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pencanangan Zona Pencegahan dan pemberantasan Korupsi adalah sebuah upaya untuk mencipatkan sebuah pemerintahan yang bersih. Mencapai itu, diperlukan suatu tindakan yang bersifat gerakan secara massal.

Pernyataan ini disampaikan Bupati kabupaten Indragiri Hilir, H Indra Muchlis Adnan dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Diperjelas Bupati, Gerakan yang bersifat massal ini nantinya akan menjadi ruh-nya setiap pegawai dilingkungan Pemkab Inhil agar kedepan dapat lebih mampu memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

“Apa yang kita lakukan saat ini lebih kepada sebuah peringatan awal. Kita ingatkan mereka, kita bina mereka agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan korupsi.” Ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, tindakan yang dinilai paling terpenting adalah pencegahan dengan cara terus menerus memberikan peringatan. Jika masih berbuat dan tetap tersandung kasus korupsi, itu bukan lagi tugas kita. Aparat hukum tentunya yang akan menindak pejabat-pejabat Negara yang korup.

Bupati juga menyatakan agar pengikraran perang terhadap tindakan korupsi ini terus tertanam dengan baik maka harus siap untuk menerima kritikan jika memang dinilai keluar dari apa yang telah diikrarkan. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Untuk tekad ini memang kita harus berani. Sekali lagi demi menciptakan pemerintahan yang bersih agar mampu memberikanpelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini kita tidak lagi hanya bicara, kita sudah GO ” Pungkas Bupati.(dro/*0)

 




Program Ekonomi Kerakyatan Diminta Tetap Jadi Instrumen Tuk Bangkit dari Kemiskinan

Wakil Bupati Inhil, H Rosman MalomoTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menegaskan agar semua program kerakyatan agar dapat terus dikemas sebagai intrumen dan daya ungkit bagi masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan peningkatan daya hidup.

Pernyataan ini disampaikan Wabup dalam rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Indragiri Hilir di Aula kantor Bappeda kemaren.

Beberapa program tersebut menurut wabup seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Pisew, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

“Saya juga berharap agar dapat terus menyempurnakan kelembagaan TKPK secara lebih intensif termasuk optimalisasi peran unit pengaduan masyarakat (UPM) dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah. Juga terus melakukan integrasi antara dokumen strategis kemiskinan daerah dengan dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara regular” Pesan Wabup.

Hal lainnya ditambahkan Wabup juga diperlukannya pembangunan kemitraan dengan lembaga usaha sebagai pelaksanana Corporate Sosial Responsibility (CSR) guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah serta menyediakan alokasi dana APBD untuk mendukung operasional TKPK Kabupaten serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data penduduk miskin di Inhil terus mengalami penurunan. Tahun 2003, tingkat kemiskinan berada pada posisi 10,57 persen dan tahun 2010 turun menjadi 9,41 persen. Sedangkan untuk indek kedalman kemiskinan tahun 2010 sebesar, 1,38 persen dan tahun 2011 turun menjadi 1,21 persen