TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketersediaan guru di sebuah sekolah tentunya menjadi salah satu poin penting sebagai tolak ukur kesiapan sekolah tersebut dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Namun tidak demikian dengan sekolah SMP 2 Perigi Raja Kecamatan Kuindra, Kabupaten Inhil. Selama Dealapan tahun terakhir, sekolah tersebut sama sekali tidak memiliki guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

“persoalan ini seharusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan, bagaimana kita dapat menciptakan generasi penerus yang mampu bersaing jika persyaratannya tidak terpenuhi,” ucap Anggota DPRD Inhil Zulkarnain menyampaikan keluhan Kepala Sekolah SMP 2 Desa Perigi Raja yang diterimanya saat reses di daerah tersebut kemaren.

Selain itu, Zulkarnain juga menyampaikan kondisi bangunan sekolah yang dinilai sudah tidak layak dan perlu untuk segera mendapatkan perbaikan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setdakab Indragiri Hilir (Inhil) H Sirajuddin nyatakan realisasi penyaluran beras miskin (Raskin) periode Januari-Desember 2012 telah mencapai angka 7.363 ton lebih atau 100 persen terhadap alokasi satu tahun.

Menurut mantan Camat Tembilahan ini, dirinya berharap hal serupa juga akan terus terjadi pada penyaluran-penyaluran raskin dimasa-masa medatang. “Tentunya kita berharap hasil kerja maksimal. Dengan demikian masyarakat merasa puas,”tukasnya, Kamis (10/1).

Selain pencapaian realisasi raskin priode 2012, Sirajuddin, juga menjelaskan keberhasilan tentang penyaluran raskin ke 13. Karena pada umunya kedua program pemerintah tersebut sudah berjalan dengan harapan. “Sama, untuk raskin ke 13 juga sudah mecapai 100 persen,”jelasnya, sambil mengatakan rumah tangga sasaran (RTS) pada 2012 kemarin mencapai 29.283 RTS.

Ketika ditanya mengenai data calon penerima raskin 2013, dia mengakui kemungkinan masih menggunakan data sebelumnya yang berasal dari data pemerintah pusat. Sebab, proses penyaluranya, Bolog tetap mengacu pada hal itu.

“Kita masih menunggu pagu yang ditetapkan oleh pusat. Apakah ada perubahan atau tidak. Semua tahapanya jelas berdasarkan ketentuan,” katanya.

Untuk itu, agar realisasi penyaluran raskin pada tahun berikutnya juga bisa mencapai 100 persen, harus mendapat dukungan dari pemerintah desa, kelurahan dan pihak kecamatan. Dengan melakukan penebusan raskin maka secara otomatis pula realisasinya akan lancar.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tindaklanjuti persoalan harga kelapa, Komisi II DPRD Inhil, Kamis (10/1) laksanakan pertemuan dengan Komisi B DPRD Provinsi Riau.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Junaidi melalui sambungan telepon selular kepada detikriau.org, “Pertemuan itu barusan selesai. Menyikapi persoalan ini, Komisi B Provinsi Riau berjanji akan segera agendakan untuk memanggil satker terkait.”Ujar Junaidi.

Menurut penjelasan Junaidi, kedatangan Komisi II DPRD Inhil bertandang ke Komisi B Prov Riau dimaksudkan untuk mempertanyakan surat tertulis yang pernah disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Dalam surat tertulis itu, DPRD Inhil memintakan kepada DPRD Prov Riau untuk mempelajari dan melakukan telaah atas SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) nomor 628 tahun 1998, tentang rumusan harga kelapa.”Kewenangan untuk melakukan itu berada pada pihak Provinsi.” Sebut Junaidi.

Diakhir pembicaraan, Junaidi juga sempat menyampaikan bahwa agenda pertemuan hari ini juga sekaligus melakukan sinkronisasi terkait Perda CSR Provinsi dengan Kabupaten. (dro/*0)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Selain memerintahkan kepada semua Satker menerapkan prinsip anti korupsi. Bupati Indragiri Hilir juga mengajak kepada semua PNS di daerah ini menanamkan sejak awal semangat anti korupsi itu dalam diri.
Apabila harus berurusan dengan anggaran disarankannya supaya melaksanakan aturan yang ada. Tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan dari ketentuan. Demikian juga dengan sesuatu yang sudah menjadi haknya orang lain, disebut H Indra Muchlis Adnan SH segera diserahkan tanpa perlu ditahan dan dihambat.
Bupati Inhil itu mengakui beratnya beban dalam usaha memberantas korupsi.  Saat pertama menyatakan tidak korupsi menurut dia sangat susah. Namun jika sudah komit, pada akhirnya bakal terasa mudah. Pasalnya usaha memerangi tindakan melanggar hukum itu bakal mendapat dukungan dari Allah SWT.
“Upaya itu harus dimulai dari hal yang kecil. Kalau lah hal kecil aja berani dilanggar, kita yakin hal yang lebih besar bakal berani juga dilanggar” ujar Bupati Inhil.
Hal kecil dimaksudkannya adalah suap. Apabila seseorang memang sudah menanamkan komitmen anti korupsi dalam diri. Diyakini bakal berani menyatakan menolak terhadap suap. Meski kelihatan kecil, apabila ditotal dalam satu tahunnya niscaya bakal didapat angka yang luar biasa. Itulah yang semestinya diperangi sejak awal.
Untuk saat ini, mayoritas instansi di Negeri Seribu Jembatan sudah mulai memasang pamflet dan spanduk tidak menerima suap. Kebanyakan spanduk itu ditempatkan pada pintu gerbang atau di luar kantor Satker. Namun demikian, Indra Muchlis Adnan meminta spanduk itu tidak hanya slogan, tetapi benar-benar diterapkan.
“Jangan anggap suap itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Kalau kebiasaan ilegal itu dianggap biasa, nantinya tindakan lain yang lebih besar dan melanggar hukum juga akan dianggap biasa. Jadi katakan pada diri sendiri anti korupsi” jelas Bupati.
Ditegaskan Indra Muchlis Adnan, mereka yang tetap berani melanggar aturan, kemudian terproses secara hukum. Bukan hanya mendapatkan sanksi secara riil saja, tetapi juga bakal mendapatkan hukuman tidak tertulis yang jauh lebih berat. Masyarakat bakal memandang rendah bahkan mengucilkan oknum tersebut. Oleh sebab itu dimintanya seluruh kalangan menjauhi korupsi sedini mungkin.(dro/*Ms)

Pekanbaru (detikriau.org) -Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru akan mendatangkan mantan korlip RCTI yang pernah dinobatkan sebagai Jurnalis Terbaik Jakarta 2008 oleh AJI, Dandhy Dwi Laksono dan Chairman of The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) IGG Maha Adi pada pelatihan jurnalistik investigasi kehutanan, Jumat (11/1) besok.
Demikian dikatakan ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, selalu panitia pengarah dalam program yang ditaja AJI dengan SIAP II. “Dhandy adalah wartawan investigasi yang telah menerbitkan buku mengenai liputan investigasi. Kemampuannya dalam melakukan liputan investigasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia pernah memenangkan sejumlah kompetisi jurnalistik,” terang Ilham.
Sedangkan IGG Maha Adi adalah ketua masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia yang konsern pada isu-isu lingkungan. Master pada kajian lingkungan UI ini, telah mengikuti sejumlah Forum Group Discution di sejumlah negara. “Diharapkan, para pembicara ini bisa mentransfer ilmunya pada para jurnalis di Riau,” ungkap Ilham.
Kegiatan yang merupakan program dari Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II Riau ini, akan dilaksankan selama tiga hari di Rindu Sempadan. Diikuti oleh 25 jurnalis dari sejumlah media dan lembaga profesi jurnalis serta para aktivis lingkungan di Riau.
Menurut koordinator SIAP II Riau, Raflis, jurnalis memiliki posisi strategis dalam memberi pemahaman pada masyarakat tentang korupsi kehutanan. Dengan kemampuan jurnalis dalam menangkap isu dan mengembangkannya menjadi sebuah informasi yang akurat, diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat. Apabila masyarakat sudah cerdas atau memahami persolan di bidang kehutanan, masyarakat akan bisa melakukan monitoring terhadap kejahatan kehutanan atau korupsi di bidang kehutanan yang marak di wilayah ini.
“Adalah tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar hutan kita bisa lestari dan bebas dari kejahatan,” tandas Raflis. (rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan kembali mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri untuk lebih selektif dan mengedepankan sikap kehati-hatian terhadap investor yang akan melakukan kemitraan dengan masyarakat. Semua ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya persoalan dikemudian hari.

Pernyataan ini disampaikan oleh Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), H Yusuf Said. Menurutnya, sebelum memberikan restu, Pemkab sebaiknya melakukan kajian apa dampak untung dan rugi sebuah kemitraan yang akan dijalin dengan masyarakat .”Artinya kemitraan yang ditawarkan itu harus benar-benar jelas termasuk hasil yang akan didapat masyarakat serta tanggungjawab yang harus mereka penuhi,” Ungkap Yusuf Said kepada detikriau.org saat berbincang di gedung DPRD Inhil, rabu (9/1) kemaren.

Masih menurutnya, akibat ketidakhati-hatian, bukan satu dua persoalan yang pernah terjadi atas dampak dari sebuah kemitraan, sebut saja, persoalan Koperasi dengan PT Agro Sari Mas, PT BDL dengan Masyarakat serta berbagai persoalan-persoalan lainnya. Dewan juga berharap, sebelum memutuskan suatu rencana kemitraan, pihak Pemerintah sejak awal sebaiknya juga memintakan pertimbangan kepada pihak Dewan. Jangan setelah persoalan timbul, nantinya Dewan juga yang menjadi sasaran masyarakat.

“kalau memang dari hasil analisa dan kajian kemitraan yang ditawarkan itu sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak, kita tentunya pasti akan setuju,” Pungkas Yusuf Said. (dro/*0)