TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa pendistribusian e-KTP kepada masyarakat diberikan secara gratis. Jika ada oknum yang nakal, dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas.

Pernyataan ini disampaikan Kadisdukcapil Inhil melalui Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ismet A Yani kepada wartawan, rabu (15/1) kemaren.

Menurutnya, seluruh daftar nama penerima e-KTP kini sudah berada di Kecamatan dan pihak Kecamatan sudah menyebarkan pemberitahuan kepada kelurahan dan desa serta pendistribusiannya juga sudah mulai dilakukan.

Untuk proses pengambilannya, setiap orang harus membawa KTP lama. Jika ada warga yang kehilangan KTP lama maka harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian. Untuk warga yang memang baru pertama kali membuat KTP maka harus menyertakan Kartu Keluarga (KK).

“Warga dibebaskan dari pungutan biaya apapun. Jika ada oknum yang tidak mematuhi, pihak kita akan berikan sanksi tegas,” Peringati Ismet.

Dari 20 Kecamatan di Kab Inhil, 19 Kecamatan sudah mulai melakukan pendistribusian, sedangkan 1 Kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Belengkong, belum, karena e-KTP-nya memang belum dicetak pihak Kementrian.

Diakhir pembicaraan, Ismet kembali menghimbau kepada warga untuk  terus melakukan perekaman e_KTP meskipun batasan waktu sudah berakhir.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati Indragiri Hilir kembali mengeluarkan peringatan keras kepada semua satuan kerja supaya menerapkan prinsip anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari.

Hal itu sehubungan dengan masih ada beberapa instansi yang belum juga merespon secara nyata penerapan prinsip dimaksud. Demikian juga mobil dinas yang belum memasang stiker anti korupsi, diminta selekasnya ditarik.

Plang anti korupsi, spanduk yang mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik diinstruksikan pula turut dipasang. Tujuannya demi menggugah semua kalangan peduli dan mendukung upaya tersebut.

“Kita tidak mau hanya slogan, tetapi semangat itu harus dilaksanakan. Ini semua demi peningkatan pelayanan yang baik,” tukas Bupati, H Indra Muchlis Adnan hari ini di Tembilahan.

Seorang PNS dalam bertugas menurut dia sudah semestinya istiqomah. Tidak memperhatikan nominal yang tercantum di dalam RKA dan mencari peluang mengambil keuntungan pribadi. Apabila memang harus menggunakan anggaran Negara, diminta supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekecil apapun tindakan yang berbau korupsi diinstruksikan untuk dihindari. Tindakan memerangi korupsi itu dinyatakan sangat berat dan tidak dapat dianggap remeh. Itu sebabnya membutuhkan kebersamaan dan keseriusan.

Kebiasaan yang sebelumnya illegal namun dianggap legal disebut Indra Muchlis Adnan mesti diubah. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging dinilai bakal susah. Tetapi jika sudah diniatkan sejak awal, lambat laun bakal dapat diubah.

“Mengasih uang sepuluh atau dua puluh ribu untuk mengurus sesuatu. Namun tidak ada aturan hukumnya termasuk tindakan yang illegal”cetus Bupati.

Oleh sebagian kalangan tindakan di atas sudah lazim. Namun sesungguhnya hal itu dinilai oleh Bupati sebagai sesuatu yang berbahaya dan menciderai semangat reformasi birokrasi serta upaya memerangi korupsi. Pasalnya apabila terus dibiarkan dan tidak diubah, setiap tahunnya bakal terkumpul jumlah yang sangat besar.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon (Balon) Bupati Inhil yang akan maju dari jalur Independen, sedikitnya harus mengantongi dukungan sebanyak 4 persen dari total penduduk.

Menurut penjelasan Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi kepada wartawan kemaren, keharusan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2008. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir yang jumlah penduduknya berada pada range 500 ribu hingga 1 juta Jiwa keharusan kepemilikan dukungan sebanyak 4 persen.”Berdasarkan jumlah agregat penduduk Inhil yang kita terima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Desember tahun 2012 lalu adalah sebanyak 790.438 jiwa. Artinya, jumlah dukungan minimal yang diharuskan kurang lebih sebanyak 32 ribu jiwa dan semua itu harus dibuktikan dengan surat resmi identitas diri kependudukan Inhil,” Ujar Joni.

Ditambahkannya, untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dibelakang hari, bagi Calon Independent, KPUD Inhil telah membuat format formulir resmi untuk memenuhi persyaratan yang dimintakan perundang-undangan dimaksud. (dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Guna meningkatkan kemampuan menggunakan kedaraan roda dua terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) September 2013 mendatang, Unit Patwal Satlantas Polres Inhil menggelar latihan uji coba bersama, Selasa (15/1).

Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Karyono menyebutkan, tujuan latihan itu selain untuk meningkatkan kemapuan personil lantas dalam mengendarai sepeda motor roda dua, juga bertujuan membentuk jasmani anggota agar senan tiasa bugar.

“Latihan ini dalam rangka meningkatkan keterampilan setiap anggota Patwal, terutama dalam mengendaraai sepeda motor roda dua dan menghadapi Pilkada Inhil 2013 mendatang,”ungkap Karyono, usai kegiatan tersebut di Mapolres Inhil, jalan Gajah Mada Tembilahan.

Kemampuan mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya, merupakan salah satu tugas pokok personil patwal, terutama dalam melakukan pengawalan pejabat Negara dan pejabat publik. Sehingga, latihan uji coba berkendaraan sangat perlu. Apalagi jika dalam menghadapi pesta demokrasi daerah.

“Semua merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian. Kalau anggota tidak mahir dalam mengendarai sepeda motor bagaimana melakukan pengawalan di jalan raya,”jelas mantan Kasat Lantas Polres Inhu ini.

Latihan uji caba mengendaraai bagi personil patwal lantas Polres Inhil yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut mendapat perhatian sebahagian anggota kesatuan lain dari Polres Inhil. Memang berdasarkan kemampuan, beberapa anggota yang terlibat latihan memiliki skill yang tinggi.

Mereka bisa melakukan beberapa atrasi, seperti menikung dalam lajur pendek, mengendarai kendaraan dengan satu tangan dan berdiri sekaligus memberikan penghormatan kepada sesama dan atasan mereka.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan sebanyak 25 persen anggaran peruntukan Pilkada Inhil bisa dihemat. Upaya penghematan anggaran itu kini sedang dibahas oleh KPUD Inhil dengan  KPUD Riau.

“Dari total anggaran yang sedianya sebanyak 22 Milyar, insyaallah akan bisa kita hemat sekitar 6 hingga 7 Milyar. Kita sedang bahas bersama-sama KPUD Riau.” Ujar Joni Suhaidi kepada wartawan diruang kerjanya kemaren.

Dijelaskannya, beberapa penghematan yang bisa dilakukan diantaranya adalah untuk pengadaan kartu pemilih dan kelengkapan peralatan karena Pilkada Inhil dan Pilgubri dilakukan secara serentak.

Berdasarkan permendagri nomor 57 tahun 2009 di atur bahwa apabila pemilukada gubernur dan pemilukada bupati di satu wilayah provinsi berlangsung dengan waktu secara bersamaan, maka penyelenggaraannya dilaksanakan dengan pendanaan bersama seperti honorarium, logistik, pendataan pemilih dan uang lembur.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan mulai malam ini, pemadaman bergilir oleh PLN Rayon Tembilahan sudah bisa dihentikan. Hal ini disebabkan kerusakan mesin sewa yang terjadi sudah bisa teratasi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian PLN Rayon Tembilahan, Sitompul kepada wartawan di ruang kerjanya, selasa (15/1).”jika tidak ada kendala lagi, mudah-mudahan mulai malam ini pemadaman secara bergilir sudah bisa kita akhiri,” Jawab Sitompul.

Dijelaskan Sitompul, pemadaman secara bergilir dalam beberapa minggu belakangan ini dikatakannya disebabkan adanya kerusakan beberapa mesin sewa PLN Rayon Tembilahan. Akibatnya, kebutuhan daya tidak mencukupi. (dro/**)